DERASNYA arus impor barang-barang murah menjadi dilema yang tak berkesudahan. Di satu sisi, barang impor dengan harga terjangkau menguntungkan konsumen dan menggerakkan sektor perdagangan. Namun, di lain pihak, masifnya penjualan barang impor di retail konvensional ataupun lokapasar (marketplace) digital merugikan pengusaha kecil dan menengah nasional karena mayoritas dari mereka tak mampu bersaing dengan produsen asing.

Inilah masalah yang menghantui industri berskala kecil-menengah di Indonesia selama bertahun-tahun. Para pelaku industri tekstil, sepatu, hingga kerajinan merugi karena barang-barang yang mereka buat kalah murah dari barang impor sehingga tak laku di pasar. Pengusaha merasa persaingan ini berat sebelah karena barang impor yang masuk di pasar online lolos dari bermacam kewajiban, seperti pemenuhan Standar Nasional Indonesia hingga sertifikasi halal.

 Selain itu, transaksi barang kiriman lintas batas atau cross border via platform perdagangan online memungkinkan masuknya produk impor tanpa melewati prosedur kepabeanan biasa. Melalui mekanisme ini, barang impor dengan harga di bawah US$ 3 (sekitar Rp 45 ribu) tak dikenai bea masuk sehingga mengancam produk lokal. (Yetede)

Hingga dasarian III September 2023, level El Nino di Indonesia berada di level moderat dengan nilai indeks 1,68. Level El Nino akan mencapai level kuat jika indeksnya mencapai 2,0. BMKG memprediksi kondisi kering ini bertahan hingga Februari 2024 dan melemah pada bulan-bulan berikutnya. Kondisi El Nino saat ini bersamaan dengan puncak musim kemarau sehingga berpotensi memicu kekeringan areal tanam padi yang menyebabkan penurunan produktivitas. Plt Mentan yang juga Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan, El Nino berdampak besar pada produksi padi sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan beras nasional.

”El Nino ada pengaruhnya (produksi beras). Daerah sentra produksi beras, seperti Lampung dan Jawa, semuanya berwarna hitam di peta BMKG yang berarti bercurah hujan rendah. Ada pula Sulsel dan NTB. Ini semua pusat beras,” kata Arief pada wawancara daring bersama Litbang Kompas, Senin (2/10). Hal tersebut sejalan dengan temuan Litbang Kompas melalui pemodelan regresi data panel untuk melihat sejumlah variabel yang berpengaruh pada produksi padi di Indonesia. Hasil analisis menemukan variabel terkait iklim, seperti suhu udara dan curah hujan, berdampak signifikan terhadap produksi padi. Bahkan, variabel iklim menjadi ancaman serius terhadap produksi tanaman pangan. Hasil regresi data panel menunjukkan variabel suhu udara memiliki koefisien sebesar negatif 4,572829. Artinya, kenaikan suhu udara sebesar 1 derajat celsius setahun akan menurunkan produksi padi 4.500 ton di Indonesia. (Yoga)

Perusahaan otomotif Malaysia, Proton, dan mitranya dari China, Geely, mempertimbangkan membangun pabrik di Thailand untuk memproduksi mobil listrik. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin, Rabu (11/10/2023), setelah menggelar pertemuan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia. Geely memegang 49,9 persen saham Proton. Srettha tiba di Malaysia, Rabu, dan akan melanjutkan lawatan ke Singapura, Kamis (12/10). (Yoga)

Asosiasi Gula Indonesia memperkirakan produksi gula kristal putih nasional pada tahun ini turun 8-9 % akibat dampak El Nino. Hal itu menyebabkan harga gula konsumsi di tingkat konsumen melambung di atas HET yang ditetapkan pemerintah Rp 14.500 per kg. Tanpa upaya menstabilkan stok dan harga, harga gula bisa tembus Rp 16.000 per kg. Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Yadi Yusriyadi mengatakan, kekeringan panjang akibat dampak El Nino menyebabkan produksi tebu turun. Per 15 September 2023, tebu yang digiling pabrik-pabrik gula di Indonesia hanya 28,5 juta ton. Hingga akhir musim giling, yakni pada pekan ketiga Oktober 2023, tebu yang digiling diperkirakan hanya 33-34 juta ton.

Produksi tebu tersebut lebih rendah daripada produksi 2022 yang mencapai 36,5 juta ton. ”Hal itu otomatis akan mengurangi produksi gula kristal putih pada tahun ini. Kami memperkirakan produksi gula berkurang 8-9 % dibandingkan produksi tahun lalu, yakni sebanyak 2,386 juta ton,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/10). AGI mencatat, per 15 September 2023, produksi gula kristal putih yang dilaporkan pabrik-pabrik gula di seluruh Indonesia sebanyak 2,046 juta ton. Hingga akhir musim giling, produksinya diperkirakan hanya bertambah sedikit menjadi 2,25 juta ton. Padahal, pemerintah menargetkan produksi gula tahun ini dapat mencapai 2,7 juta ton dengan rata-rata rendemen nasional sebesar 8 %. (Yoga)

Ketergantungan pada tenaga kerja asing dalam pengembangan smelter yang mengolah produk mentah pertambangan, seperti bijih nikel, perlu diakhiri secara bertahap. SDM lokal asal Indonesia, seperti pada bidang metalurgi, dinilai sudah mampu bersaing. Tinggal bagaimana transfer of knowledge dan alih operasi berjalan dengan optimal. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, saat dihubungi Rabu (11/10) mengatakan, banyaknya tenaga kerja asal China dalam pengembangan pabrik pengolahan bijih nikel tak terlepas dari negosiasi pemerintah. Sebab, dalam pembangunan smelter-smelter, dibutuhkan modal, teknologi, dan pasar yang kini dikuasai China.

