Kehadiran Starlink, penyedia internet satelit milik taipan Amerika Serikat, Elon Musk sempat menimbulkan wacana pro dan kontra di kalangan penyelenggara jasa internet di Tanah Air. Namun, seiring berjalannya waktu, operator telekomunikasi mulai melunak, bahkan kini operator menyatakan siap bekerja sama dengan Starlink untuk melayani akses internet  di area-area rural. "Untuk Sarlink, dari awal sebenarnya kita sudah menyambut baik, jika ada teknologi yang bisa membantu kita untuk meng-cover daerah-daerah yang selama ini sangat sulit kita jangkau. Kami sebelum ada Starlink pun, sebenarnya kita sudah memanfaatkan satelit sebagai sarana backbone," kata Direktur Chief Technology PT XL Axiata Tbk, I Gede Darmayuasa. Bahkan, menurut Gede, kehadiran Starlink bisa menekan biaya  struktur cost perseroan, sembari menikmati kapasitas internet yang lebih besar dari layanan Starlink. Namun yang menjadi concern dari pelaku telekomunikasi, jika Starlink memberikan layanan langsung (direct) ke costumer retail, baik itu layanan langsung ke perumahan maupun langsung ke perangkat handset. (Yetede)

Pemerintah akan meluncurkan aplikasi super atau super app yang mengintegrasikan layanan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Uji coba platform bernama INA Digital ini, rencananys dilakukan pada Mei 2024, dengan target bisa digunakan publik pada September 2024. Kementerian PAN dan RB sebagai pemimpin proyek sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) menunjuk Perum Peruri sebagai pengembang dan pengelola INA Digital. Perum Peruri dipilih atas dasar kapasitas dan kapabilitas perseroan di bidang teknologi dan keamanan digital. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Kamis (25/4) Dirut Perum Peruri Dwina Septiani mengatakan, kehadiran INA Digital merupakan salah satu wujud dari langkah pemerintah dalam mempercepat transformasi digital untuk birokrasi dan layanan publik.

Aplikasi INA Digital diatur dalam Perpres No 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Saat ini, pengembangan INA Digital telah mencapai lebih dari 50 % ”Presiden menaruh harapan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif lewat digitalisasi dengan membuat aplikasi yang saling terintegrasi dan interoperabilitas,” ujarnya. Dwina mengatakan, peluncuran yang direncanakan pada Mei merupakan tahapan pertama yang dilakukan sebagai langkah uji coba atau piloting. Adapun penyelesaian produk hingga dapat digunakan oleh publik ditargetkan bakal rampung pada September mendatang. (Yoga)

Rencana konsolidasi antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom (FREN) patut dibaca sebagai bagian  dari rencana besar XL dalam menghadapi persaingan industri di masa depan. Terlebih, kehadiran satelit Startlink milik SpaceX yang dikendalikan Elon Musk kian  di depan mata. Eksistensinya bisa menguntungkan, tapi bukan tidak mungkin juga memberikan ancaman. Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini angkat bicara mengenai situasi tersebut. Menurut dia, konsolidasi bersama operator telekomunikasi lain termasuk FREN selalu dilihat sebagai peluang. Sebab bagaimanapun, perkawinan dua operator sekaligus bakal berimbas positif terhadap industri yang lebih baik," ujar Dian. Apalagi, sambungnya, laju perkembangan teknologi itu sulit dibendung sehingga perseroan harus selalu siap. Mulai persiapan untuk ekspansi dalam rangka memperkuat jumlah spektrum, maupun merespon kehadiran  Starlink di Tanah Air. (Yetede)

