Kontroversi Starlink yang diizinkan beroperasi di negeri ini belum usai. Elon Musk, si pemilik, sudah membuat kontroversi baru saat mengumumkan, konten porno di platform X (Twitter) miliknya dibolehkan. Kedaulatan digital, yang salah satu unsurnya adalah platform harus mengikuti dan menerapkan tata nilai, norma, dan budaya di mana platform itu beroperasi, tak diperhatikan oleh Musk. Indonesia justru tertinggal dalam kebijakan dan implementasi terkini kedaulatan digital. Dalam perkembangan awal internet dunia, teknologi membawa misi politik ingin mewujudkan cita-cita konsep internet global, world-wide-web, yaitu internet tanpa batas negara. Banyak tokoh, terutama di AS, termasuk Musk, memiliki ideologi internet bebas dan penyokong liberalisme internet.

Musk tidak hanya ingin memeratakan layanan internet di wilayah terpencil, tetapi juga pendukung konsep internet global yang liberal. Kelompok ini memperjuangkan kebebasan aliran informasi dan data dan tak setuju pemfilteran lokal dan nasional, serta anti-firewall dari pemerintah/negara mana pun. Tunduk hanya pada regulasi hokum nasional tempat kantor pusatnya berada. jika Starlink ingin melayani 13.000 pulau berpenghuni di Indonesia lewat jaringan lokal, setidaknya butuh belasan ribu jaringan penyedia layanan internet (ISP). Aslinya Starlink berkeinginan mengembangkan inovasi teknologinya dengan membuat jaringan bisnis WiFi Mesh yang mandiri.

Teknologi Starlink tak butuh kerja sama dengan ISP lokal karena teknologinya mampu melayani publik di mana pun, yang terjangkau satelitnya. Bahkan, jika mungkin, tanpa harus izin. Jika layanan langsung itu dimungkinkan, sehingga jaringan atau gateway Starlink tak terfilter atau tak terpantau negara, berbagai materi terlarang atau konten yang melanggar UU kian membanjir dan memapar masyarakat Indonesia. Bersama kekuatan AI yang tersemat di algoritma yang akan kian mencemaskan jika tanpa regulasi yang tepat dan dipatuhi secara taat. Oleh karena itu, ketika daerah-daerah pelosok sudah terjangkau internet dengan platform global yang mudah diakses publik, negara harus mengantisipasi dampak signifikan bagi generasi mendatang dan masyarakat yang relatif kurang literasi dan minim pendidikan.

Negara harus mengantisipasi konsekuensi politis pilihan teknologi digitalnya. Menggunakan teknologi digital yang berasa dari negara lain, berarti memercayakan data kita melewati dan diproses teknologi mereka. Penggunaan platform teknologi jadi isu politik karena harus merelakan data penggunanya diproses dan dikendalikan berdasar hukum yang berlaku di negara asal perusahaan teknologi. Maka, kemandirian teknologi mutlak dan sangat penting agar data digital penduduk tak dikuasai perusahaan asing yang tunduk pada otoritas hukum negara lain. Jika negara belum mampu mandiri secara teknologi digital, penerapan regulasilah yang bisa mengurangi risiko dan menciptakan kedaulatan digital di Indonesia. (Yoga)

Polisi menangkap sembilan tersangka penipuan dan pencurian data identitas kartu kredit yang beraksi di Jabar. Para pelaku mengelabui korban yang ingin mengakses layanan kartu kredit dan terkumpul dana hingga Rp 2 miliar dari aksi tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abast memaparkan, dari serangkaian penyelidikan, para pelaku ditangkap di sebuah rumah di Jaksel, Rabu (15/5) dan di sebuah ruko di Jaktim, Jumat (31/5). Satu pelaku bekerja sebagai buruh harian lepas dan delapan lainnya karyawan swasta. Para tersangka adalah DR, F, G, RR, W, RW, AL, AD, dan NE. Penangkapan ini menjadi tindak lanjut dari laporan empat korban dan pemeriksaan hingga 20 saksi. Dari penangkapan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat komunikasi.

