Penyampaian aspirasi, saran, dan keluhan masyarakat Jawa Barat kini kian mudah lantaran hadirnya aplikasi Sapawarga.Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ke depannya. Pemprov Jabar meluncurkan Layanan Aduan dan Hotline Terintegrasi Jawa Barat. Layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan bahwa selama ini masih terdapat kebingungan di kalangan warga mengenai bagaimana mendapatkan informasi atau solusi terkait layanan publik. Setiap fiturnya, imbuhnya, memiliki fungsi yang berbeda yang sudah bisa dimanfaatkan oleh warga Jawa Barat melalui Sapawarga Jabar Super App. Fitur ini atau bisa disebut Sistem Pengaduan Elektronik Terintegrasi sudah terintegrasi dengan aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja) Aparatur Sipil negara (ASN). Dengan demikian, imbuhnya, aduan dapat ditindaklanjuti secara langsung dan cepat oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, terdapat fitur Hotline Jabar yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten melalui penyediaan informasi yang meliputi layanan kedaruratan, informasi, dan aduan warga dalam bidang prioritas. Bidang itu meliputi kategori layanan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lain-lain. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Triadi mengapresiasi hadirnya aplikasi Sapawarga yang telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan mengembangkan fitur pengaduan masalah yang langsung ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah. “Sapawarga menjadi salah satu alat untuk melaporkan kepada kami. Kemudian, diteruskan ke kepala perangkat daerah, untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak melaporkan ke Sapawarga, tetap kami tindaklanjuti,” jelasnya. Oleh karena itu, Pemprov Jabar terus berinovasi dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang lebih efektif, efisien, serta mudah diakses, di antaranya Sapawarga.

Berdasarkan laporan Speedtest Global Index pada Desember 2023, peringkat kecepatan internet di Indonesia masih rendah di Asia Tenggara. Untuk kategori internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia 24,96 Mbps, ada di peringkat ke-97 dari 146 negara di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya menang jika dibandingkan dengan Myanmar dan Timor Leste. Hal yang sama terjadi pada kategori fixed broadband atau internet lewat kabel ke rumah-rumah. Bahkan, per Desember 2023, posisi Indonesia ada di peringkat ke-126 dari 178 negara di dunia. Untuk internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia 24,96 Mbps, ada di peringkat ke-97 dari 146 negara.

Menkominfo Budi Arie Setiadi telah bertekad mewujudkan tersedianya internet fixed broadband dengan kecepatan minimal 100 Mbps di Indonesia. Untuk itu, pemerintah, akan melarang setiap operator dan penyedia layanan internet broadband (ISP) menjual paket internet dengan kecepatan di bawah 100 Mbps. Sudah pasti masyarakat dan berbagai kalangan pengguna internet di seantero negeri ini juga akan senang jika internet Indonesia bisa ngebut, tak hanya lebih nyaman menonton video pengaliran konten atau main gim daring, akan banyak peluang bisnis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang.

Namun, menghadirkan internet dengan kecepatan minimal 100 Mbps itu tak mudah. Perlu kolaborasi sejumlah pihak dari ujung ke ujung, tidak hanya pihak operator. Semua operator dan ISP pasti berniat mendukung upaya pemerintah mewujudkan layanan internet berkualitas, cepat, dan merata. Buktinya, puluhan triliun rupiah setiap tahun dialokasikan oleh operator dan ISP untuk membangun jaringan internet beserta teknologi terbaru sebagai pendukungnya. Bagi penyedia layanan internet, kualitas layanan yang prima, cepat, dan stabil merupakan pemenuhan atas kebutuhan pelanggan, juga memperbesar pasar mereka.