Operator telekomunikasi tengah menanti lelang spektrum frekuensi 700 MHz untuk jaringan 5G yang akan digelar paling lambat pada Juni 2024. PT XL Axiata Tbk. (EXCL) meminta agar reserve price lelang spektrum frekuensi 700MHz dan 26 GHz dapat terjangkau dari tahun sebelumnya. Operator telekomunikasi bersandi saham EXCL itu telah menyiapkan dana untuk aksi lelang ini. “Affordable, yang lebih terjangkaulah, makin rendah makin baik,” kata Chief Corporate Affairs XL Axiata Marwan O. Baasir, Kamis (25/4). Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini menyatakan perusahaan siap melakukan lelang spektrum frekuensi mengingat spektrum yang dimiliki XL Axiata paling kecil dibandingkan dengan operator lain. “Kami mungkin hampir setengahnya dari yang dimiliki oleh operator lain,” ungkap Dian. Terpisah, Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan XL Axiata berminat mengikuti lelang tersebut karena frekuensi merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison pun mendukung penguatan infrastruktur telekomunikasi nasional, termasuk pengalokasian spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler. “Terkait dengan rencana seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz, kami melihat penting bagi pemerintah untuk memberikan insentif sebagai faktor pendukung operator seluler berpartisipasi dan mengalokasikan investasi yang diperlukan untuk pengadaan dan pengembangan jaringan 5G,” kata SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang. Indosat berharap proses seleksi dapat berjalan transparan, adil, efisien, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekosistem telekomunikasi yang berdaya saing.

Pemerhati telekomunikasi menilai cakupan untuk memperluas jaringan 5G masih terganjal spektrum frekuensi yang masih minim di Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut cakupan jaringan 5G belum berjalan optimal meski Indonesia telah mengadopsi jaringan ini, mengingat kebutuhan spektrum yang belum terpenuhi. Heru mengungkapkan bahwa jaringan 5G membutuhkan setidaknya minimal 100 MHz agar berjalan optimal. Untuk itu, menurutnya, masa depan 5G akan bertumpu pada lelang spektrum frekuensi yang dilakukan tahun ini. Heru menambahkan pemanfaatan jaringan 5G juga perlu didorong untuk berkembang. Begitu pun dengan harga ponsel pintar (smartphone) yang mendukung jaringan 5G sebaiknya lebih terjangkau. Di sisi lain, Heru menilai jaringan 4G di Indonesia untuk beberapa wilayah masih cukup, tetapi untuk banyak wilayah sudah tidak memadai. Dihubungi terpisah, Sekretaris Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam menuturkan jaringan 5G akan mencakup isu spektrum frekuensi, perangkat, kebutuhan akan konten, dan daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil survei APJII (2024) yang dirilis pada 31 Januari 2024, Zulfadly menyampaikan bahwa sebanyak 39,81% menyatakan fitur 5G tidak menjadi pertimbangan saat membeli handphone karena belum tersedianya jaringan 5G di lokasi responden. Sementara itu, sebanyak 22,64% menyebut fitur 5G menjadi pertimbangan saat membeli handphone sebagai antisipasi perkembangan pada masa depan, dan hanya 8,6% responden menyatakan jaringan 5G sudah tersedia di lokasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sanksi tegas kepada penjual kembali jasa layanan internet tanpa izin atau sering disebut RT/RW Net ilegal. Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) Wayan Toni Supriyanto mengatakan upaya itu sebagai bentuk penertiban RT/RW Net illegal. Wayan menuturkan bahwa Kemenkominfo melakukan sejumlah tindakan atas praktik RT/RW Net ilegal yang masih terjadi di tengah masyarakat, salah satunya dengan menertibkan 150 penyelenggara internet service provider (ISP) ilegal selama 2023. Selain itu, Wayan menambahkan bahwa juga telah dilakukan sosialisasi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi di lima lokasi, yakni Jakarta, Cirebon (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Salatiga (Jawa Tengah), D.I. Yogyakarta pada Februari—Maret 2024, dan Banten pada April 2024.

