”Winner takes all market” Ekosistem bermedia hari ini menampakkan struktur yang berlapis-lapis. Bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi, kurang lebih ditentukan oleh apa platform media sosial (medsos), platform mesin pencari, platform video, web browser, sistem operasi, serta aplikasi tertanam dalam gawai yang mereka gunakan. Model periklanan yang banyak digunakan pengiklan juga ditentukan oleh perilaku konsumsi media yang terbentuk oleh hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, perusahaan platform digital mengendalikan praktik bermedia. Google secara paripurna menguasai pangsa pasar teknologi mesin pencari (Google Search), platform video (Youtube), web browser (Chrome) dan sistem operasi (Android).

Meta mendominasi jagat medsos dengan mengoperasikan platform medsos terpopuler: Facebook, Instagram, Whatsapp. Dengan dominasi tersebut, Google dan Meta mempraktikkan monopsoni sekaligus monopoli, yakni menguasai pasar secara paripurna karena baik bahan dasar (data perilaku pengguna) maupun produk akhir (teknologi, informasi, dan iklan) dikendalikan pihak yang sama. Semakin kuat winner takes all market, semakin lebar ketimpangan antara penguasa pasar dan pelaku pasar lain. Inilah yang terjadi dalam hubungan antara perusahaan platform digital dan perusahaan media massa, termasuk di Indonesia. Dalam laporan We are Social dan Melwater, dari total belanja iklan Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 103,4 triliun, belanja iklan digital memiliki porsi 46 % (Rp 47,5 triliun).

Dengan pertumbuhan di atas 10 % per tahun, belanja iklan digital diperkirakan akan menyudahi dominasi belanja iklan televisi di Indonesia pada 2025. Sayangnya yang menikmati pertumbuhan ini bukan media massa konvensional, melainkan raksasa digital Google dan Meta. Dalam tiga tahun terakhir, duopoli itu menguasai lebih dari 70 % belanja iklan digital di Indonesia, melalui dua cara. Pertama, mereka adalah pemilik inventori iklan terbesar yang mengoperasikan platform mesin pencarian, video, dan media sosial dengan popularitas yang tak tertandingi. Popularitas ini mampu melahirkan persepsi publik, ”kalau mau mencari informasi, hiburan, dan jejaring, harus ke Google Search, Youtube, Facebook dan Instagram”. Dalam peta belanja iklan digital Indonesia tahun 2023, ketiga jenis periklanan ini memiliki porsi masing-masing: iklan pencarian (32 %/Rp 15,5 triliun), iklan medsos (35 %/Rp 16,7 triliun), iklan video (14,8 %/Rp 10,9 triliun).

Kedua, perusahaan platform digital juga mengoperasikan berbagai teknologi penunjang periklanan digital yang semakin lama semakin sulit dihindari penerapannya oleh para penerbit dan pengiklan, seperti DSP, SSP, Ads Servers, Trading Desk, WebBrowser, analytics software provider, dan data provider. Teknologi-teknologi ini melahirkan mode periklanan programatik di mana perusahaan platform bertindak sebagai broker yang menjembatani hubungan antara pengiklan dan media. Sebagai broker, ”diam-diam” mereka mengambil porsi bagi hasil terbesar, diperkirakan mencapai 61-74 % dari nilai transaksi iklan. Padahal, porsi periklanan programatik sangat dominan dalam pasar periklanan digital di Indonesia, yakni 80 % (Rp 38,6 triliun) dari total belanja iklan digital Indonesia 2023. (Yoga) 

Total nilai pendapatan/pasar/omzet komputer yang didesain untuk penggunaan harian disatu tempat/meja (personal komputer/PC deskstop) Di Indonesia diperkirakan mencapai USD 961,87 juta pada 2028 dari tahun 2023 masih US$ 861,99 juta. Nilainya meningkat US$ 99,9 juta atau bertumbuh 11,59 % dalam lima tahun kedepan. Atau tumbuh dan rata-rata 2,22% setiap tahun (compound growth rate/CAGR).

