Teknologi
( 1193 )Menjaga Keberlanjutan BTS di Jabodetabek
Konsep dari layanan angkutan umum dengan skema pembelian
layanan (buy the service/BTS) sudah bagus. Namun, sama seperti program angkutan
umum lainnya, harus berangkat dari kebutuhan warga agar tepat sasaran dan okupansinya
ideal untuk menunjang biaya operasional. Selain itu, dibutuhkan komitmen daerah
supaya tak berhenti di tengah jalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Program
BTS merupakan skema pembelian layanan angkutan oleh Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek (BPTJ). Untuk wilayah Jabodetabek, skema ini dimulai dengan BisKita
Trans-Pakuan di Kota Bogor, Jabar, pada November 2021. Selanjutnya, pada awal
Maret 2024 akan berjalan di Kota Bekasi. Analis transportasi jalan dari Forum
Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI),
AM Fikri, mengapresiasi program BTS yang memiliki konsep sangat baik.
Sayangnya, dalam pelaksanaannya acap kali terbentur dana yang
sudah habis masa anggarannya. Tak pelak, operasional berhenti sementara waktu
dan sejumlah rute ditutup. ”Program BTS ini butuh komitmen dari pemda. Kepala
daerah dan DPRD harus menganggarkan dana untuk keberlanjutan agar tidak ada
alasan keterbatasan dana,” kata Fikri, Jumat (2/2). Salah satu contoh
penghentian operasi yang dimaksud ialah BisKita Trans-Pakuan pada tahun 2022.
Penghentian sementara pengoperasian ini juga terjadi di 30 daerah yang mengoperasikan
layanan sejenis dari Kemenhub (Kompas, Januari 2022). Menurut Fikri, program
BTS ini dinilai sebagai pancingan bagi pemda untuk membenahi atau meningkatkan angkutan
umum perkotaannya.
Artinya, tak hanya jadi program pemerintah pusat, melainkan
seluruh pemangku kepentingan transportasi di daerah turut memikirkan keberlanjutannya.
Pelibatan perangkat daerah, DPRD, dan warga diperlukan untuk menyusun program
transportasi yang sesuai kondisi dan kebutuhan setiap daerah. MTI dalam catatan
akhir tahun 2023, menyampaikan, ada
potensi sebesar Rp 18 triliun dari dana pemda untuk pengembangan sektor
transportasi, merujuk aturan yang sudah diteken sebelumnya, seperti PP No 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam
aturan ini, anggaran 10 % dari pendapatan pajak kendaraan bermotor harus
digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan transportasi. (Yoga)
TEKNOLOGI INFORMASI : FORMULA BARU INTERNET CEPAT
Pemerintah merumuskan strategi baru mengerek naik peringkat kecepatan internet Indonesia, salah satunya melalui penyeragaman kecepatan minimal internet 100 Mbps. Kesehatan industri telekomunikasi di Tanah Air ternyata tidak sedang baik-baik saja. Data terbaru yang dilansir Speedtest Global Index per Desember 2023 menunjukkan kecepatan internet di Indonesia, baik untuk jaringan mobile maupun fi xed broad-band, masih loyo. Data lembaga itu mencatat Indonesia menduduki peringkat ke-97 dari 146 negara di dunia khusus jaringan internet mobile. Kecepatan internet mobile rata-rata di Tanah Air hanya 24,96 Mbps. Posisi Merah Putih hanya lebih baik daripada Bangladesh yang berada di peringkat ke-101. Sebaliknya, kecepatan internet di jaringan fiexed broad-band berada di posisi 126 dari 178 negara. Kecepatan rata-rata internet di jaringan fixed broadband di Tanah Air hanya 27,87 Mbps. Posisi Indonesia jelas kalah jauh dibandingkan dengan Singapura yang berada di posisi pertama dengan kecepatan rata-rata jaringan fixed broadband 270,62 Mbps. Loyonya kecepatan internet Indonesia menjadi beban berat bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Dia mengatakan kecepatan internet di Indonesia di kawasan Asean, termasuk paling rendah. Posisi Indonesia berada pada peringkat ke-9 dari 11 negara. Data Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Tahun 2023 menyebutkan tarif efektif layanan data melalui Jaringan Bergerak Seluler (Mobile Broadband) turun secara signifikan setiap tahun, dengan rata-rata tingkat penurunan setiap tahun (CAGR) periode 2017—2023 sebesar 17,72%. Untuk itu, perlu ada perbaikan kualitas dan perluasan layanan, Budi Arie menekankan investasi belanja modal yang mencukupi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menyatakan tengah menyiapkan skema insentif untuk mendorong layanan internet minimal 100 Mbps.
