Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan pengaturan penetapan suku bunga pinjaman online. Aksi kartel bunga pinjaman online tersebut, menurut data awal KPPU, dilakukan 89 anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Oleh karena itu, KPPU membentuk satuan tugas untuk memeriksa penetapan bunga tersebut. Proses penyelidikan akan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak satuan tugas dibuat. Ketua KPPU Afif Hasbullah mengatakan, pihak terlapor akan dipanggil untuk menyampaikan keterangan. Namun, dia tak menjelaskan waktu pemanggilan. AFPI menepis dugaan kartel bunga pinjaman online (pinjol). Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar berpendapat, kartel terjadi jika ada penetapan bunga minimal, sementara AFPI menerapkan bunga maksimal. "Kalau bunga maksimal bukan kartel, justru melindungi konsumen," kata dia, Jumat (6/10). Enjtik menyebutkan, AFPi mematok bunga maksimal yang wajib dijalankan anggotanya sebesar 0,4% per hari. Turun dari sekitar dua tahun yang lalu, bunga pinjol sempat 0,8% per hari. OJK juga tak menampik bunga pinjol saat ini diatur sendiri oleh industri melalui asosiasi. Namun, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan menyebut, jika kemudian hari ditemukan ketidakwajaran, OJK siap melakukan tindakan. OJK juga mengaku saat ini tengah menyusun peta jalan (roadmap) industri fintech lending untuk pengembangan. OJK fokus pada aspek-aspek penguatan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, penguatan pengaturan, pengawasan serta perizinan. Komisioner KPPU Guntur juga menegaskan bahwa pengaturan kesepakatan harga tidak boleh dilakukan pelaku usaha. "Pengaturan harga harusnya dilakukan lembaga negara sebagai wujud pasal 33 UUD 1945, yakni terkait perekonomian disusun," ujar dia. Sementara partisipasi negara dalam hal kebijakan bukan pendelegasian. Dengan demikian, dapat memberikan kepastian dalam berusaha. Pemain fintech, seperti 360Kredi, menyebut seluruh bunga yang diterima harus dalam batas maksimal 0,4% per hari. Aturan ini, menurut Balqis, Corporate Affairs Manager 360Kredi, sudah ditetapkan oleh AFPI dan termuat dalam kode etik perusahaan pembiayaan fintech lending.

Pemerintah mulai menyisir dan menekan impor produk barang konsumsi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menangani dan mengatasi banjir produk impor barang konsumsi, termasuk melalui penjualan di media sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menempuh berbagai langkah. Salah satunya mengubah sistem lalu lintas barang dari post border menjadi border control terhadap produk tertentu. Di antaranya mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lain, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas. Selain itu, pengawasan semakin diperketat untuk impor umum alias barang konsumsi, impor barang kiriman, impor melalui kawasan, impor melalui e-commerce, impor melalui barang penumpang atau jasa titipan (jastip), serta penindakan terhadap impor ilegal dan impor borongan. Agar kebijakan itu efektif, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang bertujuan meningkatkan pengawasan dan penindakan aktivitas ilegal serta pelanggaran. Satgas gabungan itu meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, Kepolisian dan Ditjen Imigrasi. Mengacu data BPS, nilai impor barang konsumsi cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, nilai impor barang konsumsi mencapai US$ 17,18 miliar dan tumbuh 15,42% menjadi US$ 19,83 miliar pada 2022. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan pengetatan impor adalah salah satu solusi meningkatkan produksi barang dalam negeri. Hanya saja, hal itu tak berdampak signifikan jika tak ada formula tepat dari pemerintah untuk mengerek kualitas produk dalam negeri. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institutions, Ronny P Sasmita menilai, dampak pengetatan impor barang konsumsi kepada dunia usaha sebenarnya masih relatif lantaran bergantung pada jenis pengetatannya.