Selain sembilan telepon genggam dari berbagai jenis dan merek, polisi menyita tiga telepon dan tiga router. Telepon ini untuk menghubungi para korban dan melakukan penipuan terkait layanan kartu kredit. ”Para pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian identitas dengan menelepon dan mengaku sebagai analis dari pihak perbankan. Mereka melakukan manipulasi terhadap korban nasabah kartu kredit,” kata Jules di Polda Jabar, Kota Bandung, Selasa (4/6). Pelaku berpura-pura membantu penonaktifan kartu kredit sehingga korban memberikan informasi dan identitasnya. Data itu dipergunakan untuk melakukan transaksi daring dengan menggunakan kartu kredit milik korban sehingga mereka menerima tagihan kartu kreditnya. (Yoga)

Kinerja emiten menara, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) diprediksi masih akan tumbuh positif pada 2024. Optimisme itu terbersit di saat hadir pemain baru di di bisnis telekomunikasi yakni Starlink. Pendapatan yang kuat dari bisnis menara dan non menara akan jadi amunisi TOWR ke depan. Laba bersih TOWR di kuartal I-2024 naik 6% secara tahunan alias year on year (yoy) menjadi Rp 797 miliar, didukung oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 6% yoy. Analis Sucor Sekuritas, Christofer Kojongian mengatakan, bisnis non-menara juga terus menjadi mesin pertumbuhan utama, yang tumbuh 19% yoy menjadi Rp 965 miliar. Pendorongnya adalah lonjakan yang signifikan dalam bisnis jaringan internet kabel optik (FTTH) menjadi Rp 118 miliar pada kuartal I-2024 dari Rp 11 miliar pada periode sama 2023.

Ditambah pertumbuhan bisnis jaringan fiber ke menara (FTTT) yang naik 13% yoy. Saat ini kontribusi pendapatan non-menara mencapai 31,7% dari total pendapatan. Potensi pertumbuhan bisnis menara juga terbuka dengan 500 pesanan menara baru di sisa tahun ini. Hal ini akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan bisnis menara 5% yoy pada 2024 menjadi Rp 8,8 triliun. Sehingga dia memproyeksi laba bersih TOWR akan naik 12% yoy dan 6% yoy di 2024 dan 2025 menjadi masing-masing Rp 3,6 triliun dan Rp 3,9 triliun. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, sentimen negatif di industri menara ke depan terkait persaingan yang ketat, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kondisi suku bunga yang tinggi. Karena rasio utang cukup tinggi," kata Sukarno, kepada KONTAN, Selasa (4/6).

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuka kesempatan Starlink bisa bekerja sama dengan pemain lokal. Skemanya akan bergantung perizinan masing-masing pihak. Jadi sesuai perizinan masing-masing. Sementara soal kemampuan Starlink tersambung langsung ke ponsel warga Indonesia secara aturan diperbolehkan. Sebab, Starlink bisa langsung berjualan ke konsumen. Jadi akan ada persaingan di suatu wilayah dengan internet service provider (ISP), yang mungkin juga bekerja sama dengan Starlink. Analis Mirae Aset Sekuritas Indonesia Won Junghoon menilai kehadiran Starlink sejatinya untuk segmen business to business (B2B) bukan untuk ritel. Seperti di Malaysia dan Filipina, meskipun sudah ada Starlink tetapi operator di kedua negara tersebut tetap bisa menjaga pangsa pasar. "Justru, para emiten bisa menangkap peluang dengan bekerja sama dengan Starlink untuk menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Junghoon.

Masuknya Starlink ke pasar ritel Indonesia dan merger PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dengan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) menjadi dua sentimen yang berimbas terhadap kinerja emiten-emiten menara telekomunikasi. Ekspansi menara dan fiber optic, serta potensi kolaborasi terus didorong untuk mendongkrak kinerja pada 2024. Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) Herman Setya Budi mengatakan bahwa perseroan tidak khawatir atas keberadaan Starlink yang menyediakan layanan internet dengan satelit Low Earth Orbit (LEO) milik Elon Musk. “Starlink akan complimentaryantara menara dan fiber optic. Kami kan bisa lihat di AS [Amerika Serikat] juga perusahaan menara masih bagus,” katanya, Kamis (30/5). Herman juga menilai layanan Starlink saat ini akan lebih cocok digunakan di remote area dan daerah yang tidak memungkinkan dibangun fiber optic. 

