Gedung Putih mengonfirmasi persetujuan pencairan dana penjualan minyak Iran senilai 6 miliar USD atau Rp 92,2 triliun. Washington juga akan membebaskan lima warga negara Iran yang ditahan AS. Sebagai imbalannya, Iran membebaskan lima warga negara AS. Iran akan membebaskan seluruh warga AS itu apabila dana pencairan sudah berada di rekening Pemerintah Iran. Teheran memilih rekening di Qatar untuk menampung dana itu.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menandatangani surat persetujuan pencairan dana minyak Iran itu pada Senin (11/9). Ia, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, telah memberi tahu Kongres AS soal keputusan Gedung Putih tersebut.

”Proses transfer itu sangat krusial untuk mengamankan pembebasan lima warga AS yang ditahan oleh Iran,” kata juru bicara Deplu AS. Dana yang akan dicairkan berada di dua bank di Korsel, yaitu Woori Bank dan Industrial Bank of Korea, selama dua tahun terakhir. Pemerintahan Presiden Joe Biden berkeras dana itu hanya bisa digunakan untuk membeli bahan makanan, obat-obatan, atau barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Iran. Dokumen persetujuan pencairan dana itu juga menjadi pengakuan resmi pertama Washington soal penahanan lima warga Iran. Mereka segera dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran warga AS yang ditahan oleh Iran. (Yoga)

Kemenkeu meminta dukungan Komisi XI DPR mempercepat penyaluran penyertaan modal negara atau PMN di awal 2024 untuk pengerjaan proyek infrastruktur. PMN juga akan membantu penyehatan BUMN. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2024 menyepakati PMN sebesar Rp 28,1 triliun untuk tiga BUMN. Ketiganya adalah PT Hutama Karya Persero, PT Wijaya Karya Persero Tbk, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Persero. ”Kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan oleh Komisi XI karena timing dari PMN ini menentukan kesehatan tiga BUMN tersebut,” ungkapnya saat rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Selasa (12/9).

PT Hutama Karya Persero perlu mendapattambahan dana Rp 18,6 triliun karena perusahaan konstruksi itu menjadi BUMN utama penyelesaian Jalan Tol Sumatera Tahap 1, lalu proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Suka- bumi. Sementara itu, PT Wijaya Karya Persero Tbk perlu Rp 6 triliun untuk mendanai proyek strategis nasional yang sedang dikerjakannya. ”Kita harapkan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin akuntabel sehingga tidak memasukkan PMN, kemudian dia masuk neraca, tanpa ada kaitannya dengan proyek yang harus diselesaikan,” ujar Sri Mulyani. Terakhir, PT BPUI butuh tambahan modal untuk menguatkan IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. (Yoga)

Perusahaan pengembang Vasanta Group mempersiapkan belanja modal setidaknya Rp 10 triliun dalam lima tahun ke depan. Modal ini dipersiapkan untuk membangun beberapa proyek, seperti Shila at Sawangan dan Marche yang merupakan hasil kerja sama dengan Mitsubishi Corporation. Chairman Vasanta Group Agnus Suryadi, Selasa (12/9/2023), menjelaskan, dana untuk belanja modal tersebut didapatkan dari berbagai sumber. (Yoga)

Ekonomi Bali bertumbuh 5,6 persen secara tahunan pada triwulan II-2023. Pertumbuhan ekonomi itu banyak dipengaruhi pulihnya pariwisata pascapandemi Covid-19. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam acara ”Suryaloka dan Tourism Talk” di Kantor Perwakilan BI di Bali, Kota Denpasar, Senin (11/9/2023), mengatakan, Bali masih menjadi one stop services andalan dalam industri pariwisata. (Yoga)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengecekan kelayakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik DKI. Rusunawa dipilih berdasarkan peninjauan lapangan dan biaya operasional yang tersedia. Pengecekan mulai akhir September atau awal Oktober dan hasilnya diumumkan pada Desember 2023. Pelaksana Tugas Kepala DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, ada 4.000 unit rusunawa tidak layak huni dari total 32.000 unit di 40 rusunawa. ”Belum semua rusunawa dievaluasi karena tergantung anggaran. Kami sedang lengkapi data untuk persiapan evaluasi,” kata Retno, Selasa (12/9/2023). (Yoga)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup berkelanjutan untuk memenuhi target Sustainable Development Goals pada 2030. Salah satunya beralih ke angkutan umum. Ketika infrastruktur transportasi publik memadai, ia berharap 60-70 persen warga Jakarta beralih ke transportasi publik. ”Keterlibatan pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi juga diperlukan untuk memastikan capaian TPB/SDGs yang telah direncanakan,” katanya dalam acara Kampanye Green Economy and Green Environtment di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023). (Yoga)