Otot nilai tukar rupiah masih lembek, bahkan hingga akhir pekan lalu. Rupiah di pasar spot ditutup Rp 15.613 per dolar AS, Jumat (6/10), atau melorot 0,99% dalam sepekan terakhir. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mewanti-wanti pelemahan rupiah akan berdampak terhadap peningkatan inflasi barang impor (imported inflation). "Imported inflation, via pelemahan kurs juga perlu diwaspadai akhir tahun ini," terang David, Sabtu (7/10). Kendati, barang impor per akhir Agustus 2023 mencatat deflasi 11% secara tahunan (yoy). Lantaran ada pelemahan rupiah, defisitnya berpeluang mengecil alias di bawah 11% yoy atau mendekati angka inflasi. "Kemungkinan akhir 2023 tetap ke arah minus, tetapi akan mengecil pada akhir tahun," ucap dia. Selain pelemahan rupiah, David menambahkan, faktor yang memengaruhi imported inflation adalah masa depan barang impor dari China. Bila kelak kebijakan impor barang dari China diperketat, maka David mengira kebijakan itu akan mendorong semakin rendahnya pergerakan harga barang impor. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengingatkan pelemahan rupiah menjadi lampu merah. Pasalnya, pelemahan rupiah akan berpotensi mengerek imported inflation yang akan bermuara pada peningkatan inflasi umum. "Ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh otoritas, karena pelemahan rupiah akan berpengaruh pada imported inflation," tutur dia, Sabtu (7/10). Alhasil, Bank Indonesia maupun pemerintah mesti menjaga inflasi. BI perlu melakukan intervensi nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi di dalam negeri. Pemerintah juga diminta menjaga kecukupan suplai, terutama bahan pangan.

Nilai tukar rupiah masih dalam tren melemah.  Sampai perdagangan akhir pekan, Jum'at (6/10) harga spot JISDOR telah menyentuh Rp 15.628 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini bisa membawa dampak beragam bagi emiten yang sensitif terhadap fluktuasi kurs. Salah satunya yang mempunyai utang valuta asing, terutama dolar AS. "Jika porsi utang dolar AS lebih dari 60% dari total utang keseluruhan,  akan mempengaruhi cost untuk membayar beban bunga utang," terang Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro ke KONTAN, Minggu (8/10). Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy sependapat  kinerja sejumlah emiten yang punya utang dolar AS akan terdampak negatif akibat pelemahan rupiah. Terlebih ada sejumlah emiten besar yang mempunyai utang valas lumayan besar di semester I-2023. Di sektor telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) juga punya utang dolar AS yang nilainya setara Rp 2,16 triliun per 30 Juni 2023, naik dari periode serupa 2022 yang tercatat Rp 1,64 triliun. Di bidang energi, utang usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) tercatat US$ 365,8 juta di periode yang sama. Adapun total liabilitas ADRO tembus US$ 2,71 miliar per 30 Juni 2023. Di sektor properti ada LPKR memiliki utang obligasi per 30 Juni 2023 senilai Rp 6,4 triliun. ASRI memiliki utang obligasi dalam dolar AS yang jika dirupiahkan Rp 3,68 triliun. PWON memiliki utang usaha dalam dolar AS setara Rp1,3 triliun per 30 Juni 2023. Emiten manufaktur, seperti PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) juga punya utang usaha dalam dolar AS setara Rp 669,23 miliar dan utang obligasi Rp 2,55 triliun.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memecahkan rekor baru dalam pencatatan saham perdana alias listing yakni 68 perusahaan dengan nilai  total Rp 49,60 triliun sepanjang tahun ini. Rekor inipun makin tejaga setelah Senin ini (9/10), masih akan ada dua yang akan mencatatkan sahamnya yakni PT Pulau Subur Tbk (PTPS) serta PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Dus, dengan begitu, jumlah perusahaan atau emiten anyar yang tercatat BEI di 2023 akan mencapai 70 emiten. Ini mengalahkan rekor sebelumnya pada tahun 1990 dengan 66 pencatatan saham perdana. Artinya, BEI berhasil rekor Initial Public Offering (IPO) selama 33 tahun terakhir. Perinciannya, sebanyak  27 perusahaan atau sekitar 39,7% merupakan perusahaan dengan aset skala besar. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki total aset di atas Rp 250 miliar. Kemudian, ada 31 emiten atau sekitar 45,6% masuk dalam perusahaan dengan  aset skala menengah. Sisanya, sebanyak 10 perusahaan atau sekitar 14,7% termasuk dalam perusahaan dengan aset skala kecil. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan seiringan dengan itu, BEI juga kedatangan empat perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 3 triliun serta memiliki free float di atas 15%. Tiga tahun terakhir, nilai pencatatan terbesar di BEI masih dipegang  PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) senilai Rp 21,9 triliun. Lalu diikuti oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dengan perolehan dana IPO sebesar Rp 18,8 triliun. Catatan BEI, masih ada 28 perusahaan dalam jalur pencatatan saham di BEI. Rinciannya, dua perusahan dengan aset di bawah Rp 50 miliar. Kemudian  15 perusahaan aset skala menengah dengan aset di antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. Lalu sebanyak 10 merupakan perusahaan aset skala besar. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus melihat di tahun politik akan ada beberapa perusahaan yang memilih  akan menahan diri untuk IPO menunggu kebijakan pemerintah. 

Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) memang tak berubah sejak Februari 2023. Tetapi tren bunga kredit perbankan, termasuk di segmen kredit konsumsi kepemilikan rumah (KPR), masih meningkat. Menurut data BI, rata-rata suku bunga kredit baru perbankan, tidak termasuk bank digital, per Agustus 2023 mencapai 9,36%. Ini naik dari 9,22% pada bulan sebelumnya. Suku bunga dasar kredit (SBDK) KPR bank-bank menengah besar per September 2023 ada di kisaran 7,2% hingga 10,64%. SBDK terendah dicatatkan BCA, yakni 7,2%, disusul Bank Rakyat Indonesia (BRI) 7,25%, lalu Bank Tabungan Negara (BTN) dan CIMB Niaga sebesar 7,3%. Ambil contoh, BCA saat ini menawarkan bunga KPR mulai dari 3,75% untuk periode selama tiga tahun awal. Lalu mulai 3,78% untuk fixed rate berjenjang hingga 10 tahun. KPR BCA memberi fleksibilitas bagi nasabah untuk mengatur peminjaman yang diinginkan, ujar EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn, Jumat (6/10). Sekretaris Perusahaan BRI Agustya Hendy Bernadi juga menuturkan, KPR BRI menawarkan bunga tetap berjenjang mulai dari 2,88% untuk tahun pertama. Agar bisa mendapat bunga tetap dengan durasi paling lama, Hendy mengatakan, nasabah bisa membeli rumah baru dari pengembang yang melakukan perjanjian kerjasama dengan bank pelat merah ini. Adapun BTN menawarkan bunga promo untuk KPR Gaess, fasilitas KPR untuk kelompok usia 21-40 tahun, yakni 4,47% fixed untuk tiga tahun pertama, lalu 6,97% tahun keempat, 9,47% tahun kelima, dan tahun selanjutnya mematok bunga floating, mengikuti bunga di pasar. Namun, khusus untuk pembelian produk dari pengembang tertentu, BTN menawarkan bunga promo lebih murah lagi, yakni 1,99% fixed untuk satu tahun pertama. "Dalam proses pengajuan KPR, bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BTN Properti yang terdapat pada superapp BTN Mobile," terang Ramon Armando, Sekretaris Perusahaan Bank BTN.

Upaya Indonesia untuk mencapai target zero emisi kian serius dengan hadirnya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang aktivitas perdagangannya telah dimulai pada pengujung September lalu. Kendati aktivitas perdagangannya masih sepi, hadirnya bursa karbon itu memupuk keyakinan terhadap upaya menghadirkan alternatif pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan yang selama ini butuh investasi besar. Banyak pekerjaan yang perlu dibereskan, baik dari aspek edukasi, regulasi, dan kebijakan terkait lainnya untuk menarik minat lebih banyak korporasi berkontribusi menggairahkan lantai bursa.

