Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah didorong untuk naik kelas dan meningkatkan skala usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital. Mungkin selama ini banyak pelaku UMKM yang lebih akrab dengan perdagangan digital melalui e-commerce maupun media sosial yang sifatnya business-to-consumer (B to C). Padahal, terdapat potensi perdagangan digital yang peluangnya jauh lebih besar melalui marketplace atau platformkatalog elektronik (e-catalog) dan proses e-purchasing yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Kehadiran katalog elektronik atau e-catalog menjadi tanda pergerakan masif bisnis di Indonesia makin mengarah ke ranah digital. Selain e-commerce, e-catalog yang diusung oleh LKPP juga menjadi wadah transaksi lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis yang bersifat business-to-business (B-to-B). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah mencatat 40.473 penyedia UMK dengan 2,3 juta katalog hingga November 2022 lalu. Angka tersebut perlahan naik sepanjang 2023. Kemenkop UKM mendorong beragam strategi ajakan agar UMKM berkeinginan masuk ke e-catalog. Setidaknya LKPP menarget-kan transaksi sebesar Rp500 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dari instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan dana APBN/APBD di dalam e-catalog tahun ini. Dari nilai tersebut, para pelaku UMKM memiliki kesempatan besar untuk dapat mengambil bagian dan masuk ke dalam platform e-catalog pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Salah satunya seperti yang dialami oleh Riene Mahardiani, pemilik usaha Zee Collection, yang ketika itu pernah mendapatkan permintaan pengadaan suvenir oleh Kementerian Luar Negeri. Riene mengaku sudah mencoba beberapa kali untuk dapat memasukkan produknya melalui e-catalog tetapi sudah hampir satu tahun masih belum juga mendapatkan persetujuan dari sistem. Hal serupa disampaikan oleh Yudiana Lyn, Owner HomLiv yang mengaku sempat mendapatkan pesanan dari Kemenparekraf untuk pengadaan souvenir. Waktu itu, dirinya diarahkan oleh pihak dari Kementerian untuk memasukkan produknya melalui e-catalog. Sementara itu, Ketua BPD Asephi DKI Jakarta Sholahudin Fuad mengatakan, masih belum banyak UMKM yang onboarding ke e-catalog karena terkendala dalam hal kelengkapan administrasi. Pengamat Ekonomi & Telekomunikasi ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, katalog elektronik dari LKPP ini menjadi platfrom yang bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk UMKM.

JAKARTA,ID-Pemerintah segera menerapkan kebijakan pengetatan impor terhadap delapan kelompok komoditas tertentu, menyusul terbitnya kebijakan terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Komoditas-komoditas itu meliputi produk atau barang konsumsi yang diimpor melalui retail online crossborder, importasi  biasa, maupun jasa titip. Kebijakan tersebut dilakukan karena maraknya keluhan dari sejumlah pihak, baik pedagang, asosiasi usaha maupun masyarakat terkait peredaran barang impor  di pasar tradisional, sepinya pasar-pasar tradisional, dan peningkatan barang-barang impor melalu platform digital (e-commerce). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo  pemerintah akan fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu yaitu pakaian jadi, mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat tradisonal, suplemen kesehatan, dan tas. (Yetede)

JAKARTA,ID- Bank Indonesia (BI) menyatakan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir September 2023 mencapai US$ 134,9 miliar. Angka ini turun dari posisi Agustus 2023 yang sebesar US$ 137,1 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan posisi cadev ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global. "Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada diatas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Erwin melalui siaran pers, Jumat (6/10/2023). BI menilai cadev tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Besaran bunga pinjaman fintech p2p lending atau yang dikenal dengan pinjaman online (pinjol) sudah lama menuai sorotan publik. Terbaru, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus temuan yang mencengangkan perihal dugaan kartel bunga pinjol. Menurut KPPU, penentuan suku bunga pinjaman online yang berlaku saat ini berpotensi melanggar undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penilaian KPPU berdasarkan hasil temuan adanya pengaturan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia terhadap anggotanya trekait penentutuan komponen pinjaman kepada konsumen. Khususnya penetapan suku bunga flat 0,8% per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima konsumen atau penerima pinjaman. (Yetede)

