Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar atau setara Rp 1.950 triliun (kurs US$ 1=Rp 15.000) pada tahun 2025. Syaratnya, basis ekonomi digital di Tanah Air harus kuat. Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, serta sejumlah pejabat lainnya. Budi menggantikan posisi Johnny Gerard Plate yang tersangkut dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G. Presiden Jokowi juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu pekerjaan Menkominfo. Usai pelantikan, Presiden Jokowi memerintahkan Menkominfo Budi Arie agar mempercepat penyelesaian proyek BTS 4G di sisa masa pemerintahan yang tinggal satu setengah tahun lagi. Selain penyelesaian proyek BTS 4G, Presiden menitahkan Menkominfo agar menuntaskan persoalan terkait perkembangan teknologi digital. Mulai dari kedaulatan data, kecerdasan buatan, frekuensi hingga satelit, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bidang Komunikasi dan Informatika. Menkominfo Budi berjanji segera membentuk satgas tersebut, serta menangani kebocoran data di dalam negeri. Budi mengaku sudah mendapatkan laporan terkait kebocoran data dan berjanji segera menuntaskannya. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy berharap Kemkominfo merealisasikan infrastruktur digital secara nasional. Sebab sampai saat ini cakupan konektivitas infrastruktur digital hanya sekitar 30% dari 514 kabupaten/kota.

Kemendagri menginvestigasi dugaan kebocoran 337 juta data penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Breach forums. Mitigasi dilakukan mengingat data pribadi yang diduga bocor itu berpotensi disalahgunakan. Lembaga perlindungan data pribadi diharapkan segera dibentuk agar pengendali data terpacu untuk memperkuat sistem keamanannya. Dugaan kebocoran data terkait penduduk ini awalnya diungkapkan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media social Twitter @secgron, Minggu (16/7) malam. Ia menuliskan cuitan disertai tangkapan layar tentang penjualan data oleh akun anonim ”RRR” di Breachforums pada 14 Juli. Akun tersebut menjual 337.225.465 data yang disebut berasal dari server dukcapil.kemendagri.go.id. Teguh Aprianto menyebut data yang dipastikan bocor di antaranya adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah beserta NIK, nama ibu beserta NIK, dan nomor akta lahir atau akta nikah.

Menanggapi dugaan kebocoran data itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti dugaan kebocoran data kependudukan yang dijual di forum jual beli itu. Audit investigasi dan mitigasi preventif dilakukan secara mendalam sejak Minggu (16/7) bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta pemangku kepentingan lainnya. ”Sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi   Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini,” ujar Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (17/7). Menurut dia, data yang ada di Breachforums tidak sama dengan format data dalam basis data yang ada di Ditjen Dukcapil. Meski demikian, proses audit investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan kebocoran data, termasuk basis data (database) yang ada di kabupaten/kota. (Yoga)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi untuk bekerja cepat di sisa masa jabatan Kabinet Indonesia  Maju 2019-2024. Menkominfo baru tersebut diminta untuk menyelesaikan proyek base transciever station (BTS) 4G di are terluar, terdepan,  dan tertinggal (3t)  dan menghindari kasus hukum seperti terjadi pada mantan Menkominfo Jhonny G Plate. Lalu bagaimana cara merealisasikannya?. "Saya ingin yang pertama, Menkominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan," kata Jokowi, usai melantik Budi Arie menjadi Menkominfo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/07/2023). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peta Jalan Digital Indonesia tahun 2020-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui Badan Layanan Umum Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU Bakti), bersama operator telekomunikasi, punya target membangun minimal satu BTS 4G pada sekitar total 83.218 desa 3T dan non-3T d tanah Air. (Yetede)

Sejumlah ahli hukum pidana menganjurkan Komisaris PT Solitechmedia Sinergy, Irwan Hermawan, terdakwa korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Pengajuan ini untuk menelusuri uang Rp 243 miliar yang diduga mengalir ke Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan Agung, yang disebut dipakai sebagai dana pengamanan untuk menutup borok korupsi proyek menara. "Itu pilihan terbaik yang bisa dia lakukan melalui pengacaranya," kata ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Rony Saputra, kepada Tempo pada Jumat, 14 Juli 2023. 

Justice collaborator merupakan saksi yang juga pelaku kejahatan, yang bersedia bekerja sama dengan aparat dengan memberikan keterangan. Dia mengapresiasi sikap Irwan yang sudah berupaya mengembalikan uang kerugian negara hasil korupsi ke Kejaksaan Agung. Sejauh ini, Irwan melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, mengklaim telah menyerahkan uang Rp 8 miliar dan Rp 27 miliar ke penyidik Kejaksaan Agung. Menurut Rony, upaya tersebut memang berpotensi meringankan hukuman Irwan. Namun Irwan harus mengungkap siapa saja yang menerima aliran uang pengamanan ratusan miliar tersebut. (Yetede)

Pernyataan Maqdir Ismail, kuasa hukum Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak, dua terdakwa kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo, pekan lalu, memantik pertanyaan. Ia menyampaikan ada pihak yang menyerahkan uang sampai 1,8 juta USD atau Rp 27 miliar ke kantornya di kawasan Jakpus. Uang disebut terkait kasus yang menimpa kliennya, yakni Irwan. Namun, siapa pihak yang menyerahkan uang sedemikian besarnya, Maqdir berdalih tidak tahu. Pernyataan penerimaan uang itu disampaikan Maqdir seusai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Irwan, Galumbang, dan satu terdakwa lain, Mukti Ali, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/7).