Meski menghadirkan disrupsi, Herman melihat TBIG memiliki peluang untuk menjalin kerja sama dengan Starlink di masa mendatang. Direktur TBIG Helmy Yusman Santoso menambahkan, kehadiran Starlink akan saling melengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada. Dia menilai kehadiran Starlink belum akan menggerus layanan infrastruktur menara dan fiber optic yang lebih murah. Senada, Manajemen PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) dalam materi paparan publiknya menyebut hadirnya teknologi baru, khususnya non-terrresterial network seperti LEO satelite milik Starlink dan teknologi HAPS dari Softbank diproyeksikan menjadi layanan pelengkap untuk menutupi kekurangan pada layanan telekomunikasi existing. Pada perkembangan lain, Mitratel menilai merger XL Axiata dengan Smartfren berpotensi membawa dampak positif terhadap industri menara telekomunikasi. 

Alasan-nya, konsolidasi operator seluler berpeluang membuat industri telekomunikais makin sehat dalam jangka menengah—panjang. Hendra menuturkan bahwa MTEL siap mendukung konsolidasi XL Axiata dengan Smartfren, serta berkolaborasi dengan entitas hasil merger ini untuk memaksimalkan optimalisasi operasional dan memperluas jangkauan layanan. Dia tidak menampik dalam jangka pendek adanya konsolidasi akan sedikit berdampak pada bisnis penyewaan menara. Untuk meminimalisir hal tersebut, Mitratel berupaya untuk selalu proaktif dalam mengantisipasi berbagai dinamika pasar, termasuk potensi yang akan terjadi bila terjadi konsolidasi operator seluler. Kalangan analis cenderung memberikan rekomendasi hold terhadap emiten-emiten di sektor menara telekomunikasi. Analis OCBC Sekuritas Kevin Jonathan Panjaitan menyematkan rekomendasi holddengan target harga Rp1.920 per saham. Dalam riset terpisah, analis Sucor Sekuritas Christofer Kojongian juga menyematkan rekomendasi hold untuk TBIG dengan target harga Rp1.900 per saham.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai menyelisik dugaan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh kehadiran Starlink, penyedia layanan satelit orbit rendah milik miliader Elon Musk, di pasar ritel mulai April 2024. Langkah ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan terkait dalam diskusi kelompok terfokus secara tertutup di Jakarta, Rabu (29/5).

”Kemunculan teknologi baru internet adalah keniscayaan. Namun, kemunculannya harus diikuti dengan kesetaraan perlakuan kebijakan untuk industri telekomunikasi. Kami mendorong pemain telekomunikasi yang sudah ada tetap bisa menjalankan usahanya setelah pemain baru (Starlink) mendistribusikan layanannya ke masyarakat,” kata Komisioner KPPU Hilman Pujana.

Kabar yang mengemuka sekaligus menjadi perhatian KPPU, menurut Hilman, adalah perilaku Starlink di pasar telekomunikasi Indonesia. ”Isu yang mengemuka adalah kesetaraan perlakuan yang semestinya regulator bisa mengonfirmasi. Kami akan terus monitoring, termasuk kaitannya dengan dugaan jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh Starlink,” ujarnya.

Elon Musk resmi meluncurkan layanan internet satelit Starlink di Denpasar, Bali, Minggu (19/5) pagi. PT Starlink Services Indonesia adalah badan hukum Starlink di Indonesia. Sejak peluncurannya, Starlink menerima sejumlah tudingan. Salah satunya adalah bahwa bisnis milik Musk itu mendapat ”karpet merah” oleh Pemerintah Indonesia. Tudingan lainnya adalah Starlink belum memiliki kantor fisik untuk layanan konsumen Indonesia. Ada juga tudingan bahwa Starlink belum memiliki pusat pengendali jaringan atau network operation center (NOC) di Indonesia. Starlink juga dituduh belum membayar pajak. (Yoga)

AGUS PAMBAGIO melihat ada dua sisi dari rencana pemerintah menerapkan pelayanan publik terpadu secara digital atau Government Technology (GovTech). Pengamat kebijakan publik itu menilai GovTech tersebut akan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Sebab, pemerintah akan mengintegrasikan pelayanan publik di berbagai kementerian dan lembaga dalam satu aplikasi. Kondisi tersebut akan membuat masyarakat lebih efisien ketika membutuhkan berbagai pelayanan pemerintah secara bersamaan. “Secara waktu, keberadaannya akan memberikan efisiensi,” kata Agus, Rabu, 29 Mei lalu.

