Komisi I DPR secara internal membahas gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah sepekan ini belum bisa teratasi. Gangguan yang disebabkan serangan ransomware itu hingga kini diduga menyebabkan terjadinya kebocoran data. Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid, Rabu (26/6) menyebutkan, pihaknya akan memanggil Kemenkominfo selaku pengelola PDN serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis ini untuk mendalami serangan siber terhadap PDN. Komisi I juga akan mendengarkan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. ”Jadi, (Kamis) penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengungkapkan, Komisi I telah membahas serangan terhadap PDN secara internal.

Hal itu disebabkan ada indikasi kebocoran data di sejumlah instansi negara sebagai dampak dari serangan siber terhadap PDN. ”Karena itu, Komisi I membahas fenomena itu secara internal,” ucap Hasanuddin. Setelah terjadi serangan terhadap peladen (server) PDN, muncul klaim dari akun Moonz Haxor yang menyatakan memiliki data Badan Intelijen Strategis (Bais TNI) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri. Data hasil peretasan itu disebutkan telah dijual dalam suatu forum di situs gelap atau dark web. Sejak Sabtu (22/6), Moonz Haxor telah mengunggah kiriman penjualan data Inafis Polri seharga 1.000 USD. Ia mengklaim mendapatkan foto wajah anggota Inafis, sidik jari, dan surat elektronik. Data Bais TNI diakui telah diunggah pada Senin (24/6). Basis data dari 2.000 pengguna dijual 1.000 USD, jika ditambah dokumen rahasia berukuran 33,7 gigabyte menjadi 7.000 USD. (Yoga)

Beberapa tahun lalu potensi serangan siber terhadap berbagai instansi vital dan publik telah diungkapkan. Namun, peringatan itu sepertinya diabaikan. Penyanderaan data atau ransomware dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi lembaga publik, swasta, serta infrastruktur penting yang menjadi sandaran masyarakat saat ini. Aksi ini telah berulang kali melumpuhkan sistem layanan publik demi meraup uang tebusan bagi pelakunya. Saking seriusnya aksi ini, Sekjen PBB Antonio Guterres di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB, Kamis (20/6) menyoroti bahaya ransomware sebagai salah satu aksi paling mengancam bagi layanan publik saat ini (Kompas.id, 24/6/2024).

Serangan yang menimpa berbagai lembaga milik pemerintah di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang tengah mengalami serangan ransomware, mengingatkan kita soal seruan berbagai kalangan soal potensi ancaman berupa serangan siber sejak beberapa tahun lalu. Ancaman itu tidak main-main.Mereka benar-benar melakukan serangan dan kini beberapa layanan menjadi lumpuh. Sepanjang tahun 2023 disebutkan jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam aksi ransomware mencapai 1,1 miliar USD atau Rp 18 triliun. Aksi ransomware adalah peretasan sebuah sistem komputer. Aksi itu biasa disertai pelumpuhan sistem hingga pencurian atau penahanan data.

Sistem akan dikembalikan setelah si pemilik sistem membayar sejumlah uang tebusan ke pelaku. Melihat cara mereka dan dampak yang diakibatkan, dunia perlu melakukan langkah bersama untuk membatasi serangan ini. Serangan ke obyek vital sangat mungkin terjadi. Tak hanya merusak sistem, serangan yang lebih canggih bisa saja merusak fasilitas fisik. Di tengah berbagai masalah global, seperti perubahan iklim, pandemi, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi, serangan siber perlu menjadi masalah bersama. Bila sekarang sebuah negara diserang, sangat mungkin negara lain menjadi korban berikutnya (Yoga)

Pemerintah mengakui gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terjadi sejak Kamis (20/6) disebabkan serangan siber perangkat keras perusak atau ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Saat ini pemerintah masih fokus pada pemulihan dan mengabaikan permintaan tebusan dari pelaku peretas sebesar 8 juta USD atau Rp 131,6 miliar. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (24/6), pihaknya masih terus fokus pada pemulihan PDNS. ”Gangguan ini disebabkan oleh serangan siber ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Kami mengetahuinya setelah meneliti sampel,” katanya. Lockbit merupakan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019.