Data pasar computer desktop dari Statista,lembaga konsultan dan riset global untuk berbagai industri tersebut tidak memasukkan laptop dan notebook. “Makin populernya perangkat laptop dan selular yang bisa dibawa kemana-mana mengakibatkan permintaan PC di Indonesia menurun,” ungkap Departemen Riset Statita, Minggu (31/3). (Yetede)

PT XL Axiata Tbk. (EXCL) mencatat kenaikan lalu lintas data rata-rata hingga 5% sepanjang Ramadan dibandingkan dengan traffic pada hari biasa.Direktur & Chief Teknologi Officer XL Axiata I Gede Darmayusa mengungkapkan peningkatan lalu lintas data itu merupakan konsekuensi dari peningkatan penggunaan internet pada bulan puasa.Oleh karena itu, dia memprediksi traffic data pada Lebaran bisa melonjak hingga sebesar 20% dibandingkan dengan hari biasa. Selain lonjakan lalu lintas data, dia menyebutkan tantangan lain yang dihadapi perusahaan adalah berpindahnya lokasi dengan lalu lintas tinggi ke berbagai area yang tersebar, terutama di kota-kota di Jawa dan lokasi-lokasi wisata. “Untuk itu, selain perlu menambah kapasitas, kami juga harus memiliki strategi rekayasa traffi c yang tepat di jaringan agar tidak terjadi congestion di berbagai lokasi dengan traffi c tinggi,” sambungnya. Langkah antisipasi lainnya yang diterapkan adalah optimasi jaringan dengan melihat kemungkinan pergerakan mobilitas masyarakat atau pelanggan saat masa libur Lebaran. Pada hari normal, jaringan data XL Axiata sudah cukup untuk melayani lalu lintas traffic yang ada. “Meski demikian, untuk menjamin kemampuan jaringan XL Axiata melayani lonjakan traffi c nanti, kapasitas tetap kami naikkan 2–3 kali lipat dari hari normal.” Sejumlah langkah mengkondisikan jaringan dilakukan dengan menyesuaikan tren penggunaan jenis layanan, terutama layanan data, tradisi mudik dan pergerakan pelanggan selama liburan panjang Lebaran.

Dewan sekolah pada empat distrik di Ontario, Kanada, menggugat perusahaan induk Tiktok hingga Facebook dan Instagram karena dinilai membahayakan pelajar. Meta, Bytedance, dan Snap diminta membayar ganti rugi 2,96 miliar USD. Gugatan diajukan dari Distrik Toronto, Peel, Katolik Toronto, dan Ottawa-Carleton. Dalam pernyataan pada Kamis (28/3) penggugat menyebut tiga perusahaan media sosial tersebut merancang produk yang mendorong penggunaan kompulsif. Produk itu juga mengubah cara anak-anak belajar, berperilaku, dan belajar. Penggunaan media sosial menyebabkan krisis pembelajaran dan kesehatan mental pada siswa. Dampaknya, sekolah harus berinvestasi lebih banyak untuk menyusun program-program dukungan.

Gugatan diajukan ke Facebook dan Instagram yang dibawahkan Meta. Tiktok yang dibawahkan Bytedance serta Snapchat juga menjadi sasaran gugatan. Meta dan Bytedance belum menanggapi gugatan itu. Sementara jubir Snap Inc, Tanya Johnson, mengatakan, Snapchat membantu pengguna tetap terhubung dengan teman-temannya. ”Snapchat terbuka langsung ke kamera, bukan unggahan konten, dan tidak memiliki tombol tanda suka atau komentar publik,” katanya. Johnson menyebut, Snapchat senantiasa siap membantu remaja menghadapi aneka tantangan.

Anggota Dewan Sekolah Distrik Toronto, Rachel Chernos, mengatakan bahwa guru dan orangtua menyimak masalah anak-anak kurang bergaul dan mudah cemas di media sosial. Selain itu, ada masalah perundungan dan kecenderungan mencari perhatian dengan cara tidak lazim lewat unggahan di media sosial. Tidak kalah penting, ada masalah mental pada anak-anak yang kecanduan media sosial. ”Perusahaan-perusahaan ini secara sadar telah menciptakan program-program yang bersifat adiktif yang ditujukan dan dipasarkan pada kaum muda. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan sehingga kami tidak bisa diam begitu saja dan tidak angkat bicara mengenai hal ini,” kata Chernos. (Yoga)