Kendati tertekan sentimen ekonomi global, aset pendapatan tetap diproyeksi masih menarik untuk dikoleksi. Pemodal domestik diharapkan cukup bergairah untuk melakukan penyertaan di sejumlah penerbitan surat utang, termasuk obligasi negara ritel seri ORI024 yang mulai ditawarkan hari ini, Senin (9/10). Kementerian Keuangan menawarkan ORI024 dalam dua tenor yakni 3 dan 6 tahun. Untuk surat utang bertenor 3 tahun, kupon yang telah ditetapkan sebesar 6,10%. Sedangkan imbal hasil untuk ORI024 bertenor 6 tahun sebesar 6,35%. Masa penawaran akan berlangsung hingga 2 November 2023. Pelaku pasar memproyeksikan penyertaan ORI024 tidak akan sebanyak seri sebelumnya yaitu ORI023. Juli lalu, penawaran ORI023 sukses menyerap Rp28,3 triliun dana investor. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi saat ini, capaian penyerapan Rp25 triliun saja dinilai sudah cukup baik. Kita menyadari bahwa permintaan atas surat utang ritel sangat dipengaruhi oleh sentimen global karena sifatnya yang tradeable. Kekhawatiran penaikan suku bunga The Fed telah berdampak pada yield US Treasury 10 tahun. Tingkat imbal hasil obligasi Amerikat Serikat kini melonjak 0,61% ke level 4,8%. Ini membuat yield surat berharga negara atau SBN Indonesia bertenor 10 tahun ikut melonjak 1,31% ke level tertingginya sebesar 7,12%. Investor asing terpantau melakukan aksi jual di pasar SBN domestik. Berdasarkan data Bank Indonesia per 29 September 2023, aliran modal asing yang keluar dari SBN telah mencapai Rp7,86 triliun. Adapun total nilai jual bersih di pasar obligasi ditaksir mencapai US$972 juta selama kuartal III/2023. Situasi ini tentu menjadi alarm bagi pasar surat utang di dalam negeri. Tak heran, kupon ORI024 ditetapkan lebih tinggi dari seri sebelumnya ORI023. Imbal hasilnya pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi yang diprediksi pada kisaran 2,5%—3,0% hingga akhir 2023. Tingkat kupon SBN ritel juga cenderung berkorelasi positif terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia.

Bursa Karbon yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Indonesia Carbon Xchange (IDX Carbon), pada 26 September 2023 sejatinya adalah langkah nyata Pemerintah untuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi karbon sekaligus mewujudkan net zero emission pada 2060. Selain itu peluncuran tersebut juga sebagai implementasi atas isi perjanjian untuk menekan karbon dengan 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 yang dikenal dengan Paris Agreement. Bursa Karbon sendiri merupakan implementasi dari POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yaitu sebuah perdagangan unit karbon antarpengguna industri yang menghasilkan karbon dioksida, teknisnya industri dengan tingkat emisi tinggi membeli unit karbon industri dengan emisi rendah. Langkah ini merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya efek GRK yang mencapai 413,2 bagian per juta pada 2020. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada rata-rata tahunan selama dekade terakhir meski ada penurunan 5,6% dalam emisi karbondioksida dari bahan bakar fosil karena pembatasan mobilitas manusia sepanjang pandemi Covid-19. Data dari kantor iklim PBB disebutkan bahwa emisi global pada 2030 diproyeksikan menjadi 16% lebih tinggi dari 2022. Namun, untuk menuju net zero emission tidak bisa hanya mengandalkan perdagangan karbon saja. Karena penyebab GRK bukan hanya Karbon Dioksida (CO2), tetapi juga ada gas-gas lain yang turut berkontribusi, seperti; Belerang Dioksida (SO2) yaitu gas beracun dari gunung berapi, Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2) seperti seperti asap rokok, atau polutan dari kendaraan, kemudian ada juga Gas Metana (CH4). Dalam hal ini, Masyarakat secara umum juga perlu diajak berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hijau yang bebas emisi. Karena tidak hanya industri saja yang berperan strategis dalam penanganan lingkungan hijau. Data dari Kementrian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyebab GRK adalah efek rumah kaca yang terdiri dari gas-gas, seperti: Uap Air (H20) 36%—70%, Karbon Dioksida (CO2) 9%—26%, Metana (CH4) 3%—7%. Pemerintah daerah pun juga sudah membuat perda-perda tentang Lingkungan Hijau. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) misalnya, melalui Perda No. 13/2019 yang di dalamnya terdapat aturan teknis tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai ada ketentuan pelarangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dengan disertai sanksi dan pelanggaran pidana denda sampai Rp50 juta.