Meski begitu, kata Agus, penerapan GovTech tersebut dipastikan akan menghadapi berbagai kendala dan kekurangan di lapangan. Misalnya, kondisi wilayah di Indonesia belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang dapat mendukung layanan digitalisasi secara terpadu tersebut. Tingkat literasi digital masyarakat juga masih rendah. “Kondisi ini akan mengakibatkan penerapan program ini tak berjalan optimal,” kata dia Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar sependapat dengan Agus. Wahyudi menilai transformasi layanan publik secara digital tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah mulai tersadar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Pelayanan publik yang terpadu tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.  Di samping kemudahan ini, kata Wahyudi, ada risiko penyalahgunaan data pribadi dari GovTech tersebut nantinya. Ia mencontohkan program One ID—satu akses login untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Program ini menghimpun data pribadi masyarakat dalam satu database yang dikelola oleh pemerintah. (Yetede)

Kemenkominfo menyatakan akan mengizinkan satelit orbit rendah milik Elon Musk, yakni Starlink, menjalankan usaha di Indonesia. Sejauh ini, Kemenkominfo belum bisa menilai apakah pelayanan telekomunikasi yang dilakukan Starlink menjurus ke praktik banting harga atau tidak. Keputusan penilaian soal banting harga layanan itu harus melewati kajian. ”(Starlink) biarkan berusaha dulu. Kami belum melihat apakah Starlink melakukan predatory pricing. Lagi pula, kebenaran sebuah operator telekomunikasi melakukan predatory pricing harus diuji dulu di pasar,” ujar Direktur Telekomunikasi Kemenkominfo Aju Widya Sari kepada media di acara Ericsson Imagine Live Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa (28/5).

Pada 4–5 April 2024 telah dilaksanakan uji petik-uji laik operasi serta pemeriksaan terhadap sistem dan perangkat penyelenggaraan jaringan tertutup satelit (VSAT) PT Starlink Services Indonesia, badan hukum Starlink di Indonesia. Uji petik-uji laik operasi ini mensyaratkan beberapa hal, termasuk pusat pengendali jaringan atau network operation center (NOC) di Indonesia. Aju menekankan, PT Starlink Services Indonesia sudah memenuhi persyaratan sehingga lolos uji petik-uji laik operasi. Aju menekankan, keberadaan satelit orbit rendah seperti Starlink akan melengkapi layanan telekomunikasi dari operator telekomunikasi seluler. Karena itu, hal tersebut bukan ancaman. Penggelaran layanan telekomunikasi berteknologi akses seluler 5G dan teknologi generasi berikutnya juga akan tetap berjalan. (Yoga)

Pemerintah resmi meluncurkan pemaduan data antarkementerian/lembaga melalui govtech atau government technology yang diberi nama INA Digital. Instansi pemerintah tak bisa lagi membuat proyek aplikasi yang tidak terhubung. Interoperabilitas data antar kementerian/lembaga akan memudahkan penyaluran bantuan sosial, pupuk bersubsidi, dan makan bergizi gratis. Presiden Jokowi pada peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5) mengingatkan, selama ini birokrasi membuat masyarakat makin ruwet dengan beragam aplikasi. Di seluruh kementerian, lembaga, serta pemda di Indonesia saat ini tercatat 27.000 aplikasi yang bekerja sendiri-sendiri.

Di Kemenkes saja, seperti disampaikan Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono, terdapat 400 aplikasi. Di suatu kementerian lain, menurut Presiden, ada yang mencapai 5.000 aplikasi. ”Mungkin setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Ganti kepala daerah, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Tidak boleh diteruskan lagi,” kata Presiden. Pada tahun 2024 saja, dalam penyusunan anggaran, ada Rp 6,2 triliun yang diajukan untuk membuat aplikasi baru. Hal ini harus dihentikan dan infrastruktur digital publik harus diperkuat. Melalui transformasi digital, layanan masyarakat diintegrasikan dalam satu sistem yang saling terhubung dan terpadu.

