Asal muasal uang 1,8 juta USD yang diduga terkait proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo belum juga terungkap. Kejaksaan Agung masih terus menyelisi uang Rp 27 miliar  tersebut, sementara pihak penerima juga masih bungkam, tidak bersedia mengungkapkan kepada publik. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya masih mendalami dana 1,8 juta USD yang diterima oleh Maqdir Ismail, kuasa hukum dua terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo, Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak. Saat ini, penyidik Kejagung juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri dugaan aliran dana terkait proyek BTS 4G tersebut.

Ketut memastikan bahwa penyidik akan segera menentukan status hukum dari uang tersebut dalam waktu dekat. ”Mungkin dalam waktu dekat, dalam satu minggu ke depan teman-teman (penyidik) akan menetapkan status (uang),” ujarnya, Kamis (20/7). Pada Selasa (4/7), setelah sidang pembacaan  dakwaan Irwan dan Galumbang, Maqdir mengaku ada orang tak dikenal yang membawa uang dalam pecahan dollar AS yang nilainya setara Rp 27 miliar. Saat itu, Maqdir menyebut bahwa yang menerima adalah salah seorang anggota staf di kantornya yang kemudian diketahui bernama Handika Hogowongso. Ditemui seusai sidang pembacaan tanggapan eksepsi kliennya di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Handika mengelak ketika ditanya tentang sosok orang yang menyerahkan uang 1,8 juta USD tersebut. (Yoga)

Peringkat dan nilai indeks kinerja logistik Indonesia yang dirilis Bank Dunia pada 2023 merosot dibandingkan sebelumnya. Pelaku industri menilai, Indonesia perlu memperbaiki tata kelola logistik melalui digitalisasi sehingga dapat memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Berdasarkan laporan yang dirilis Bank Dunia tahun 2023, indeks kinerja logistik (logistics performance index/LPI) Indonesia sebesar 3 dan menduduki peringkat ke-63 dari 139 negara, merosot dari laporan sebelumnya yang dirilis tahun 2018, dengan angka LPI mencapai 3,15 dan peringkat ke-46 dari 167 negara.

Nilai LPI terbentuk dari enam indikator, yakni bea cukai (customs), infrastruktur, kualitas pelayanan, ketepatan waktu (timeliness), pengiriman internasional (international shipments), serta kemampuan melacak dan menelusur (tracking and tracing). Angka LPI Indonesia merosot lantaran terdapat empat indikator yang nilainya melorot, yakni pengiriman internasional yang turun 7,12 % dibandingkan 2018, kualitas layanan (turun 6,45 %), ketepatan waktu (turun 10,08 %), serta kemampuan melacak dan menelusur (turun 9,09 %). Penurunan LPI Indonesia tersebut menjadi sorotan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, secara hibrida, Selasa (18/7/2023).

 Untuk mendorong kinerja logistik, Kepala Lembaga National Single Window Agus Rofiudin, Kamis (20/7), mengatakan, pemerintah tengah menggencarkan implementasi pelantar digital ekosistem logistik nasional (national logistics ecosystem/NLE). Pelantar NLE mencakup  layanan logistik dari hulu ke hilir atau dari kedatangan kapal hingga muatan sampai di pabrik. Dia optimistis, kolaborasi dengan pelaku usaha dalam penerapan NLE dapat memperkuat akurasi kemampuan lacak dan telusur serta ketepatan waktu. Saat ini, terdapat 14 pelabuhan yang menerapkan NLE dan 6 bandara yang dalam masa uji coba. Targetnya, pada akhir tahun, ada 32 pelabuhan yang sudah menerapkan NLE. (Yoga)

JAKARTA,ID-Operator telekomunikasi harus memikul kewajiban  untuk membayar biaya hak penggunaan (BPH) frekuensi radio setiap tahun, yang menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Padahal, pada saat bersamaan persaingan bisnis antaroperator telekomunikasi di Indonesia makin ketat. Nilainya diperkirakan belasan persen  dari total pendapatan operator. Kondisi ini membuat operator harus mengetatkan ikat pinggang (efisiensi) biaya investasi, maupun biaya operasi dalam membangun jaringan telekomunikasi di Tanah Air. Pengamat telekomunikasi, sekaligus Dosen Institute Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi mengatakan, saat ini, PNBP sektor telekomunikasi sudah sangat besar dan makin banyak. Biaya ini, bahkan telah menjadi beban bagi operator telekomunikasi. "Memang PNBP sektor komunikasi sudah sangat besar dan makin banyak,  bukan hanya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tapi juga berasal dari Direktorat Jenderal  Penduduk dan Catatan  Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga saat ini sudah menjadi beban operator," kata Ridwan kepada Investor Daily, Kamis (20/7/2023). (Yetede)

