CEO SpaceX Elon Musk  telah meresmikan operasional Starlink, penyedia jasa internet berbasis satelit yang merupakan bagian dari bisnis SpaceX, untuk Indonesia di Bali, Minggu (19/05/2024) sore. Pemerintah Indonesia pun memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan perlakuan atau insentif khusus untuk pengembangan bisnisnya di Tanah Air. Karena itu, Starlink akan mendapat perlakuan yang sama (level of playing field) seperti penyedia layanan internet (internet service provider/ISP) dan operator telekomunikasi (telko) lain yang beroperasi di Indonesia, yakni harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Menteri Informasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, sebagai ISP berbasis satelit dari Amerika Serikat, Starlink tidak akan mendapatkan insentif dari pemerintah serta wajib membayar pajak dan iuran lain kepada negara seperti ISP dan operator telko lainnya. "Pokoknya apa yang dibebankan kepada operator seluler atau operator telekomunikasi di Indonesia harus juga sama dibebankan kepada Starlink, supaya ada level playing of field-nya," kata Budi Arie. (Yetede)

Starlink tetap harus memenuhi sederet persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah, termasuk memarkir jaringan pusat operasionalnya di dalam negeri untuk memastikan layanannya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kedatangan Elon Musk ke Indonesia untuk meresmikan layanan Starlink tidak membuat pemerintah melonggarkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu untuk bisa beroperasi di dalam negeri. Pemerintah pun bakal secara berkala memantau kepatuhan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa satelit low earth orbit Starlink tetap harus memiliki jaringan pusat operasi atau network operation center (NOC) di Indonesia. Pengadaan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan data masyarakat Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. “Itu [network operation center] kalau dia tidak bikin, enggak akan bisa [beroperasi]. 

Kita punya UU Perlindungan Data Pribadi. Kami tetap bersikeras bahwa NOC-nya harus ada di Indonesia, sehingga pemerintah bisa melakukan langkah-langkah jika mereka melanggar regulasi,” katanya, Minggu (19/5). Pemerintah, kata Budi, juga bakal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Starlink agar tidak disalahgunakan untuk mengakses situs judi daring hingga pornografi. Dalam progresnya, saat ini pemerintah masih terus melakukan koordinasi dengan Starlink terkait dengan pengadaan infrastruktur tersebut. Perlindungan data pribadi, katanya, menjadi penting saat layanan internet Starlink mulai dipasarkan di Indonesia. Adanya layanan konsumen bakal mempermudah penyelesaian berbagai persoalan sengketa transaksi hingga perlindungan data konsumen di Indonesia. Meski begitu, dia mengakui bahwa teknologi internet berbasis satelit milik Starlink mempunyai kapasitas kecepatan yang mumpuni. Hal itu sejalan dengan langkah pemerintah yang memprioritaskan penggunaan layanan internet Starlink untuk keperluan sektor pendidikan dan kesehatan. 

Dalam kesempatan terpisah, CEO SpaceX Elon Musk mengaku tertarik untuk berinvestasi di Indonesia setelah melihat implementasi Starlink di Bali dan Maluku. Musk juga mengaku sangat antusias untuk menghadirkan konektivitas ke berbagai tempat di Indonesia, khususnya 3T. Koneksi internet, menurutnya, dapat membawa perubahan yang bermakna bagi para penerimanya, terlebih bila masyarakat terbantu untuk memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, sejumlah pengamat industri telekomunikasi menilai kehadiran Starlink di Indonesia bisa membuat bisnis operator terancam, bahkan mengalami gulung tikar. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa kehadiran Starlink di Indonesia akan banyak memakan bisnis Internet Service Provider (ISP) dan operator telekomunikasi. Imbasnya, ISP dan operator telekomunikasi akan terkena dampak yang cukup signifikan.

Keberadaan aplikasi serba otomatis biasanya disukai oleh masyarakat karena memudahkan kerja dan aktivitas sehari-hari. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, justru membuat rumit. Keberadaan 27.000 aplikasi layanan publik yang dioperasikan oleh kementerian, lembaga, dan pemda, sering membuat masyarakat kerepotan. Karena itu, pemerintah berencana mengintegrasikan semua itu ke dalam satu aplikasi. Sebuah mimpi besar yang menantang, tetapi diyakini mampu menyelesaikan masalah birokrasi dan pelayanan publik yang selama ini masih dikenal berbelit-belit dan berbiaya tinggi. Pada Rabu (15/5) di Jakarta, Menteri PAN/RB Abdullah Azwar Anas mengenalkan prototipe aplikasi itu melalui perangkat elektroniknya. Dengan antusias, ia menjelaskan rencana akselerasi transformasi digital melalui portal satu pintu pelayanan publik tersebut.