”Kita harus memperkuat transformasi govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Di situ ada layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” kata Presiden. Proses memadukan data dan layanan publik pun diakui bertahap sembari menyiapkan ASN, menyosialisasikan sistemnya, serta terus memperbaiki sistem. Menteri BUMN ErickThohir dalam laporannya menambahkan, langkah awal govtech bisa diluncurkan setelah ratusan rapat. Dia akan memastikan supaya sistem yang dibuat mudah digunakan masyarakat. Portal yang mencakup semua layanan pemerintah, kata Menpan RB Azwar Anas, baru akan diluncurkan pada September 2024.

Menuju September, uji coba dan perbaikan dilakukan agar proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur bisa terwujud, agar program yang diluncurkan tepat sasaran. Untuk tahap awal, hanya tujuh layanan yang diprioritaskan. Pertama, administrasi kependudukan melalui identitas kependudukan digital yang digarap Kemendagri. Kedua, layanan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ketiga, layanan dari Kemenkes, baik antrean rumah sakit, registrasi dokter, sertifikat vaksin, maupun imunisasi. Keempat, layanan dari POLRI, seperti izin penyelenggaraan event, SIM online, dan surat keterangan berkelakuan baik. Kelima, layanan Kemensos terkait bansosl. Keenam, layanan untuk ASN. Ketujuh, pembayaran digital yang ditangani Kemenkeu. (Yoga)

Masuknya layanan internet berbasis  satelit milik Elon Musk, Starlink, sedikit banyak akan  mengubah peta bisnis di Industri telekomunikasi Tanah Air. Terutama, bagi emiten-emiten teknologi penyelenggara bisnis Fiber To The Home (FTTH) atau sistem penyediaan akses jaringan fiber optik, di mana titik konversi optik berada di rumah pelanggan. Analis Indo Premier Sekuritas Giovanni Dustin dan Ryan Dimitri tidak menafikan kehadiran Starlink akan berpengaruh terhadap bisnis FTTH. Meski demikian, mereka meyakini bahwa kehadiran layanan internet dari Amerika Serikat tersebut tidak akan menjadi kompetitor perusahaan telekomunikasi dalam negeri. Justru, Starlink akan menjadi pelengkap layanan FTTH. "Kami percaya bahwa Starlink tidak mungkin menggantikan kebutuhan FFTH, mengingat harga yang ditawarkan cukup premium yaitu Rp 750 ribu, dibanding layanan FTTH ARPU sekarang di Rp 200-250 ribu. Selain itu, FTTH juga menawarkan kualitas unggul dibandingkan satelit orbit rendah bumi dalam hal latensi, bandwidth, keandalan, dan biaya," kata Giovanni. (Yetede)

PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) berambisi menjadi perusahaan teknologi dengan melebarkan sayapnya di industri teknologi seperti information, communication & technology (ICT) dan Artificial Intelegence (AI). Berlanjut, dana sebesar Rp 2,3 triliun juga disiapkan untuk melanjutkan ekspansi.  Presiden Direktur dan CEO Indosat ooredoo Hutchison Vikram Sinha menungkapkan bahwa perseroan saat ini fokus bertransformasi menjadi perusahaan teknologi dari sebelumnya perusahaan telekomunikasi. Indosat pun melakukan investasi besar-besaran dari sisi SDM untuk mewujudkan transformasi tersebut. Vikram berkeyakinan, investasi teknologi tidak mungkin dilakukan apabila tidak diimbangi dengan investasi dari human capital. "Sebagai contoh, dalam hal perencanaan kapasitas, kami biasanya mengivestasikan hampir 5-6 triliun untuk mengelola kapasitas. Dikerjakan secara manual dengan tingkat akurasi sebesar 70-75%, namun, ketika kami mengerjakan pengelolaan kapasitas itu melalui bantuan AI, tingkat akurasinya naik menjadi 98%," beber Vikram. (Yetede)