Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas yang digarap pemerintah untuk meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Tahun ini, belanja negara untuk akses digital senilai Rp12,16 triliun. Ferdi Kaeng, Kepala Desa Bowombaru Utara, bercerita warga desanya mesti mencari-cari sinyal hingga ke gunung atau pinggir pantai untuk sekadar berselancar di internet atau berkomunikasi. Hal itu berlangsung tatkala infrastruktur digital belum menjangkau wilayahnya. Desa Bowombaru Utara terletak di Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Letak desa tersebut berada di tengah Laut Sulawesi. Menuju Bowombaru Utara dari pusat kota Sulawesi Utara yakni Manado, jaraknya hampir sama dari desa itu ke Davao, Filipina. Desa itu pula yang dipilih Istana untuk kegiatan peresmian operasional Base Transceiver Station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia pada 28 Desember 2023. Presiden Joko Widodo datang langsung mengunjungi pulau terluar itu untuk melakukan peresmian operasional BTS. Kepala Negara juga sempat melakukan dialog lewat sambungan jarak jauh dengan guru sekolah dan anggota tentara. Pembangunan infrastruktur BTS oleh Bakti sempat terhenti karena dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabatnya. Namun, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan proyek pembangunan BTS untuk pemerataan jaringan komunikasi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja Kemenkominfo senilai Rp14,85 triliun. Dari nilai belanja tersebut, alokasi belanja terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp12,16 triliun, hampir 82% dari total belanja. Dari sisi penyediaan akses internet, targetnya menjadi 33.465 titik eksisting dari sebelumnya 6.934 titik pada 2019. 

Berdasarkan statistik yang diolah oleh DataIndonesia, terdapat dua provinsi di Indonesia yang memiliki penetrasi internet kurang dari 60% yakni Sulawesi Barat (59,11%) dan Papua Pegunungan (57,3%). Sementara itu, sebanyak delapan provinsi memiliki tingkat penetrasi internet antara 60%—70%. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kemenkominfo, Sri Sanggrama Aradea menyampaikan sejak 2015 sampai dengan saat ini, pemerintah melalui Bakti telah melaksanakan program untuk memberikan layanan telekomunikasi bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam area Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI). Selanjutnya juga penyediaan layanan kapasitas satelit telekomunikasi dalam rangka mendukung Bakti Aksi, Bakti, Sinyal, dan Satelit Multifungsi Pemerintah (Satelit Republik Indonesia-1), penyediaan layanan satelit menggunakan teknologi high troughput satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps. Sementara itu, para penyedia jasa internet service provider (ISP) mengusulkan sejumlah strategi untuk pemerataan akses internet hingga ke luar Jawa. Menurut Ketua Umum Aso­sia­si Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium izin baru ISP di sejumlah kota yang sudah memiliki lebih dari 50 penyelenggara ISP. Mengutip data APJII, saat ini terdapat 993 ISP secara nasional. Naik hampir 200 ISP dalam 1 tahun terakhir dengan penetrasi mayoritas di Pulau Jawa. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menuturkan persoalan kesenjangan pemerataan dan kecepatan internet di Indonesia karena akses infrastruktur yang masih banyak dibangun Indonesia bagian barat, terutama di Jawa. Rencana moratorium izin ISP, katanya, perlu dilakukan supaya ada perhatian pengembangan akses di kawasan luar Jawa.

Pemerintah perlu mengatur harga layanan internet di industri penyedia jasa internet. Sebab, pertarungan tarif di industri internet service provider (ISP) Tanah Air saat ini dipandang sudah sangat tidak sehat. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa harga jual layanan internet rumahan saat ini sudah jauh di bawah tarif bawah untuk basic service senilai Rp200.000. “Saat ini harga jual layanan yang rumahan sudah terlalu rendah. Untuk broadband, angka yang rasional untuk basic service Rp200.000. Namun, banyak yang jual di bawah itu,” kata Arif kepada Bisnis pekan lalu. Berdasarkan data APJII, masyarakat Indonesia rata-rata mengeluarkan Rp150.000—Rp300.000 per bulan untuk layanan ISP broadband. Kondisi tersebut, katanya, sangat tidak sehat bagi industri yang mengeluarkan investasi tidak sedikit dalam menggelar jaringan ISP. Investasi yang dikeluarkan mencakup pengadaan material yang mayoritas masih impor, biaya jasa, dan perizinan. Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, Arif menilai ketentuan yang diperlukan industri adalah pembatasan harga atas dan harga bawah. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang melakukan identifikasi masalah terkait dengan wacana moratorium ISP di Pulau Jawa. Moratorium dinilai akan mengurai kompetisi yang masih terpusat di Pulau Jawa. Namun, strategi tersebut perlu disertai dengan insentif bagi penyelenggara ISP yang menggelar jaringan di luar Pulau Jawa. Lebih jauh, kebijakan-kebijakan extraordinary yang pro industri dinilai juga berpotensi mempercepat penetrasi internet di Indonesia. Tanpa adanya dorongan kebijakan, Arif memperkirakan kenaikan tingkat penetrasi internet nasional hanya akan tertahan di kisaran 1%—2% per tahun. Sementara itu, Vice President Retail Business PT Moratel Yan Arliansah menyatakan pasar di Pulau Jawa masih sangat besar khususnya untuk fixed broadband dengan jenis layanannya unlimited. Dia mencermati beberapa operator dapat memberikan harga layanan paling dasar dimulai Rp150.000 per bulan dan dapat meraup untung. Pelaku usaha juga sudah secara mandiri atau melalui asosiasi meminta kepada pemerintah agar adanya regulasi yang memudahkan dalam proses perizinan. Namun, alih-alih memudahkan, adanya perizinan online justru menyulitkan.