Azwar Anas mengatakan, selama ini setiap kementerian, lembaga, dan pemda mengeluarkan berbagai jenis aplikasi yang tidak terhubung satu dengan lainnya. Di Kemenkes, misalnya, terdapat 400 aplikasi puskesmas. Aplikasi-aplikasi itu tidak terkoneksi satu dengan lainnya sehingga kerap merepotkan masyarakat. ”Rakyat harus install aplikasi, mengisi data, install lagi, isi data lagi. Rakyat bukannya semakin terbantu, tetapi malah semakin rumit,” tutur politikus PDI Perjuangan ini. Ada sembilan prioritas layanan dalam aplikasi itu nantinya. Pertama adalah digital ID atau IKD. Prioritas selanjutnya, pertukaran data, pembayaran digital, dan layanan administrasi ASN. Selain itu, terdapat pula prioritas layanan SIM online dan perizinan keramaian dari Polri, layanan bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga layanan pendidikan. Keberadaan aplikasi yang terkoneksi satu dengan lainnya sangat penting bukan saja untuk memperlancar layanan publik, melainkan juga mendukung pembangunan.

Sejumlah negara besar, seperti Australia, Inggris, Estonia, dan India, telah sukses membangun portal satu pintu. Hasilnya, negara-negara yang mampu mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) punya kemampuan yang meningkat di bidang pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, dan penyelenggaraan penegakan hukum. Di India, pembangunan portal satu pintu berhasil mempercepat proyeksi pertumbuhan ekonomi dari rencana 47 tahun menjadi 7 tahun. Di Estonia, pertumbuhan per kapita meningkat 10 kali lipat dalam 20 tahun. Portal layanan satu pintu di Inggris dapat diakses melalui https://www.gov.uk/. Portal yang dikelola oleh Government Digital Service (GDS) di bawah Kantor Perdana Menteri Inggris ini berhasil mengintegrasikan 2.000 lebih situs web menjadi satu portal. Portal ini menampung lebih dari 7.700 layanan dalam satu kali log in. (Yoga)

Kehadiran layanan internet Starlink milik milarder Amerika Serikat (AS) ELon Musk diyakini bakal berkontribusi  terhadap ketersediaan akses internet yang makin berkualitas dan merata di Tanah Air. Sehingga, keberadaan Starlink ini bisa ikut menopang geliat ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan melonjak  menjadi US$ 109 miliar pada tahun 2025 dan US$ 360 miliar pada 2030, dari pencapaian tahun lalu yang senilia US$ 82 miliar. Lebih dari itu, bertambahnya operator ini juga akan mendorong persaingan  pasar internet broadbrand  di Tanah Air dikuasai hanya oleh satu operator saja, yakni Indihome.

"Dominasi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat, mengingat Indihome didukung oleh infrastruktur Telkom yang menguasai jaringan telepon nasional," ujar Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda kepada Investor Daily. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, Indihome mendominasi pasar layanan fixed bradbrand di Indonesia dengan pangsa pasar hingga mencapai 54,21%. (Yetede)

Rencana merjer antar dua perusahaan telekomunikasi (telko), yakni PT XL Axiata Tbk dengan PT Smartfren Telecom Tbk, disambut positif. Sebab, penggabungan kedua perusahaan tersebut akan menjadikan bisnisnya lebih baik dan efisien. Selain itu, pengerucutan hanya tiga operator saja diyakini akan menjadikan industri telko di tanah Air lebih sehat di tengah kekhawatiran pertumbuhan bisnis seluler yang mulai jenuh dan stagnan. Pada akhirnya, rumor rencana merjer antara XL Axiata dengan PT Smartfren pun akan mendekati kenyataan. Hal itu akan terjadi karena pemilik saham mayoritas kedua perseroan tersebut telah menandatangani MoU merjer yang diumumkan pada Rabu (15/5/2024) pekan ini. 