Grup operator ransomware ini sudah mengeluarkan Lockbit dan Lockbit 2.0. Terakhir, grup itu mengeluarkan versi terbaru, Lockbit 3.0, yang juga penyebab gangguan di Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu, dimana data nasabah BSI hilang dan layanan terganggu beberapa hari. Dalam hal pemulihan, BSSN telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Menurut dia, peretas meminta uang tebusan 8 juta USD, tapi permintaan itu tak akan dipenuhi. Menkominfo Budi Arie Setiadi, di Istana Negara, Jakarta, kemarin, menegaskan, pemerintah tak akan memenuhi permintaan peretas. Ia juga membantah jika sistem proteksi data nasional disebut lemah. ”Jangan salah, ini bukan PDN, tapi PDNS 2 di Surabaya, bukan PDN. Ini PDNS karena sedang dibangun PDN-nya,” ujarnya. (Yoga)

Hingga kini, gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo belum dapat diatasi. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan, dari proses analisis berdasarkan bukti digital belum dapat disimpulkan penyebab gangguan pada sistem di PDN tersebut. Melihat gangguan yang ada, pengamat keamanan siber menilai, sistem di peladen (server) PDN mengalami serangan ransomware. Hal itu terindikasi dari sistem peladen PDN yang tiba-tiba tak berfungsi dan terjadi berhari-hari, yakni sejak Kamis (20/6). Ada dugaan, hal itu sebagai upaya pelaku untuk menyandera. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, Minggu (23/6), mengungkapkan, BSSN telah mengirimkan tim ke Kemenkominfo untuk menangani insiden sekaligus menyelidiki penyebab terganggunya sistem PDN. Upaya yang dilakukan di antaranya mencari bukti digital berupa pengumpulan log dan sampel artefak sistem yang terdampak. Namun, diakui Ariandi, dari proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan permasalahan utama, BSSN belum bisa menyimpulkan penyebab dari gangguan pada PDN tersebut.

”Tim masih melakukan proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan entry point (pintu masuk) dan root cause (akar masalah) insiden tersebut,” tuturnya. Gangguan pada sistem PDN telah mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu, di antaranya layanan keimigrasian di Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham serta pelintasan negara, seperti bandara internasional. Gangguan juga dialami Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM) dan Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi Kementerian PUPR, serta Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga Minggu (23/6), baru layanan imigrasi di Bali, termasuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang pulih. Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan, pelayanan imigrasi di Bandara I Gusti NgurahRai melalui fasilitas autogate juga berangsur pulih. Dari insiden itu, pengamat teknologi dan ahliforensik siber. (Yoga)

Penyebab terganggunya Pusat Data Nasional yang berdampak pada sejumlah layanan publik masih misterius. Terganggunya PDN menunjukkan lemahnya kemampuan negara memproteksi data strategis. Padahal, Komisi I DPR telah mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan dari PDN. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan, PDN merupakan instrumen strategis yang memerlukan pengamanan maksimum. Banyak data dari instansi penting yang tersimpan di PDN. ”Sejak proses pendirian, saya sudah wanti-wanti masalah security-nya. Ternyata akhirnya jebol. Saya dengan berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan pada beberapa waktu sebelum ini,” ujar Sukamta, Jumat (21/6).