SURABAYA,ID-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan pembebasan bea masuk barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk  apresiasi pemerintah kepada PMI yang memberikan sumbangan besar pada devisa negara. Kasubdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Chotibul Umam mengatakan, pembebasan bea masuk ini hanya berlaku hanya untuk PMI yang terdaftar di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2MI) dan kementerian Luar Negeri. Regulasi tersebut akan diwujudkan melalui Peraturan  Menteri Keuangan, namun saat ini Kemenkeu masih melakukan pematangan dengan  Kementerian Perdagangan terkait jenis barang yang bisa mendapatkan fasilitas fiskal tersebut. "Pemberlakuan PMK ini  harus sinergi dan sejalan dengan kebijakan terkait pemasukan barang dari  kementerian Perdagangan." ucap Chotibul. Bila dirinci mekanisme pembesasan bea  masuk barang kiriman PMI berbagi dalam dua jenis. Pertama, yaitu PMI resmi dan terdaftar  di BP2MI bisa mendapatkan pembebasan bea masuk tiga kali dalam setahun, masing-maing maksimal US$ 500. Kedua, PMI yang terdaftar  di kementerian Luar Negeri  namun tidak tedaftar  BP2MI hanya mendapatkan bea masuk  dan satu kali dalam setahun dengan nilai maksimal US$ 500. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mencairkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada tiga BUMN dengan total sekitar Rp28,15 triliun pada awal kuartal I-2024 BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi  dalam mencapai tujuan  pembangunan nasional. Adapun tiga BUMN yang akan meneriman PMN tersebut adalah PT Hutama Karya (persero), PT Bahana pembinaan usaha Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Perseroan). Percepatan pencairan dilakukan sebab waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan BUMN tersebut. "Tahun 2024 dari sisi timing sangat urgen untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan agar kita bisa melakukan langkah yang cukup awal, mengingat kondisi dari BUMN-BUMN tersebut." kata Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (12/9/2023). Dalam Rapat Panja Asmuni, Dasar, Pendapatan, Defisit, dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada 3 BUMN untuk dicairkan pada awal kuartal I-2024. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kehadiran BUMN melalui 12 perusahaan tercatat (listed company), memiliki dampak dampak besar terhadap dinamika pasar modal Indonesia, baik dari sisi kinerja maupun pergerakan saham di lantai bursa. Kinerja BUMN yang moncer dengan perolehan laba bersih hingga Rp76,18 triliun  pada semester I-2023, juga terinfeksi dari sahamnya  yang masih menjanjikan potensi keuntungan hingga 35%. Berdasarkan catatan Invetsor daily, 12 emiten BUMN membukukan pendapatan Rp343,31 triliun pada paruh pertama tahun ini atau tumbuh 12,08% dibandingkan periode sama tahun yang lalu. Sementara laba bersihnya turun 40,26% menjadi Rp76,18 triliun dibanding sebelumnya Rp127,53 triliun. penurunan tersebut terutama dari perubahan laba bersih PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dari untung Rp57,5 triliun menjadi rugi Rp1,17 triliun. "Untuk Garuda emang kasus khusus karena pada tahun lalu itu masuk dalam laba luar biasa sebagai dampak dari restrukturisasi utang. kalau kita kesampingkan dulu Garuda, laba BUMN masih tetap tumbuh," kata Head of Investment PT Reswara Gian Investa Adi Joe kepada Investor Daily, baru-baru ini. (Yetede)

Adopsi kendaraan listrik di Indonesia menghadapi beberapa kendala. Harganya lebih mahal dibanding kendaraan konvensional. Waktu pengisian baterai kendaraan listrik masih lama dan dukungan fasilitas isi ulang baterai belum merata. Selain itu, pemerintah belum menstandarkannya. Berbagai negara telah mengembangkan ekosistem digital dan paket kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana dengan Indonesia?

Arthur D. Little (2022) merilis indeks kesiapan negara dalam mengadopsi kendaraan listrik. Norwegia satu-satunya negara yang mencapai tingkat kesiapan penuh. Di bawah Norwegia, negara-negara dibagi dalam tiga kluster, yakni pengikut ambisius, pasar kendaraan listrik berkembang, dan pemula. Indonesia menduduki peringkat ketiga terendah di kluster pemula setelah Vietnam dan Afrika Selatan. Thailand ada di kluster pasar kendaraan listrik berkembang bersama Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, Cina ada di posisi teratas pada kluster pengikut ambisius.

Untuk menumbuhkan industri kendaraan listrik dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menerbitkan serangkaian kebijakan fiskal, seperti insentif bagi kendaraan listrik. Pada 2022, bea masuk impor nol persen untuk kendaraan listrik yang dirakit di dalam negeri diterapkan. Pada 2023, subsidi harga bagi kendaraan listrik roda dua, termasuk sepeda motor konversi, diberlakukan. Untuk kendaraan roda empat dan bus, ada pajak yang ditanggung pemerintah. (Yetede)