“Yang intinya seluruh ISP wajib mematuhi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi dan pelanggaran atas hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif, diharapkan seluruh penyelenggara ISP secara sinergis dan kolaboratif melakukan pencegahan dan upaya untuk turut menurunkan kegiatan ilegal,” jelasnya. Selanjutnya, aduan masyarakat terkait pelaku usaha RT/RW Net ilegal dan kemitraan yang tidak sesuai dengan ketentuan telah dilakukan pemanggilan kepada penyelenggara NAP dan ISP pada 2–4 April 2024 untuk dilakukan klarifikasi. Serta, terhadap 11 penyelenggara NAP/ISP telah diterbitkan Surat Teguran Pertama. Sejauh ini, dia mencatat Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan praktik menjual jasa kembali layanan internet tanpa izin. “Wilayah dalam Pulau Jawa saat ini paling banyak ditemukan praktik ilegal mengingat populasinya tertinggi,” kata Wayan. Sayangnya, Kemenkominfo tidak memiliki data pasti jumlah RT/RW Net ilegal. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan siap menertibkan praktik jual kembali layanan internet tanpa izin.

Dalam surat pemberitahuan yang diterima Bisnis, Kemenkominfo melarang penyelenggara jasa akses internet untuk memfasilitasi pratik menjual kembali layanan internet kepada pelanggan secara ilegal atau RT/RW Net ilegal. Jika terbukti melanggar, sanksi yang akan diterima adalah ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paing banyak Rp1,5 miliar. Sementara itu, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta Kemenkominfo segera menindak tegas segala bentuk penyelenggaraan internet yang tidak berizin atau RT/RW Net ilegal. Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa sudah cukup penyelenggara jasa internet yang tidak berizin dibina dalam waktu bertahun-tahun. Namun, Zulfadly melihat bahwa pembinaan yang dilakukan tidak menghasilkan perbaikan yang signifikan. Saat ini, dia menyebut bukan lagi masanya untuk melakukan pembinaan terhadap ISP yang tidak berizin. Dia menambahkan bahwa hadirnya RT/RW Net Ilegal tidak saja merugikan ISP berizin, melainkan juga merugikan negara. Untuk RT/RW Net ilegal, dia menyarankan agar diberikan waktu maksimal 6 bulan untuk mengurus izin. “Jika tidak, maka pilihannya tutup atau disanksi oleh regulasi yang ada,” imbuhnya.

Sejumlah negara mengalami penyusutan populasi, karena angka kelahiran terus menurun. Kondisi itu berdampak pada tak terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja. Muncul harapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa mengisi ruang kosong itu meskipun tidak sepenuhnya. Salah satu negara tersebut ialah Jepang. Pada 2023, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran selama delapan tahun beruntun. Menurut laporan Reuters, angka kelahiran di Jepang pada 2023 turun 5,1 % dibanding 2022 menjadi 758.631. Angka pernikahan turun 5,9 % menjadi 489.281. Untuk pertama kali dalam 90 tahun, angka pernikahan di bawah 500.000. Bagaimanapun, ketersediaan SDM menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, di tengah penyusutan populasi, artificial intelligence (AI) diharapkan menjadi solusi untuk mengisi gap antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Terlebih, selama ini Jepang dikenal sebagai salah satu negara terdepan dalam inovasi dan teknologi.

Dikutip dari BBC, Sabtu (20/4) Eat&Holdings, perusahaan induk jenama Osaka Ohsho, yang terkenal akan produksi gyoza (pangsit khas Jepang), telah memanfaatkan AI. Inovasi itu terdorong oleh terbatasnya tenaga kerja saat permintaan melonjak kala pandemi Covid-19. Padahal, untuk menjaga kualitas gyoza yang dihasilkan, dibutuhkan pengecekan berulang oleh para pekerja. Akhirnya ditemukan solusi pada teknologi. Pada Januari 2023, mereka membuka tempat produksi gyoza berteknologi tinggi yang dilengkapi kamera AI. Dengan teknologi itu, kamera mampu mendeteksi kesalahan dalam produksi gyoza. Fasilitas itu mampu mem- produksi dua gyoza per detik, dua kali kecepatan tempat produksi Osaka Ohsho lainnya. ”Dengan mengimplementasikan AI, kami telah mengurangi tenaga kerja di jalur produksi hingga 30 %,” kata jubir perusahaan tersebut, Keiko Handa. (Yoga)

