PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) tengah berupaya memperbaiki kinerja. Kolaborasi dengan Tiktok Shop diproyeksi bisa menjadi pendorong kinerja perusahaan teknologi ini. Sekretaris Perusahaan GoTo R. A. Koesoemohadiani menyampaikan, saat ini GOTO memiliki fundamental dan posisi keuangan yang semakin kuat. Ini sejalan dengan pencapaian GOTO dalam meraih EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal IV-2023. Lebih lanjut, GOTO juga akan menerima pendapatan jasa e-commerce setiap kuartal dari PT Tokopedia usai bergabungnya Tiktok dan diharapkan dapat berkontribusi pada kinerja GOTO. Head Of Research Mega Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya melihat dampak kolaborasi GOTO dengan TiktopShop masih belum terlihat. Menurutnya, masih butuh waktu untuk melihat hasil dari kolaborasi tersebut. Karenanya, ia memproyeksikan kinerja GOTO masih akan mencatatkan rugi bersih, kendati akan ada progres perbaikan. Menurut Cheril, rugi bersih GOTO tahun ini masih dari persaingan yang masih ketat dan beban keuangan yang besar. Yang pasti, kolaborasi dengan Tiktok dinilai akan meningkatkan pendapatan perseroan dengan biaya promosi yang lebih efisien. Selain itu juga akan meningkatkan brand awareness GOTO.

Analis Kiwoom Sekuritas, Vicky Rosalinda juga berpandangan bahwa GOTO masih akan mencatatkan kinerja rugi bersih. Sebab ia menilai masih terdapat sejumlah sentimen negatif yang akan mempengaruhi kinerja perseroan. Nah, menurut Lead Investment Analyst Stockbit, Edi Chandren, apabila kabar merger GOTO dan Grab terealisasi berdampak positif terhadap profitabilitas bisnis on-demand services GOTO, Bisnis ini masih mencatatkan kerugian Rp 1,54 triliun per September 2023. Analis Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli memaparkan, secara jangka panjang, melalui kemitraan dengan Tiktok, Tokopedia berpeluang menjadi pemimpin di industri e-commerce dan marketplace di Indonesia. Menurut Momentum Works, Tiktok Shop memiliki pangsa pasar 5% dari total GMV Indonesia pada tahun 2022. Shopee dan Tokopedia adalah pemimpin dengan masing-masing 36% dan 35%. Sekitar 125 juta pengguna aktif bulanan Tiktok di Indonesia merupakan target audiens yang berharga bagi Tokopedia dan GOTO untuk memanfaatkan berbagai produk dan layanan. Selain itu GoTo Financial, induk dari GoPay dan PT Bank Jago Tbk (ARTO) juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan Tiktok.

Pasar ponsel pintar (smartphone) global diproyeksikan mulai bangkit pada 2024 ini setelah lima tahunan terakhir dalam tren tertekan dan turun, permintaan konsumen yang masih rendah dan biaya produksi yang meningkat karena ekonomi global yang masih tertekan oleh masalah geopolitik/perang di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina. Internasional Data Corporation (IDC) lembaga riset dan konsultan berbagai sektor bisnis yang berbasis di Amerika Selatan, memprediksi pemulihan pasar smartphone terjadi pada 202 ini dengan potensi pertumbuhan  5,9% dibandingkan tahun 2023. Namun, permintaan  konsumen yang rendah dan biaya produksi yang meningkat  juga akan membayangi potensi kebangkitan pasar pada tahun ini. Sementara itu, menurut data IDC, penjualan dan pengiriman (shipment) smartphone global sebanyak 1,17 miliar unit pada 2023, masih turun 3,2% dibandingkan  tahun 2022 sebanyak 1,21 miliar unit. (Yetede)

