Pembahasan mengenai pembatasan subsidi perikanan dan isu ketahanan pangan berjalan alot dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penyegaran fungsi-fungsi organisasiini, utamanya dalam penyelesaian sengketa, diperlukan di tengah kondisi perdagangan internasional yang penuh gejolak. WTO menggelar KTM ke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), 26-29 Februari. Acara dibuka pada Senin (26/2) petang WIB. Pada hari kedua, Selasa, para menteri perdagangan dunia memasuki agenda pembahasan negosiasi terkait sector perikanan dan pertanian. Dilansir dari AFP, Selasa, pembicaraan tertutup akan berlangsung pada hari kedua konferensi yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis.

Namun, pembahasan bisa molor karena tak kunjung ada konsensus di antara 163 negara anggota dan anggota baru, yakni Komoros dan Timor Leste. Kesepakatan penghapusan subsidi yang mendorong penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan mengancam keberlanjutan stok ikan belum mencapai konsensus pada KTM ke-12, Juni 2022. Implementasi Kesepakatan Subsidi Perikanan (Fisheries Subsidies Agreement/FSA) baru dilakukan apabila sudah diratifikasi dua pertiga dari seluruh anggota WTO. Selain isu subsidi perikanan, isu pertanian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham publik untuk tujuan ketahanan pangan menjadi tema perundingan hari kedua.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, terkait isu pertanian, Indonesia bersama negara anggota G33, kelompok negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, kelompok negara Afrika, serta negara-negara kurang berkembang mendorong adanya kesepakatan mengenai Pemilikan Saham Publik untuk ketahanan pangan. Mengenai isu subsidi perikanan, lanjut Djatmiko, Indonesia akan memperjuangkan di fase perundingan tahap ke-2 ini agar tercipta kesepakatan yang seimbang dan efektif, khususnya, terkait permasalahan yang belum terselesaikan, yakni overfishing overcapacity (OFOC) serta perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/SDT) di pilar OFOC.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan, moratorium menyebabkan hingga saat ini perusahaan luar negeri penyedia layanan streaming musik, video, dan komutasi awan di Indonesia tidak dibebankan tarif impor data untuk aktivitas layanan mereka. Dari sisi pendapatan negara, kebijakan itu merugikan sejumlah negara,termasuk Indonesia, karena menghilangkan potensi pendapatan. Secara rinci, kata Nailul, harga berlangganan layanan streaming digital, seperti Netflix, Spotify, dan Vidio, saat ini tak menghitung biaya impor jasa ”data” dari luar negeri. Penghentian moratorium akan menyebabkan biaya berlangganan Netflix lebih mahal karena ada biaya bea masuk layanan data dari luar negeri. (Yoga) 

Meta, perusahaan teknologi pemilik aplikasi Facebook, Instagram, dan Whatsapp, yakin mereka tidak diwajibkan membayar konten berita. Meta telah menjalani konsultasi dengan Pemerintah Indonesia terkait keluarnya Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau perpres hak cipta penerbit. ”Setelah menjalani beberapa kali konsultasi dengan pemangku kebijakan, kami memahami bahwa Meta tidak akan diwajibkan membayar konten berita yang di-posting para penerbit berita secara sukarela ke platform kami,” kata Direktur Kebijakan Publik Asia Tenggara Meta Rafael Frankel, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (21/2/) malam.

Laporan NERA Economic Consulting yang ditugasi Meta menunjukkan, secara global, lebih dari 90 % penayangan organik pada tautan artikel dari penerbit berita merupakan tautan yang diunggah sendiri oleh penerbit. Meta menilai perusahaan media massa penerbit berita memilih menggunakan platform media sosial milik Meta karena mendapatkan keuntungan dari distribusi konten mereka secara gratis dan peningkatan lalu lintas ke laman mereka. Selama bertahun-tahun, Meta telah bermitra dengan para penerbit berita, seperti program pengecekan fakta dari pihak ketiga. Baru-baru ini, Whatsapp Channels juga diluncurkan guna membantu penerbit berita memperluas jangkauan pengguna mereka. Warganet, menurut Frankel, tidak datang ke aplikasi Facebook ataupun Instagram hanya untuk konten berita. Orang dewasa yang mencari berita di Facebook turun sekitar sepertiga antara tahun 2016 dan 2022, dari 45 % menjadi 30 %. (Yoga) 

Media sosial telah menjadi sumber informasi alternatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, informasi yang disebarluaskan kerap mencampuradukkan fakta dengan opini, bahkan hoaks, sehingga berpotensi menyesatkan publik. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi media massa arus utama menjaga konten berita berkualitas yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan media massa. Di acara Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin (19/2) Mendagri Tito Karnavian mengatakan, saat ini terjadi pertarungan antara media konvensional dan media sosial dalam membentuk opini publik.