”Dalam hilirisasi nikel, (investasi) mayoritas dari China sehingga mereka meminta sebagian atau  mayoritas tenaga kerja berasal dari negara mereka. Harus kita akui, dalam hal  produktivitas, mereka lebih unggul, terutama di bidang konstruksi. Namun, situasi itu harus bisa segera tergantikan. Perlu lebih banyak tenaga kerja dari dalam negeri,” kata Rizal. Dalam mendukung itu, perlu didorong agar manual mesin dan peralatan dibuatkan dalam bahasa Indonesia atau bahkan bisa multibahasa, yakni China, Inggris, dan Indonesia. ”Sedari awal (negosiasi) seharusnya sudah kita tekankan bahwa penggunaan tenaga kerja nasional saat konstruksi minimal 70 %. Kemudian meningkat lagi setelah operasional atau pada tahun ke sekian. Misalnya, menjadi 98 %. Itu yang harus ditekankan agar (dalam hilirisasi) manfaat untuk bangsa ini lebih besar,” kata Rizal. (Yoga)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan total aset sebesar Rp 63,9 triliun atau tumbuh 6,7 persen secara tahunan pada semester I-2023. ”Di tengah situasi bisnis yang menantang, Bank Muamalat mampu mewujudkan  pertumbuhan bisnis yang sehat dan profit berkesinambungan,” kata Direktur Utama Bank Muamalat Indra  Falatehan saat berkunjung ke Redaksi Kompas, Rabu (11/10/2023). (Yoga)

Pemerintah telah memberikan kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing. Namun, pemasaran produk properti bagi warga asing terganjal persoalan, di antaranya indikasi pungutan liar dalam perizinan. Pengawasan diperlukan guna memastikan pasar properti terus bergerak. Kemudahan regulasi kepemilikan properti bagi asing di antaranya warga asing yang sudah mengantongi paspor dan visa tidak wajib memiliki kartu izin tinggal tetap/terbatas (Kitas/Kitap) untuk bisa membeli hunian. Selain itu, hak kepemilikan satuan rumah susun/apartemen bagi warga asing diperluas dari status hak pakai menjadi hak guna bangunan (HGB), dengan jangka waktu yang diberikan hingga 80 tahun. Aturan itu tertuang dalam PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Adapun batasan minimal harga jual hunian bagi warga asing diatur dalam KepmenATR / Kepala BPN No 1241/SK-HK.02/IX/2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian untuk Orang Asing. Harga minimal satuan hunian bagi warga asing ditetapkan beragam menurut wilayah, yakni di kisaran Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar per unit. CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengemukakan, kemudahan kepemilikan properti asing terganjal adanya indikasi biaya-biaya tambahan yang merupakan pungutan liar perizinan oleh oknum pemda. Di kawasan penyangga Jakarta, besaran pungutan liar untuk properti asing itu mencapai Rp 30 juta hingga Rp 100 juta. ”Ketika warga asing mau beli (properti), seharusnya tidak dipersulit lagi dengan uang siluman perizinan,” ujar Ali, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (11/10). Kepemilikan properti bagi warga asing potensial untuk mengisi pasar apartemen mewah atau supermewah yang saat ini masih memiliki tingkat kekosongan cukup tinggi. Di Jakarta, kekosongan apartemen mewah mencapai 49 %. (Yoga)

Di tengah ancaman perubahan iklim, faktor non-alam terus menghantui sektor pertanian padi di Indonesia. Salah satunya adalah alih fungsi lahan sawah yang hingga saat ini terus terjadi. Merujuk data analisis Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR / BPN tahun 2019, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hektar per tahun. Sementara itu, rata-rata kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 hektar setahun. Artinya,terjadi selisih alih fungsi lahan sawah 40.000 hektar per tahunnya. Lebih luas daripada total area Kota Surabaya. Padahal, lahan menjadi salah satu faktor penting tercapainya target produksi padi di Indonesia. Hasil pengolahan regresi data panel yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan, setiap penambahan seribu hektar area lahan sawah akan mendorong peningkatan produksi padi sekitar 4.370 ton. Jadi, dengan alih fungsi lahan sawah di Indonesia saat ini, diperkirakan menurunkan produksi padi 174.800 ton setahun.

