Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan volume perdagangan barang dunia pada 2023 hanya tumbuh 0,8 %. Untuk meredam dampak rembetan perlambatan perdagangan dunia itu, Kemendag menggulirkan sejumlah strategi. Pada 5 Oktober 2023, WTO merevisi turun pertumbuhan volume perdagangan barang dunia menjadi 0,8 % dari proyeksi April 2023 yang sebesar 1,7 %.  Perlambatan perdagangan dunia itu merupakan imbas dari rentetan berbagai persoalan.

Persoalan itu mulai dari inflasi tinggi dan kebijakan moneter yang ketat di AS dan Uni Eropa serta sejumlah negara lain, hingga masih berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina. Faktor lainnya adalah terhambatnya pemulihan ekonomi China pascapandemi Covid-19 akibat tekanan pada pasar properti di negara tersebut. Kendati begitu, WTO melihat prospek perdagangan dunia pada 2024 relatif lebih positif. Volume perdagangan dunia tahun depan diperkirakan tumbuh 3,3 persen. Namun, prospek positif itu dapat terancam rantai pasok dunia yang mulai terfragmentasi akibat ketegangan geopolitik, termasuk konflik Rusia-Ukraina. (Yoga) 

Sosialisasi dana pensiun menjadi kewajiban perusahaan dan pengelola dana pensiun agar karyawan sebagai penerima manfaat dapat mengetahui besaran manfaat yang akan diterima, portofolio investasi, serta tingkat risiko. Saat ini, 12 dana pensiun berada dalam status pengawasan khusus OJK. Pengamat industri keuangan nonbank, Suheri, Jumat (6/10) mengatakan, transparansi pengelolaan dana pensiun merupakan hak bagi penerima manfaat atau karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman bagi penerima manfaat mengenai pengelolaan dana pensiun.

”Setiap orang berhak tahu (pengelolaan oleh dana pensiun) melalui sosialisasi, baik dari pengelola dana pensiun maupun perusahaan mengenai apa yang menjadi hak karyawan pada saat bekerja dan pensiun. Sosialisasi dana pensiun ini seharusnya juga dilakukan saat karyawan menjadi penerima manfaat sehingga mereka tahu rumus perhitungannya, pengelolaannya, dan portofolio investasinya sehingga nanti saat pensiun dapat diketahui besar manfaatnya,” ujar Suheri saat dihubungi dari Jakarta. Berdasarkan data OJK per 31 Agustus 2023, terdapat 198 dana pensiun yang terdiri dari 138 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), 36 DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan 24 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Secara keseluruhan, total aset neto dana pensiun tersebut sebesar Rp 358,7 triliun. (Yoga) 

Biaya yang Bank Indonesia (BI) butuhkan dalam rangka intervensi pelemahan nilai tukar rupiah cukup besar. Langkah ini membuat cadangan devisa negara kita kembali tergerus. BI mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia per akhir September 2023 sebesar US$ 134,9 miliar. Posisi ini terpangkas hingga US$ 2,2 miliar atau 1,6% dibandingkan dengan akhir Agustus 2023. Saat itu, posisi cadangan devisa negara kita masih berada di level US$ 137,1 miliar. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan, selain pembayaran utang luar negeri pemerintah, penggunaan cadangan devisa untuk upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. "Sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," terang Erwin, Jumat (6/10). Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengatakan, hampir semua mata uang di emerging market mengalami pelemahan terhadap dolar AS. "Faktor penyebabnya, sentimen higher for longer Fed Funds Rate. Di tahun 2022, juga pernah mengalami situasi yang seperti ini, bahkan lebih buruk," ungkap Edi kepada KONTAN, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat pelemahan nilai tukar rupiah akibat sentimen arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Fed. Namun, dia memperkirakan, ketidakpastian terkait arah suku bunga The Fed ke depan bisa berkurang di pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) berikutnya yang berlangsung November 2023. Di sisi lain, ia juga melihat, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) akan mendorong arus modal asing masuk pada akhir tahun. Sementara instrumen term deposit valas devisa hasil ekspor (DHE), bisa mengendalikan cadangan devisa RI. Hanya, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, masih ada potensi penurunan cadangan devisa ke depan. Dari perhitungannya, cadangan devisa di akhir 2023 akan berada di kisaran US$ 130 miliar hingga US$ 135 miliar.