Hal ini mengingat pembentukan opini publik di media sosial kian menguat seiring pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta orang, 61 % dari populasi. ”Ini menjadi tantangan bagi industri pers untuk bisa bertahan. Jangan sampai media konvensional kalah dari media sosial.Kuncinya adalah kualitas (konten).Berita harus akurat,” ujar Tito di acara yang dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun. Puncak peringatan HPN 2024 akan digelar di Ancol, Jakarta, pada Selasa (20/2) ini yang direncanakan dihadiri Presiden Jokowi. (Yoga) 

Internet Cepat buat Apa? adalah cuplikan pernyataan Mentkominfo 2009-2014 Tifatul Sembiring yang disampaikan di media sosial Twitter (sekarang X) pada Januari 2014 itu viral dan menjadi perbincangan warganet. Konteks pernyataan Tifatul waktu itu adalah respons rilis Akamai pada triwulan III-2013 yang menyebut kecepatan rata-rata internet di Indonesia adalah 1,5 megabita per detik (Mbps), menempatkan Indonesia di peringkat kedua terbawah di kawasan Asia Pasifik. Sekarang, mengutip laman Speedtest.net, kecepatan internet mobile (jaringan seluler lewat gawai) di Indonesia per Desember 2023 adalah 24,96 Mbps atau peringkat ke-97 dari 146 negara yang terdata. Sementara kecepatan internet Indonesia untuk fixed broadband (kabel optik) di angka 27,87 Mbps, menempatkan Indonesia di peringkat ke-126 dari 178 negara yang didata.

Singapura ada di peringkat ke-19 dengan kecepatan 93,42 Mbps untuk kategori internet mobile. Sementara untuk kecepatan internet dari fixed broadband, Singapura menjadi yang tercepat di dunia dengan kecepatan rata-rata 270,62 Mbps. Singapura mengalahkan negara raksasa teknologi, seperti AS (peringkat ke-8 dengan 227,27 Mbps), Jepang (peringkat ke-16 dengan 188,28 Mbps). Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang dirilis 31 Januari 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia pada 2024 sebesar 79,5 %. Artinya, 221,5 juta penduduk Indonesia mampu mengakses internet dari populasi Indonesia yang sebanyak 278,6 juta jiwa, meningkat dari 2023 yang 78,19 %. Kecepatan dan penetrasi internet adalah dua hal yang tak tepisahkan. Apalagi, segala aktivitas manusia saat ini semakin banyak bergantung pada teknologi digital, terlebih sejak pandemi Covid-19.

Mulai urusan pekerjaan, sekolah, bepergian, hiburan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari bergantung pada internet. Indonesia juga memainkan peranan penting untuk ekonomi digital di tingkat kawasan. Mengutip laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ekonomi digital di ASEAN pada 2025 mendatang diperkirakan sebesar 330 miliar USD dan akan meroket menjadi 1 triliun USD pada 2030. Dari angka tersebut, kontribusi Indonesia diperkirakan 40 % dari nilai ekonomi digital di kawasan. Pada 2021, ekonomi digital Indonesia menyumbang 5,7 % PDB nasional. Internet juga menjadi daya ungkit untuk bangkitnya ekonomi mikro di masyarakat. Pemerintah menargetkan pada 2025 sebanyak 30 juta UMKM sudah masuk ekosistem go digital. Artinya, seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir sudah bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, terutama untuk urusan pemasaran lewat lokapasar Indonesia. (Yoga) 

OpenAI, perusahaan pengembang kecerdasan buatan milik Microsoft, mendapat valuasi 80 miliar USD atau Rp 1.200 triliun dari investor. Angka valuasi ini meroket tiga kali lipat dalam waktu kurang dari 10 bulan setelah Microsoft menyuntikkan dana 13 miliar USD untuk pengembangan lanjutan teknologi kecerdasan buatan, Sora. Sora, adalah teknologi kecerdasan buatan yang bisa mengubah teks ke dalam video berdurasi singkat secara instan.. Valuasi tersebut menempatkan OpenAI sebagai salah satu perusahaan rintisan teknologi paling berharga di dunia setelah ByteDance, perusahaan induk Tiktok, dan SpaceX. Tiga bulan sebelumnya, OpenAI dilanda krisis serius menyusul pencopotan CEO dan salah satu pendirinya, Sam Altman (38).