Ahmad Kamel (24) tersentak saat membaca data yang menyebutkan banyak Muslim di Indonesia terkendala membaca Al Quran. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan, ia mencoba membantu warga mandiri belajar membaca Al Quran lewat aplikasi Qara’a. Ahmad Kamel menunjukkan bagaimana mengoperasikan aplikasi Qara’a di sebuah kedai kopi di Kecamatan Pontianak Timur, Kalbar, Kamis (21/3). Qara’a artinya kegiatan membaca sekaligus memahaminya. Pada salah satu fitur aplikasi Qara’a, muncul huruf alif beserta cara melafalkannya. Setelah itu, fitur meminta pengguna mengucapkannya. Kamel lantas mendekatkan telepon pintar ke mulutnya dan melafalkan huruf alif untuk mengetahui apakah pelafalannya sudah benar. ”Kalau bacaan kita benar, akan muncul bintang lima,” ujarnya. Setelah itu, Kamel menuliskan huruf alif dengan jari di layar ponselnya. Aplikasi tersebut memberi tahu apakah huruf yang ditulis sudah benar atau tidak. Tahapan-tahapan itu bisa diulang berkali-kali.

”Aplikasi Qara’a diharapkan berkontribusi mengatasi buta aksara Al Quran. Ke depan, kami ingin bekerja sama dengan sekolah dan kampus terkait pembelajaran Al Quran,” kata Kamel. ”Pertengahan 2020, saya menemukan data mengejutkan. Institut Ilmu Al Quran menyebutkan, 65 % umat Muslim di Indonesia belum bisa membaca Al Quran,” katanya. Berangkat dari fakta itu, ia ingin berkontribusi. Kamel dan timnya membuat riset sederhana. Kesimpulannya, banyak orang malu belajar karena usia sudah tua. Selain itu, tidak ada waktu karena kesibukan bekerja. ”Dari pemetaan itu, kami memilih kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menjadi solusinya,” katanya. Lewat AI, Kamel menyebut, penggunanya tidak perlu bertemu langsung dengan ustaz atau orang lain. Hal in menumbuhkan rasa percaya diri terlebih dahulu.

Tidak hanya panduan membaca, aplikasi ini juga dilengkapi dengan video pembelajaran, misalnya pengenalan huruf dalam Al Quran.Tujuannya, orang yang belum pernah membaca Al Quran sama sekali bisa belajar dari nol. Kini, ada 22 fitur dalam aplikasi Qara’a. Selain belajar membaca Al Quran, misalnya, ada fitur setor ayat. Orang bisa belajar dengan AI juga bisa dengan ustaz. Pengguna menyetor ayat yang telah dibaca, ustaz akan memberi masukan di dalam aplikasi itu. ”Dari 22 fitur, hanya satu yang sengaja dibuat berlangganan, yaitu belajar Quran. Biayanya Rp 50.000 per bulan yang digunakan untuk membiayai operasional aplikasi,” katanya. Berkat aplikasi yang dirancangnya, Kamel mendapat berbagai penghargaan sepanjang tahun 2022. Salah satunya, Peringkat 1 Pemuda Pelopor Kota Pontianak bidang Inovasi Teknologi. (Yoga)

Sejumlah aturan berkait dengan industri digital sudah dikeluarkan Uni Eropa (UE). Akan tetapi, kepentingan mereka belum tercapai. Mereka hanya bertahan. Raksasa teknologi Apple, Google Alphabet, dan Meta Platforms menjadi target pertama pemberlakuan UU Pasar Digital Uni Eropa. UU yang berlaku mulai 7 Maret 2024 itu bertujuan mempermudah masyarakat berpindah layanan digital dan memberi pilihan untuk layanan lebih murah, bahkan gratis. Komisi Eropa pada Senin (25/3) menyatakan, perusahaan-perusahaan yang termasuk sebagai ”penjaga gerbang” itu dapat dikenai denda besar jika terbukti melanggar UU Pasar Digital (DMA). Denda dapat mencapai 10 % omzet tahunan perusahaan secara global (Kompas.id, 26/3). Aturan ini hanyalah satu dari sekian aturan di Uni Eropa yang telah diberlakukan di kawasan itu dan negara-negara di Eropa.