Indonesia merupakan pasar empuk bagi pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan peningkatan kelas menengah, peluang industri tersebut kian menggiurkan. Hasil suvei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang diolah oleh DataIndonesia mencatat jumlah penduduk di Indonesia yang terkoneksi internet sebanyak 221,56 juta jiwa atau 79,5% dari total jumlah penduduk yang mencapai 278,7 juta jiwa. Rata-rata pengeluaran masyarakat untuk konsumsi berlangganan internet broandband mayoritas di kisaran Rp100.000—Rp300.000 dengan porsi mencapai 67,4%. Sementara itu, pelanggan yang mengeluarkan biaya antara Rp300.000—Rp500.000 sebanyak 22,5%. Belanja masyarakat untuk internet mobile, terbanyak ada di kisaran Rp50.000—Rp100.000 dengan persentase sebanyak 45%, disusul masyarakat yang berlangganan dengan biaya Rp10.000—Rp50.000 dengan porsi sebanyak 35,3%. Tingginya konsumsi masyarakat yang mengakses layanan internet tergambar dari bisnis yang ditekuni oleh operator telekomunikasi. Perusahaan pelat merah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., misalnya, mencatat pendapatan senilai Rp111,24 triliun hingga kuartal III/2023 atau tumbuh 2,17% dibandingkan dengan periode yang sama 2022. PT XL Axiata Tbk. juga mencatat pertumbuhan pendapatan dari Rp21,6 triliun pada kuartal III/2022 menjadi Rp23,87 triliun pada kuartal ketiga tahun lalu. Head of External Communication XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. 

Dengan demikian, upaya operator telekomunikasi untuk melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah baru, baik di Pulau Jawa dan luar Jawa dapat berjalan mulus. “Menurut kami kebutuhan layanan internet bagi masyarakat di Jawa masih cukup tinggi, dan ini juga dilayani oleh beragam penyedia jasa layanan internet dan ISP, sehingga masyarakat memiliki beragam pilihan untuk menentukan layanan internet yang akan digunakan. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi adanya kompetisi di bisnis ini untuk memberikan layanan internet yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/2). Sementara itu, PT Telekomuniksi Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyiapkan berbagai infrastruktur terkait dengan rencana kerja sama pengembangan internet berbasis satelit. Ketika dikonfirmasi Bisnis, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza menjelaskan bahwa pihaknya membangun ground infrastructure berupa 9 gateways dan 1 Point of Presence (PoP) untuk menjangkau layanan di Tanah Air. Alhasil, tujuan utama Telkomsat adalah mendukung program pemerataan pembangunan jaringan telekomunikasi broadband dan memperkecil kesenjangan layanan digital pada beberapa wilayah Indonesia. AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid pun menekankan pada prinsipnya teknologi satelit lebih tepat untuk berperan sebagai layanan backhaul B2B atau perantara antara jaringan utama dengan jaringan cabang yang belum memiliki jaringan telekomunikasi terrestrial. Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd. Rauf mengatakan bahwa Satelit Merah Putih 2 mengandalkan platform Spacebus 4000B2 dengan usia desain 15 tahun.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui anak usaha PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), terus memperkuat portfolio bisnis satelit. Terkini, Telkomsat akan meluncurkan  satelit Merah Putih 2 atau yang kesebelas ada 21 Februari 2024 setelah sebelumnya mengoperasikan satelit Starlink pada pertengahan 2022. Potensi bisnis satelit untuk internet masih berprospek bagus karena melengkapi kekurangan layanan internet berbasis menara telekomunikasi (mobile broandband) dan kabel fiber optik (fixed broadbrand). Telkom optimistis, kerja sama yang terjalin melalui Telkomat dengan Starlink, perusahaan satelit internet  milik konglomerat Amerika Serikat Elon Musk, akan memperkuat portfolio bisnis satelitnya. (Yetede)