Dalam pengujian situs milik Ookla, Speedtest, kecepatan internet Indosat (ISAT) dan Tri Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2023, hampir melampaui XL Axiata dan mendekati Telkomsel. Di sisi lain, kualitas internet Smartfren (FREN) masih biasa saja. Speedtest melaporkan bahwa rata-rata kecepatan unduh Indosat pada kuartal IV/2023 mencapai 20,31 Mbps, tertinggal dari Telkomsel dan Xl Axiata, yang masing-masing sebesar 31,14 Mbps dan 20,77 Mbps. Bila dilihat berdasarkan pertumbuhan kecepatan internet tahunan, kualitas internet Indosat tumbuh signifi kan yaitu 7,54 Mbps, tertinggi nomor dua setelah Telkomsel yang tumbuh 10,29 Mbps.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga mengatakan asosiasi mengusulkan penyedia jasa internet yang menggelar di area nonkomersial diberikan insentif guna memacu kecepatan internet secara nasional. Selanjutnya, mereka juga perlu diberikan keringanan regulatory cost, terutama dalam penggelaran infrastruktur di daerah. Di sisi lain, di beberapa tempat nonkomersial justru ISP enggan masuk. Alhasil, hal inilah yang membuat internet masih tidak merata di Indonesia.
Saat ada moratorium di beberapa titik, ISP yang ingin membuka layanan di kota tersebut akan berpindah ke kota yang masih memiliki lebih sedikit ISP. Alhasil, pemerataan internet akan perlahan tercapai. Namun, Arif mengatakan isu moratorium masih dalam tahap usulan dan belum masuk ke tahap yang lebih lanjut. “Dari sisi kita juga baru usulan, sehingga pemerataan tadi bisa lebih cepat kalau [ISP] terdistribusi,” ujar Arif. Pada 2024, Indonesia sudah memiliki 993 ISP atau mengalami kenaikan hampir 200 ISP dalam satu tahun terakhir.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyarankan pemerintah membuat peta jalan pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia, khususnya untuk menyediakan internet berkecepatan minimal 100 mbps. Menurutnya, banyak negara di dunia sudah mencanangkan warganya mendapatkan internet 100 Mbps.
TELEKOMUNIKASI, Layanan Masih Bermasalah, Kecepatan Internet Didorong Ditingkatkan
Kemenkominfo mendorong agar kecepatan akses internet,
terutama berbasis jaringan tetap telekomunikasi atau fixed broadband, naik menjadi
100 megabit per detik atau Mbps. Kecepatan akses internet yang ada sekarang ini
dianggap masih rendah. Selain itu, masih ada masalah mutu layanan di
masyarakat. Dalam rapat koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia
(ATSI), pekan lalu, di Jakarta, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan,
kecepatan rata-rata internet di Indonesia masih rendah, hanya 24,96 Mbps dan
dari fixed broadband 27,87 Mbps. Di kawasan AsiaTenggara, kecepatan rata-rata
akses internet di Indonesia ada di urutan kesembilan. Budi lantas mewacanakan supaya kecepatan
rata-rata akses internet di Indonesia bisa lebih tinggi lagi, setidaknya naik menjadi
100 Mbps.
Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) Rio Priambodo, Senin (29/1) di Jakarta, mengatakan, sepanjang
2019-2023, masalah telekomunikasi selalu masuk kelima besar pengaduan terbanyak.