Altman dipulihkan posisinya sebagai pemimpin OpenAI beberapa hari kemudian. Harian The New York Times, menjadi media pertama melaporkan peningkatan valuasi OpenAI, Sabtu (17/2). Beberapa perusahaan modal ventura, yakni Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, dan K2 Global, pada awal tahun 2023 sepakat menetapkan valuasi perusahaan ini sebesar 29 miliar USD. Mereka menyuntikkan dana 300 juta USD pada OpenAI. Valuasi besar itu memberi peluang bagi para eksekutif dan karyawan menjual saham milik mereka dengan keuntungan yang jauh lebih tinggi, tiga bulan setelah perusahaan itu selamat dari krisis besar. Krisis itu dimulai dengan ketidakpercayaan komisaris pada Altman, yang berujung pada pemecatannya.

Namun, tindakan itu menjadi bumerang. Solider pada Altman, para karyawan yang menjadi tulang punggung pengembangan ChatGPT mengancam mundur. Ancaman itu membuat OpenAI menempatkan lagi Altman sebagai CEO dan melanjutkan revolusi pengembangan teknologi kecerdasan buatan degenerative yang dirintisnya. Laporan CNBC pada November 2023 menyebutkan, Microsoft menjadi pemegang saham terbanyak OpenAI dengan 49 persen saham. Adapun perusahaan modal ventura, seperti Thrive Capital dan Sequoia, diduga memiliki porsi kepemilikan hingga 30 %. (Yoga) 

Pemerintah di berbagai belahan bumi bergerak bersama mengatur perusahaan raksasa teknologi atau giant tech. Tingkat urgensi dan cakupannya masif, belum pernah dialami oleh industri mana pun sebelumnya. Langkah ini berpotensi mengubah cara kerja internet dan mengubah arus data digital secara global. Mengutip Axios, terdapat lima bentuk utama regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan raksasa teknologi oleh sejumlah negara. Bentuknya meliputi peraturan perpajakan, privasi konsumen, antimonopoli, moderasi konten, dan kecerdasan buatan. Soal peraturan perpajakan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan membuat solusi mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi. Beberapa negara bagian AS, mengenakan pajak bagi perusahaan raksasa teknologi dari Eropa. Terkait peraturan privasi konsumen, peraturan perundang-undangan privasi data Uni Eropa, yakni Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), sudah berlaku enam tahun. Peraturan ini memaksa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi, termasuk dari AS, tunduk.

Soal pengaturan antimonopoli, Eropa adalah yang paling getol. Eropa terus melakukan penyelidikan dan memperkenalkan peraturan perundang-undangan pasar digital (Digital Markets Act). Melalui peraturan ini, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dari AS didefinisikan sebagai ”penjaga gerbang”. Maksudnya, mereka adalah pihak yang memberikan layanan penting bagi bisnis karena menjangkau pelanggan secara luas, tetapi sekaligus menjadi penghambat. Mengutip The New York Times, China Tahun 2021, memaksa perusahaan raksasa internetnya, seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance, untuk secara terbuka berjanji mengikuti aturan mereka dalam melawan monopoli.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pengaturan perpajakan kepada perusahaan raksasa teknologi sama susahnya dengan mengatur monopoli yang berpotensi mereka lakukan. Oleh karena itu, pembahasan peraturan, seperti perpajakan yang dilakukan oleh OECD, juga sempat berlangsung alot. ”Salah satu tujuan beberapa negara mengatur perusahaan teknologi asing adalah melindungi barang dalam negeri. Dalam konteks platform e-dagang, misalnya, pasar yang diciptakan sebenarnya bukan pasar yang sempurna karena ada risiko dijadikan ruang memasukkan barang ilegal,” katanya. (Yoga) 

