Sejumlah ahli hukum pidana menganjurkan Komisaris PT Solitechmedia Sinergy, Irwan Hermawan, terdakwa korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Pengajuan ini untuk menelusuri uang Rp 243 miliar yang diduga mengalir ke Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan Agung, yang disebut dipakai sebagai dana pengamanan untuk menutup borok korupsi proyek menara. "Itu pilihan terbaik yang bisa dia lakukan melalui pengacaranya," kata ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Rony Saputra, kepada Tempo pada Jumat, 14 Juli 2023. 

Justice collaborator merupakan saksi yang juga pelaku kejahatan, yang bersedia bekerja sama dengan aparat dengan memberikan keterangan. Dia mengapresiasi sikap Irwan yang sudah berupaya mengembalikan uang kerugian negara hasil korupsi ke Kejaksaan Agung. Sejauh ini, Irwan melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, mengklaim telah menyerahkan uang Rp 8 miliar dan Rp 27 miliar ke penyidik Kejaksaan Agung. Menurut Rony, upaya tersebut memang berpotensi meringankan hukuman Irwan. Namun Irwan harus mengungkap siapa saja yang menerima aliran uang pengamanan ratusan miliar tersebut. (Yetede)

Pernyataan Maqdir Ismail, kuasa hukum Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak, dua terdakwa kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo, pekan lalu, memantik pertanyaan. Ia menyampaikan ada pihak yang menyerahkan uang sampai 1,8 juta USD atau Rp 27 miliar ke kantornya di kawasan Jakpus. Uang disebut terkait kasus yang menimpa kliennya, yakni Irwan. Namun, siapa pihak yang menyerahkan uang sedemikian besarnya, Maqdir berdalih tidak tahu. Pernyataan penerimaan uang itu disampaikan Maqdir seusai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Irwan, Galumbang, dan satu terdakwa lain, Mukti Ali, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/7).

Uang itu, menurut Maqdir, sebelumnya diberikan Irwan kepada pihak yang menjanjikan mengurus perkara ini, untuk menghentikan proses hukum terhadap komisaris PT Solitech Media Sinergy tersebut. Sepekan setelah Maqdir menceritakan penerimaan uang itu, Kamis (13/7), uang tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Penyidik pun lalu memeriksa Maqdir. Seusai diperiksa, Maqdir menyampaikan bahwa orang yang menerima uang tersebut di kantornya adalah advokat Handika Honggowongso. Sayangnya, saat ditanya soal sosok orang yang mengantar uang, Handika mengelak menjawab.

Meski serba tidak jelas, Maqdir berharap uang yang diserahkan diperhitungkan penyidik saat menangani perkara kliennya. Berbeda dari sebelumnya, Maqdir tidak mengatakan bahwa uang itu terkait upaya mengamankan kliennya dari jerat hukum, tetapi disebutnya terkait kewajiban Irwan karena pernah menerima uang dari pihak-pihak lain yang kemudian dikembalikan. Adapun Irwan didakwa telah menerima uang Rp 119 miliar dalam kasus menara BTS yang melibatkan bekas Menkominfo Johnny G Plate.

Tak mudah percaya dengan pernyataan Maqdir, penyidik mencoba menggali kebenaran dari cerita Maqdir sekaligus mengejar asal-usul uang 1,8 juta USD. Penyidik turut memeriksa Handika Honggowongso. Bersamaan dengan pemeriksaan, penyidik menggeledah pula sejumlah tempat. Dari hasil pemeriksaan, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, pihaknya belum bisa mengungkap asal uang. Namun, ada sosok berinisial S yang diduga mengetahui asal-usul uang. Siapa sosok S, latar belakang, serta maksud dan tujuannya, masih belum diketahui. Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan uang itu terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari proyek pembangunan menara BTS. Namun, soal asal-usul uang, jawabannya senada dengan Kuntadi : masih misterius. (Yoga)

Program literasi digital oleh perbankan berpotensi menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Mikro Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari, Kamis (13/7/2023), mengatakan, pihaknya memiliki program tahunan yang memuat pemberdayaan UMKM, yakni Pekan Rakyat Simpedes (PRS) 2023. Beda dengan sebelumnya, PRS kali ini lebih fokus pada literasi digital guna mendorong UMKM naik kelas. Dengan mengusung tema ”Pede Raih Peluang”, PRS 2023 akan digelar di 362 titik di 20 kota di Indonesia pada Juli-September 2023. PRS akan dimulai di Kota Bandung, Jawa Barat. (Yoga)

Satu tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Maqdir Ismail & Partners di Jalan Latuharhary Nomor 6A, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin siang. Penggeledahan itu hanya beberapa saat setelah Maqdir Ismail menyerahkan uang Rp 27 miliar kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Maqdir adalah kuasa hukum dari Komisaris PT Solitechmedia Sinergy, Irwan Hermawan, yang saat ini menjadi terdakwa korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan uang Rp 27 miliar itu diduga berkaitan dengan perkara rasuah proyek BTS 4G. Berdasarkan keterangan Maqdir, uang tersebut diserahkan oleh seseorang berinisial S dalam bentuk pecahan US$ 100 dengan nilai total US$ 1,87 juta. Karena itu, Kejaksaan perlu melakukan penggeledahan untuk menelusuri sosok berinisial S tersebut.