Uang itu, menurut Maqdir, sebelumnya diberikan Irwan kepada pihak yang menjanjikan mengurus perkara ini, untuk menghentikan proses hukum terhadap komisaris PT Solitech Media Sinergy tersebut. Sepekan setelah Maqdir menceritakan penerimaan uang itu, Kamis (13/7), uang tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Penyidik pun lalu memeriksa Maqdir. Seusai diperiksa, Maqdir menyampaikan bahwa orang yang menerima uang tersebut di kantornya adalah advokat Handika Honggowongso. Sayangnya, saat ditanya soal sosok orang yang mengantar uang, Handika mengelak menjawab.

Meski serba tidak jelas, Maqdir berharap uang yang diserahkan diperhitungkan penyidik saat menangani perkara kliennya. Berbeda dari sebelumnya, Maqdir tidak mengatakan bahwa uang itu terkait upaya mengamankan kliennya dari jerat hukum, tetapi disebutnya terkait kewajiban Irwan karena pernah menerima uang dari pihak-pihak lain yang kemudian dikembalikan. Adapun Irwan didakwa telah menerima uang Rp 119 miliar dalam kasus menara BTS yang melibatkan bekas Menkominfo Johnny G Plate.

Tak mudah percaya dengan pernyataan Maqdir, penyidik mencoba menggali kebenaran dari cerita Maqdir sekaligus mengejar asal-usul uang 1,8 juta USD. Penyidik turut memeriksa Handika Honggowongso. Bersamaan dengan pemeriksaan, penyidik menggeledah pula sejumlah tempat. Dari hasil pemeriksaan, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, pihaknya belum bisa mengungkap asal uang. Namun, ada sosok berinisial S yang diduga mengetahui asal-usul uang. Siapa sosok S, latar belakang, serta maksud dan tujuannya, masih belum diketahui. Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan uang itu terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari proyek pembangunan menara BTS. Namun, soal asal-usul uang, jawabannya senada dengan Kuntadi : masih misterius. (Yoga)

Program literasi digital oleh perbankan berpotensi menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Mikro Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari, Kamis (13/7/2023), mengatakan, pihaknya memiliki program tahunan yang memuat pemberdayaan UMKM, yakni Pekan Rakyat Simpedes (PRS) 2023. Beda dengan sebelumnya, PRS kali ini lebih fokus pada literasi digital guna mendorong UMKM naik kelas. Dengan mengusung tema ”Pede Raih Peluang”, PRS 2023 akan digelar di 362 titik di 20 kota di Indonesia pada Juli-September 2023. PRS akan dimulai di Kota Bandung, Jawa Barat. (Yoga)

Satu tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Maqdir Ismail & Partners di Jalan Latuharhary Nomor 6A, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin siang. Penggeledahan itu hanya beberapa saat setelah Maqdir Ismail menyerahkan uang Rp 27 miliar kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Maqdir adalah kuasa hukum dari Komisaris PT Solitechmedia Sinergy, Irwan Hermawan, yang saat ini menjadi terdakwa korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan uang Rp 27 miliar itu diduga berkaitan dengan perkara rasuah proyek BTS 4G. Berdasarkan keterangan Maqdir, uang tersebut diserahkan oleh seseorang berinisial S dalam bentuk pecahan US$ 100 dengan nilai total US$ 1,87 juta. Karena itu, Kejaksaan perlu melakukan penggeledahan untuk menelusuri sosok berinisial S tersebut.

Ketut tidak menjelaskan secara rinci tentang hasil penggeledahan di kantor Maqdir. Namun disinyalir, orang berinisial S itu hanyalah utusan. Sedangkan uang yang diserahkan kepada Maqdir diduga berasal dari Irwan Hermawan. Koran Tempo edisi 24 Juni 2023 bertajuk “Jejak Duit Kasus BTS Menuju Senayan” menulis bahwa Irwan meminta uang urunan kepada perusahaan konsorsium dan subkontraktor proyek BTS 4G. Dia menugasi orang kepercayaannya, Windi Purnama, untuk mengumpulkan uang itu. Setelah  terkumpul Rp 243 miliar, uang itu disimpan dalam filing cabinet di kantor PT Solitechmedia Synergy, Jalan Terusan Hanglekir III Nomor 53, Jakarta Selatan. (Yetede)

Uji coba sistem perizinan penyelenggaraan acara atau event satu pintu akan mulai dilakukan pemerintah pada akhir Juli 2023. Uji coba berlangsung di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Bandung, dan Banyuwangi. Sistem perizinan ini akan memangkas panjangnya proses administrasi izin event. ”Kapitalisasi suatu penyelenggaraan event sangat besar. Jika ada konser, kamar hotel-hotel di ring pertama lokasi konser langsung penuh dipesan. Pelaku UMKM makanan juga mendapat kenaikan untung,” ujar Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, yang ditemui seusai konferensi pers mingguan Kemenparekraf, Selasa (11/7) malam, di Jakarta. Wacana sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir.

