Indonesia tercatat sebagai penghasil terbesar komoditas mutiara laut selatan (south sea pearl) di dunia. Mutiara asal Indonesia dikenal dengan mutiara berwarna emas dan putih. Selama ini, mutiara laut itu diekspor gelondongan dalam bentuk butiran. Selain Indonesia, mutiara laut selatan juga dihasilkan oleh Australia, Filipina, dan Myanmar. Selama pandemi, ekspor mutiara laut selatan asal Indonesia sempat merosot. Namun, sejak tahun 2022 ekspor mutiara laut terus melesat dengan nilai fantastis. Permintaan konsumen dunia semakin besar, terutama dari China, Korea Selatan, dan India. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), volume ekspor mutiara pada tahun 2022 sebesar 13.493 kg atau naik 300 % dibandingkan masa pandemi. Adapun nilai ekspor mutiara tahun 2022 sebesar 54,65 juta USD, melampaui masa sebelum pandemi. Sementara itu, selama Januari-Agustus 2023, ekspor komoditas mutiara laut Indonesia mencapai 7.132 kg dengan nilai 74,47 juta USD.

”Harga jual mutiara saat ini merupakan tertinggi sepanjang sejarah budidaya mutiara. Nilai jual diprediksi masih akan terus naik karena permintaan dunia besar, sedangkan produksi (mutiara) masih terbatas” kata pemilik CV Rosario Mutiara di Jakarta, Ambrosius Kengrry Retanubun, saat dihubungi, Senin (9/10). Sebagai ilustrasi, harga gelondongan mutiara kualifikasi terbaik, yakni kelas AAA berukuran 8-12 milimeter (mm), menembus 200-300 USD per gram. Adapun mutiara kelas AAA berukuran 12-15 mm, laku dijual seharga 500 USD per gram. Sementara itu, harga mutiara kualitas rendah berkisar 30 USD per gram. Mutiara kelas rendah itu pun dinilai laku keras. Apabila dijadikan perhiasan, harga sepasang anting mutiara laut selatan berukuran 8 mm mencapai Rp 10,5 juta. Harga itu jauh lebih mahal dibandingkan sepasang anting mutiara air tawar asal China yang dibanderol di kisaran Rp 3 juta-Rp 4 juta. (Yoga)

Industri perbankan berkomitmen untuk terlibat dalam aksi mitigasi perubahan iklim melalui program dan pembiayaan yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah menyusun revisi taksonomi hijau Indonesia di sector keuangan sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim. Presdir PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, ekonomi berkelanjutan dapat tercapai apabila para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang dampak perubahan iklim. Oleh sebab itu, pihaknya kembali menyelenggarakan Indonesia Knowledge Forum (IKF) XII 2023 sebagai wadah pertemuan antarpemangku kepentingan yang membahas aspek keberlanjutan dan upaya menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

”Melalui IKF XII 2023, kami bertekad menggali potensi kolaborasi lintas sektor dan inovasi berbasis teknologi digital dalam menghasilkan solusi ramah lingkungan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan,” katanya saat membuka IKF XII 2023, di Jakarta, Selasa (10/10). Selain program yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, BCA juga turut menyalurkan pembiayaan hijau sebesar Rp 76 triliun pada triwulan I-2023 atau meningkat 4,9 % secara tahunan. Adapun penyaluran pinjaman paling besar pada sektor sumber daya alam dan penggunaan lahan berkelanjutan sebesar Rp 60,4 triliun, sektor transportasi berkelanjutan Rp 7 triliun, dan untuk pembiayaan energi terbarukan Rp 2,9 triliun. (Yoga)

Indonesia masih meniti langkah untuk mewujudkan hilirisasi atau industrialisasi tambang yang lebih utuh dari hulu ke hilir. Konsekuensinya, dibutuhkan jaminan pasokan energi terjangkau yang sejauh ini baru bisa didapat dari tenaga batubara.Pengembangan energi terbarukan yang terjangkau dan ”menghijaukan” batubara menjadi tantangan besar mewujudkan cita-cita tersebut. Sampai saat ini, batubara masih menjadi sumber energi utama di sektor pembangkit listrik di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM untuk tahun 2022, batubara berperan 67,21 % dalam bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia. Angka itu naik dari 2021 di 66,01 %. Adapun porsi energi baru dan terbarukan di 2022 sebesar 14,11 % atau naik dari 2021 yang 13,65 %.

