JAKARTA,ID-Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (PMSE) untuk melindungi perdagangan dalam negeri dari impor. Namun, usaha ini akan percuma apa bila UMKM tidak ikut serta. Melihat hal itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong UMKM untuk dapat meramaikan E-Commerce. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya mendorong pelaku UMKM agar memasuki ekosistem digital. Ia menjelaskan, kompetisi saat ini semakin sengit dan para pelaku UMKM juga harus meningkatkan kapabilitas agar dapat bersaing. Untuk itu, Kemendag telah membuat  berbagai pelatihan kepada UMKM untuk memasuki eksositem digital. (Yetede)

JAKARTA – Langkah pemerintah memperketat perdagangan lintas barang dinilai belum cukup membendung barang-barang impor masuk ke Tanah Air. Pemerintah diminta mencari jalan keluar atas kelesuan di industri tekstil dan produk tekstil akibat tekanan banjirnya barang impor, yang menyebabkan maraknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun merumahkan pekerjanya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mencatat setidaknya ada 5.044 pekerja dari enam perusahaan tekstil dan produk tekstil yang dikenai PHK pada semester I 2023. "Ada ratusan anggota kami yang masuk dalam PHK tersebut," katanya kepada Tempo kemarin.

Turunnya jumlah pesanan menjadi alasan utama perusahaan-perusahaan tekstil akhirnya tutup dan memberhentikan karyawannya. Kebanyakan perusahaan tekstil dan produk tekstil selama ini memasarkan produknya untuk pasar ekspor. Namun belakangan pesanan tersebut merosot karena pelemahan ekonomi yang terjadi di negara tujuan ekspor, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di sisi lain, produk-produk dari pabrik tersebut sulit bersaing di dalam negeri karena pembeli lebih memilih barang-barang dengan harga murah, yang kebanyakan berasal dari impor. "Akibatnya, produksi berhenti dan pekerja di-PHK ataupun dirumahkan," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA – Langkah pemerintah memperketat perdagangan lintas barang dinilai belum cukup membendung barang-barang impor masuk ke Tanah Air. Pemerintah diminta mencari jalan keluar atas kelesuan di industri tekstil dan produk tekstil akibat tekanan banjirnya barang impor, yang menyebabkan maraknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun merumahkan pekerjanya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mencatat setidaknya ada 5.044 pekerja dari enam perusahaan tekstil dan produk tekstil yang dikenai PHK pada semester I 2023. "Ada ratusan anggota kami yang masuk dalam PHK tersebut," katanya kepada Tempo kemarin.

Turunnya jumlah pesanan menjadi alasan utama perusahaan-perusahaan tekstil akhirnya tutup dan memberhentikan karyawannya. Kebanyakan perusahaan tekstil dan produk tekstil selama ini memasarkan produknya untuk pasar ekspor. Namun belakangan pesanan tersebut merosot karena pelemahan ekonomi yang terjadi di negara tujuan ekspor, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di sisi lain, produk-produk dari pabrik tersebut sulit bersaing di dalam negeri karena pembeli lebih memilih barang-barang dengan harga murah, yang kebanyakan berasal dari impor. "Akibatnya, produksi berhenti dan pekerja di-PHK ataupun dirumahkan," ujarnya. (Yetede)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan pengaturan penetapan suku bunga pinjaman online. Aksi kartel bunga pinjaman online tersebut, menurut data awal KPPU, dilakukan 89 anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Oleh karena itu, KPPU membentuk satuan tugas untuk memeriksa penetapan bunga tersebut. Proses penyelidikan akan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak satuan tugas dibuat. Ketua KPPU Afif Hasbullah mengatakan, pihak terlapor akan dipanggil untuk menyampaikan keterangan. Namun, dia tak menjelaskan waktu pemanggilan. AFPI menepis dugaan kartel bunga pinjaman online (pinjol). Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar berpendapat, kartel terjadi jika ada penetapan bunga minimal, sementara AFPI menerapkan bunga maksimal. "Kalau bunga maksimal bukan kartel, justru melindungi konsumen," kata dia, Jumat (6/10). Enjtik menyebutkan, AFPi mematok bunga maksimal yang wajib dijalankan anggotanya sebesar 0,4% per hari. Turun dari sekitar dua tahun yang lalu, bunga pinjol sempat 0,8% per hari. OJK juga tak menampik bunga pinjol saat ini diatur sendiri oleh industri melalui asosiasi. Namun, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan menyebut, jika kemudian hari ditemukan ketidakwajaran, OJK siap melakukan tindakan. OJK juga mengaku saat ini tengah menyusun peta jalan (roadmap) industri fintech lending untuk pengembangan. OJK fokus pada aspek-aspek penguatan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, penguatan pengaturan, pengawasan serta perizinan. Komisioner KPPU Guntur juga menegaskan bahwa pengaturan kesepakatan harga tidak boleh dilakukan pelaku usaha. "Pengaturan harga harusnya dilakukan lembaga negara sebagai wujud pasal 33 UUD 1945, yakni terkait perekonomian disusun," ujar dia. Sementara partisipasi negara dalam hal kebijakan bukan pendelegasian. Dengan demikian, dapat memberikan kepastian dalam berusaha. Pemain fintech, seperti 360Kredi, menyebut seluruh bunga yang diterima harus dalam batas maksimal 0,4% per hari. Aturan ini, menurut Balqis, Corporate Affairs Manager 360Kredi, sudah ditetapkan oleh AFPI dan termuat dalam kode etik perusahaan pembiayaan fintech lending.

