Perbaikan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha kembali mendapatkan angin sejuk, setelah pemerintah berhasil menurunkan ongkos logistik di dalam negeri. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), ongkos logistik per September 2023 sebesar 14,29% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu turun cukup signifikan dibandingkan dengan medio tahun ini yang mencapai 16%. Penurunan ini disebabkan oleh optimalisasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bagian dari reformasi di sektor logistik. Meski menurun, angka itu sejatinya masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di kawasan, seperti Filipina yang sebesar 13%, Malaysia 13%, Singapura 8%, Thailand 15%, China 14%, India 13%, dan Jepang 8%. Selain itu, jika ditelaah lebih dalam, sejatinya penurunan ongkos logistik itu masih menimbulkan ambiguitas. Musababnya, pemerintah hanya menghitung biaya logistik di dalam negeri, dan mengesampingkan aktivitas ekonomi di pasar global. Artinya, ongkos logistik sebesar 14,29% hanya memotret aktivitas antarwilayah alias tidak mengakomodasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ekonomi lintas negara. Maklum, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pelaku bisnis dalam berinvestasi dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di pasar global adalah biaya logistik.

Apalagi, World Bank dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023, mencatat Skor LPI Indonesia di Asean hanya berhasil unggul dari Kamboja dan Laos. Dalam kaitan ini, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Rudy Rahmaddi, mengatakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan memang menjadi tantangan. Berdasarkan analisis otoritas pabean dengan berpijak pada data LPI 2023, ada beberapa indikator yang perlu penanganan maksimal, yakni international shipments, logistics quality and competence, timeliness, dan tracking and tracing. Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas Laksmi Kusumawati, mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menekan ongkos logistik hingga 8% pada 2045 guna mengoneksikan ekonomi domestik dengan pasar global. Direktur Efisiensi Proses Bisnis Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Hermiyana, menjelaskan sejak diimplementasikan NLE telah menciptakan efisiensi waktu 44,5% dan efisiensi biaya sebesar 31,8%. Namun menurutnya NLE tetap perlu perbaikan terutama dalam kaitan penyelarasan peran kementerian dan lembaga (K/L) dan pelayanan terpusat untuk ekspor nasional. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menanti pentahapan penyempurnaan logistik nasional. Ketua Dewan Tetap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nofrisel, menilai pemerintah perlu memiliki perencanaan yang matang untuk menurunkan biaya logistik.