Pekan ini, Bank Indonesia bakal meluncurkan instrumen operasi moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ini instrumen dengan aset dasar surat berharga negara (SBN) milik BI dalam mata uang rupiah, sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Menurut BI, instrumen ini jadi salah satu strategi untuk menggenjot aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia serta untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah belum stabilnya perekonomian global. Tapi, instrumen ini juga bisa jadi sarana investasi, lo. BI akan melelang SRBI pertama kali pada Jumat (15/9). Menurut kalender operasi moneter BI, selanjutnya BI akan kembali melelang instrumen ini pada Rabu (20/9). Dalam lelang perdana nanti, BI akan melepas SRBI dengan jangka waktu 6 bulan, 9 bulan serta 12 bulan. Setelah lelang perdana, BI akan terus melakukan lelang setiap dua kali dalam sepekan, yakni pada hari Rabu dan Jumat. "Lelang dibuka pukul 13.30 dan berlangsung 30 menit,” papar Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI kepada KONTAN, kemarin. Jadwal dan hasil lelang akan diumumkan melalui situs BI. Besaran imbal hasil juga akan menyesuaikan tenor. Catatan saja, hasil lelang RR SBN pada Selasa kemarin untuk tenor 7 hari dengan jatuh tempo 19 September 2023, memberikan imbal hasil sebesar 5,75%. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking menimpali, SRBI diharapkan bisa menarik modal asing masuk pasar keuangan Indonesia. Sejumlah bank menyambut antusias atas peluncuran SRBI ini. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja bilang, pihaknya tertarik menyerap SBRI. "Kami akan serap kalau ada kelebihan likuiditas," ujar dia.

Partai politik berancang-ancang mencari pendanaan jumbo. Maklumlah, parpol membutuhkan pendanaan besar untuk memenangi pertarungan politik pada Pemilu 2024. Sumber pendanaan yang sudah pasti adalah Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyiapkan total anggaran bantuan bagi parpol sebesar Rp 126,4 miliar. Bantuan paling besar diterima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai peraih kursi terbanyak di DPR berdasakan Pemilu 2019. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan menyampaikan, pihak yang mendapatkan bantuan adalah parpol yang meraih kursi di DPR hasil Pemilu 2019. PDIP mendapatkan dana bantuan paling besar, yakni Rp 27,05 miliar. Bukan cuma itu, Kemdagri juga akan mengusulkan kenaikan anggaran untuk parpol pada tahun depan. Sebagai gambaran, UU Nomor 2/2011 dan PP Nomor 1/2018 mengatur jumlah nilai pemberian bantuan keuangan tahunan kepada parpol yakni sebesar Rp 1.000 per perolehan suara sah di DPR. Dalam hal ini, sumbangan yang dimaksudkan bisa berupa uang, barang atau jasa. Namun Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan beberapa catatan kritis soal bantuan dana kepada parpol.

PT Intraco Penta Tbk (INTA) berharap bisa mengantongi nilai penjualan alat berat sebesar Rp 809,60 miliar hingga akhir tahun ini. Target itu menimbang tingginya permintaan dari sektor pertambangan. Per semester I-2023, INTA membukukan penjualan alat-alat berat senilai Rp 283,10 miliar. Nilai penjualan alat berat INTA tersebut naik 68,4% dari penjualan semester I-2022 yang hanya Rp 168,14 miliar. Astri Duhita Sari, Sekretaris Perusahaan INTA mengatakan, nilai penjualan ini setara dengan 206 unit alat berat. Astri bilang, peningkatan penjualan alat berat INTA didorong oleh tingginya permintaan dari industri pertambangan baik batubara, nikel, dan emas. Melihat target penjualan alat berat itu, INTA meyakini bisa mencetak pendapatan sebesar Rp 1,2 triliun. "Target belum kami revisi. Kami masih mengupayakan dengan memonitor ketat perkembangan di pasar alat berat," sambung Astri. Untuk menggapai target itu, INTA akan melakukan penetrasi pasar secara intensif sekaligus menggandeng prinsipal. Tahun ini, INTA menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 84 miliar. Di bidang jasa, INTA membukukan pendapatan dari segmen jasa perbaikan senilai Rp 4,78 miliar, dan jasa persewaan sebesar Rp 45,3 miliar. INTA juga membukukan pendapatan dari segmen manufaktur senilai Rp 2,06 miliar.