Pemerintah mulai menyisir dan menekan impor produk barang konsumsi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menangani dan mengatasi banjir produk impor barang konsumsi, termasuk melalui penjualan di media sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menempuh berbagai langkah. Salah satunya mengubah sistem lalu lintas barang dari post border menjadi border control terhadap produk tertentu. Di antaranya mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lain, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas. Selain itu, pengawasan semakin diperketat untuk impor umum alias barang konsumsi, impor barang kiriman, impor melalui kawasan, impor melalui e-commerce, impor melalui barang penumpang atau jasa titipan (jastip), serta penindakan terhadap impor ilegal dan impor borongan. Agar kebijakan itu efektif, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang bertujuan meningkatkan pengawasan dan penindakan aktivitas ilegal serta pelanggaran. Satgas gabungan itu meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, Kepolisian dan Ditjen Imigrasi. Mengacu data BPS, nilai impor barang konsumsi cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, nilai impor barang konsumsi mencapai US$ 17,18 miliar dan tumbuh 15,42% menjadi US$ 19,83 miliar pada 2022. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan pengetatan impor adalah salah satu solusi meningkatkan produksi barang dalam negeri. Hanya saja, hal itu tak berdampak signifikan jika tak ada formula tepat dari pemerintah untuk mengerek kualitas produk dalam negeri. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institutions, Ronny P Sasmita menilai, dampak pengetatan impor barang konsumsi kepada dunia usaha sebenarnya masih relatif lantaran bergantung pada jenis pengetatannya.

Otot nilai tukar rupiah masih lembek, bahkan hingga akhir pekan lalu. Rupiah di pasar spot ditutup Rp 15.613 per dolar AS, Jumat (6/10), atau melorot 0,99% dalam sepekan terakhir. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mewanti-wanti pelemahan rupiah akan berdampak terhadap peningkatan inflasi barang impor (imported inflation). "Imported inflation, via pelemahan kurs juga perlu diwaspadai akhir tahun ini," terang David, Sabtu (7/10). Kendati, barang impor per akhir Agustus 2023 mencatat deflasi 11% secara tahunan (yoy). Lantaran ada pelemahan rupiah, defisitnya berpeluang mengecil alias di bawah 11% yoy atau mendekati angka inflasi. "Kemungkinan akhir 2023 tetap ke arah minus, tetapi akan mengecil pada akhir tahun," ucap dia. Selain pelemahan rupiah, David menambahkan, faktor yang memengaruhi imported inflation adalah masa depan barang impor dari China. Bila kelak kebijakan impor barang dari China diperketat, maka David mengira kebijakan itu akan mendorong semakin rendahnya pergerakan harga barang impor. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengingatkan pelemahan rupiah menjadi lampu merah. Pasalnya, pelemahan rupiah akan berpotensi mengerek imported inflation yang akan bermuara pada peningkatan inflasi umum. "Ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh otoritas, karena pelemahan rupiah akan berpengaruh pada imported inflation," tutur dia, Sabtu (7/10). Alhasil, Bank Indonesia maupun pemerintah mesti menjaga inflasi. BI perlu melakukan intervensi nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi di dalam negeri. Pemerintah juga diminta menjaga kecukupan suplai, terutama bahan pangan.

