Pemerintah Luncurkan INA Digital
Pemerintah resmi meluncurkan pemaduan data antarkementerian/lembaga melalui govtech atau government technology yang diberi nama INA Digital. Instansi pemerintah tak bisa lagi membuat proyek aplikasi yang tidak terhubung. Interoperabilitas data antar kementerian/lembaga akan memudahkan penyaluran bantuan sosial, pupuk bersubsidi, dan makan bergizi gratis. Presiden Jokowi pada peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5) mengingatkan, selama ini birokrasi membuat masyarakat makin ruwet dengan beragam aplikasi. Di seluruh kementerian, lembaga, serta pemda di Indonesia saat ini tercatat 27.000 aplikasi yang bekerja sendiri-sendiri.
Di Kemenkes saja, seperti disampaikan Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono, terdapat 400 aplikasi. Di suatu kementerian lain, menurut Presiden, ada yang mencapai 5.000 aplikasi. ”Mungkin setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Ganti kepala daerah, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Tidak boleh diteruskan lagi,” kata Presiden. Pada tahun 2024 saja, dalam penyusunan anggaran, ada Rp 6,2 triliun yang diajukan untuk membuat aplikasi baru. Hal ini harus dihentikan dan infrastruktur digital publik harus diperkuat. Melalui transformasi digital, layanan masyarakat diintegrasikan dalam satu sistem yang saling terhubung dan terpadu.
”Kita harus memperkuat transformasi govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Di situ ada layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” kata Presiden. Proses memadukan data dan layanan publik pun diakui bertahap sembari menyiapkan ASN, menyosialisasikan sistemnya, serta terus memperbaiki sistem. Menteri BUMN ErickThohir dalam laporannya menambahkan, langkah awal govtech bisa diluncurkan setelah ratusan rapat. Dia akan memastikan supaya sistem yang dibuat mudah digunakan masyarakat. Portal yang mencakup semua layanan pemerintah, kata Menpan RB Azwar Anas, baru akan diluncurkan pada September 2024.
Menuju September, uji coba dan perbaikan dilakukan agar proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur bisa terwujud, agar program yang diluncurkan tepat sasaran. Untuk tahap awal, hanya tujuh layanan yang diprioritaskan. Pertama, administrasi kependudukan melalui identitas kependudukan digital yang digarap Kemendagri. Kedua, layanan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ketiga, layanan dari Kemenkes, baik antrean rumah sakit, registrasi dokter, sertifikat vaksin, maupun imunisasi. Keempat, layanan dari POLRI, seperti izin penyelenggaraan event, SIM online, dan surat keterangan berkelakuan baik. Kelima, layanan Kemensos terkait bansosl. Keenam, layanan untuk ASN. Ketujuh, pembayaran digital yang ditangani Kemenkeu. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023