Tambahan likuiditas bakal kembali mengaliri kantong sejumlah korporasi pelat merah. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN), baik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 maupun Rancangan APBN 2024. Keputusan itu tak lepas dari peran penting BUMN dalam mewujudkan berbagai proyek strategis yang digadang-gadang turut mengakselerasi ekonomi nasional. Namun jika ditelaah, terlihat pemerintah enggan mengobral PMN. Hal itu tampak dari angka usulan yang tergolong moderat. Apalagi, sejumlah kalangan juga mendorong pemerintah untuk lebih selektif menyalurkan PMN, yakni hanya kepada perusahaan yang sehat, bukannya menjadi obat bagi BUMN sakit. Mengacu pada postur fiskal tahun ini, pemerintah mengajukan tambahan PMN senilai Rp4,51 triliun untuk tiga perusahaan yakni PT Asuransi Jiwa IFG, Pt Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, dan PT Bina Karya. Adapun, dalam RAPBN 2024 pemerintah dan DPR RI sepakat menaikkan PMN untuk BUMN dari Rp18,6 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Injeksi tambahan itu dialokasikan untuk PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya. Khusus RAPBN 2024, tambahan senilai Rp12,1 triliun itu merupakan jalan tengah dari Kementerian Keuangan dalam rangka merespons usulan Kementerian BUMN yang meminta PMN sebesar Rp57 triliun. Sejatinya, pemerintah dan DPR tidak memberikan jalan mulus untuk mengucurkan PMN hingga Rp57 triliun karena dikhawatirkan memengaruhi keberlanjutan konsolidasi fiskal. Bukannya tanpa alasan pemerintah mengusulkan penambahan PMN. Sebab, ada banyak tugas yang patut dikebut, terutama infrastruktur. Suntikan untuk BUMN juga ditujukan guna mempercepat proyek strategis nasional (PSN). Atas dasar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (12/9), meminta Parlemen untuk menyepakati usulan penambahan modal tersebut. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Mahendra Vijaya, mengatakan perseroan tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya. Adapun pada tahun depan, perseroan berupaya optimal menangkap sejumlah potensi, termasuk tender proyek pemerintah pada 2024.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memperkuat konektivitas nasional di Tanah Air, pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) lebih besar kepada sejumlah badan usaha milik negara pada tahun depan. Dalam Rapat Panitia Kerja antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR, pemerintah akhirnya menyepakati tambahan PMN kepada BUMN senilai Rp30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp12,1 triliun dari sebelumnya Rp18,6 triliun yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Sebagian besar PMN kepada BUMN tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan. Investasi kepada sektor infrastruktur tersebut a.l. akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya dengan tambahan masing-masing sebesar Rp6 triliun. Penambahan PMN ini merupakan jalan tengah dari Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR untuk merespons usulan Kementerian BUMN yang sebelumnya sempat meminta PMN hingga Rp57 triliun. Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara total komposisi pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2024 jumlahnya sebenarnya tetap sama hanya komposisi alokasinya saja yang berubah. Adapun, sumber dana dari penambahan PMN itu berasal dari dana cadangan investasi pemerintah sehingga pergeseran alokasi ini tidak mengubah proyeksi defisit fiskal pada tahun depan. Oleh karena itu, beberapa proyek pemerintah yang dinilai mendesak kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Meskipun demikian, pemberian PMN kepada BUMN mutlak dibarengi dengan pengawasan ketat agar tujuan penciptaan efek berganda secara ekonomi dapat tercapai secara optimal.Untuk itu, pemerintah dan DPR harus memastikan BUMN penerima PMN telah menjalankan sistem manajemen yang baik dan tentunya para direksi memiliki integritas tinggi serta taat kepada aturan undang-undang. Jangan sampai suntikan modal yang diberikan negara tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya mismanagement sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Harapan mencapai kemandirian di sektor petrokimia kembali mencuat seiring dengan lancarnya progres pembangunan megaproyek yang digarap oleh PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Keberadaan fasilitas tersebut diyakini bisa mengurangi impor Indonesia untuk sejumlah produk petrokimia. Fasilitas produksi petrokimia yang digarap oleh perusahaan asal Korea Selatan dengan investasi mencapai Rp60 triliun tersebut diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa megaproyek yang digarap Lotte Chemical Indonesia ditujukan sebagai substitusi impor, karena 70% produk yang dihasilkan dari fasilitas tersebut akan dilempar ke pasar domestik, sedangkan 30% sisanya dilepas ke pasar global. Fasilitas tersebut pun diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja. Untuk diketahui, nilai realisasi investasi proyek tersebut hingga bulan ini telah mencapai Rp35,64 triliun atau sekitar 60,9% dari total nilai rencana investasi sebesar Rp59,36 triliun. Progres pembangunan engineering, procurement, and construction (EPC) fasilitas tersebut juga diketahui telah mencapai 73,4%, dengan serapan 13.406 tenaga kerja pada tahap konstruksi. Presiden Joko Widodo yang mengunjungi fasilitas tersebut juga menyampaikan bahwa progres pengerjaan proyek tersebut cukup menggembirakan, karena naik signifikan dibandingkan dengan pada Februari tahun ini di mana perkembangan EPC-nya baru 38%. “Proyek ini sudah dimulai sejak 2020, dan akan selesai pada Maret 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73%. Proyek ini juga menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira Rp60 triliun atau US$3,9 miliar,” katanya. Kepala Negara memastikan bahwa pada Maret 2025 Lotte Chemical Indonesia akan melaksanakan commissioning atau kegiatan pengujian, sehingga proyek tersebut bisa langsung berproduksi. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera pun mengamini bahwa kegiatan dari megaproyek itu bakal menguatkan struktur industri petrokimia di dalam negeri. Dia menjabarkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap pada saat konstruksi mencapai 13.000 orang dari dalam negeri, dan 500 orang merupakan tenaga kerja asing. “Jika melihat dari harga energi yang naik, maka yang akan terimbas adalah emiten petrokimia, salah satunya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang lumayan terkena dampak seperti tahun lalu,” kata Equity Analyst Research Panin Sekuritas Felix Darmawan beberapa waktu lalu. Direktur Legal & External Affairs TPIA, Edi Rivai mengatakan bahwa gempuran impor produk kimia yang mencakup plastik telah menghambat pertumbuhan industri. Adapun, nilai impor produk tersebut mencapai US$10 miliar dengan volume 10 juta ton per tahun.