Indonesia berpotensi menjadi pusat/episentrum dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) di kawasan Asia Tenggara. Potensi Indonesia ditopang oleh pasar 280 jutaan populasi serta tren adopsi teknologi dan internet yang terus berkembang pesat. Indonesia pun akan terus mendorong terwujudnya panduan etika AI bersama negara-negara anggota Asia Tenggara (Asean) dan kawasan Asia-Pasifik pada 2024 ini untuk rambu-rambu pengembangannya. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi telah menerbitkan  Surat Edaran (SE) tentang Etika AI untuk menjadi panduan  dan babak baru pengembangannya di Tanah Air. SE diterbitkkan agar pengembangannya tak melanggar etika-moral  serta mendorong nilai tambah ekonomi. Indonesia pun memandang bahwa kehadiran etika AI perlu disepakati bersama antarnegara  anggota Asean dan di Asia-Pasifik. Karena, pengembangan dan pemanfaatan  teknologi AI bisa berdampak ke sosial dan ekonomi yang signifikan, baik positif dan negatif. (Yetede)

Masih pentingkah pengembangan sumber daya manusia di era Artificial Intelegence (AI)? Iseng-iseng saya tanyakan ini ke ChatGPT. Jawabannya, tentu saja masih sangat penting. Bot obrolan berbasis  kecerdasan buatan ini juga menambahkan bahwa meskipun AI  bisa menggantikan tugas-tugas yang repetitif, beberapa human skill tetap diperlukan agar organisasi bisa bertahan ditengah perubahan. Maka, pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Human skill apa yang kira-kira masih diperlukan  untuk mendampingi teknologi AI saat ini. Lagi-lagi saya tanyakan pertanyaan ini ke ChatGPT. Jawabannya ada beberapa, diantaranya creativity dan kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving). Jawaban ini mengingatkan saya pada pada laporan yang dirilis World Economic Forum tahun 2023 lalu. laporan tersebut menyebutkan bahwa berpikir kreatif dan analistis menjadi kemampuan yang paling penting bagi pelaku bisnis untuk 5 tahun kedepan. (Yetede)

Penerbit media ternama AS, The New York Times (NYT), menggugat perusahaan pengembang kecerdasan buatan OpenAI dan pendirinya, Microsoft, atas dugaan pelanggaran hak cipta. NYT menuding keduanya menggunakan karya jurnalistik NYT untuk ChatGPT. ChatGPT milik OpenAI dan Microsoft lalu memberikan materi NYT ke orang-orang yang mencari jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan. (Kompas, 29/12/2023). Gugatan NYT menunjukkan adanya persoalan penghargaan terhadap hak cipta yang dibawa teknologi kecerdasan buatan (AI). Jika didiamkan, pelanggaran hak cipta akan mengancam kelangsungan hidup media, baik secara ekonomi maupun jurnalistik. Teknologi digital tak menghargai hak ekonomi penerbit. Padahal, penerbit seperti NYT berinvestasi besar-besaran untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas. Perusahaan pengembang AI mengambil begitu saja karya jurnalistik tanpa izin dan pembayaran. Pengambilan berita atau materi media arus utama serta mengomersialisasikannya, telah lama dilakukan perusahaan platform digital.

Perusahaan pengembang AI dan perusahan platform digital menciptakan ekosistem bisnis media yang timpang yang bisa berdampak pada kualitas jurnalisme. Perusahaan media atau penerbit kehilangan kapital untuk mengembangkan jurnalisme berkualitas. Ibarat pepatah, membangun jurnalisme berkualitas di tengah ekosistem bisnis media yang tak sehat serupa menanam padi di padang pasir. Indonesia memerlukan regulasi yang spesifik mengatur AI, termasuk pengaturan hak cipta, serupa di Uni Eropa (UE). Pada April 2023, parlemen Eropa menyetujui proposal regulasi yang mengatur AI generatif, seperti ChatGPT, mengungkap materi berhak cipta. Persetujuan ini dianggap membuka jalan bagi UU komprehensif pertama di dunia yang mengatur teknologi AI. UE kini sudah membuat pengaturan komprehensif terkait AI. Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk pengesahan rancangan UU penggunaan AI pada Januari 2024. Aturan ini diharapkan mulai berlaku 2026. Sebagai pengaturan komprehensif, UU tersebut kiranya juga mengatur pengungkapan materi berhak cipta.