Kemenkominfo menyebutkan, industri telekomunikasi seluler membutuhkan tambahan spektrum frekuensi selebar 1.310 megahertz sampai tahun 2026, untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan seluler. ”Teknologi akses seluler yang baru terus muncul sehingga lebar pita spektrum frekuensi harus ditambah. Jadi, bukan semata-mata okupansi lebar spektrum frekuensi yang sekarang dimiliki operator telekomunikasi seluler itu sudah penuh,” kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail saat menghadiri Konferensi Manajemen Spektrum Tingkat Asia Pasifik yang Ke-10, Selasa (23/4) di Jakarta. Konferensi ini menindaklanjuti hasil pertemuan World Radiocommunication Conference (WRC) 2023 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, pada akhir 2023.

Konferensi pada 23-24 April ini membahas berbagai masalah terkait spektrum frekuensi, di antaranya mobile broadband, 5G, 6G, Wi-Fi, satelit, dan isu kebencanaan. Menurut Ismail, tambahan spektrum frekuensi dengan total lebar 1.310 MHz akan dipenuhi dari berbagai jenis spektrum frekuensi, seperti jenis spektrum frekuensi rendah (low band) dan tinggi (millimeter-wave). Rencananya, Kemenkominfo akan melelang spektrum 700 MHz (jenis low band) dan 26 gigahertz (GHz) terlebih dulu untuk memenuhi tambahan kebutuhan. Keduanya akan dilelang bersama. Harga lebar pita spektrum, ujar Ismail, akan diberi insentif. Salah satu opsi insentif yang sedang dibahas ialah operator pemenang lelang tak langsung membayar biaya penggunaan spektrum frekuensi. (Yoga)

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengupayakan spektrum tambahan sebesar 1.300 MHz hingga 2026 seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang terus berkembang. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan ada konvergensi, mengingat Indonesia memiliki demografi dan geografis yang unik. “Sampai 2026 kita memerlukan 1.300 MHz tambahan spektrum,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4). Budi juga menyebutkan penggunaan teknologi komunikasi generasi kelima (5G) di Indonesia masih terbatas, sehingga tergantung pada permintaan di pasar. Di samping itu, teknologi ini juga bukan hanya sekadar kecepatan jaringan saja. Di sisi lain, Budi menuturkan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara di kawasan Asia lain. 

Dia menegaskan Indonesia memiliki tantangan geografis sebagai negara terbesar di kawasan Asia. Akan tetapi, dia menegaskan Kemenkominfo sebagai regulator dan juga pemangku kepentingan menyatakan terus berupaya agar terjadi peningkatan kecepatan internet di Tanah Air. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail menambahkan bahwa kebutuhan spektrum 1.300 MHz itu terdiri atas lower band, middle band, hingga high band atau band bawah, tengah, dan tinggi. Dia menegaskan tingginya kebutuhan spektrum itu seiring dengan teknologi yang terus berkembang, sehingga frekuensi perlu ditambah. 

Terkait dengan lelang spektrum frekuensi, Ismail juga menyatakan Kemenkominfo telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan harga awal lelang alias reserve pricespektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Untuk harga lelang, Ismail menjelaskan bahwa akan dirilis dengan adanya insentif. “Bukan diturunkan harganya, harganya spektrumnya ya segitu, jelas, tapi kan ada insentifnya. macam-macam opsi bentuk insentif itu,” katanya. Sebaliknya, PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison menyatakan bahwa perusahaan mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional. SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa pengalokasian spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler merupakan langkah penting memperkuat infrastruktur layanan telekomunikasi seluler. 