Otot rupiah mengendor menjelang pesta demokrasi Indonesia. Dalam sebulan rupiah melemah 0,72% dari Rp 15.219 per dollar Amerika Serikat menjadi Rp 15.330 per USD. Jika dihitung selama setahun, rupiah turun 3,28% dari Rp 14.842 per dollar AS. Namun kurs sekarang lebih baik dibanding posisi rupiah di awal tahun ini, yaitu Rp 15.573. Ekonom Senior KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai, rupiah akan cenderung lebih stabil menjelang pemilihan umum (Pemilu). Rupiah akan lebih bergejolak seusai pemilu. Pergerakan itu mencerminkan harapan pasar terhadap pemerintahan baru dan kabinet. Ambil contoh pada Pemilu April 2019. Menjelang bulan pencoblosan, rupiah melemah terbatas ke kisaran Rp 14.229 hingga Rp 14.257. Pada bulan berikutnya, rupiah melemah cukup tajam hingga menjadi Rp 14.525 per dollar AS. Setelah itu, rupiah melandai hingga menutup tahun 2019 di level Rp 13.866.   Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengamati nilai tukar rupiah cenderung melemah di sela Pemilu legislatif dan Presiden dalam empat gelaran terakhir. Kecuali pada pemilu 2009, di mana rupiah justru mencatatkan tren penguatan. Josua menilai pelemahan rupiah pada periode itu dipengaruhi dinamika politik hingga ketidakpastian di pasar keuangan domestik yang meningkat. "Antara lain terkait penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Utamanya pada 2004 dan 2014," jelasnya, Senin (11/9). Rupiah bersama mata uang Asia lain berpotensi menguat terhadap dollar AS, terutama ketika Fed sudah memberikan sinyal mempertahankan suku bunga. Selain itu implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diperkirakan akan membuat rupiah cenderung lebih stabil ke depan. Direktur PT Laba Foreindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menambahkan, meski Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan di kuartal keempat 2023, stabilitas nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan inflasi yang rendah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy cukup yakin rupiah bisa menuju Rp 15.000 di akhir tahun, didorong efek kebijakan DHE dan lancarnya pemilu pada Februari mendatang.