Menurut Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau, komitmen menekan emisi karbon lewat sektor pembangkit listrik itu akan semakin menantang seiring dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi di sektor industri. Apalagi, Indonesia sedang menggenjot industrialisasi tambang yang lebih utuh dari hulu ke hilir, yang otomatis akan ikut menyumbang kenaikan emisi karbon. ”Dengan meningkatnya industrialisasi itu, konsekuensinya adalah peningkatan power. Kita pasti akan membutuhkan banyak energi. Pemerintah dan industri harus sama-sama memikirkan bagaimana batubara tetap bisa dipakai, tetapi dengan emisi yang ditekan,” katanya dalam acara Indonesia Mining Summit (IMS) yang digelar IMA bersama harian Kompas di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (10/10). (Yoga)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) perlu kembali menaikkan suku bunga  acuan BI 7-Day Reserve Repo Rate (BI7DRR)  yang telah bertahan di level 5,75% sejak Januari 2023, guna mencegah kemerosotan lebih dalam nilai tukar (kurs) terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bila tidak, cadangan devisa dikhawatirkan akan terkuras akibat arus keluar modal asing (capital outflow) maupun kebutuhan untuk intervensi pasar. Bagi pelaku usaha, pelemahan rupiah yang dalam juga lebih banyak mendatangkan dampak negatif dibanding dampak positif.  Sementara sektor usaha lain seperti wksportir produk manufakture  dan pelaku usaha berorientasi pasar domestik, hampir semua mengalami peningkatan  beban overhead usaha, pelemahan daya saing, dan cenderung menunda ekspansi usaha atau investasi jangka pendek-menengah. (Yetede)

JAKARTA,ID-Otoritas jasa keuangan (OJK) membeberkan adanya 12 perusahaan dana pensiun (dapen) yang masuk dalam status pengawasan khusus, baik berasal dari dapen pelat merah maupun dapen non-BUMN. Sebagian besar masalah yan dialami dapen tersebut  adalah pembayaran iuran pemberi kerja yang tidak lancar yang menyebabkan piutang iuran membengkak. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dalam hal suatu dapen yang belum berada dalam tingkat pendanaan level I akan diberikan waktu yang cukup untuk melunasi  defisit selain solvabilitas berdasarkan perhitungan dari aktuaria. "Jumlah dana pensiun dalam pengawasan khusus dan fluktuatif. Ada yang berhasil jadi sehat, ada yang masuk ke pengawasan normal, dan ada yang  masuk ke pengawasan  normal, dan ada yang tidak sehat  itu yang dilikuidasi," jelas Ogi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PLN Energi Indonesia (PLN EPI) menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan PT Elektrika Konstruksi Nusantara (EKN) dalam pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit menjadi cofiring Biomassa. Kesepakatan ini diakukan pada acara Indonesia International Heating Technology Exhibition (HEATECH) di JIEXPO Jakarta, Jumat (6/10). MoU ini disaksikan secara langsung oleh Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Trois Dilisusendi, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBT), Milton Pakpahan, serta Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan (MKI) Kalimantan Barat, M. Ariyanto. Dalam sambutannya Trois Dilisusendi menyampaikan apresiasi pada ke dua pihak yang telah bersepakat memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai co-firing Biomassa di pemangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Yetede)

Jakarta, ID-Ditengah hiruk pikuk tahun politik, kota jakarta akan kedatangan lima hotel baru pada 2024. Kelima hotel itu mencakup bintang tiga, empat, dan lima. Hotel yang dijadikan beroperasi pada 2024 itu adalah Sam Ratulangi Menteng Boutique Hotel dan BW Express Hotel tanah Abang. Lalu, Park Royal Hotel, Pacific Jakarta, dan Waldorf Astoria. "Memasuki tahun 2024, kinerja hotel diperkirakan dipengaruhi oleh pemilu. Pelambatan kinerja hotel diperkirakan terjadi awal 2024. Pelambatan ini sebagian disebabkan oleh lemahnya kinerja aktivitas  bisnis dan puasa Ramadhan. Namun, ada kemungkinan besar bahwa aktivitas  bisnis akan mendapatkan  kembali momentumnya pada kuartal  momentumnya pada kuartal kedua tahun 2024," ujar Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Perry Salanto, di Jakarta, baru-baru ini. (Yetede)

Para emiten e-commerce tengah berlomba untuk bisa mencetak kinerja positif hingga tutup tahun. Paling minimal bisa mencatatkan adjusted earning before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) yang positif. PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mengincar pendapatan tahun ini berkisar Rp 4,24 triliun–Rp 4,75 triliun. Hingga semester I-2023, Bukalapak telah mengantongi pendapatan Rp 2,18 triliun. Artinya Bukalapak sudah mengamankan 45,89% dari target pendapatan setahun. BUKA juga optimistis dapat mencapai keuntungan pada akhir 2022 dengan acuan adjusted EBITDA. Fairuza Ahmad Iqbal, AVP of Media and Communication Bukalapak menuturkan, pihaknya kini mendorong Mitra Bukalapak untuk memperluas variasi produk dan layanan. Jika mitra Bulakapak tumbuh, otomatis bisnis BUKA juga ikut naik. Kebanyakan perusahaan teknologi masih menggunakan adjusted EBITDA sebagai acuan. Seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengincar EBITDA yang disesuaikan positif pada kuartal IV-2023. Pada kuartal kedua 2023, GOTO mencatatkan perbaikan EBITDA yang disesuaikan sebesar 72% secara tahunan menjadi minus  Rp 1,2 triliun. Patrick Walujo, Direktur Utama Grup GoTo mengatakan saat ini GOTO berada pada jalur yang tepat untuk mencapai EBITDA yang disesuaikan positif pada tahun ini. Ronald Winardi, Chief Financial Officer Blibli menjelaskan di sisa tahun ini, BELI akan terus mengoptimalkan bauran dari transaksi  yang sudah terjadi atau total processing value (TPV) BELI hingga dapat menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. Dari ketiga emiten tersebut, Senior Research Analyst Reliance Sekuritas Lukman Hakim merekomendasikan speculative buy GOTO dengan target harga Rp 94. GOTO kemarin ditutup di Rp 84.