Daerah yang diperkirakan memiliki tren penurunan produksi padi terbesar secara nasional ini adalah Provinsi Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dengan fenomena yang hingga saat ini tak terbendung, target produksi padi 62 juta ton ditahun ini dan 65,4 juta ton pada tahun depan agaknya tidak mudah dicapai. Pasalnya, capaian sebelumnya pun meleset dari target yang ditetapkan pemerintah. Jajak pendapat harian Kompas pada 18-20 September 2023 menemukan hal serupa. Sepertiga responden berpendapat alih fungsi sawah menjadi lahan terbangun menjadi salah satu penyebab turunnya produksi padi di Indonesia, selain faktor iklim. ”Kalau dikaitkan dengan pembangunan, seharusnya ada relokasi. Berdasarkan UU Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), setiap lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk pembangunan harus ada relokasi baru. Tapi, dalam praktiknya (di Kalsel) itu tidak terjadi, otomatis lahan tersebut berkurang,” ungkap Dwi Putra Kurniawan, Ketua Serikat Petani Indonesia wilayah Kalsel, saat ditemui di Banjarbaru, Minggu (1/10). (Yoga)

Dunia usaha sedang dalam kondisi sulit. Bertubi-tubi masalah menghadang dunia usaha  jelang akhir tahun ini. Bukan saja pelemahan daya beli masyarakat, para pebisnis dari berbagai sektor usaha kini  menghadapi banyak tantangan lain yang tak kalah beratnya. Selain tren pelemahan rupiah yang terus berlanjut, fenomena El Nino hingga kebijakan pembatasan impor produk lewat e-commerce adalah sejumlah persoalan yang menghadang kinerja dunia usaha. Ada banyak sektor bisnis yang mewaspadai tren pelemahan mata uang Garuda ini. Salah satunya sektor otomotif. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan, pelemahan rupiah bisa berdampak naiknya harga jual produk mobil. Pasalnya, sebagian komponen mobil masih diimpor dari negara prinsipal. Gaikindo berharap, tren pelemahan rupiah tidak berlangsung lama. "Ketika rupiah kembali ke level normal, maka tidak perlu ada kenaikan harga jual mobil di Indonesia," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, Selasa (10/10). Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala mengatakan, pabrikan motor masih mengevaluasi dampak pelemahan rupiah sebelum menentukan kebijakan harga jual produk. Secara umum, AISI masih optimistis penjualan motor bisa mencapai 6 juta unit sampai akhir 2023. Industri elektronik juga terdampak pelamahan rupiah. Pasalnya, sekitar 50% biaya produksi elektronik dipengaruhi pergerakan kurs dollar AS. Dengan kata lain, masih ada beberapa komponen produk elektronik yang diimpor. Menaikkan harga jual produk menjadi alternatif pilihan, selain melakukan efisiensi. "Produsen dengan rasio ekspor tinggi, biasanya dapat menahan kenaikan harga produk di pasar domestik," ujar Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman, Rabu (11/11). Bukan saja manufaktur, sektor perkebunan juga terdampak pelemahan rupiah. "Harga pupuk lebih mahal karena sebagian besar pupuk masih diimpor," ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, kemarin. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad bilang, El Nino juga berpotensi mendongkrak harga bahan baku pangan. Namun, biasanya produsen makanan dan minuman cenderung berhati-hati menyesuaikan harga jual produk. Terlebih daya beli masyarakat sedang lemah.

Ancaman geopolitik dan ketidakpastian global masih akan membayangi perekonomian Indonesia pada tahun depan. Di tahun politik 2024, sejumlah lembaga internasional memproyeksikan ekonomi Indonesia cenderung stagnan. Beberapa lembaga dunia melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 belum bisa melampaui pencapaian di tahun ini. Terbaru, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebesar 5,0% year-on-year (yoy) atau sama dengan perkiraan tahun 2023. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2023, lembaga itu mewanti-wanti masih ada dampak ketidakpastian global yang salah satunya datang dari kebijakan moneter Amerika Serikat (AS). Hanya saja, IMF bilang efek terhadap negara berkembang lebih terukur, seiring dengan tingkat inflasi yang lebih teregulasi, juga komponen harga komoditas dalam perhitungan inflasi inti yang tak terlalu besar. Tak jauh berbeda, Bank Dunia (World Bank) juga melihat adanya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan dibandingkan tahun ini. Bank Dunia mengingatkan salah satu hal yang perlu dicermati Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, sehubungan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di negara Tembok Raksasa itu. Dalam Asian Development Outlook yang terbit bulan lalu, Senior Country Economic ADB Henry Ma menyebutkan, salah satu hal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan adalah tahun politik yang akan menghambat kinerja investasi. Jika melihat pola musiman, biasanya menjelang pemilu atau sebelum ada kepastian politik, para pelaku usaha cenderung mengerem ekspansi. Henry melihat, pertumbuhan investasi yang akan tersendat adalah investasi bangunan. "Kalau investasi mungkin akan lemah, dan khususnya investasi di bangunan akan lemah selama setahun ke depan.," kata dia. Agak berbeda, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) cukup optimistis memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2% yoy tahun depan, atau lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan 2023 yang sebesar 4,9% yoy.