PERNYATAAN Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bahwa perlu ada lembaga pengawas media sosial patut dikritik. Pembentukan lembaga tersebut tak mendesak. Tak ada pula jaminan bahwa lembaga ini kelak tak akan disalahgunakan. Sulit bagi kita untuk tidak mengaitkan pembentukan lembaga pengawas media sosial ini dengan tahun politik dan musim elektoral. Lembaga ini rentan diselewengkan untuk membungkam suara kritis dan menutup akses informasi terhadap calon tertentu. Apalagi Budi Arie, pemimpin organisasi pendukung Presiden Joko Widodo, Pro-Jokowi (Projo), baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto. Obsesi Budi Arie bisa membawa republik ini menjadi negara Orwellian. Semua hal dimatai-matai dan dikontrol negara. Pada situasi terburuk, tak akan ada lagi keberagaman pendapat. Informasi cuma berasal dari satu arah, dari pemegang otoritas. Budi Arie seyogianya tak mempertaruhkan hak dan kepentingan publik demi ambisi pribadi yang bisa membuat negeri ini mundur. Alasan Budi Arie bahwa banyak konten media sosial yang dinilai meresahkan masyarakat di sejumlah platform ataupun aplikasi bukanlah landasan untuk membentuk lembaga pengawas media sosial. Toh, Indonesia telah memiliki lembaga yang bertugas mengawasi media sosial, seperti yang dijalankan oleh kepolisian dan Kemenkominfo sendiri. Boleh dibilang konten hoaks, misinformasi, pornografi, ujaran kebencian, serta terorisme tak leluasa beredar dan gampang diturunkan atau diblokir. Karena itu, Budi Arie tak perlu lagi membentuk lembaga pengawas. (Yetede)

Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar atau setara Rp 1.950 triliun (kurs US$ 1=Rp 15.000) pada tahun 2025. Syaratnya, basis ekonomi digital di Tanah Air harus kuat. Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, serta sejumlah pejabat lainnya. Budi menggantikan posisi Johnny Gerard Plate yang tersangkut dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G. Presiden Jokowi juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu pekerjaan Menkominfo. Usai pelantikan, Presiden Jokowi memerintahkan Menkominfo Budi Arie agar mempercepat penyelesaian proyek BTS 4G di sisa masa pemerintahan yang tinggal satu setengah tahun lagi. Selain penyelesaian proyek BTS 4G, Presiden menitahkan Menkominfo agar menuntaskan persoalan terkait perkembangan teknologi digital. Mulai dari kedaulatan data, kecerdasan buatan, frekuensi hingga satelit, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bidang Komunikasi dan Informatika. Menkominfo Budi berjanji segera membentuk satgas tersebut, serta menangani kebocoran data di dalam negeri. Budi mengaku sudah mendapatkan laporan terkait kebocoran data dan berjanji segera menuntaskannya. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy berharap Kemkominfo merealisasikan infrastruktur digital secara nasional. Sebab sampai saat ini cakupan konektivitas infrastruktur digital hanya sekitar 30% dari 514 kabupaten/kota.

Kemendagri menginvestigasi dugaan kebocoran 337 juta data penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Breach forums. Mitigasi dilakukan mengingat data pribadi yang diduga bocor itu berpotensi disalahgunakan. Lembaga perlindungan data pribadi diharapkan segera dibentuk agar pengendali data terpacu untuk memperkuat sistem keamanannya. Dugaan kebocoran data terkait penduduk ini awalnya diungkapkan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media social Twitter @secgron, Minggu (16/7) malam. Ia menuliskan cuitan disertai tangkapan layar tentang penjualan data oleh akun anonim ”RRR” di Breachforums pada 14 Juli. Akun tersebut menjual 337.225.465 data yang disebut berasal dari server dukcapil.kemendagri.go.id. Teguh Aprianto menyebut data yang dipastikan bocor di antaranya adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah beserta NIK, nama ibu beserta NIK, dan nomor akta lahir atau akta nikah.

Menanggapi dugaan kebocoran data itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti dugaan kebocoran data kependudukan yang dijual di forum jual beli itu. Audit investigasi dan mitigasi preventif dilakukan secara mendalam sejak Minggu (16/7) bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta pemangku kepentingan lainnya. ”Sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi   Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini,” ujar Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (17/7). Menurut dia, data yang ada di Breachforums tidak sama dengan format data dalam basis data yang ada di Ditjen Dukcapil. Meski demikian, proses audit investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan kebocoran data, termasuk basis data (database) yang ada di kabupaten/kota. (Yoga)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi untuk bekerja cepat di sisa masa jabatan Kabinet Indonesia  Maju 2019-2024. Menkominfo baru tersebut diminta untuk menyelesaikan proyek base transciever station (BTS) 4G di are terluar, terdepan,  dan tertinggal (3t)  dan menghindari kasus hukum seperti terjadi pada mantan Menkominfo Jhonny G Plate. Lalu bagaimana cara merealisasikannya?. "Saya ingin yang pertama, Menkominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan," kata Jokowi, usai melantik Budi Arie menjadi Menkominfo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/07/2023). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peta Jalan Digital Indonesia tahun 2020-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui Badan Layanan Umum Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU Bakti), bersama operator telekomunikasi, punya target membangun minimal satu BTS 4G pada sekitar total 83.218 desa 3T dan non-3T d tanah Air. (Yetede)