Namun, selain masalah teknis dan hitung-hitungan bisnis, operator menghadapi dilema iklim bisnis internet yang belum kondusif, yaitu maraknya penjualan kembali (resale) layanan internet dari operator atau ISP oleh sebagian pelanggan ke masyarakat dengan biaya berlangganan yang murah. Dengan demikian, para oknum itu bisa mengambil keuntungan berlipat dari layanan yang disediakan operator atau ISP. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah untuk melarang praktik bisnis layanan internet dengan nyantol layanan milik operator dan ISP ini sangatlah penting bagi perkembangan internet cepat di Indonesia  (Yoga)

Meski ekonomi digital terus berkembang di Asia Tenggara, belum semua masyarakat terliterasi digital secara optimal. Tingkat keterampilan berpikir kritis dan melindungi privasi belum merata antar negara di kawasan ASEAN. Mereka rentan menjadi korban kejahatan siber. Dalam laporan penelitian ”One Divide or Many Divides? Underprivileged ASEAN Communities’ Meaningful Digital Literacy and Response to Disinformation” yang dirilis ASEAN Foundation dan didukung Google.org, akhir pekan lalu, tingkat keterampilan berpikir kritis masih bervariasi di seluruh kawasan ASEAN. Thailand berada di tingkat terendah (25 5) dan Kamboja pada tingkat tertinggi (62,2 %).

Indonesia, yang porsi ekonomi digitalnya berkontribusi 42 % terhadap kawasan Asia Tenggara, disebut dalam penelitian sebagai negara yang menghadapi ketimpangan keterampilan berpikir kritis dan kompetensi perlindungan privasi yang kompleks. Penyebabnya, tantangan geografis serta kesenjangan jender, disabilitas, dan status sosial ekonomi. Salah satu temuan menarik dalam laporan itu adalah 73,4 % responden remaja Indonesia yang diteliti merasa privasi mereka sangat terlindungi. Sementara hanya 13,7 % kelompok lansia berpendapat serupa. Direktur Eksekutif Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo mengatakan, ancaman kejahatan siber dan disinformasi terjadi bukan hanya di perkotaan.

Dia mengamati, kerawanan kebocoran data pribadi juga telah sampai perdesaan. Akan tetapi, masyarakat di sana tidak mendapat edukasi tentang keamanan siber yang optimal. ”Korban kejahatan siber dan disinformasi telah merata di perkotaan dan perdesaan. Bagi masyarakat perdesaan, kami mengamati masih ada kecenderungan mereka kebingungan melapor atau mengadu ketika menjadi korban,” ucap Ibnu. Ibnu menyarankan agar pemerintah membuat satuan tugas khusus literasi digital sampai di desa-desa. Selanjutnya pemerintah dapat melibatkan lembaga pendidikan untuk memberikan literasi digital kepada anak-anak usia dini. (Yoga)

Kapersky, perusahaan penyedia solusi dan konsultasi security siber global asal Rusia, mendeteksi 97.465 tautan phishing yang menyasar transaksi keuangan pada sektor perdagangan secara electronic (e-commerce), perbankan dan sistem pembayaran di Indonesia pada 2023. Jumlahnya berkontribusi 21,38 % dari total 455.708 upaya serangan phishing yang menyasar keuangan pada tiga sektor bisnis tersebut di kawasan Asia Tenggara.

Serangan phising ke sektor bisnis tanah air tersebut menempati peringkat ketiga di kawasan Asia Tenggara.  Phishing merupakan upya penjahat siber untuk mencuri data pribadi dengan mengirimkan tautan atau identitas palsu, atau menyamar sebagai institusi yang sah. Aksi mereka lakukan untuk mencuri data terkait keuangan guna menangguk keuntungan, mulai dari kata sandi, nomorkartu kredit, detail rekening bank dan informasi lain dari individe maupun perusahaan. (Yetede)

Kemenkominfo baru saja menandatangani kerjasama dengan PT Microsoft Indonesia untuk meningkatkan sinergi penguatan implementasi teknologi informasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan. Nota kesepahaman Kemenkominfo dan Microsoft Indonesia mencakup pengembangan SDM bidang digital, penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah, penguatan tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab, penguatan implementasi dan perlindungan data pribadi.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan arti penting kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, salah satunya dengan Microsoft dalam upaya mewujudkan transformasi digital nasional, termasuk di sektor pemerintahan. “Pmerintah Indonesia meyakini, kolaborasi multistakeholder sangat dibutuhkan termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor privat,” ujar Budi Arie dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkominfo dengan Microsoft Indonesia di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (15/3). (Yetede)