Strategi pemerintah untuk memperluas daya jangkau layanan teknologi komunikasi dan informasi terus berjalan melalui pembangunan base transceiver station (BTS) dan perluasan jaringan internet. Hal itu bertujuan agar masyarakat di penjuru wilayah Nusantara dapat memperoleh akses memadai. Hanya saja, para pelaku industri dan penyedia jasa layanan internet, masih memberi porsi besar untuk menyasar pasar di Pulau Jawa. Butuh strategi yang komprehensif agar layanan jaringan dan data mampu menjangkau wilayah di luar Jawa. Rencana matang yang tengah disiapkan yakni pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi berbasis satelit, salah satunya lewat investasi oleh Starlink milik pengusaha global Elon Musk. Dalam situsnya, Starlink menjadikan wilayah Indonesia dalam daftar tunggu operasional bisnis miliknya. Rencana tersebut mesti diakselerasi dengan mengacu pada regulasi yang adil dan saling menguntungkan. Jangan sampai pengembangan jaringan digital berbasis satelit, menghambat berbagai sasaran besar pemerintah dalam pemerataan infrastruktur jaringan dan menciptakan ketidakseimbangan persaingan bisnis di industri telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas yang digarap pemerintah untuk meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Tahun ini, belanja negara untuk akses digital senilai Rp12,16 triliun. Ferdi Kaeng, Kepala Desa Bowombaru Utara, bercerita warga desanya mesti mencari-cari sinyal hingga ke gunung atau pinggir pantai untuk sekadar berselancar di internet atau berkomunikasi. Hal itu berlangsung tatkala infrastruktur digital belum menjangkau wilayahnya. Desa Bowombaru Utara terletak di Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Letak desa tersebut berada di tengah Laut Sulawesi. Menuju Bowombaru Utara dari pusat kota Sulawesi Utara yakni Manado, jaraknya hampir sama dari desa itu ke Davao, Filipina. Desa itu pula yang dipilih Istana untuk kegiatan peresmian operasional Base Transceiver Station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia pada 28 Desember 2023. Presiden Joko Widodo datang langsung mengunjungi pulau terluar itu untuk melakukan peresmian operasional BTS. Kepala Negara juga sempat melakukan dialog lewat sambungan jarak jauh dengan guru sekolah dan anggota tentara. Pembangunan infrastruktur BTS oleh Bakti sempat terhenti karena dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabatnya. Namun, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan proyek pembangunan BTS untuk pemerataan jaringan komunikasi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja Kemenkominfo senilai Rp14,85 triliun. Dari nilai belanja tersebut, alokasi belanja terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp12,16 triliun, hampir 82% dari total belanja. Dari sisi penyediaan akses internet, targetnya menjadi 33.465 titik eksisting dari sebelumnya 6.934 titik pada 2019. 

Berdasarkan statistik yang diolah oleh DataIndonesia, terdapat dua provinsi di Indonesia yang memiliki penetrasi internet kurang dari 60% yakni Sulawesi Barat (59,11%) dan Papua Pegunungan (57,3%). Sementara itu, sebanyak delapan provinsi memiliki tingkat penetrasi internet antara 60%—70%. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kemenkominfo, Sri Sanggrama Aradea menyampaikan sejak 2015 sampai dengan saat ini, pemerintah melalui Bakti telah melaksanakan program untuk memberikan layanan telekomunikasi bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam area Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI). Selanjutnya juga penyediaan layanan kapasitas satelit telekomunikasi dalam rangka mendukung Bakti Aksi, Bakti, Sinyal, dan Satelit Multifungsi Pemerintah (Satelit Republik Indonesia-1), penyediaan layanan satelit menggunakan teknologi high troughput satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps. Sementara itu, para penyedia jasa internet service provider (ISP) mengusulkan sejumlah strategi untuk pemerataan akses internet hingga ke luar Jawa. Menurut Ketua Umum Aso­sia­si Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium izin baru ISP di sejumlah kota yang sudah memiliki lebih dari 50 penyelenggara ISP. Mengutip data APJII, saat ini terdapat 993 ISP secara nasional. Naik hampir 200 ISP dalam 1 tahun terakhir dengan penetrasi mayoritas di Pulau Jawa. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menuturkan persoalan kesenjangan pemerataan dan kecepatan internet di Indonesia karena akses infrastruktur yang masih banyak dibangun Indonesia bagian barat, terutama di Jawa. Rencana moratorium izin ISP, katanya, perlu dilakukan supaya ada perhatian pengembangan akses di kawasan luar Jawa.