Indonesia memasuki babak baru dalam era perdagangan karbon seiring dengan hadirnya Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang dikembangkan PT Bursa Efek Indonesia. Peluncuran Bursa Karbon berlangsung pada Selasa (26/9). Perdagangan bursa karbon melalui IDXCarbon sudah berjalan hingga hari kesembilan pada, Senin (9/10). Sebagai ‘pemain’ baru, aktivitas perdagangan bursa karbon memang masih sepi. Pemain yang terlibat dalam aktivitas jual beli pun belum beranjak. Sejak pertama kali diperdagangkan, praktis baru Pertamina New and Renewable Energy yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dalam IDXCarbon, unit karbon yang diperdagangkan oleh Pertamina New and Renewable Energy itu terdaftar dalam Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sejauh ini, proyek Pertamina NRE itu satu-satunya yang tercatat di IDXCarbon. Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy sudah teregistrasi dalam data aksi perubahan iklim Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, melihat proyek yang teregistrasi di SRN PPI, prospek perdagangan karbon di Indonesia punya peluang menjanjikan. Data Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim mencatat sampai dengan 2021, terdapat 3.102 penanggung jawab dengan jumlah kegiatan aksi perubahan iklim sebanyak 9.317. Dari sisi kegiatan yang teregister tercatat 239 kegiatan, salah satunya yang dilakukan oleh Pertamina NRE. Kalkulasi kasar dari pemerintah, potensi nilai perdagangan bursa karbon di Indonesia diperkirakan hingga Rp3.000 triliun.

Direktur Utama Pertamina NRE Dannif Danusaputro mengatakan bahwa bahwa perdagangan perdana di IDXCarbon, Pertamina NRE berhasil memperdagangkan kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 dan 6 dengan volume sekitar 864.000 ton CO2e yang dihasilkan selama periode 2016—2020. Dannif menuturkan sebelum melakukan perdagangan di IDXCarbon, perusahaan yang akan melakukan aktivitas jual beli karbon wajib memiliki akun dan ketersediaan kredit karbon di Sistem Registri Nasio­nal (SRN) milik KLHK. Dari sisi sasaran yang hendak dituju dengan perdagangan karbon, Dannif menjelaskan terdapat dua hal yang ingin digapai. Pertama, perdagangan karbon merupakan satu prioritas Pertamina NRE dalam mendukung aspirasi net zero emission Pertamina serta aspirasi keberlanjutan dan transisi energi Indonesia. Kedua, Pertamina NRE ingin menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi karbon melalui partisipasi dalam perdagangan di IDXCarbon. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Advisory Partner Grant Thornton Indonesia Ciwi Paino mengapresiasi langkah pemerintah dalam pembentukan bursa perdagangan karbon. Menurutnya kehadiran bursa karbon melengkapi instrumen-instrumen pengurangan emisi yang telah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greepeace Indonesia Arie Rompas, skema carbon offset dan trading menjadi satu bentuk izin untuk terus melakukan polusi, dan mengalihkan perhatian dari upaya nyata mengurangi emisi.