Jika nanti terealisasi, jumlah oprator telko di Indonesia pun berkurang menjadi tiga saja dari saat ini masih empat. Mereka terdiri atas PT Telkom yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk atau dikenal sebagai Indosat Ooredoo Huthinson (IOH), serta gabungan XL Axiata dan Smartfren yang sekarang sedang berproses. Simulasi dan perhitungan data berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit  tahun 2023 pun akan menjadikan  XL Axiata dan Smartfren lebih kuat, bersaing, dan sehat dilihat dari potensi kinerja pendapatan dan laba bersih, jumlah pelanggan, serta jumlah pelanggan, serta jumlah menara penguat sinyal selulernya. (Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi (telko) senilai Rp 26,52 triliun pada 2023 atau turun Rp0,61 triliun (-2,25%) dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya Rp27,13 triliun. Namun pencapaian PNBP telko tahun 2023 juga lebih baik atau melampaui 105,74 dari yang ditargetkan senilai Rp25,08 triliun. PNBP Kemenkominfo berasal dari dua sumber utama, yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telko dengan besaran kontribusi terhadap total PNBP Kemenkominfo tahun lalu masing-masing sebesar 80,31% dan 4,96%.

Selain itu, terdapat PNBP yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan lainnya di Kemenkominfo yang berkontribusi sebesar 15,20%. BPH frekuensi selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Dalam catatannya, Kemenkominfo berhasil  memungut BPH frekuansi Rp 21,14 triliun, BPH Telko Rp1,24 triliun, PNBP BLU (USO) Rp3,12 triliun, sertifikasi perangkat telekomunikasi Rp 217 miliar, Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Rp 37 miliar, serta PNBP lainnya Rp 520 miliar pada 2023. (Yetede)

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) saat ini bukan hanya mencemaskan para ahli di semua bidang, tapi juga para pekerja. Ada kekhawatiran mendalam di kaum pekerja mereka akan tergantikan oleh AI. Saat ini, sudah menjadi tumpuan beberapa perusahaan teknologi dunia dan juga mulai dilirik sebagai masa depan teknologi militer. Tak dapat dinafi kan, ada kemungkinan pengaruh AI akan lebih permanen di masa mendatang. Melansir Context.id, yang mengutip dari Fortune, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan AI ini akan menghantam pasar tenaga kerja layaknya tsunami. Prediksinya, transformasi apik dari AI akan berdampak pada 60% pekerjaan di negara maju dan 40% pekerjaan di seluruh dunia dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Sejumlah pemain pusat data berbondong-bondong meningkatkan kapasitas pusat data mereka di Indonesia. Langkah ini tak terlepas dari prospek ekonomi digital Indonesia yang terus bertumbuh. Upaya ini sekaligus dapat menjadi fondasi kokoh transformasi digital pada masa depan. Terbaru, pemain utama pusat data di Indonesia, NTT DATA mengumumkan bahwa divisi Global Data Centers saat ini tengah membangun pusat data Jakarta 2 Annex (JKT2A) yang dijadwalkan selesai pada awal 2026. Sebagai bagian dari kompleks Jakarta 2 NTT DATA, JKT2A dirancang untuk memenuhi kebutuhan hyperscalers dan korporasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pembangunan JKT2A merupakan bagian dari rencana investasi NTT DATA senilai lebih dari US$ 10 miliar untuk mengembangkan pusat data mulai 2023 hingga 2027 di pasar-pasar utama di seluruh dunia. Rencananya, pusat data Jakarta 2A akan memiliki kapasitas sebesar 12 megawatt (MW). Sementara, Untuk JKT2 yang berlokasi di Kuningan, Jakarta memiliki kapasitas 9,6 MW, sedangkan data center JKT3 memiliki kapasitas 45,6 MW. CEO dan Presiden Global Data Centers di NTT DATA Doug Adams menjelaskan bahwa peluncuran JKT2A yang baru ini menegaskan posisi kepemimpinan NTT di Indonesia, terutama dengan pertumbuhan jejak pusat data global perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar. 

Dia mengatakan bahwa pembangunan JKT2A ini bakal memperluas kehadiran NTT DATA di Jakarta, serta melengkapi kompleks JKT2 dan JKT3 yang sudah ada. Presiden Direktur Global Data Centers Indonesia, NTT DATA, dan PT NTT Indonesia Yasuhiro Kajiki menjelaskan bahwa peluncuran pusat data Jakarta 2 Annex merupakan langkah signifikan untuk memenuhi permintaan klien yang terus berkembang, di saat pelanggan menerapkan solusi kecerdasan buatan (artifi cial intelligent/AI) generasi berikutnya, dan memperluas interkoneksi di seluruh wilayah, Menurutnya, dari segi konektivitas jaringan, JKT2A akan mencakup berbagai jaringan seperti Global IP Network (GIN) NTT, JKT-IX yang menyediakan pertukaran internet terbesar di Indonesia, APRICOT Submarine Cable, dan koneksi langsung dengan layanan cloud publik utama. Dengan kebijakan carrier-neutral, imbuhnya, klien dapat memperoleh keuntungan dari berbagai layanan jaringan. 