Pada Kamis (20/6), server PDN Kemenkominfo terganggu. Penyebabnya diduga serangan siber berupa perangkat keras penghancur (malware). Salah satu dampaknya, layanan keimigrasian di semua bandar udara internasional di Indonesia terganggu. Selain itu, layanan pembuatan paspor juga terganggu. Hingga kemarin, pembuatan paspor masih terganggu, seperti terlihat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar. Akibatnya, pembuatan paspor yang semula hanya butuh waktu 3-4 hari menjadi 7-8 hari. Sukamta meminta Kemenkominfo untuk mengambil langkah pengamanan secepatnya. Semua data yang rusak dan hilang perlu dipulihkan. Kejadian itu sekaligus menjadi peringatan penting agar tak terulang di masa mendatang. (Yoga)

Dunia maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, akses informasi dan interaksi online semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, dunia maya juga menyimpan potensi bahaya yang dapat merugikan anak-anak. Dikutip dari bisnismuda.id, sebagai orang tua, penting bagi kita untuk memahami potensi bahaya di dunia maya agar dapat melindungi anak-anak dari segala risiko yang ada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat membimbing dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Salah satu bahaya utama yang perlu dipahami oleh orang tua adalah konten berbahaya yang dapat diakses oleh anak-anak. Di dunia maya, anak-anak rentan terpapar kepada konten pornografi , kekerasan, dan bahkan radikalisme.

Pemerintah perlu meneliti keandalan pusat data nasional yang lumpuh pada Kamis (20/6). Peristiwa itu mengganggu sejumlah layanan publik, seperti layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, menuturkan, pemerintah berupaya keras mempercepat pemulihan di pusat data nasional (PDN). Pemerintah masih menginvestigasi masalah ini hingga belum bisa mengumumkan kepastian penyebab PDN terganggu. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data milik semua instansi di Indonesia. Lumpuhnya PDN, mengganggu layanan imigrasi di beberapa bandara internasional di Tanah Air. Antrean mengular di pintu keberangkatan internasional sejumlah bandara.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim mengatakan, layanan terganggu sejak Kamis pukul 04.00 WIB. Namun, gangguan baru diumumkan pada Kamis siang melalui media sosial. Meski layanan imigrasi terganggu, Silmy menegaskan, masyarakat tetap bisa bepergian ke luar negeri. Hanya saja proses keimigrasian menjadi lebih lama. Karena itu, Silmy menyarankan agar masyarakat yang akan pergi ke luar negeri dating lebih awal ke bandara. Gangguan PDN juga berdampak pada seleksi tenaga pendamping masyarakat (TPM) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1. Tes tertulis calon TPM BWS Sumatera 1 harus ditunda gara-gara PDN lumpuh.

Sebab, laman tes tidak bisa diakses. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, pemerintah harus meneliti keandalan sistem PDN. ”Ini menjadi pertanyaan. PDN kok bisa terjadi seperti ini? Keamanannya seperti apa? Jaminannya apa? Ini ibarat menempatkan telur dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh, semuanya pecah,” tuturnya. Ardi pun mempertanyakan, siapa pengelola PDN dan siapa yang menjalankan teknologinya. Ia juga mempertanyakan integritas perangkat lunak yang digunakansistem PDN. Kemenkominfo harus transparan menjelaskan pengelolaan PDN kepada publik untuk melihat kemampuan teknologi yang digunakan PDN. (Yoga)

Wacana pemerintah memblokir platform media sosial yang memperbolehkan konten pornografi diproduksi dalam platform dianggap kurang tepat. Selain fungsi keseluruhanyang ada dalam platform ikut tertutup, pemblokiran platform media sosial juga melanggar kebebasan berpendapat. Tagar #tolakblokirx dan #elaelo ramai dibicarakan di media sosial sejak akhir pekan lalu. Pada Selasa (18/6) pukul 15.00 WIB, kedua tagar menjadi trending nasional urutan pertama dan kedua di platform X (dulu Twitter). Konteks kemunculan kedua tagar sebenarnya berkaitan. Banyak warganet menduga platform media sosial Elaelo sebagai pengganti X. Apalagi, X baru-baru ini dikecam oleh Pemerintah Indonesia karena kebijakan terbarunya yang memperbolehkan konten pornografi dewasa yang diproduksi secara suka sama suka asalkan ”diberi label dengan benar dan tidak ditampilkan secara mencolok”. Platform X juga diduga menjadi salah satu tempat maraknya konten judi daring.