Ramadhan menjadi momen marketing yang dinanti banyak pengiklan. Ragam ide dan gagasan diramu demi menunjukkan kebaruan konten dari waktu ke waktu. Tentu, punch line yang ”menggigit” bisa menancap  pada alam bawah sadar konsumen. Ramadhan pun kini tak melulu dikemas dengan nuansa kekeluargaan sembari berbuka puasa bersama. Sirop Marjan, misalnya, kehadirannya dicari banyak orang, bahkan sebelum Ramadhan tiba. Tiap tahun, jenama ini selalu menghadirkan kisah-kisah bermakna dibalut cerita rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, Marjan makin serius mengemas iklan dengan pencitraan hasil komputer atau computer generated imagery (CGI).

Kehadiran Marjan tiap tahun dengan iklan yang berbeda-beda turut memuaskan ”dahaga” masyarakat sebagai penonton. ”Dalam iklan, ada istilah moment marketing di mana kami menggunakan sebuah momentum untuk jualan. Kalau dari kategori produk, sirop, contohnya, itu memang kategori produk tinggi (konsumsi) saat puasa,” ujar Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Devi Attamimi saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (14/3). Wajar kala puncak konsumsi masyarakat terhadap sirop diikuti optimalnya pengemasan iklan Marjan. Bentuk promosinya tentu berbeda ketika konsumsi menurun sehingga iklan lebih fokus pada penjualan (direct to sales) dan melalui beragam platform daring dan toko luring.

 ”Sudah mendekati Ramadhan jika melihat iklan Marjan,” celetuk warganet mengomentari unggahan Marjan. Ini menunjukkan citra jenama itu yang erat dengan masa puasa. Masyarakat sebagai konsumen mengasosiasikan produk Marjan dengan momen tertentu. Dalam kacamata periklanan, Marjan berhasil memosisikan diri sebagai pariwara Ramadhan. Walau memanfaatkan beragam CGI, Marjan tetap menyelipkan pesan-pesan yang tak jauh dari kebersamaan dan kepedulian, senada dengan nilai-nilai Ramadhan. Pariwara ini bahkan membagi satu kisah dalam beberapa episode sehingga konsumen tergugah menanti kelanjutan cerita. (Yoga)

DPR di AS, ketika berita ini ditulis, Rabu (13/3) tengah bersiap menggelar pemungutan suara terkait masa depan media sosial Tiktok di AS. Diduga kuat, DPR AS akan meloloskan ketentuan yang memaksa Bytedance, perusahaan induk Tiktok di China, mendivestasikan aset mereka pada entitas di luar China. Waktu yang diberikan hanya enam bulan. Apabila tidak mengindahkannya, Tiktok akan dilarang digunakan di AS. Pemungutan suara akan dilakukan pukul 10.00 waktu setempat. Untuk dapat disahkan, RUU itu membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota DPR. Meskipun Tiktok gigih menggalang dukungan untuk menahan laju RUU itu, para pihak, baik pendukung maupun penentang RUU itu, memprakirakan, ketentuan itu bakal lolos di DPR. Komite Energi dan Perdagangan DPR pada pekan lalu memberikan suara 50-0 untuk mendukung RUU tersebut.

RUU itu lahir dari kekhawatiran soal keamanan nasional AS terhadap langkah asertif China, mulai dari isu mobil cerdas, kecerdasan buatan, hingga media sosial. Selasa lalu, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, tujuan dari lahirnya RUU itu adalah untuk mengakhiri kepemilikan oleh perusahaan China, bukan semata-mata melarang Tiktok. ”Apakah kita ingin Tiktok, sebagai sebuah platform, dimiliki oleh perusahaan AS atau dimiliki oleh China? Apakah kita ingin data dari Tiktok, data anak-anak, data orang dewasa, tetap ada di sini, di AS, atau pergi ke luar negeri? China?” kata Sullivan.