Semangat awal yang muncul adalah mereka bertahan di tengah serbuan produk teknologi digital dari luar kawasan itu. Sampai sekarang masih sedikit produk dan inovasi dari UE yang bisa menandingi kemampuan produk dan inovasi dari AS dan China. Dalam posisi seperti itu, pilihan mereka adalah bertahan dan membatasi perluasan pasar mereka sambil mencari peluang. Mereka tentu memahami bahwa UE adalah pasar yang besar. Pemain-pemain raksasa di bidang teknologi tak bisa begitu saja memanfaatkan kawasan itu sebagai pasar semata. UE harus melindungi warganya dan tentu berusaha agar pemain di dalam UE bisa bersaing. Meski demikian, hingga sekarang kemampuan perusahaan-perusahaan teknologi dari kawasan itu belum bisa menandingi pemain dari China dan AS. (Yoga)

Pelaku bisnis penyimpanan data (pusat data/data center) lokal Indonesia didorong untuk terus memperbesar skala usahanya di dalam negeri dan mau ekspansi hingga ke pasar internasional (go global), pada tahap awal mereka pun didorong untuk ekspansi ke kawasan Asia Tenggara yang potensi pasarnya masih sangat besar dan kemudian dilanjutkan merambah ke pasar global.

Menurut proyeksi Statista, potensi pasar data center Asia Tenggara mencapai USD 9,98 miliar pada 2024, dengan kontribusi didominasi pasar jaringan infrastruktur USD 6,73 miliar. Nilainya diproyeksikan terus naik mencapai USD 13,08 miliar tahun 2028 dengan pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) 7%.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mendorong pembangunan ekosistem data di dalam negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta agar dapat meningkatkan ekonomi nasional, salah satunya oleh Data Center Internasional (DCI) Indonesia. “Ke depan saya yakin, termasuk DCI akan mendorong pertumbuhan industri pusat data Indonesia untuk makin go global, setidaknya di level Asia Tenggara dulu,” tutur Budi Arie dalam kegiatan E1 Open Days DCI Indonesia, di Jaksel, Rabu (27/3). (Yetede)

Penyampaian aspirasi, saran, dan keluhan masyarakat Jawa Barat kini kian mudah lantaran hadirnya aplikasi Sapawarga.Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ke depannya. Pemprov Jabar meluncurkan Layanan Aduan dan Hotline Terintegrasi Jawa Barat. Layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan bahwa selama ini masih terdapat kebingungan di kalangan warga mengenai bagaimana mendapatkan informasi atau solusi terkait layanan publik. Setiap fiturnya, imbuhnya, memiliki fungsi yang berbeda yang sudah bisa dimanfaatkan oleh warga Jawa Barat melalui Sapawarga Jabar Super App. Fitur ini atau bisa disebut Sistem Pengaduan Elektronik Terintegrasi sudah terintegrasi dengan aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja) Aparatur Sipil negara (ASN). Dengan demikian, imbuhnya, aduan dapat ditindaklanjuti secara langsung dan cepat oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, terdapat fitur Hotline Jabar yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten melalui penyediaan informasi yang meliputi layanan kedaruratan, informasi, dan aduan warga dalam bidang prioritas. Bidang itu meliputi kategori layanan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lain-lain. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Triadi mengapresiasi hadirnya aplikasi Sapawarga yang telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan mengembangkan fitur pengaduan masalah yang langsung ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah. “Sapawarga menjadi salah satu alat untuk melaporkan kepada kami. Kemudian, diteruskan ke kepala perangkat daerah, untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak melaporkan ke Sapawarga, tetap kami tindaklanjuti,” jelasnya. Oleh karena itu, Pemprov Jabar terus berinovasi dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang lebih efektif, efisien, serta mudah diakses, di antaranya Sapawarga.

Berdasarkan laporan Speedtest Global Index pada Desember 2023, peringkat kecepatan internet di Indonesia masih rendah di Asia Tenggara. Untuk kategori internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia 24,96 Mbps, ada di peringkat ke-97 dari 146 negara di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya menang jika dibandingkan dengan Myanmar dan Timor Leste. Hal yang sama terjadi pada kategori fixed broadband atau internet lewat kabel ke rumah-rumah. Bahkan, per Desember 2023, posisi Indonesia ada di peringkat ke-126 dari 178 negara di dunia. Untuk internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia 24,96 Mbps, ada di peringkat ke-97 dari 146 negara.