Produsen minyak dan gas (migas) asal Amerika Serikat (AS) ExxonMobil Corporation akan mengakuisisi perusahaan migas AS, Pioneer Natural Resources Corp. Mengutip laporan Reuters, Jumat (6/10), nilai akuisisi ini mencapai US$ 60 miliar. Jika negosiasi berjalan mulus, sumber Reuters menyebut, Exxon dan Pioneer akan mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Juru bicara Exxon dan Pioneer menolak berkomentar. Yang pasti, langkah akuisisi Exxon terhadap Pioneer Natural akan menjadi aksi korporasi terbesar bagi Exxon. Ini setidaknya sejak Exxon memutuskan melakukan merger dengan Mobil pada tahun 1998, dengan nilai kesepakatan US$ 81 miliar. Permian Basin, yang membentang di sebagian Texas dan New Mexico, merupakan ladang migas paling diincar oleh pelaku industri energi AS. Salah satunya, karena biaya ekstraksi minyak dan gas alamnya relatif rendah. Pada kuartal kedua tahun ini, ExxonMobil memproduksi sekitar 620.000 boepd di Permian Basin.  Namun, angka produksi tersebut masih jauh dibandingkan produksi rata-rata Pioneer di wilayah tersebut sebesar 711.000 boepd pada periode yang sama. Dus, dengan mengakuisisi Pioneer, Exxon bisa menggenjot produksi. Akuisisi dinilai lebih baik bagi Exxon ketimbang mempertaruhkan dana besar untuk mengembangkan ladang minyak, yang belum terbukti cadangannya. "Mereka bisa menambah cadangan tanpa harus menggali lubang," kata Bill Smead, Kepala Investasi di Smead Capital Management.

Tercapainya rekor jumlah emiten baru sepanjang tahun ini sebanyak 68 perusahaan dengan masuknya PT Kokoh Exa Nusantara Tbk. (KOCI) dan PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) menyisakan sejumlah tantangan yang harus dituntaskan oleh otoritas bursa dari kualitas emiten hingga perlindungan investor. Dari capaian di atas, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) boleh bangga atas upaya menggaet emiten baru yang melampaui rekor pada 1990 dengan 66 perusahaan, di tengah lesunya kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang belum mampu melampaui level 7.000. Sayangnya, nilai realisasi penggalangan dana melalui penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO) ternyata masih lebih rendah, atau hanya Rp49,6 triliun dibandingkan dengan realisasi pada 2021 sebesar Rp62,61 triliun. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan meskipun total dana saat ini masih lebih rendah dari 2 tahun lalu, rata-rata penggalangan dana meraup modal lebih dari Rp500 miliar. “Sebetulnya apa yang kami peroleh pada saat ini sudah menunjukkan peningkatan proceed,” katanya, Jumat (6/10). Nyoman mengatakan capaian 2023 lebih rendah karena pada 2021, IPO PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) meraih dana Rp21,9 triliun dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) sebesar Rp18,8 triliun. Kedua emiten ini menyumbang hampir 50% terhadap total penggalangan dana. Pada tahun ini, penggalangan dana tebal berasal dari emiten seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang mengumpulkan dana Rp9,05 triliun, PT Merdeka Battery Material Tbk. (MBMA) dengan dana Rp9,2 triliun, dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) dengan dana Rp9,9 triliun. Jumlah penggalangan dana tahun ini akan bertambah seiring dengan masuknya saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang resmi tercatat di BEI pada Senin (9/10) dengan target penggalangan dana Rp3,13 triliun. BREN merupakan satu dari antrean 26 emiten anyar yang akan masuk Bursa tahun ini.

Pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan bursa perlu memperhatikan perlindungan investor ritel dibandingkan dengan kuantitas emiten IPO. Menurut data Bloomberg, dari 68 emiten baru yang masuk bursa pada 2023, sebanyak 28 emiten di antaranya mengalami koreksi harga saham pada rentang yang cukup dalam sejak IPO yaitu berkisar -6,82% hingga -79%. Adapun, harga terendah mencapai Rp21 per saham. Otoritas bursa juga menyediakan platform informasi tentang emiten baru bagi investor yakni IDX New Listing Information, sehingga keputusan investasi bisa dibuat berdasarkan data dan analisis. Sementara itu, semarak IPO tahun ini berimbas pada aktivitas bisnis sekuritas. Samuel Sekuritas misalnya mengalihkan perhatian sepanjang tahun ini. Perusahaan fokus membawa perusahaan melakukan IPO saham, dibandingkan dengan langkah untuk menerbitkan surat utang. Lionel Priyadi, Macro Strategist Samuel Sekuritas, menyampaikan bahwa sejalan dengan semaraknya IPO, pihaknya belum akan menjadi penjamin emisi obligasi korporasi hingga pengujung tahun ini. “Jadi project kami hampir semuanya terkait saham,” ujarnya.   Dihubungi terpisah, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan mahalnya suku bunga menjadi pendorong bagi calon emiten mencapai Bursa.