Adapun kantor berita The Associated Press dan perusahaan media Axel Springer memilih bekerja sama dengan OpenAI yang bersifat sukarela dalam bentuk business to business. Sejumlah negara mengatur perusahaan platform digital wajib bekerja sama dengan perusahaan media atau penerbit. Australia pemberlakuan news bargaining code sukses ”memaksa” Google dan Facebook membayar perusahaan media 200 juta dollar Australia pada 2022. Kanada yang memberlakukan online news act berhasil ”memaksa” Google menyepakati membayar penerbit lokal 100 juta dollar Kanada per tahun. Indonesia memiliki rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Platform Digital dan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Rancangan perpres ini kelak mewajibkan perusahaan platform digital menghargai hak ekonomi penerbit melalui bagi hasil, lisensi berbayar, dan bentuk kerja sama lain. Karena mewajibkan perusahaan platform digital memenuhi hak ekonomi penerbit melalui kerja sama, regulasi ini biasa disebut perpres publisher right (hak penerbit). (Yoga)

Industri peluncuran satelit komersial China diprediksi berkembang pesat. Salah satu faktor pendorongnya adalah keberhasilan menekan biaya peluncuran. China semakin mampu bersaing dengan SpaceX, perusahaan AS, yang saat ini merupakan penyedia jasa peluncuran satelit komersial dengan tarif termurah. Roket China, Jielong-3, meluncur pada Sabtu (3/2) membawa sembilan satelit sekaligus ke orbit. Jielong-3 diluncurkan dari tongkang terapung di lepas Pantai Yangjiang, Guangdong, China selatan. Peluncuran Jielong-3 merupakan yang ketiga dalam dua bulan terakhir. Dikembangkan oleh China Rocket Co, Jielong-3 pertama kali mengangkasa pada Desember 2022. China Rocket Co merupakan cabang komersial dari produsen wahana peluncuran milik negara.

China menganggap, sektor peluncuran satelit komersial ini penting dalam membangun konstelasi satelit untuk komunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi. Pada 2023, terdapat 67 peluncuran satelit orbital di seluruh China, termasuk 17 peluncuran satelit komersial dengan satu kegagalan. Kemampuan China untuk meluncurkan satelit terus meningkat dan semakin mengatasi ketertinggalan dari AS. Pada 2023, China menjadi negara kedua dalam daftar negara yang meluncurkan satelit ter banyak. Posisi pertama adalah AS yang melakukan 116 peluncuran, termasuk 100 peluncuran oleh SpaceX milik Elon Musk. Kemajuan paling pesat yang berhasil dicapai China adalah menekan biaya peluncuran.

Perkembangan lain adalah semakin banyak jendela peluncuran, semakin beragamnya jenis roket untuk mengakomodasi berbagai ukuran muatan, serta bertambahnya jumlah lokasi peluncuran. Dalam hal menekan biaya, Jielong-3 dapat membawa muatan seberat 1.500 kg ke orbit sinkron matahari sepanjang 500 km dengan biaya kurang dari 10.000 USD (Rp 157,1 juta) per kg untuk roket kecil. Harga ini bersaing dengan tarif SpaceX, yaitu 5.500 USD per kg (Rp 86,4 juta). Namun, SpaceX bakal menerapkan biaya tambahan. China terus berupaya mengejar AS dalam mengusai teknologi luar angkasa. Namun, upaya itu memancing kritik AS. Washington menduga China sedang merancang dan menguji senjata antiruang angkasa. Beijing jelas menampiknya. (Yoga)

Di banyak perusahaan, transformasi digital telah menjadi fokus strategi. Masa pandemi memaksa perusahaan mengadopsi digitalisasi. Tidak ada pilihan lain ketika itu. Namun, tren itu terus berlanjut bahkan setelah pandemi usai. Keinginan tetap relevan di era modern dan menarik pasar muda yang, seperti milenial dan generasi Z, menjadi alasan baru. Namun, transformasi digital  menciptakan dilema bagi pemimpin perusahaan. Seringkali hasil dari transformasi digital tidak langsung di depan mata. Malah, banyak perusahaan cenderung merugi saat memulai tranformasi ini. Tapi jika tidak dilakukan, sudah pasti  perusahaan tersebut akan mati, meski perlahan. Digitalisasi adalah keniscayaan. Ibarat pedang bermata dua, transformasi digital membawa banyak manfaat  tapi juga menebar ancaman. Industri seluler adalah saksinya. Peralihan dari layanan konvensional (voice dan sms) ke layanan internet  tidak bisa dicegah. Tapi itu justru menurunkan profitabilitas pemain di industri ini. (Yetede)