Laju konsumsi masyarakat berpotensi melambat kuartal ketiga tahun ini. Hal itu seiring berlalunya masa puncak konsumsi di perayaan Ramadan dan Idul Fitri pada kuartal kedua lalu. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Agustus di level 204,4. Indeks ini tumbuh 0,5% month on month (mom). Pencapaian ini membaik, setelah pada Juli 2023 mencatat kontraksi 8,9% mom. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, kenaikan IPR sejalan dengan kenaikan permintaan karena pola musiman, yakni Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Selain itu, adanya cuaca yang mendukung dan kelancaran distribusi turut mendongkrak penjualan ritel pada bulan tersebut. Peningkatan IPR terutama terlihat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang meningkat 0,7% mom. Juga kelompok suku cadang dan aksesoris yang tumbuh 0,8% mom. Adapun kelompok yang tercatat masih tumbuh meski melambat, yaitu makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,3%, yoy dan subkelompok sandang 6,9% yoy. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, pertumbuhan belanja kebutuhan konsumsi cukup mendominasi. Dengan porsi sekitar 56,1%, belanja mengenai kebutuhan konsumsi menunjukkan prospek pertumbuhan yang gemilang. "Sejak pertengahan kuartal II-2023, nilai belanja berkaitan rumah tangga meningkat cukup signifikan, dan saat ini menunjukkan tren meningkat," terang Andry kepada KONTAN, Senin (11/9). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto pesimistis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa menembus angka 5% pada kuartal III 2023. Hitungannya, konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,75% yoy, setelah pada kuartal II tercatat tumbuh 5,23% yoy. Sebab, tak ada lagi stimulus yang mendongrak konsumsi masyarakat.

Beberapa investor asing terpantau mulai berkemas-kemas dari bursa saham Indonesia. Mereka bersiap mengantisipasi keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS) pada pekan depan. Memang pada Senin (11/9), asing tercatat melakukan aksi beli bersih alias net buy senilai Rp 891,37 miliar. Namun sepanjang tahun 2023, investor asing mencetak net sell sebesar Rp 1,39 triliun. Padahal sampai dengan Juli 2023, investor asing masih mencatatkan net buy sebesar Rp 18,92 triliun. Sejak Agustus 2023, investor asing mulai terendus melakukan aksi jual. Equity and Economics Analyst KGI Sekuritas, Rovandi menjelaskan aksi penjualan oleh asing karena The Fed berpotensi menaikkan suku bunga sampai 5,75%. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, kalau The Fed menaikkan suku bunga, investasi di Amerika akan lebih menarik. "Imbal hasil SUN juga akan mengalami penurunan, sehingga harga obligasi kian murah. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi asing untuk melirik pasar obligasi," ucap dia. Rovandi menilai, agar bisa kembali memanggil investor asing yang sudah pergi, kenaikan suku bunga BI menjadi salah satu jalan yang bisa ditempuh. Investor asing terpantau tercatat melakukan net sell terbesar pada TLKM sebesar Rp 2,3 triliun sepanjang 2023. Ini turut menekan harga TLKM 1,33% year to date (ytd) ke level Rp 3.700.

Kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) bakal lebih sehat berkat potensi meningkatnya kunjungan pasien BPJS Kesehatan. Sebab emiten rumah sakit ini memiliki fokus pasar pada segmentasi pasien BPJS. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Jonathan Guyadi dalam riset 7 Agustus 2023 memperkirakan, trafik pasien program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tumbuh positif di sisa 2023. "Dalam jangka pendek, hal ini mungkin terjadi yang mengindikasikan bahwa kunjungan ke rumah sakit bakal lebih tinggi," kata analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, dalam riset 8 September 2023. Analis Reliance Sekuritas, Lukman Hakim menambahkan, kinerja HEAL ke depan akan terangkat ekspansi pembangunan rumah sakit baru. Selain memiliki potensi meningkatnya volume kunjungan dari pasien BPJS. Emiten rumah sakit swasta ini dijadwalkan akan membuka dua rumah sakit baru di Aceh dan Ciawi di sisa tahun ini. "Kemudian tahun depan rencananya akan dibuka empat rumah sakit baru yaitu RS Internasional PIK 2, rumah sakit di IKN, Pasuruan dan Madiun," ujar Lukman, Senin (11/9). Sementara Analis Panin Sekuritas, Rizal Rafly melihat HEAL saat ini berfokus pada pasien JKN. RS Hermina berfokus kepada segmentasi ini sebagai penggerak penjualan. Sehingga menjadikan peningkatan jumlah pasien rawat inap (inpatient) dan rawat jalan (outpatient). Menurut Rizal, HEAL masih berpotensi untuk mengakuisisi lebih banyak pasien baru yang akan berpengaruh pada pendapatan. Hal tersebut didukung oleh strategi doctor partnership yang memungkinkan dokter spesialis milik HEAL akan memiliki saham minoritas di salah satu rumah sakit Hermina.