Kemenkominfo menyatakan, lelang spektrum frekuensi 700 megahertz, yang sebelumnya dipakai untuk siaran televisi terestrial, akan dilaksanakan sebelum pergantian pemerintahan. Bersamaan dengan proses lelang, kementerian menjanjikan keluar ketentuan insentif penggunaan spektrum frekuensi. ”Sekitar Maret-April 2024. Tidak di periode pemerintahan baru,” ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Rabu (14/2). Menurut dia, industri telekomunikasi seluler membutuhkan tambahan spektrum untuk meningkatkan kualitas layanan. Tim sedang mematangkan rumusan teknis pelaksanaan lelang spektrum frekuensi 700 megahertz (MHz). Spektrum frekuensi 700 MHz sebelumnya diduduki oleh lembaga penyiaran. Melalui kebijakan migrasi siaran televisi analog ke digital terestrial atau analog switch off (ASO), spektrum frekuensi ini baru bisa kosong dan terbuka untuk dilelang kepada pelaku industri telekomunikasi seluler.

ASO sebenarnya telah dikumandangkan sejak 2006. Ketika keluar UU Cipta Kerja beserta perubahannya, pelaksanaan ASO tidak bisa langsung mulus. Proses migrasi lebih dari 600 stasiun televisi terestrial diklaim baru tuntas oleh Kemenkominfo pada Agustus 2023. Pemerintah menjanjikan lelang spektrum frekuensi 700 MHz bukan sekali. Pada saat proses migrasi ASO mendekati tuntas, kementerian ini menazarkan lelang dilaksanakan pada akhir Desember 2023. Pada saat bersamaan, di kalangan pelaku industri telekomunikasi berkembang isu bahwa penggelaran layanan 5G yang masih terbatas karena ketersediaan spektrum frekuensi belum memadai.

Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, M Ridwan Effendi, Kamis (15/2) mengatakan, kelebihan spektrum frekuensi 700 MHz adalah mampu menutup titik lokasi yang belum tersentuh sinyal telekomunikasi. Spektrum ini merupakan jenis coverage spectrum.”Jika tujuannya meningkatkan penggelaran layanan 5G, lebar 2x45 MHz cocok untuk (dipakai) satu operator telekomunikasi seluler saja. Sementara jika tujuannya meningkatkan pembangunan layanan 4G, lebar spektrum 700 MHz yang tersedia bisa dipecah supaya bisa diduduki tiga operator. Setiap operator mendapat lebar 2x15 MHz,” katanya. Menurut Ridwan, bentuk insentif yang cocok berupa pembebasan bayar biaya uang muka setelah menang lelang dan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi. (Yoga) 

"Implementasi perencanaan pembangunan melalui pemetaan Data Desa Presisi (DDP) terus diperkuat dan menjadi dasar, data valid, akurat dan terkini yang amat dibutuhkan sebagai fondasi perencanaan pembangunan," ujar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka acara Monitoring Evaluasi dan Laporan Data Desa dan Kelurahan, belum lama ini.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), Pemprov Kaltim telah menggandeng berbagai lembaga dan institusi, diantaranya IPB, untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pralaporan Data Desa dan Kelurahan Presisi. Akmal menekankan pentingnya data akurat dan terperinci sebagai dasar untuk pembangunan. Dengan data yang presisi, dapat dirumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia. (Yoga)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) tengah berupaya memperbaiki kinerja. Kolaborasi dengan Tiktok Shop diproyeksi bisa menjadi pendorong kinerja perusahaan teknologi ini. Sekretaris Perusahaan GoTo R. A. Koesoemohadiani menyampaikan, saat ini GOTO memiliki fundamental dan posisi keuangan yang semakin kuat. Ini sejalan dengan pencapaian GOTO dalam meraih EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal IV-2023. Lebih lanjut, GOTO juga akan menerima pendapatan jasa e-commerce setiap kuartal dari PT Tokopedia usai bergabungnya Tiktok dan diharapkan dapat berkontribusi pada kinerja GOTO. Head Of Research Mega Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya melihat dampak kolaborasi GOTO dengan TiktopShop masih belum terlihat. Menurutnya, masih butuh waktu untuk melihat hasil dari kolaborasi tersebut. Karenanya, ia memproyeksikan kinerja GOTO masih akan mencatatkan rugi bersih, kendati akan ada progres perbaikan. Menurut Cheril, rugi bersih GOTO tahun ini masih dari persaingan yang masih ketat dan beban keuangan yang besar. Yang pasti, kolaborasi dengan Tiktok dinilai akan meningkatkan pendapatan perseroan dengan biaya promosi yang lebih efisien. Selain itu juga akan meningkatkan brand awareness GOTO.