Sejumlah ahli hukum pidana menganjurkan Komisaris PT Solitechmedia Sinergy, Irwan Hermawan, terdakwa korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Pengajuan ini untuk menelusuri uang Rp 243 miliar yang diduga mengalir ke Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan Agung, yang disebut dipakai sebagai dana pengamanan untuk menutup borok korupsi proyek menara. "Itu pilihan terbaik yang bisa dia lakukan melalui pengacaranya," kata ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Rony Saputra, kepada Tempo pada Jumat, 14 Juli 2023. 

Justice collaborator merupakan saksi yang juga pelaku kejahatan, yang bersedia bekerja sama dengan aparat dengan memberikan keterangan. Dia mengapresiasi sikap Irwan yang sudah berupaya mengembalikan uang kerugian negara hasil korupsi ke Kejaksaan Agung. Sejauh ini, Irwan melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, mengklaim telah menyerahkan uang Rp 8 miliar dan Rp 27 miliar ke penyidik Kejaksaan Agung. Menurut Rony, upaya tersebut memang berpotensi meringankan hukuman Irwan. Namun Irwan harus mengungkap siapa saja yang menerima aliran uang pengamanan ratusan miliar tersebut. (Yetede)

Pernyataan Maqdir Ismail, kuasa hukum Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak, dua terdakwa kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo, pekan lalu, memantik pertanyaan. Ia menyampaikan ada pihak yang menyerahkan uang sampai 1,8 juta USD atau Rp 27 miliar ke kantornya di kawasan Jakpus. Uang disebut terkait kasus yang menimpa kliennya, yakni Irwan. Namun, siapa pihak yang menyerahkan uang sedemikian besarnya, Maqdir berdalih tidak tahu. Pernyataan penerimaan uang itu disampaikan Maqdir seusai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Irwan, Galumbang, dan satu terdakwa lain, Mukti Ali, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/7).

Uang itu, menurut Maqdir, sebelumnya diberikan Irwan kepada pihak yang menjanjikan mengurus perkara ini, untuk menghentikan proses hukum terhadap komisaris PT Solitech Media Sinergy tersebut. Sepekan setelah Maqdir menceritakan penerimaan uang itu, Kamis (13/7), uang tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Penyidik pun lalu memeriksa Maqdir. Seusai diperiksa, Maqdir menyampaikan bahwa orang yang menerima uang tersebut di kantornya adalah advokat Handika Honggowongso. Sayangnya, saat ditanya soal sosok orang yang mengantar uang, Handika mengelak menjawab.

Meski serba tidak jelas, Maqdir berharap uang yang diserahkan diperhitungkan penyidik saat menangani perkara kliennya. Berbeda dari sebelumnya, Maqdir tidak mengatakan bahwa uang itu terkait upaya mengamankan kliennya dari jerat hukum, tetapi disebutnya terkait kewajiban Irwan karena pernah menerima uang dari pihak-pihak lain yang kemudian dikembalikan. Adapun Irwan didakwa telah menerima uang Rp 119 miliar dalam kasus menara BTS yang melibatkan bekas Menkominfo Johnny G Plate.

Tak mudah percaya dengan pernyataan Maqdir, penyidik mencoba menggali kebenaran dari cerita Maqdir sekaligus mengejar asal-usul uang 1,8 juta USD. Penyidik turut memeriksa Handika Honggowongso. Bersamaan dengan pemeriksaan, penyidik menggeledah pula sejumlah tempat. Dari hasil pemeriksaan, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, pihaknya belum bisa mengungkap asal uang. Namun, ada sosok berinisial S yang diduga mengetahui asal-usul uang. Siapa sosok S, latar belakang, serta maksud dan tujuannya, masih belum diketahui. Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan uang itu terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari proyek pembangunan menara BTS. Namun, soal asal-usul uang, jawabannya senada dengan Kuntadi : masih misterius. (Yoga)

Program literasi digital oleh perbankan berpotensi menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Mikro Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari, Kamis (13/7/2023), mengatakan, pihaknya memiliki program tahunan yang memuat pemberdayaan UMKM, yakni Pekan Rakyat Simpedes (PRS) 2023. Beda dengan sebelumnya, PRS kali ini lebih fokus pada literasi digital guna mendorong UMKM naik kelas. Dengan mengusung tema ”Pede Raih Peluang”, PRS 2023 akan digelar di 362 titik di 20 kota di Indonesia pada Juli-September 2023. PRS akan dimulai di Kota Bandung, Jawa Barat. (Yoga)