Pada 2023, sebanyak 12,1 % dari 943 pengaduan adalah masalah telekomunikasi.
Selama lima tahun berturut-turut, YLKI mencatat dua masalah teratas bidang
telekomunikasi mengenai kualitas internet. Pertama, layanan internet kerap
anjlok, koneksi lambat, dan kecepatan rata-rata yang diterima konsumen tidak
sesuai dengan informasi paket berlangganan yang ditawarkan operator. Kedua,
konsumen biasanya mengadukan layanan internet bermasalah lalu petugas datang,
tetapi keesokan harinya masalah tetap terjadi atau tak terselesaikan. ”Internet
menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, masalah koneksi
internet lambat, sering anjlok, dan kecepatan rendah yang kerap dikeluhkan
konsumen sebaiknya segera ada jalan keluarnya,” ujarnya. (Yoga)
Operator Telko Siap Jual Internet Kabel 100 Mbp
16.000 Unit Mobil Terjual lewat Aplikasi
Syanology Hadirkan Solusi Backup Data untuk UMKM
Telkom-Indosat Kolaborasi Jadikan Indonesia Hub Data Center Asean
TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN : Momentum AI Indonesia untuk Asia Tenggara
Besarnya potensi Indonesia dalam industri kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan menjamurnya pebisnis rintisan di Tanah Air dinilai menjadi momentum yang tepat bagi raksasa Asia Tenggara ini untuk mengembangkan teknologi tersebut. Optimisme potensi AI Indonesia itu datang dari perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation.
Direktur Legal, Korporasi, dan Hubungan Pemerintahan Microsoft ASEAN Jasmine Begum menilai bahwa potensi pengembangan AI di Indonesia ini tak terlepas dari banyaknya perusahaan rintisan (startup) berbasis AI, jumlah penduduk yang banyak, dan angkatan kerja yang banyak. Bahkan, Jasmine mengungkapkan bahwa dari 72 startup berbasis AI di Indonesia, 11 di antaranya termasuk dalam startup AI terbesar di Asia. Oleh sebab itu, ia sangat menantikan bagaimana startup itu dapat berkembang di Indonesia, termasuk ke wilayah terpencil di Tanah Air, serta ke luar Indonesia.
“Saat saya melihat jumlah startup AI di seluruh wilayah. Kami juga melihat peluang untuk tidak hanya mengembangkan ekosistem, tetapi juga bagi masyarakat terpencil, masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dapat memperoleh manfaat dari penggunaan AI,” jelasnya. Jasmine berkeyakinan bahwa kehadiran AI akan membuka banyak peluang baru. Oleh karena itu, Jasmine mengajak para talenta digital Indonesia untuk memanfaatkan AI untuk menciptakan peluang yang lebih besar, kemajuan sosial, serta ekonomi yang lebih cepat.
Sementara itu, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir mengatakan bahwa saat ini semua negara memiliki titik mulai yang sama dengan akses yang sama dalam hal pengembangan AI. Oleh sebab itu, imbuhnya, dengan kolaborasi segenap ekosistem digital di Indonesia, maka Negara ini dapat menciptakan berbagai nilai ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Dharma mengungkapkan bahwa melalui komitmen sukarela tersebut, pemerintah dan pelaku industri dapat berkolaborasi lebih kuat untuk memastikan sistem AI dapat selalu berada dalam kontrol manusia. Pengembangan serta pengimplementasiannya pun mampu membawa manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Dia menilai era AI merupakan zaman untuk kolaborasi dan membangun bersama.
Apabila sebuah negara bisa memaksimalkan penggunaan AI, negara ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya juga akan makin maju. Dengan demikian, Indonesia dapat berkontribusi dalam pertukaran informasi yang akan lebih menguntungkan negara ini.
Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut pada AI. Pasalnya, Dharma menilai bahwa AI hanya sebagai alat yang membantu manusia dan tidak akan menggantikan manusia.
Permintaan Pekerja Teknologi Masih Tinggi
Indosat Akan Memperkuat Bisnis Internet Rumah
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