Secara resmi, ketentuan itu dikenal sebagai ”UU Perlindungan Orang AS dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing”. China mengancam sikap dan langkah AS. Menurut China, pada akhirnya larangan itu justru akan berdampak buruk dan merugikan AS. Kecaman keras China tersebut disampaikan oleh juru bicara Kemenlu China, Wang Wenbin, Rabu (13/3) di Beijing, China. ”Meskipun AS tidak pernah menemukan bukti bahwa Tiktok mengancam keamanan nasional AS, mereka tidak berhenti menekan Tiktok,” kata Wang. Saat ini, aplikasi video pendek itu digunakan 170 juta orang di AS. Ini menjadikan Tiktok salah satu media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di negara itu. Namun, Fraksi Partai Republik dan Partai Demokrat di DPR AS berpendapat, kepemilikan perusahaan itu dinilai memiliki potensi atau menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional AS. (Yoga)

Teknologi digital dinilai mampu mengefisienkan produksi sektor perikanan budidaya. Pemilihan lokasi dan pemberian pakan berlebih menjadi permasalahan utamanya. Namun, sektor ini berpotensi tumbuh dengan bantuan teknologi digital. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon Sarwono menjelaskan, potensi perikanan budidaya di Maluku, khususnya Ambon, masih terbuka lebar. Minat masyarakat mulai meningkat. Namun, mayoritas masyarakat masih memilih bidang perikanan tangkap karena faktor kebiasaan dan teknik budidaya yang dinilai sulit. Budidaya ikan yang dilakukan di Maluku pun masih didominasi di air laut. Padahal, khusus di Ambon, potensi budidaya ikan air tawar relatif besar. Total potensi lahan budidaya air tawar mencapai 17 hektar. Namun, luas lahan yang dimanfaatkan kurang dari 10 %. Teknologi di sektor budidaya, sudah berkembang sehingga budidaya ikan seharusnya menjadi lebih mudah.

Teknologi membantu digitalisasi rantai produksi, mulai dari pemilihan lokasi budidaya menggunakan satelit, penghitungan benih yang ditebar, serta pemberian pakan otomatis. Optimalisasi produksi penting agar ukuran ikan seragam. Keseragaman hasil produksi membantu pembudidaya memasarkan produknya di pasar. ”Kerja sama dengan pihak swasta pengembang teknologi budidaya perlu ditingkatkan, sementara BPBL fokus mengembangkan benihnya. Rantai produksi yang efisien membuat harga ikan juga bisa lebih optimal sehingga menguntungkan konsumen dan produsen,” kata Sarwono di Ambon, Maluku, Selasa (12/3). Vice President Public Affairs eFishery Muhammad Chairil mengatakan, teknologi di bidang budidaya yang dimiliki perusahaannya mencoba menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. ”Pembudidaya di Ambon belum ada yang menggunakan teknologi ini. Kami berharap digitalisasi ini bisa masuk dan membantu,” ujarnya. (Yoga)

Kemenkominfo melalui Badan Layanan Umum Beban Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BLU BAKTI) terus meningkatkan utilisasi (penggunaan) jaringan palapa ring. Proyek palapa ring sendiri telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Saat ini tingkat utilisasi secara nasional, yaitu palapa ring paket barat, tengah dan timur sudah mencapai 50 % - 60 %. Adapun hingga 2023, utilisasi paket barat mencapai 69 %, paket tengah 37.67 % dan paket timur 37,38 %.

Dirut BAKTI Fadhilah Mathar Mengatakan, perkembangan tingkat Utilisasi palapa ring terus mengalami peningkatan. “Kita targetkan selalu mengalami peninkatan. Memang tidak sama utilisasi di barat, tengah maupun timur. Tetapi bukan berarti utilisasi ini rendah. Palapa ring ini kan backbone. Jadi kita perlu menambahkan, menggelar kembali supaya bisa dimanfaatkan sampai last mile atau akses yang sedang diupayakan dalam program fiberisasi palapa ring integrase,” kata Fadhilah Mathar saat acara kopi bareng media di Kantor Kemenkominfo, Jumat (8/3).  (Yetede)