LONDON,ID-Negara-negara pasar berkembang menghadapi tantangan dari berbagai sisi, mulai dari aksi jual obligasi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini dan perlambatan ekonomi di China. Semua itu menambah ketidakpastian, jelang pertemuan musim gugur Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), dan pada saat The Federal Reserve (The Fed) belum mencapai akhir dari siklus penaikan suku bunganya. Selain itu, upaya-upaya restrukturisasi untuk negara-negara gagal bayar diprediksi dapat mencapai terobosan sebelum akhir  tahun ini, seiring dengan berlanjutnya pembicaraan. "Latar belakang eksternal tetap menantang untuk pasar negara berkembang dan pasar negara maju secara keseluruhan dan hal ini berada diluar kendali mereka. Hal ini sangat bergantung pada kecepatan dan waktu dari posos Teh Fed," ujar Joseph Cuthbertson, analis Sovereign senior di Pine Bridge Investment, yang dilansir reuters pada jumat (06/10/2023). (Yetede)

SURABAYA,ID-Para pelaku usaha meyakini kerja sama DP World Dubai dan Maspion untuk membangun pelabuhan peti kemas internasional dan kawasan industri  logistik di Gresik akan berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional. "Kerja sama DP World dengan Maspion membangun pelabuhan peti kemas internasional dan kawasan industri ini akan memperlancar  arus perdagangan dan menekan biaya logistik," Kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antara lembaga dan Kawasan Industri Kadin Jatim Fitra Djaya kepada Investor Daily. Fitrah menjelaskan, keberadaan terminal yang akan dibangun bakal berdampak positif terhadap industri di jatim, khususnya untuk perdagangan luar pulau dan luar negeri, karena akan memeprmudah perpindahan barang. Sementara itu, Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi sangat mendukung kolaborasi antara perusahaan swasta global DP World Dubai dan perusahaan Nasional Maspion, untuk memulai pembangunan Terminal Peti Kemas berkapasitas 3 juta TEUs di jawa Timur.  Pembangunan  terminal ini diawali dengan penandatanganan perjanjian konsensi pelabuhan dan peluncuran proyek Terminal Peti kemas  Jawa Timur DP World maspion pada awal pekan ini(Yetede)

JAKARTA — Perbankan nasional berbondong-bondong merambah segmen bisnis buy now pay later atau beli sekarang bayar nanti. Sebelumnya, layanan ini marak ditawarkan oleh perusahaan teknologi finansial atau pinjaman online serta perusahaan pembiayaan.  Kini perbankan menawarkan fasilitas kredit pay later untuk digunakan sebagai alternatif pembayaran. Hal yang membedakan dengan layanan pay later lainnya adalah akses fitur ini dilakukan langsung melalui aplikasi perbankan digital.

PT Bank CIMB Niaga Tbk tak ingin ketinggalan untuk ikut merilis fitur Paylater CIMB Niaga yang akan dihadirkan pada platform perbankan digital perseroan, yaitu OCTO Mobile dan OCTO Clicks. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menuturkan produk pay later diluncurkan untuk menyasar segmen nasabah yang belum memiliki kartu kredit agar dapat bertransaksi dengan cepat dan mudah. “Produk pay later dapat menjadi solusi bagi nasabah yang sering membeli barang dan jasa melalui e-commerce,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 6 Oktober 2023. (Yetede)

Kondisi global dan domestik membuat pengelolaan utang negara pada tahun 2024 lebih menantang. Kebutuhan belanja yang tinggi di awal tahun politik bisa menyulitkan pemerintah untuk menarik utang di akhir tahun. Sementara itu strategi menyerap utang di awal tahun pun berisiko karena ongkos utang masih tinggi terimbas kebijakan The Fed. Selama ini, khususnya sebelum pandemi Covid-19, pemerintah cenderung mengandalkan strategi penarikan utang baru di awal tahun (frontloading) dalam pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN). Strategi itu diambil dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar keuangan serta kenaikan imbal hasil (yield) SBN yang biasanya terjadi di semester II. Dengan gejolak perekonomian global yang tak terduga akhir-akhir ini, strategi frontloading lebih sulit dilakukan. Apalagi, The Fed memberi sinyal akan mempertahankan suku bunga acuannya tetap tinggi hingga semester I-2024, yang berarti dapat meningkatkan ongkos berutang pemerintah (cost of borrowing) di awal tahun.

Teuku Riefky, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, menilai, di tengah kondisi itu, idealnya pemerintah melakukan penarikan utang seoptimal mungkin di akhir tahun (backloading) untuk menekan biaya utang. Namun, strategi itu bisa rumit dilakukan karena kebutuhan belanja pemerintah yang tinggi di awal tahun akibat adanya penyelenggaraan pemilu sekaligus penyelesaian berbagai program pembangunan di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pemerintah perlu fleksibel mengatur strategi pengelolaan utang tahun depan. ”Manajemennya memang akan tricky. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya frontloading, tidak sepenuhnya juga backloading. Perlu dipikirkan bagaimana mengatur eksekusi belanja yang tepat waktu agar issuance utang tidak melebihi yang dibutuhkan,” katanya, Kamis (5/10). (Yoga)