Ketut tidak menjelaskan secara rinci tentang hasil penggeledahan di kantor Maqdir. Namun disinyalir, orang berinisial S itu hanyalah utusan. Sedangkan uang yang diserahkan kepada Maqdir diduga berasal dari Irwan Hermawan. Koran Tempo edisi 24 Juni 2023 bertajuk “Jejak Duit Kasus BTS Menuju Senayan” menulis bahwa Irwan meminta uang urunan kepada perusahaan konsorsium dan subkontraktor proyek BTS 4G. Dia menugasi orang kepercayaannya, Windi Purnama, untuk mengumpulkan uang itu. Setelah  terkumpul Rp 243 miliar, uang itu disimpan dalam filing cabinet di kantor PT Solitechmedia Synergy, Jalan Terusan Hanglekir III Nomor 53, Jakarta Selatan. (Yetede)

Uji coba sistem perizinan penyelenggaraan acara atau event satu pintu akan mulai dilakukan pemerintah pada akhir Juli 2023. Uji coba berlangsung di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Bandung, dan Banyuwangi. Sistem perizinan ini akan memangkas panjangnya proses administrasi izin event. ”Kapitalisasi suatu penyelenggaraan event sangat besar. Jika ada konser, kamar hotel-hotel di ring pertama lokasi konser langsung penuh dipesan. Pelaku UMKM makanan juga mendapat kenaikan untung,” ujar Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, yang ditemui seusai konferensi pers mingguan Kemenparekraf, Selasa (11/7) malam, di Jakarta. Wacana sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir.

Penggodokan sistem ini di bawah komando Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu sedang dikembangkan konsorsium Perum Peruri, Telkom, dan Bank Mandiri. Akhir Juli 2023 diharapkan bisa diuji coba. Menurut Vinsensius, wacana pemerintah mengembangkan sistem perizinan itu berangkat dari keluhan pelaku industri event tentang rumitnya pengurusan izin. Setidaknya mereka harus mengajukan 28 jenis  dokumen administrasi di instansi berbeda. Dengan adanya sistem perizinan penyelenggaraan event satu  pintu, pelaku industri cukup mengunggah dokumen administrasi secara daring di satu platform. Metode pembayaran akan dikemas secara nontunai yang terintegrasi dengan sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. ”Tahun ini akan ada 3.000 event, mulai skala kecil hingga megaevent. Perhitungan kapitalisasi event sebanyak itu bisa mencapai Rp 350 triliun. Jika sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu diimplementasikan, kami optimistis semakin banyak event terselenggara,” kata Vinsensius. (Yoga)

JAKARTA,ID-Lembaga riset International Data Corporation (IDC) memproyeksikan, nilai pasar perangkat lunak (software) sistem keamanan endpoint  mencapai Rp144 miliar pada akhir 2023, tumbuh ekitar 11,7% dibandingkan tahun 2022 Rp 389 miliar. Pasar software keamanan di Tanah Air dalam tren trus meningkat seiring dengan masih besarnya ancaman kejahatan dunia maya/siber. Badan siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa insiden serangan siber di Idonesia masih sangat besar pada 2022 walaupun turun 38,97%. Jumlah serangan kejahatan  siber terdeteksi 976.429.996 tahun lalu dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1,6 miliar serangan. Peningkatan pengawasan serta pemberian edukasi dan pedoman kepada lembaga, Kementerian, dan Koorporasi menjadi kunci utama menekan serangan siber. Associate Market Analyst IDC Indonesia Sandika Putra mengatakan, software keamanan endpoint merupakan produk yang dirancang guna melindungi pengguna akhir  secara fisik maupun virtual. Hal tersebut diperlukan terutama  untuk melindungi perangkat komputasi, seperti infrasturktur desktop virtual, server, beban kerja virtual, dan ponsel pintar (smartphone). (Yetede)