Menkominfo Budi Arie Setiadi telah bertekad mewujudkan tersedianya internet fixed broadband dengan kecepatan minimal 100 Mbps di Indonesia. Untuk itu, pemerintah, akan melarang setiap operator dan penyedia layanan internet broadband (ISP) menjual paket internet dengan kecepatan di bawah 100 Mbps. Sudah pasti masyarakat dan berbagai kalangan pengguna internet di seantero negeri ini juga akan senang jika internet Indonesia bisa ngebut, tak hanya lebih nyaman menonton video pengaliran konten atau main gim daring, akan banyak peluang bisnis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang.

Namun, menghadirkan internet dengan kecepatan minimal 100 Mbps itu tak mudah. Perlu kolaborasi sejumlah pihak dari ujung ke ujung, tidak hanya pihak operator. Semua operator dan ISP pasti berniat mendukung upaya pemerintah mewujudkan layanan internet berkualitas, cepat, dan merata. Buktinya, puluhan triliun rupiah setiap tahun dialokasikan oleh operator dan ISP untuk membangun jaringan internet beserta teknologi terbaru sebagai pendukungnya. Bagi penyedia layanan internet, kualitas layanan yang prima, cepat, dan stabil merupakan pemenuhan atas kebutuhan pelanggan, juga memperbesar pasar mereka.

Namun, selain masalah teknis dan hitung-hitungan bisnis, operator menghadapi dilema iklim bisnis internet yang belum kondusif, yaitu maraknya penjualan kembali (resale) layanan internet dari operator atau ISP oleh sebagian pelanggan ke masyarakat dengan biaya berlangganan yang murah. Dengan demikian, para oknum itu bisa mengambil keuntungan berlipat dari layanan yang disediakan operator atau ISP. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah untuk melarang praktik bisnis layanan internet dengan nyantol layanan milik operator dan ISP ini sangatlah penting bagi perkembangan internet cepat di Indonesia  (Yoga)

Meski ekonomi digital terus berkembang di Asia Tenggara, belum semua masyarakat terliterasi digital secara optimal. Tingkat keterampilan berpikir kritis dan melindungi privasi belum merata antar negara di kawasan ASEAN. Mereka rentan menjadi korban kejahatan siber. Dalam laporan penelitian ”One Divide or Many Divides? Underprivileged ASEAN Communities’ Meaningful Digital Literacy and Response to Disinformation” yang dirilis ASEAN Foundation dan didukung Google.org, akhir pekan lalu, tingkat keterampilan berpikir kritis masih bervariasi di seluruh kawasan ASEAN. Thailand berada di tingkat terendah (25 5) dan Kamboja pada tingkat tertinggi (62,2 %).

Indonesia, yang porsi ekonomi digitalnya berkontribusi 42 % terhadap kawasan Asia Tenggara, disebut dalam penelitian sebagai negara yang menghadapi ketimpangan keterampilan berpikir kritis dan kompetensi perlindungan privasi yang kompleks. Penyebabnya, tantangan geografis serta kesenjangan jender, disabilitas, dan status sosial ekonomi. Salah satu temuan menarik dalam laporan itu adalah 73,4 % responden remaja Indonesia yang diteliti merasa privasi mereka sangat terlindungi. Sementara hanya 13,7 % kelompok lansia berpendapat serupa. Direktur Eksekutif Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo mengatakan, ancaman kejahatan siber dan disinformasi terjadi bukan hanya di perkotaan.

Dia mengamati, kerawanan kebocoran data pribadi juga telah sampai perdesaan. Akan tetapi, masyarakat di sana tidak mendapat edukasi tentang keamanan siber yang optimal. ”Korban kejahatan siber dan disinformasi telah merata di perkotaan dan perdesaan. Bagi masyarakat perdesaan, kami mengamati masih ada kecenderungan mereka kebingungan melapor atau mengadu ketika menjadi korban,” ucap Ibnu. Ibnu menyarankan agar pemerintah membuat satuan tugas khusus literasi digital sampai di desa-desa. Selanjutnya pemerintah dapat melibatkan lembaga pendidikan untuk memberikan literasi digital kepada anak-anak usia dini. (Yoga)