Kapersky, perusahaan penyedia solusi dan konsultasi security siber global asal Rusia, mendeteksi 97.465 tautan phishing yang menyasar transaksi keuangan pada sektor perdagangan secara electronic (e-commerce), perbankan dan sistem pembayaran di Indonesia pada 2023. Jumlahnya berkontribusi 21,38 % dari total 455.708 upaya serangan phishing yang menyasar keuangan pada tiga sektor bisnis tersebut di kawasan Asia Tenggara.

Serangan phising ke sektor bisnis tanah air tersebut menempati peringkat ketiga di kawasan Asia Tenggara.  Phishing merupakan upya penjahat siber untuk mencuri data pribadi dengan mengirimkan tautan atau identitas palsu, atau menyamar sebagai institusi yang sah. Aksi mereka lakukan untuk mencuri data terkait keuangan guna menangguk keuntungan, mulai dari kata sandi, nomorkartu kredit, detail rekening bank dan informasi lain dari individe maupun perusahaan. (Yetede)

Kemenkominfo baru saja menandatangani kerjasama dengan PT Microsoft Indonesia untuk meningkatkan sinergi penguatan implementasi teknologi informasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan. Nota kesepahaman Kemenkominfo dan Microsoft Indonesia mencakup pengembangan SDM bidang digital, penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah, penguatan tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab, penguatan implementasi dan perlindungan data pribadi.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan arti penting kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, salah satunya dengan Microsoft dalam upaya mewujudkan transformasi digital nasional, termasuk di sektor pemerintahan. “Pmerintah Indonesia meyakini, kolaborasi multistakeholder sangat dibutuhkan termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor privat,” ujar Budi Arie dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkominfo dengan Microsoft Indonesia di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (15/3). (Yetede)

Ramadhan menjadi momen marketing yang dinanti banyak pengiklan. Ragam ide dan gagasan diramu demi menunjukkan kebaruan konten dari waktu ke waktu. Tentu, punch line yang ”menggigit” bisa menancap  pada alam bawah sadar konsumen. Ramadhan pun kini tak melulu dikemas dengan nuansa kekeluargaan sembari berbuka puasa bersama. Sirop Marjan, misalnya, kehadirannya dicari banyak orang, bahkan sebelum Ramadhan tiba. Tiap tahun, jenama ini selalu menghadirkan kisah-kisah bermakna dibalut cerita rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, Marjan makin serius mengemas iklan dengan pencitraan hasil komputer atau computer generated imagery (CGI).

Kehadiran Marjan tiap tahun dengan iklan yang berbeda-beda turut memuaskan ”dahaga” masyarakat sebagai penonton. ”Dalam iklan, ada istilah moment marketing di mana kami menggunakan sebuah momentum untuk jualan. Kalau dari kategori produk, sirop, contohnya, itu memang kategori produk tinggi (konsumsi) saat puasa,” ujar Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Devi Attamimi saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (14/3). Wajar kala puncak konsumsi masyarakat terhadap sirop diikuti optimalnya pengemasan iklan Marjan. Bentuk promosinya tentu berbeda ketika konsumsi menurun sehingga iklan lebih fokus pada penjualan (direct to sales) dan melalui beragam platform daring dan toko luring.

 ”Sudah mendekati Ramadhan jika melihat iklan Marjan,” celetuk warganet mengomentari unggahan Marjan. Ini menunjukkan citra jenama itu yang erat dengan masa puasa. Masyarakat sebagai konsumen mengasosiasikan produk Marjan dengan momen tertentu. Dalam kacamata periklanan, Marjan berhasil memosisikan diri sebagai pariwara Ramadhan. Walau memanfaatkan beragam CGI, Marjan tetap menyelipkan pesan-pesan yang tak jauh dari kebersamaan dan kepedulian, senada dengan nilai-nilai Ramadhan. Pariwara ini bahkan membagi satu kisah dalam beberapa episode sehingga konsumen tergugah menanti kelanjutan cerita. (Yoga)

DPR di AS, ketika berita ini ditulis, Rabu (13/3) tengah bersiap menggelar pemungutan suara terkait masa depan media sosial Tiktok di AS. Diduga kuat, DPR AS akan meloloskan ketentuan yang memaksa Bytedance, perusahaan induk Tiktok di China, mendivestasikan aset mereka pada entitas di luar China. Waktu yang diberikan hanya enam bulan. Apabila tidak mengindahkannya, Tiktok akan dilarang digunakan di AS. Pemungutan suara akan dilakukan pukul 10.00 waktu setempat. Untuk dapat disahkan, RUU itu membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota DPR. Meskipun Tiktok gigih menggalang dukungan untuk menahan laju RUU itu, para pihak, baik pendukung maupun penentang RUU itu, memprakirakan, ketentuan itu bakal lolos di DPR. Komite Energi dan Perdagangan DPR pada pekan lalu memberikan suara 50-0 untuk mendukung RUU tersebut.