Selain itu, ekosistem jaringan seperti ini memungkinkan klien untuk memiliki rangkaian layanan ICT yang lengkap, termasuk cloud hybrid, manajemen jaringan, dan kolaborasi. Sebelumnya, pemain bisnis pusat data di Indonesia juga tengah bersiap menambah kapasitas data center, menyusul kehadiran satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, di pasar ritel Tanah Air. Chief Executive Offi cer (CEO) PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) Jimmy Kadir mengatakan bahwa masuknya Starlink bagi bisnis pusat data sangat bagus. Hal yang sama disampaikan oleh manajemen PT Indointernet Tbk. (EDGE) atau Indonet. Direktur Utama Indonet Andy Rigoly menilai apabila satelit rendah milik Elon Musk beroperasi di Indonesia, maka akan mempermudah lalu lintas data. Hal itu merupakan sinyal positif, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

Booming inovasi teknologi kecerdasan buatan di kancah internasional mendorong peningkatan investasi fasilitas pusat data di Asia Pasifik. Dari operator telekomunikasi, investor ekuitas, manajer aset, dan perusahaan raksasa teknologi global ikut melirik. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi yang tetap dipandang strategis. NTT Data, lini usaha pusat data bagian dari korporasi telekomunikasi asal Jepang, NTT Group, Rabu (15/5) di Jakarta, mengumumkan akan menambah investasi fasilitas pusat datanya di Indonesia. Keputusan bisnis ini bertujuan untuk mengambil potensi ceruk pasar pusat data yang diperkirakan semakin besar karena booming teknologi kecerdasan buatan.

NTT Data sebelumnya telah mengoperasikan dua fasilitas pusat data di Indonesia, yakni fasilitas pusat data JKT-2 (Kawasan Bisnis Kuningan, Jakarta) dan JKT-3 (Bekasi, Jabar). Tambahan investasi fasilitas pusat data diberi nama JKT-2 Annex dan berlokasi 20 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Presdir Global Data Centers Indonesia NTT Data dan PT NTT Indonesia Yasuhiro Kaiji dalam konferensi pers, Rabu, di Jakarta, mengatakan, fasilitas pusat data JKT-2 Annex dijadwalkan selesai dibangun pada awal 2026. Pembangunan fasilitas ini menggunakan konsep ramah lingkungan dan menerapkan solusi kecerdasan buatan.

Pembangunan JKT-2 Annex merupakan bagian dari komitmen investasi NTT Data senilai lebih dari 10 miliar USD untuk pembangunan fasilitas pusat data 2023–2027 di seluruh dunia. Asia Pasifik akan memegang porsi besar. Ia menyebut nilai investasi khusus JKT-2 Annex saja sudah mencapai 120 juta USD. NTT Data saat ini mengoperasikan lebih dari 17 fasilitas pusat data di tujuh negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kapasitas total telah mencapai 278 megawatt. Kini direncanakan ekspansi kapasitas lebih dari 60 megawatt. ”Booming inovasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan menciptakan kebutuhan besar kapasitas fasilitas pusat data. Kami ingin mengambil peluang pasar dari booming fenomena itu,” ujar CEO dan Presiden Global Data Centers NTT Data Doug Adams. (Yoga)

Kabar penggabungan usaha (merjer) antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN)  resmi memasuki babak baru, lewat penandatanganan MoU  dari masing-masing induk perseroan. Merjer diekspektasikan menghasilkan  efisiensi belanja modal di tengah  industri telekomunikasi  yang sunset. Induk EXCL, Axiata  Group Berhad, menekan MoU yang bersifat tidak mengikat dengan Grup Sinar Mas melalui PT Wahana  Inti Nusantara (WIN), kemudian PT Global Nusa Data (GND), dan PT Bali Media Telekomunikasi (BMT). Tujuannya, untuk menjajaki rencana merjer antara EXCL dan FREN dalam rangka menciptkan entitas baru (MergeCo). 

Manajeman Axiata Group Berhad menyampaikan bahwa rencana transaksi tersebut sampai  saat ini masih tahap evaluasi awal. mengingat, baik Axiata maupun Sinar Mas  sama-sama berkeinginan menjadi pemegang saham pengendali MergeCo. Makanya, diskusi yang sekarang berlangsung diantara para pihak belum menghasilkan kesepakatan  atau penyelesaian rencana  transaksi yang mengikat. validasi atas penggabungan  dan penciptaan nilai bagi  pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama  dan kesepatakan atas   persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajagakan yang diatur dalam MoU. (Yetede)