Posisi cadangan devisa makin tergerus dan menjadi yang terendah sejak Desember 2022. Situasi tersebut sebagai dampak dari langkah menstabilkan nilai tukar rupiah dan pembayaran utang pemerintah. Pada akhir September 2023, posisi cadangan devisa Bank Indonesia mencapai US$134,9 miliar atau turun US$2,2 miliar jika dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang sebesar US$137,1 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan penurunan posisi cadangan dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah stabilisasi tersebut sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.“Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 tetap tinggi sebesar US$134,9 miliar, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2023 sebesar US$137,1 miliar,” kata dalam keterangan resmi, Jumat (6/10).Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI pun menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.Dia meyakini cadangan devisa ke depan akan tetap memadai terutama didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Berdasarkan data transaksi 2 Oktober hingga 5 Oktober 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp2,50 triliun. Erwin mengatakan, jumlah tersebut terdiri atas jual neto Rp2,92 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan beli neto Rp20 miliar di pasar saham. Sementara itu, BI juga mencatat nonresiden beli neto Rp400 miliar di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).Adapun sepanjang 2023 atau hingga 5 Oktober 2023, non-residen tercatat beli neto Rp57,64 triliun di pasar SBN, jual neto Rp6,43 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp7,65 triliun di SRBI. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi bahwa cadangan devisa mengalami peningkatan hingga akhir tahun. Cadangan devisa diproyeksikan akan mencapai kisaran US$133 miliar hingga US$138 miliar pada akhir 2023. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan akan ditutup pada kisaran Rp15.300 hingga Rp15.500 per dolar AS pada akhir 2023.

Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah didorong untuk naik kelas dan meningkatkan skala usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital. Mungkin selama ini banyak pelaku UMKM yang lebih akrab dengan perdagangan digital melalui e-commerce maupun media sosial yang sifatnya business-to-consumer (B to C). Padahal, terdapat potensi perdagangan digital yang peluangnya jauh lebih besar melalui marketplace atau platformkatalog elektronik (e-catalog) dan proses e-purchasing yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Kehadiran katalog elektronik atau e-catalog menjadi tanda pergerakan masif bisnis di Indonesia makin mengarah ke ranah digital. Selain e-commerce, e-catalog yang diusung oleh LKPP juga menjadi wadah transaksi lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis yang bersifat business-to-business (B-to-B). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah mencatat 40.473 penyedia UMK dengan 2,3 juta katalog hingga November 2022 lalu. Angka tersebut perlahan naik sepanjang 2023. Kemenkop UKM mendorong beragam strategi ajakan agar UMKM berkeinginan masuk ke e-catalog. Setidaknya LKPP menarget-kan transaksi sebesar Rp500 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dari instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan dana APBN/APBD di dalam e-catalog tahun ini. Dari nilai tersebut, para pelaku UMKM memiliki kesempatan besar untuk dapat mengambil bagian dan masuk ke dalam platform e-catalog pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Salah satunya seperti yang dialami oleh Riene Mahardiani, pemilik usaha Zee Collection, yang ketika itu pernah mendapatkan permintaan pengadaan suvenir oleh Kementerian Luar Negeri. Riene mengaku sudah mencoba beberapa kali untuk dapat memasukkan produknya melalui e-catalog tetapi sudah hampir satu tahun masih belum juga mendapatkan persetujuan dari sistem. Hal serupa disampaikan oleh Yudiana Lyn, Owner HomLiv yang mengaku sempat mendapatkan pesanan dari Kemenparekraf untuk pengadaan souvenir. Waktu itu, dirinya diarahkan oleh pihak dari Kementerian untuk memasukkan produknya melalui e-catalog. Sementara itu, Ketua BPD Asephi DKI Jakarta Sholahudin Fuad mengatakan, masih belum banyak UMKM yang onboarding ke e-catalog karena terkendala dalam hal kelengkapan administrasi. Pengamat Ekonomi & Telekomunikasi ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, katalog elektronik dari LKPP ini menjadi platfrom yang bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk UMKM.

JAKARTA,ID-Pemerintah segera menerapkan kebijakan pengetatan impor terhadap delapan kelompok komoditas tertentu, menyusul terbitnya kebijakan terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Komoditas-komoditas itu meliputi produk atau barang konsumsi yang diimpor melalui retail online crossborder, importasi  biasa, maupun jasa titip. Kebijakan tersebut dilakukan karena maraknya keluhan dari sejumlah pihak, baik pedagang, asosiasi usaha maupun masyarakat terkait peredaran barang impor  di pasar tradisional, sepinya pasar-pasar tradisional, dan peningkatan barang-barang impor melalu platform digital (e-commerce). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo  pemerintah akan fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu yaitu pakaian jadi, mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat tradisonal, suplemen kesehatan, dan tas. (Yetede)

JAKARTA,ID- Bank Indonesia (BI) menyatakan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir September 2023 mencapai US$ 134,9 miliar. Angka ini turun dari posisi Agustus 2023 yang sebesar US$ 137,1 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan posisi cadev ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global. "Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada diatas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Erwin melalui siaran pers, Jumat (6/10/2023). BI menilai cadev tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Besaran bunga pinjaman fintech p2p lending atau yang dikenal dengan pinjaman online (pinjol) sudah lama menuai sorotan publik. Terbaru, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus temuan yang mencengangkan perihal dugaan kartel bunga pinjol. Menurut KPPU, penentuan suku bunga pinjaman online yang berlaku saat ini berpotensi melanggar undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penilaian KPPU berdasarkan hasil temuan adanya pengaturan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia terhadap anggotanya trekait penentutuan komponen pinjaman kepada konsumen. Khususnya penetapan suku bunga flat 0,8% per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima konsumen atau penerima pinjaman. (Yetede)