RUU itu lahir dari kekhawatiran soal keamanan nasional AS terhadap langkah asertif China, mulai dari isu mobil cerdas, kecerdasan buatan, hingga media sosial. Selasa lalu, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, tujuan dari lahirnya RUU itu adalah untuk mengakhiri kepemilikan oleh perusahaan China, bukan semata-mata melarang Tiktok. ”Apakah kita ingin Tiktok, sebagai sebuah platform, dimiliki oleh perusahaan AS atau dimiliki oleh China? Apakah kita ingin data dari Tiktok, data anak-anak, data orang dewasa, tetap ada di sini, di AS, atau pergi ke luar negeri? China?” kata Sullivan.

Secara resmi, ketentuan itu dikenal sebagai ”UU Perlindungan Orang AS dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing”. China mengancam sikap dan langkah AS. Menurut China, pada akhirnya larangan itu justru akan berdampak buruk dan merugikan AS. Kecaman keras China tersebut disampaikan oleh juru bicara Kemenlu China, Wang Wenbin, Rabu (13/3) di Beijing, China. ”Meskipun AS tidak pernah menemukan bukti bahwa Tiktok mengancam keamanan nasional AS, mereka tidak berhenti menekan Tiktok,” kata Wang. Saat ini, aplikasi video pendek itu digunakan 170 juta orang di AS. Ini menjadikan Tiktok salah satu media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di negara itu. Namun, Fraksi Partai Republik dan Partai Demokrat di DPR AS berpendapat, kepemilikan perusahaan itu dinilai memiliki potensi atau menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional AS. (Yoga)

Teknologi digital dinilai mampu mengefisienkan produksi sektor perikanan budidaya. Pemilihan lokasi dan pemberian pakan berlebih menjadi permasalahan utamanya. Namun, sektor ini berpotensi tumbuh dengan bantuan teknologi digital. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon Sarwono menjelaskan, potensi perikanan budidaya di Maluku, khususnya Ambon, masih terbuka lebar. Minat masyarakat mulai meningkat. Namun, mayoritas masyarakat masih memilih bidang perikanan tangkap karena faktor kebiasaan dan teknik budidaya yang dinilai sulit. Budidaya ikan yang dilakukan di Maluku pun masih didominasi di air laut. Padahal, khusus di Ambon, potensi budidaya ikan air tawar relatif besar. Total potensi lahan budidaya air tawar mencapai 17 hektar. Namun, luas lahan yang dimanfaatkan kurang dari 10 %. Teknologi di sektor budidaya, sudah berkembang sehingga budidaya ikan seharusnya menjadi lebih mudah.

Teknologi membantu digitalisasi rantai produksi, mulai dari pemilihan lokasi budidaya menggunakan satelit, penghitungan benih yang ditebar, serta pemberian pakan otomatis. Optimalisasi produksi penting agar ukuran ikan seragam. Keseragaman hasil produksi membantu pembudidaya memasarkan produknya di pasar. ”Kerja sama dengan pihak swasta pengembang teknologi budidaya perlu ditingkatkan, sementara BPBL fokus mengembangkan benihnya. Rantai produksi yang efisien membuat harga ikan juga bisa lebih optimal sehingga menguntungkan konsumen dan produsen,” kata Sarwono di Ambon, Maluku, Selasa (12/3). Vice President Public Affairs eFishery Muhammad Chairil mengatakan, teknologi di bidang budidaya yang dimiliki perusahaannya mencoba menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. ”Pembudidaya di Ambon belum ada yang menggunakan teknologi ini. Kami berharap digitalisasi ini bisa masuk dan membantu,” ujarnya. (Yoga)

Kemenkominfo melalui Badan Layanan Umum Beban Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BLU BAKTI) terus meningkatkan utilisasi (penggunaan) jaringan palapa ring. Proyek palapa ring sendiri telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Saat ini tingkat utilisasi secara nasional, yaitu palapa ring paket barat, tengah dan timur sudah mencapai 50 % - 60 %. Adapun hingga 2023, utilisasi paket barat mencapai 69 %, paket tengah 37.67 % dan paket timur 37,38 %.