Hasrat konglomerasi keuangan asing mencicipi gurihnya bisnis bank di Indonesia tak pernah surut. Terbaru, bank digital asal Korea Selatan KakaoBank Corp akan mengakuisisi 10% saham PT Super Bank Indonesia (Superbank). Superbank merupakan bank dengan layanan berbasis digital. Sebelumnya, Superbank bernama PT Bank Fama International, sebuah bank umum yang didirikan di Bandung pada 5 Maret 1993. Pada 2021, kepemilikan Bank Fama beralih ke Grup Emtek yang diwakili PT Elang Media Visitama dan PT Nusantara Berkat Agung. Pada Januari 2023, perusahaan telekomunikasi SingTel dan Grab masuk mengakuisisi 2,4 miliar saham baru Bank Fama. Nilai akuisisi dua investor kakap ini bernilai US$ 70 juta. Dus, saat ini, Superbank dikendalikan oleh Grup Emtek bersama SingTel dan Grab. Jumlah kepemilikan saham gabungan pengendali Superbank ini mencapai 32,5%. KakaoBank akan mengakuisisi saham Superbank melalui penerbitan saham baru. "Kakaobank akan masuk dalam struktur pemegang saham baru Superbank. Sementara mayoritas kepemilikan tetap dipegang konsorsium Grup Emtek, Grab dan Singtel," kata Tigor M. Siahaan, Direktur Utama Superbank kepada KONTAN, Selasa (10//10). Menurut Tigor, prioritas utama Superbank adalah mengembangkan produk dan teknologi. "Kami akan fokus menyediakan akses finansial kepada masyarakat Indonesia, khususnya segmen underbanked, baik nasabah ritel dan UMKM," ujar Tigor. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, minat investor asing masuk ke industri perbankan digital dipicu sejumlah faktor. Di antaranya, investor melihat pasar di Indonesia sangat besar. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah sepakat, bank digital adalah bank masa depan. Mereka yang lebih awal membangun bank digital berpotensi memenangkan persaingan perbankan di masa depan. Menurut Piter, bank digital bisa memenangkan persaingan asal memenuhi tiga syarat utama. Pertama, harus memiliki kemampuan mengakses ekosistem digital. Kedua, bank digital harus memiliki produk dan layanan yang sesuai kebutuhan konsumen masa kini dan masa depan. Ketiga, bank digital harus punya modal besar dan SDM yang kuat.

Perbaikan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha kembali mendapatkan angin sejuk, setelah pemerintah berhasil menurunkan ongkos logistik di dalam negeri. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), ongkos logistik per September 2023 sebesar 14,29% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu turun cukup signifikan dibandingkan dengan medio tahun ini yang mencapai 16%. Penurunan ini disebabkan oleh optimalisasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bagian dari reformasi di sektor logistik. Meski menurun, angka itu sejatinya masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di kawasan, seperti Filipina yang sebesar 13%, Malaysia 13%, Singapura 8%, Thailand 15%, China 14%, India 13%, dan Jepang 8%. Selain itu, jika ditelaah lebih dalam, sejatinya penurunan ongkos logistik itu masih menimbulkan ambiguitas. Musababnya, pemerintah hanya menghitung biaya logistik di dalam negeri, dan mengesampingkan aktivitas ekonomi di pasar global. Artinya, ongkos logistik sebesar 14,29% hanya memotret aktivitas antarwilayah alias tidak mengakomodasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ekonomi lintas negara. Maklum, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pelaku bisnis dalam berinvestasi dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di pasar global adalah biaya logistik.

Apalagi, World Bank dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023, mencatat Skor LPI Indonesia di Asean hanya berhasil unggul dari Kamboja dan Laos. Dalam kaitan ini, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Rudy Rahmaddi, mengatakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan memang menjadi tantangan. Berdasarkan analisis otoritas pabean dengan berpijak pada data LPI 2023, ada beberapa indikator yang perlu penanganan maksimal, yakni international shipments, logistics quality and competence, timeliness, dan tracking and tracing. Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas Laksmi Kusumawati, mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menekan ongkos logistik hingga 8% pada 2045 guna mengoneksikan ekonomi domestik dengan pasar global. Direktur Efisiensi Proses Bisnis Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Hermiyana, menjelaskan sejak diimplementasikan NLE telah menciptakan efisiensi waktu 44,5% dan efisiensi biaya sebesar 31,8%. Namun menurutnya NLE tetap perlu perbaikan terutama dalam kaitan penyelarasan peran kementerian dan lembaga (K/L) dan pelayanan terpusat untuk ekspor nasional. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menanti pentahapan penyempurnaan logistik nasional. Ketua Dewan Tetap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nofrisel, menilai pemerintah perlu memiliki perencanaan yang matang untuk menurunkan biaya logistik.