Konsep dari layanan angkutan umum dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) sudah bagus. Namun, sama seperti program angkutan umum lainnya, harus berangkat dari kebutuhan warga agar tepat sasaran dan okupansinya ideal untuk menunjang biaya operasional. Selain itu, dibutuhkan komitmen daerah supaya tak berhenti di tengah jalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Program BTS merupakan skema pembelian layanan angkutan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Untuk wilayah Jabodetabek, skema ini dimulai dengan BisKita Trans-Pakuan di Kota Bogor, Jabar, pada November 2021. Selanjutnya, pada awal Maret 2024 akan berjalan di Kota Bekasi. Analis transportasi jalan dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), AM Fikri, mengapresiasi program BTS yang memiliki konsep sangat baik.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya acap kali terbentur dana yang sudah habis masa anggarannya. Tak pelak, operasional berhenti sementara waktu dan sejumlah rute ditutup. ”Program BTS ini butuh komitmen dari pemda. Kepala daerah dan DPRD harus menganggarkan dana untuk keberlanjutan agar tidak ada alasan keterbatasan dana,” kata Fikri, Jumat (2/2). Salah satu contoh penghentian operasi yang dimaksud ialah BisKita Trans-Pakuan pada tahun 2022. Penghentian sementara pengoperasian ini juga terjadi di 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub (Kompas, Januari 2022). Menurut Fikri, program BTS ini dinilai sebagai pancingan bagi pemda untuk membenahi atau meningkatkan angkutan umum perkotaannya.

Artinya, tak hanya jadi program pemerintah pusat, melainkan seluruh pemangku kepentingan transportasi di daerah turut memikirkan keberlanjutannya. Pelibatan perangkat daerah, DPRD, dan warga diperlukan untuk menyusun program transportasi yang sesuai kondisi dan kebutuhan setiap daerah. MTI dalam catatan akhir tahun 2023,  menyampaikan, ada potensi sebesar Rp 18 triliun dari dana pemda untuk pengembangan sektor transportasi, merujuk aturan yang sudah diteken sebelumnya, seperti PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan ini, anggaran 10 % dari pendapatan pajak kendaraan bermotor harus digunakan pemerintah daerah untuk perbaikan transportasi. (Yoga)

Pemerintah merumuskan strategi baru mengerek naik peringkat kecepatan internet Indonesia, salah satunya melalui penyeragaman kecepatan minimal internet 100 Mbps. Kesehatan industri telekomunikasi di Tanah Air ternyata tidak sedang baik-baik saja. Data terbaru yang dilansir Speedtest Global Index per Desember 2023 menunjukkan kecepatan internet di Indonesia, baik untuk jaringan mobile maupun fi xed broad-band, masih loyo. Data lembaga itu mencatat Indonesia menduduki peringkat ke-97 dari 146 negara di dunia khusus jaringan internet mobile. Kecepatan internet mobile rata-rata di Tanah Air hanya 24,96 Mbps. Posisi Merah Putih hanya lebih baik daripada Bangladesh yang berada di peringkat ke-101. Sebaliknya, kecepatan internet di jaringan fiexed broad-band berada di posisi 126 dari 178 negara. Kecepatan rata-rata internet di jaringan fixed broadband di Tanah Air hanya 27,87 Mbps. Posisi Indonesia jelas kalah jauh dibandingkan dengan Singapura yang berada di posisi pertama dengan kecepatan rata-rata jaringan fixed broadband 270,62 Mbps. Loyonya kecepatan internet Indonesia menjadi beban berat bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Dia mengatakan kecepatan internet di Indonesia di kawasan Asean, termasuk paling rendah. Posisi Indonesia berada pada peringkat ke-9 dari 11 negara. Data Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Tahun 2023 menyebutkan tarif efektif layanan data melalui Jaringan Bergerak Seluler (Mobile Broadband) turun secara signifikan setiap tahun, dengan rata-rata tingkat penurunan setiap tahun (CAGR) periode 2017—2023 sebesar 17,72%. Untuk itu, perlu ada perbaikan kualitas dan perluasan layanan, Budi Arie menekankan investasi belanja modal yang mencukupi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menyatakan tengah menyiapkan skema insentif untuk mendorong layanan internet minimal 100 Mbps. 