Di tengah pelemahan permintaan dan penurunan investasi global, Indonesia berupaya ”memancing ikan” di negeri seberang. Dua upaya yang digulirkan adalah memperkuat fasilitas digital penopang ekspor-impor dan mendirikan perusahaan inkorporasi BUMN di luar negeri. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang dunia melambat dari 2,7 % pada 2022 menjadi 1,7 % pada 2023. Tahun 2024, pertumbuhannya diproyeksikan meningkat menjadi 3,2 %. Namun, jika ketidakpastian global dan pembatasan ekspor menguat, volume perdagangan global bisa tumbuh minus 2,8 %. Surplus dagang RI juga menurun seiring tren penurunan harga komoditas dan perlambatan permintaan global. BPS mencatat, neraca perdagangan Mei 2023 masih surplus 436,5 juta USD. Namun, capaian itu terendah sepanjang 37 bulan surplus dagang beruntun yang dibukukan RI sejak Mei 2020.

Untuk menjaga kinerja perdagangan internasional, Kemendag menggulirkan sejumlah strategi berupa diversifikasi pasar dan komoditas ekspor, juga imbal dagang antar pebisnis. Terbaru, fasilitasi perdagangan berbasis teknologi digital diluncurkan di Australia pada 3 Juli 2023. Mendag Zulkifli Hasan meresmikan kantor cabang PrivyID, perusahaan RI penyedia layanan tanda tangan digital, di Sydney. Zulkifli berharap perusahaan dapat memperlancar kegiatan bisnis dan perdagangan. ”Melalui perusahaan itu, RI tidak hanya dikenal sebagai negara pengekspor komoditas, tetapi juga eksportir jasa berteknologi tinggi,” katanya melalui siaran pers. PrivyID merupakan bagian dari program Katalis  pendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Australia (IA-CEPA). Program Katalis merupakan program pengembangan perdagangan dan investasi unik yang didukung pemerintah untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi RI-Australia. (Yoga)

Hanya dalam beberapa jam sejak diluncurkan pada Rabu (5/7/2023) pukul 23.00 waktu setempat, 30 juta orang telah mengunduh Threads, aplikasi berbasis teks. Hanya dalam 7 jam pertama, 10 juta orang tertarik. Pada saat pengguna Threads melambung, Twitter mengancam akan menuntut Threads karena meniru. Threads sejauh ini menjadi penantang terberat Twitter. (Yoga)

Kejaksaan Agung telah memeriksa lebih dari 500 orang dalam perkara korupsi base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Delapan di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Kami serius melakukan penyidikan kasus ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, kemarin. Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementerian Komunikasi, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; serta Komisaris PT Solitechmedia Synergi, Irwan Hermawan.

Tersangka berikutnya adalah tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; orang kepercayaan Irwan, Windi Purnama; serta Muhammad Yusrizki Muliawan. Dari seluruh tersangka itu, hanya Windi dan Yusrizki yang belum menjalani persidangan. Pengusutan tidak berhenti pada delapan tersangka itu. Dalam sepekan terakhir, penyidik berfokus mendalami kesaksian Irwan Hermawan, terutama tentang orang-orang yang diduga menerima uang "pengamanan" perkara. Uang tersebut dikelola oleh orang-orang tertentu dengan sasaran lembaga penegak hukum. Tujuannya agar dugaan kerugian negara dalam proyek senilai Rp 28,4 triliun itu tidak diusut. (Yetede)

Usai melebur IndiHome ke dalam PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) kian fokus menggarap segmen business to business (B2B). Salah satunya dengan meluncurkan produk solusi digital, yakni Indibiz. Nantinya, produk anyar ini menyasar segmen small medium enterprise (SME) alias UKM. Direktur Enterprise & Business Service Telkom, FM Venusiana menjelaskan, segmen UMKM bukan hal yang baru bagi TLKM. Tapi selama ini pihaknya belum fokus mengembangkan pasar ini. TLKM akan memberikan solusi platform dan layanan digital ke UKM sambil berkolaborasi dengan startup. TLKM juga bisa memberikan solusi pembiayaan ke UKM. VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko menambahkan, dengan bergabungnya IndiHome ke Telkomsel, Telkom fokus B2B diharapkan pendapatan meningkat dan membuka peluang baru. "Telkom fokus ke B2B, diharapkan bisa menciptakan peluang baru dan belanja modal diharapkan bisa ditekan. Target pendapatan akhir tahun masih dibahas di RKAB perubahan dan mudah-mudahan revisi naik," ujar Andri. Sebelumnya, VP Investor Relations Telkom Edwin Sebayang mengatakan, dari sekitar 65 juta rumah tangga, ada potensi 20 juta30 juta berpotensi menggunakan produk FMC milik emiten pelat merah ini. "Ada peluang 8 juta pelanggan baru," ujar Edwin.