Penggodokan sistem ini di bawah komando Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu sedang dikembangkan konsorsium Perum Peruri, Telkom, dan Bank Mandiri. Akhir Juli 2023 diharapkan bisa diuji coba. Menurut Vinsensius, wacana pemerintah mengembangkan sistem perizinan itu berangkat dari keluhan pelaku industri event tentang rumitnya pengurusan izin. Setidaknya mereka harus mengajukan 28 jenis  dokumen administrasi di instansi berbeda. Dengan adanya sistem perizinan penyelenggaraan event satu  pintu, pelaku industri cukup mengunggah dokumen administrasi secara daring di satu platform. Metode pembayaran akan dikemas secara nontunai yang terintegrasi dengan sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. ”Tahun ini akan ada 3.000 event, mulai skala kecil hingga megaevent. Perhitungan kapitalisasi event sebanyak itu bisa mencapai Rp 350 triliun. Jika sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu diimplementasikan, kami optimistis semakin banyak event terselenggara,” kata Vinsensius. (Yoga)

JAKARTA,ID-Lembaga riset International Data Corporation (IDC) memproyeksikan, nilai pasar perangkat lunak (software) sistem keamanan endpoint  mencapai Rp144 miliar pada akhir 2023, tumbuh ekitar 11,7% dibandingkan tahun 2022 Rp 389 miliar. Pasar software keamanan di Tanah Air dalam tren trus meningkat seiring dengan masih besarnya ancaman kejahatan dunia maya/siber. Badan siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa insiden serangan siber di Idonesia masih sangat besar pada 2022 walaupun turun 38,97%. Jumlah serangan kejahatan  siber terdeteksi 976.429.996 tahun lalu dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1,6 miliar serangan. Peningkatan pengawasan serta pemberian edukasi dan pedoman kepada lembaga, Kementerian, dan Koorporasi menjadi kunci utama menekan serangan siber. Associate Market Analyst IDC Indonesia Sandika Putra mengatakan, software keamanan endpoint merupakan produk yang dirancang guna melindungi pengguna akhir  secara fisik maupun virtual. Hal tersebut diperlukan terutama  untuk melindungi perangkat komputasi, seperti infrasturktur desktop virtual, server, beban kerja virtual, dan ponsel pintar (smartphone). (Yetede)

Di tengah pelemahan permintaan dan penurunan investasi global, Indonesia berupaya ”memancing ikan” di negeri seberang. Dua upaya yang digulirkan adalah memperkuat fasilitas digital penopang ekspor-impor dan mendirikan perusahaan inkorporasi BUMN di luar negeri. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang dunia melambat dari 2,7 % pada 2022 menjadi 1,7 % pada 2023. Tahun 2024, pertumbuhannya diproyeksikan meningkat menjadi 3,2 %. Namun, jika ketidakpastian global dan pembatasan ekspor menguat, volume perdagangan global bisa tumbuh minus 2,8 %. Surplus dagang RI juga menurun seiring tren penurunan harga komoditas dan perlambatan permintaan global. BPS mencatat, neraca perdagangan Mei 2023 masih surplus 436,5 juta USD. Namun, capaian itu terendah sepanjang 37 bulan surplus dagang beruntun yang dibukukan RI sejak Mei 2020.

Untuk menjaga kinerja perdagangan internasional, Kemendag menggulirkan sejumlah strategi berupa diversifikasi pasar dan komoditas ekspor, juga imbal dagang antar pebisnis. Terbaru, fasilitasi perdagangan berbasis teknologi digital diluncurkan di Australia pada 3 Juli 2023. Mendag Zulkifli Hasan meresmikan kantor cabang PrivyID, perusahaan RI penyedia layanan tanda tangan digital, di Sydney. Zulkifli berharap perusahaan dapat memperlancar kegiatan bisnis dan perdagangan. ”Melalui perusahaan itu, RI tidak hanya dikenal sebagai negara pengekspor komoditas, tetapi juga eksportir jasa berteknologi tinggi,” katanya melalui siaran pers. PrivyID merupakan bagian dari program Katalis  pendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Australia (IA-CEPA). Program Katalis merupakan program pengembangan perdagangan dan investasi unik yang didukung pemerintah untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi RI-Australia. (Yoga)