Dalam pengujian situs milik Ookla, Speedtest, kecepatan internet Indosat (ISAT) dan Tri Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2023, hampir melampaui XL Axiata dan mendekati Telkomsel. Di sisi lain, kualitas internet Smartfren (FREN) masih biasa saja. Speedtest melaporkan bahwa rata-rata kecepatan unduh Indosat pada kuartal IV/2023 mencapai 20,31 Mbps, tertinggal dari Telkomsel dan Xl Axiata, yang masing-masing sebesar 31,14 Mbps dan 20,77 Mbps. Bila dilihat berdasarkan pertumbuhan kecepatan internet tahunan, kualitas internet Indosat tumbuh signifi kan yaitu 7,54 Mbps, tertinggi nomor dua setelah Telkomsel yang tumbuh 10,29 Mbps. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga mengatakan asosiasi mengusulkan penyedia jasa internet yang menggelar di area nonkomersial diberikan insentif guna memacu kecepatan internet secara nasional. Selanjutnya, mereka juga perlu diberikan keringanan regulatory cost, terutama dalam penggelaran infrastruktur di daerah. Di sisi lain, di beberapa tempat nonkomersial justru ISP enggan masuk. Alhasil, hal inilah yang membuat internet masih tidak merata di Indonesia. Saat ada moratorium di beberapa titik, ISP yang ingin membuka layanan di kota tersebut akan berpindah ke kota yang masih memiliki lebih sedikit ISP. Alhasil, pemerataan internet akan perlahan tercapai. Namun, Arif mengatakan isu moratorium masih dalam tahap usulan dan belum masuk ke tahap yang lebih lanjut. “Dari sisi kita juga baru usulan, sehingga pemerataan tadi bisa lebih cepat kalau [ISP] terdistribusi,” ujar Arif. Pada 2024, Indonesia sudah memiliki 993 ISP atau mengalami kenaikan hampir 200 ISP dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyarankan pemerintah membuat peta jalan pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia, khususnya untuk menyediakan internet berkecepatan minimal 100 mbps. Menurutnya, banyak negara di dunia sudah mencanangkan warganya mendapatkan internet 100 Mbps.

Kemenkominfo mendorong agar kecepatan akses internet, terutama berbasis jaringan tetap telekomunikasi atau fixed broadband, naik menjadi 100 megabit per detik atau Mbps. Kecepatan akses internet yang ada sekarang ini dianggap masih rendah. Selain itu, masih ada masalah mutu layanan di masyarakat. Dalam rapat koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), pekan lalu, di Jakarta, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, kecepatan rata-rata internet di Indonesia masih rendah, hanya 24,96 Mbps dan dari fixed broadband 27,87 Mbps. Di kawasan AsiaTenggara, kecepatan rata-rata akses internet di Indonesia ada di urutan kesembilan.  Budi lantas mewacanakan supaya kecepatan rata-rata akses internet di Indonesia bisa lebih tinggi lagi, setidaknya naik menjadi 100 Mbps.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo, Senin (29/1) di Jakarta, mengatakan, sepanjang 2019-2023, masalah telekomunikasi selalu masuk kelima besar pengaduan terbanyak. Pada 2023, sebanyak 12,1 % dari 943 pengaduan adalah masalah telekomunikasi. Selama lima tahun berturut-turut, YLKI mencatat dua masalah teratas bidang telekomunikasi mengenai kualitas internet. Pertama, layanan internet kerap anjlok, koneksi lambat, dan kecepatan rata-rata yang diterima konsumen tidak sesuai dengan informasi paket berlangganan yang ditawarkan operator. Kedua, konsumen biasanya mengadukan layanan internet bermasalah lalu petugas datang, tetapi keesokan harinya masalah tetap terjadi atau tak terselesaikan. ”Internet menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, masalah koneksi internet lambat, sering anjlok, dan kecepatan rendah yang kerap dikeluhkan konsumen sebaiknya segera ada jalan keluarnya,” ujarnya. (Yoga)