Analis Kiwoom Sekuritas, Vicky Rosalinda juga berpandangan bahwa GOTO masih akan mencatatkan kinerja rugi bersih. Sebab ia menilai masih terdapat sejumlah sentimen negatif yang akan mempengaruhi kinerja perseroan. Nah, menurut Lead Investment Analyst Stockbit, Edi Chandren, apabila kabar merger GOTO dan Grab terealisasi berdampak positif terhadap profitabilitas bisnis on-demand services GOTO, Bisnis ini masih mencatatkan kerugian Rp 1,54 triliun per September 2023. Analis Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli memaparkan, secara jangka panjang, melalui kemitraan dengan Tiktok, Tokopedia berpeluang menjadi pemimpin di industri e-commerce dan marketplace di Indonesia. Menurut Momentum Works, Tiktok Shop memiliki pangsa pasar 5% dari total GMV Indonesia pada tahun 2022. Shopee dan Tokopedia adalah pemimpin dengan masing-masing 36% dan 35%. Sekitar 125 juta pengguna aktif bulanan Tiktok di Indonesia merupakan target audiens yang berharga bagi Tokopedia dan GOTO untuk memanfaatkan berbagai produk dan layanan. Selain itu GoTo Financial, induk dari GoPay dan PT Bank Jago Tbk (ARTO) juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan Tiktok.

Pasar ponsel pintar (smartphone) global diproyeksikan mulai bangkit pada 2024 ini setelah lima tahunan terakhir dalam tren tertekan dan turun, permintaan konsumen yang masih rendah dan biaya produksi yang meningkat karena ekonomi global yang masih tertekan oleh masalah geopolitik/perang di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina. Internasional Data Corporation (IDC) lembaga riset dan konsultan berbagai sektor bisnis yang berbasis di Amerika Selatan, memprediksi pemulihan pasar smartphone terjadi pada 202 ini dengan potensi pertumbuhan  5,9% dibandingkan tahun 2023. Namun, permintaan  konsumen yang rendah dan biaya produksi yang meningkat  juga akan membayangi potensi kebangkitan pasar pada tahun ini. Sementara itu, menurut data IDC, penjualan dan pengiriman (shipment) smartphone global sebanyak 1,17 miliar unit pada 2023, masih turun 3,2% dibandingkan  tahun 2022 sebanyak 1,21 miliar unit. (Yetede)

Indonesia berpotensi menjadi pusat/episentrum dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) di kawasan Asia Tenggara. Potensi Indonesia ditopang oleh pasar 280 jutaan populasi serta tren adopsi teknologi dan internet yang terus berkembang pesat. Indonesia pun akan terus mendorong terwujudnya panduan etika AI bersama negara-negara anggota Asia Tenggara (Asean) dan kawasan Asia-Pasifik pada 2024 ini untuk rambu-rambu pengembangannya. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi telah menerbitkan  Surat Edaran (SE) tentang Etika AI untuk menjadi panduan  dan babak baru pengembangannya di Tanah Air. SE diterbitkkan agar pengembangannya tak melanggar etika-moral  serta mendorong nilai tambah ekonomi. Indonesia pun memandang bahwa kehadiran etika AI perlu disepakati bersama antarnegara  anggota Asean dan di Asia-Pasifik. Karena, pengembangan dan pemanfaatan  teknologi AI bisa berdampak ke sosial dan ekonomi yang signifikan, baik positif dan negatif. (Yetede)

Masih pentingkah pengembangan sumber daya manusia di era Artificial Intelegence (AI)? Iseng-iseng saya tanyakan ini ke ChatGPT. Jawabannya, tentu saja masih sangat penting. Bot obrolan berbasis  kecerdasan buatan ini juga menambahkan bahwa meskipun AI  bisa menggantikan tugas-tugas yang repetitif, beberapa human skill tetap diperlukan agar organisasi bisa bertahan ditengah perubahan. Maka, pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Human skill apa yang kira-kira masih diperlukan  untuk mendampingi teknologi AI saat ini. Lagi-lagi saya tanyakan pertanyaan ini ke ChatGPT. Jawabannya ada beberapa, diantaranya creativity dan kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving). Jawaban ini mengingatkan saya pada pada laporan yang dirilis World Economic Forum tahun 2023 lalu. laporan tersebut menyebutkan bahwa berpikir kreatif dan analistis menjadi kemampuan yang paling penting bagi pelaku bisnis untuk 5 tahun kedepan. (Yetede)