Pemerintah perlu mengatur harga layanan internet di industri penyedia jasa internet. Sebab, pertarungan tarif di industri internet service provider (ISP) Tanah Air saat ini dipandang sudah sangat tidak sehat. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa harga jual layanan internet rumahan saat ini sudah jauh di bawah tarif bawah untuk basic service senilai Rp200.000. “Saat ini harga jual layanan yang rumahan sudah terlalu rendah. Untuk broadband, angka yang rasional untuk basic service Rp200.000. Namun, banyak yang jual di bawah itu,” kata Arif kepada Bisnis pekan lalu. Berdasarkan data APJII, masyarakat Indonesia rata-rata mengeluarkan Rp150.000—Rp300.000 per bulan untuk layanan ISP broadband. Kondisi tersebut, katanya, sangat tidak sehat bagi industri yang mengeluarkan investasi tidak sedikit dalam menggelar jaringan ISP. Investasi yang dikeluarkan mencakup pengadaan material yang mayoritas masih impor, biaya jasa, dan perizinan. Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, Arif menilai ketentuan yang diperlukan industri adalah pembatasan harga atas dan harga bawah. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang melakukan identifikasi masalah terkait dengan wacana moratorium ISP di Pulau Jawa. Moratorium dinilai akan mengurai kompetisi yang masih terpusat di Pulau Jawa. Namun, strategi tersebut perlu disertai dengan insentif bagi penyelenggara ISP yang menggelar jaringan di luar Pulau Jawa. Lebih jauh, kebijakan-kebijakan extraordinary yang pro industri dinilai juga berpotensi mempercepat penetrasi internet di Indonesia. Tanpa adanya dorongan kebijakan, Arif memperkirakan kenaikan tingkat penetrasi internet nasional hanya akan tertahan di kisaran 1%—2% per tahun. Sementara itu, Vice President Retail Business PT Moratel Yan Arliansah menyatakan pasar di Pulau Jawa masih sangat besar khususnya untuk fixed broadband dengan jenis layanannya unlimited. Dia mencermati beberapa operator dapat memberikan harga layanan paling dasar dimulai Rp150.000 per bulan dan dapat meraup untung. Pelaku usaha juga sudah secara mandiri atau melalui asosiasi meminta kepada pemerintah agar adanya regulasi yang memudahkan dalam proses perizinan. Namun, alih-alih memudahkan, adanya perizinan online justru menyulitkan.

Indonesia merupakan pasar empuk bagi pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan peningkatan kelas menengah, peluang industri tersebut kian menggiurkan. Hasil suvei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang diolah oleh DataIndonesia mencatat jumlah penduduk di Indonesia yang terkoneksi internet sebanyak 221,56 juta jiwa atau 79,5% dari total jumlah penduduk yang mencapai 278,7 juta jiwa. Rata-rata pengeluaran masyarakat untuk konsumsi berlangganan internet broandband mayoritas di kisaran Rp100.000—Rp300.000 dengan porsi mencapai 67,4%. Sementara itu, pelanggan yang mengeluarkan biaya antara Rp300.000—Rp500.000 sebanyak 22,5%. Belanja masyarakat untuk internet mobile, terbanyak ada di kisaran Rp50.000—Rp100.000 dengan persentase sebanyak 45%, disusul masyarakat yang berlangganan dengan biaya Rp10.000—Rp50.000 dengan porsi sebanyak 35,3%. Tingginya konsumsi masyarakat yang mengakses layanan internet tergambar dari bisnis yang ditekuni oleh operator telekomunikasi. Perusahaan pelat merah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., misalnya, mencatat pendapatan senilai Rp111,24 triliun hingga kuartal III/2023 atau tumbuh 2,17% dibandingkan dengan periode yang sama 2022. PT XL Axiata Tbk. juga mencatat pertumbuhan pendapatan dari Rp21,6 triliun pada kuartal III/2022 menjadi Rp23,87 triliun pada kuartal ketiga tahun lalu. Head of External Communication XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. 

Dengan demikian, upaya operator telekomunikasi untuk melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah baru, baik di Pulau Jawa dan luar Jawa dapat berjalan mulus. “Menurut kami kebutuhan layanan internet bagi masyarakat di Jawa masih cukup tinggi, dan ini juga dilayani oleh beragam penyedia jasa layanan internet dan ISP, sehingga masyarakat memiliki beragam pilihan untuk menentukan layanan internet yang akan digunakan. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi adanya kompetisi di bisnis ini untuk memberikan layanan internet yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/2). Sementara itu, PT Telekomuniksi Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyiapkan berbagai infrastruktur terkait dengan rencana kerja sama pengembangan internet berbasis satelit. Ketika dikonfirmasi Bisnis, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza menjelaskan bahwa pihaknya membangun ground infrastructure berupa 9 gateways dan 1 Point of Presence (PoP) untuk menjangkau layanan di Tanah Air. Alhasil, tujuan utama Telkomsat adalah mendukung program pemerataan pembangunan jaringan telekomunikasi broadband dan memperkecil kesenjangan layanan digital pada beberapa wilayah Indonesia. AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid pun menekankan pada prinsipnya teknologi satelit lebih tepat untuk berperan sebagai layanan backhaul B2B atau perantara antara jaringan utama dengan jaringan cabang yang belum memiliki jaringan telekomunikasi terrestrial. Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd. Rauf mengatakan bahwa Satelit Merah Putih 2 mengandalkan platform Spacebus 4000B2 dengan usia desain 15 tahun.