Dirut BAKTI Fadhilah Mathar Mengatakan, perkembangan tingkat Utilisasi palapa ring terus mengalami peningkatan. “Kita targetkan selalu mengalami peninkatan. Memang tidak sama utilisasi di barat, tengah maupun timur. Tetapi bukan berarti utilisasi ini rendah. Palapa ring ini kan backbone. Jadi kita perlu menambahkan, menggelar kembali supaya bisa dimanfaatkan sampai last mile atau akses yang sedang diupayakan dalam program fiberisasi palapa ring integrase,” kata Fadhilah Mathar saat acara kopi bareng media di Kantor Kemenkominfo, Jumat (8/3).  (Yetede)

Tingkat utilisasi rata-rata jaringan tulang punggung telekomunikasi Palapa Ring saat ini masih sekitar 60 %. Untuk meningkatkan utilisasi secara optimal, pemerintah berencana membangun jaringan lanjutan supaya terintegrasi dan memikat minat operator telekomunikasi menggunakan infrastruktur tersebut. Proyek jaringan tulang punggung telekomunikasi Palapa Ring digagas tahun 2016. Proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional ini ditujukan untuk pemerataan akses pita lebar (broadband) di Indonesia. Proyek Palapa Ring terdiri dari Palapa Ring Barat (selesai dibangun 2018), Palapa Ring Tengah (selesai awal 2019), dan Palapa Ring Timur (selesai dibangun Agustus 2019). Total nilai tiga proyek ini Rp 7,63 triliun.

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasiannya pada Oktober 2019. Setelah beroperasi, jaringan tulang punggung Palapa Ring dapat disewa oleh operator telekomunikasi. Proyek itu menghubungkan sekitar 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan menggunakan kabel serat optic darat dan laut sepanjang 12.148 kilometer dan jaringan radio microwave 55 hop. Skema pembangunan menggunakan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo Fadhilah Mathar saat sesi Ngopi Bareng Kominfo, Jumat (8/3/2024), di Jakarta, menyebutkan, per Desember 2023, tingkat utilisasi Palapa Ring Barat mencapai 69 %, Palapa Ring Tengah 37,67 %, dan Palapa Ring Timur 37,38 %.

Tingkat utilisasi rata-rata dari ketiga proyek itu berkisar 50-60 %. ”Tingkat utilisasi jaringan memang tidak sama antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Kami berusaha menggenjot utilisasi dengan menawarkan aneka model bisnis yang memikat bagi operator telekomunikasi,” ujarnya. Fadhilah mengatakan, supaya tingkat utilisasi Palapa Ring semakin optimal alias bisa dimanfaatkan untuk sambungan jaringan sampai ke level last mile (jaringan akhir dekat dengan konsumen), Bakti Kemenkominfo akan mengupayakan melalui pembangunan proyek Palapa Ring Integrasi. Proyek ini, menurut rencana, akan menggunakan skema KPBU dengan nilai proyek Rp 23 triliun. (Yoga)

Anggota BPK nonaktif, Achsanul Qosasi, didakwa memintaRp 40 miliar ke Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latif, untuk pengondisian hasil audit BPK atas proyek pembangunan menara BTS (base transceiver station) 4G. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, Imron Mashadi, mengungkapkan, Achsanul menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh uang 2,64 juta USD atau Rp 40 miliar. Uang itu diterima Achsanul dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan atas perintah Dirut Bakti Anang Achmad Latif.

”Dengan maksud supaya terdakwa Achsanul Qosasi membantu mengkondisikan hasil audit pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan Bakti Kemenkominfo supaya mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyek BTS 4G 2021,” kata jaksa penuntut umum Imron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/3). Imron mengungkapkan, hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 2021 BPK menemukan, proses perencanaan, pemilihan jenis kontrak, dan pelaksanaan kontrak proyek penyediaan BTS 4G serta infrastruktur pendukungnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu, nilai antara kontrak pembelian juga berbeda dengan kontrak payung pembangunan BTS 4G tahun 2021 untuk Paket 1-3.

Hasil pemeriksaan itu juga menemukan potensi pemborosan atas komponen biaya dalam daftar kuantitas kontrak payung sebesar Rp 1,5 triliun. Lokasi lahan pembangunan BTS juga belum seluruhnya memperoleh IMB dan didukung surat perjanjian pinjam pakai lahan. Hal lainnya, ada potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek BTS 4G dan potensi pengenaan denda keterlambatan pada Paket 1Tahap 1A dan Paket 2 Tahap 1A. Jaksa mengatakan, Anang memberikan uang tersebut karena ketakutan BPK akan memberikan penilaian yang merugikan proyek BTS 4G, seperti kemahalan harga, kelebihan spesifikasi, dan inefisien apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. (Yoga)