Dia berharap proses seleksi dapat berjalan transparan, adil, efi sien, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekosistem telekomunikasi yang berdaya saing. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan bahwa antusiasme operator mengikuti lelang spektrum frekuensi akan tergantung dari insentif yang diberikan pemerintah dan harga lelang yang ditawarkan. Selain mahal, Heru menambahkan bahwa membangun infrastruktur juga menyedot angka persentase regulatory cost yang besar bisa mencapai 20% dari kewajiban universal service obligation (USO), biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, BHP telekomunikasi, serta retribusi di daerah untuk tower dan kabel.

Kehadrian Starlink, operator internet satelit milik konglomerat Elon Musk asal Amerika Serikat, untuk melayani konsumen ritel diyakini tidak akan menggerus bisnis operator  telekomunikasi (telko) yang telah ada  di tanah Air. Sebab, basis layanan dan tarif layanannya berbeda. Hal yang lebih penting, kehadiran Starlink harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama  (level playing field). Rencana kehadiran PT Starlink Services Indonesia (Starlink) untuk layanan ritel telah menimbulkan pro dan kontra diberbagai penyelenggara jasa  internet, termasuk operator telko di Tanah Air. Ketika Starlink akan melayani  pelanggan berbasis satelit , operator telko eksisting lebih banyak  melayani pelanggan berbasis seluler (base transceiver station/BTS) dan kabel fiber optik. Di satu sisi kehadiran Starlink akan bisa memberikan pilihan dalam menjembatani kesenjangan akses internet yang jomplang antar wilayah urban dan rural. Tapi di sisi lain Starlink juga dilihat sebagai 'musuh'  yang dapat menggerus ceruk pasar operator telko eksisting di Indonesia. (Yetede)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil membukukan laba bersih operasi senilai Rp6,3 triliun pada kuartal I/2024 atau naik 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba sebelum bunga, pajak, de presiasi, dan amortisasi (EBITDA) juga mengalami kenaikan sebesar 2,2% menjadi Rp19,4 triliun, dengan margin EBITDA yang stabil di angka 51,9%. Adapun, pendapatan konsolidasi persero an tercatat tumbuh 3,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) mencapai Rp37,4 triliun pada akhir kuartal I/2024. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan bahwa kinerja perseroan sejauh ini masih berjalan baik, meski industri menghadapi tantangan dan tak terlepas dari kondisi makroekonomi serta kinerja saham Telkom yang terpengaruh oleh gejolak geopolitik global. Sejumlah pencapaian kinerja anak usaha Telkom di antaranya dikontribusi dari segmen mobile. Telkomsel membukukan pendapatan Rp28,5 triliun yang didukung pertumbuhan Digital Business yang mencapai 8,6% menjadi sebesar Rp19,7 triliun. Telkomsel juga meraih pencapaian positif dari lalu lintas data yang tumbuh 14,4% menjadi 4.823.809 TB. 

Telkomsel telah memperkuat pangsa pasar dengan mencatat pertumbuhan 5,7% menjadi 159,7 juta pelanggan seluler, sedangkan pelanggan IndiHome residensial (B2C) mencapai 8,9 juta pada akhir Maret 2024. Pada segmen Enterprise, Telkom membukukan Rp4,5 triliun dengan layanan B2B Digital IT Services dan Enterprise Connectivity sebagai kontributor utama pendapatan. Perseroan akan terus meningkatkan kapabilitasnya pada bisnis Cloud, Digital IT Services dan Cyber Security, termasuk menjalin kola borasi strategis dengan mitra teknologi global. Pada bisnis menara telekomunikasi, Telkom melalui anak usaha Mitratel mencatat pendapatan Rp2,2 triliun atau tumbuh 7,3% YoY, yang didorong oleh pendapatan sewa menara. EBITDA dan laba bersih tumbuh masing-masing sebesar 9,9% dan 4,0% YoY dengan margin keduanya yang makin baik senilai 83,5% dan 23,6%. Sepan jang kuartal I/2024, Mitratel me nam bah sebanyak 121 tower baru sehingga total kepemilikan tower menjadi 38.135 tower.