Nilai tukar rupiah masih dalam tren melemah.  Sampai perdagangan akhir pekan, Jum'at (6/10) harga spot JISDOR telah menyentuh Rp 15.628 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini bisa membawa dampak beragam bagi emiten yang sensitif terhadap fluktuasi kurs. Salah satunya yang mempunyai utang valuta asing, terutama dolar AS. "Jika porsi utang dolar AS lebih dari 60% dari total utang keseluruhan,  akan mempengaruhi cost untuk membayar beban bunga utang," terang Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro ke KONTAN, Minggu (8/10). Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy sependapat  kinerja sejumlah emiten yang punya utang dolar AS akan terdampak negatif akibat pelemahan rupiah. Terlebih ada sejumlah emiten besar yang mempunyai utang valas lumayan besar di semester I-2023. Di sektor telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) juga punya utang dolar AS yang nilainya setara Rp 2,16 triliun per 30 Juni 2023, naik dari periode serupa 2022 yang tercatat Rp 1,64 triliun. Di bidang energi, utang usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) tercatat US$ 365,8 juta di periode yang sama. Adapun total liabilitas ADRO tembus US$ 2,71 miliar per 30 Juni 2023. Di sektor properti ada LPKR memiliki utang obligasi per 30 Juni 2023 senilai Rp 6,4 triliun. ASRI memiliki utang obligasi dalam dolar AS yang jika dirupiahkan Rp 3,68 triliun. PWON memiliki utang usaha dalam dolar AS setara Rp1,3 triliun per 30 Juni 2023. Emiten manufaktur, seperti PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) juga punya utang usaha dalam dolar AS setara Rp 669,23 miliar dan utang obligasi Rp 2,55 triliun.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memecahkan rekor baru dalam pencatatan saham perdana alias listing yakni 68 perusahaan dengan nilai  total Rp 49,60 triliun sepanjang tahun ini. Rekor inipun makin tejaga setelah Senin ini (9/10), masih akan ada dua yang akan mencatatkan sahamnya yakni PT Pulau Subur Tbk (PTPS) serta PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Dus, dengan begitu, jumlah perusahaan atau emiten anyar yang tercatat BEI di 2023 akan mencapai 70 emiten. Ini mengalahkan rekor sebelumnya pada tahun 1990 dengan 66 pencatatan saham perdana. Artinya, BEI berhasil rekor Initial Public Offering (IPO) selama 33 tahun terakhir. Perinciannya, sebanyak  27 perusahaan atau sekitar 39,7% merupakan perusahaan dengan aset skala besar. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki total aset di atas Rp 250 miliar. Kemudian, ada 31 emiten atau sekitar 45,6% masuk dalam perusahaan dengan  aset skala menengah. Sisanya, sebanyak 10 perusahaan atau sekitar 14,7% termasuk dalam perusahaan dengan aset skala kecil. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan seiringan dengan itu, BEI juga kedatangan empat perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 3 triliun serta memiliki free float di atas 15%. Tiga tahun terakhir, nilai pencatatan terbesar di BEI masih dipegang  PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) senilai Rp 21,9 triliun. Lalu diikuti oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dengan perolehan dana IPO sebesar Rp 18,8 triliun. Catatan BEI, masih ada 28 perusahaan dalam jalur pencatatan saham di BEI. Rinciannya, dua perusahan dengan aset di bawah Rp 50 miliar. Kemudian  15 perusahaan aset skala menengah dengan aset di antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. Lalu sebanyak 10 merupakan perusahaan aset skala besar. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus melihat di tahun politik akan ada beberapa perusahaan yang memilih  akan menahan diri untuk IPO menunggu kebijakan pemerintah. 

Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) memang tak berubah sejak Februari 2023. Tetapi tren bunga kredit perbankan, termasuk di segmen kredit konsumsi kepemilikan rumah (KPR), masih meningkat. Menurut data BI, rata-rata suku bunga kredit baru perbankan, tidak termasuk bank digital, per Agustus 2023 mencapai 9,36%. Ini naik dari 9,22% pada bulan sebelumnya. Suku bunga dasar kredit (SBDK) KPR bank-bank menengah besar per September 2023 ada di kisaran 7,2% hingga 10,64%. SBDK terendah dicatatkan BCA, yakni 7,2%, disusul Bank Rakyat Indonesia (BRI) 7,25%, lalu Bank Tabungan Negara (BTN) dan CIMB Niaga sebesar 7,3%. Ambil contoh, BCA saat ini menawarkan bunga KPR mulai dari 3,75% untuk periode selama tiga tahun awal. Lalu mulai 3,78% untuk fixed rate berjenjang hingga 10 tahun. KPR BCA memberi fleksibilitas bagi nasabah untuk mengatur peminjaman yang diinginkan, ujar EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn, Jumat (6/10). Sekretaris Perusahaan BRI Agustya Hendy Bernadi juga menuturkan, KPR BRI menawarkan bunga tetap berjenjang mulai dari 2,88% untuk tahun pertama. Agar bisa mendapat bunga tetap dengan durasi paling lama, Hendy mengatakan, nasabah bisa membeli rumah baru dari pengembang yang melakukan perjanjian kerjasama dengan bank pelat merah ini. Adapun BTN menawarkan bunga promo untuk KPR Gaess, fasilitas KPR untuk kelompok usia 21-40 tahun, yakni 4,47% fixed untuk tiga tahun pertama, lalu 6,97% tahun keempat, 9,47% tahun kelima, dan tahun selanjutnya mematok bunga floating, mengikuti bunga di pasar. Namun, khusus untuk pembelian produk dari pengembang tertentu, BTN menawarkan bunga promo lebih murah lagi, yakni 1,99% fixed untuk satu tahun pertama. "Dalam proses pengajuan KPR, bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BTN Properti yang terdapat pada superapp BTN Mobile," terang Ramon Armando, Sekretaris Perusahaan Bank BTN.

Upaya Indonesia untuk mencapai target zero emisi kian serius dengan hadirnya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang aktivitas perdagangannya telah dimulai pada pengujung September lalu. Kendati aktivitas perdagangannya masih sepi, hadirnya bursa karbon itu memupuk keyakinan terhadap upaya menghadirkan alternatif pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan yang selama ini butuh investasi besar. Banyak pekerjaan yang perlu dibereskan, baik dari aspek edukasi, regulasi, dan kebijakan terkait lainnya untuk menarik minat lebih banyak korporasi berkontribusi menggairahkan lantai bursa.