Saat menghadiri raker dengan Komisi I DPR, Senin (10/6), di Kompleks DPR, Jakarta, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengancam akan menutup X jika masih membolehkan peredaran konten pornografi. Kementerian telah bersurat ke X sebagai bentuk peringatan. Dalam siaran pers sesi Ngopi Bareng Kominfo, Jumat (14/6), Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya tidak memuat konten yang mengandung pornografi ataupun judi daring. Menanggapi adanya platform media sosial yang memperbolehkan pengguna mengunggah konten yang mengandung pornografi, dia memastikan Pemerintah Indonesia akan memutus akses platform tersebut. (Yoga)

Kehadiran Starlink di Indonesia langsung memunculkan polemik. Dengan semua potensi yang di- bawanya, satelit orbit rendah atau low earth orbit yang jumlahnya sudah ribuan di atas Bumi, termasuk ratusan di antaranya di langit Indonesia, itu langsung menyengat pelaku industri telekomunikasi Indonesia. Tak hanya menawarkan kemampuan akses internet supercepat, yakni hingga 300 Mbps, Starlink bahkan diberitakan sudah menyiapkan telepon genggam khusus. Pelaku industri telekomunikasi (telko) ibarat kena prank. Sebab, awalnya mereka mengira Starlink hanya akan menawarkan layanan bisnis ke bisnis (B2B) dan operator telko lokal akan bisa mendapatkan peluang menjadi partner koneksi di Indonesia. Teknologi akses internet yang dimiliki Starlink akan terus berkembang.

Jika itu yang terjadi, cepat atau lambat, mereka bisa menggeser teknologi lama dan mendisrupsi kemapanan industri telko nasional. Diungkapkan atau tidak, para pelaku industri telko khawatir dengan sikap pemerintah yang terkesan memberi karpet merah kepada jaringan satelit milik Elon Musk tersebut. Keprihatinan itu ditambah pernyataan pemerintah, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan bahwa BTS tidak diperlukan lagi karena sudah ada Starlink. Sementara, penyedia aplikasi dan media berbasis internet atau pemain over the top (OTT), seperti Google, Meta,X,Youtube, Instagram, Netflix, dan Whatsapp, sudah lama menumpang secara gratis untuk berjualan di jaringan internet milik operator telko lokal.

Ironisnya, hingga saat ini pembuat regulasi belum juga menyusun aturan fair-share agar para pemain OTT tersebut membayar kompensasi ke operator pemilik jaringan ataupun membayar pajak kepada negara dengan efektif. Situasi ini menggambarkan bagaimana telko cenderung menjadi dumb pipe yang hanya berperan menyalurkan data bagi pelanggan, tetapi tidak mampu memonetisasinya secara efektif. Di sisi lain, operator telko sudah berinvestasi sangat besar untuk membangun jaringan dan membayar konsesi spektrum kepada pemerintah. Namun, karena persaingan yang ketat, mereka harus menjual paket internet dengan margin keuntungan yang relatif rendah.

Berdasar data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, tren kenaikan tipis atas pendapatan operator telko pada periode 2013-2022 hanya 5,6 %, lebih kecil dibanding tren kenaikan biaya hak penggunaan di 12,1 %. Apalagi, dibanding lonjakan data seluler yang mencapai 80,7 % pada rentang yang sama. Mengantisipasi hal itu, para operator telko harus siap bertransformasi, idealnya mereka harus bertransformasi menjadi perusahaan teknologi (techco). Sebagai techco, perusahaan telko tidak hanya menyediakan layanan yang bertumpu pada kepemilikan jaringan, tetapi juga menyediakan layanan digital inovatif yang menawarkan solusi dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Di luar kontroversi yang terjadi, bukan tak mungkin kehadiran Starlink bisa memicu momentum bagi para operator telko lebih serius bertransformasi ke techco. (Yoga)

Kehadiran layanan internet berbasis satelit orbit rendah, Starlink, di Indonesia ditanggapi beragam. Kelompok yang mendukung kehadiran Starlink berpandangan jaringan itu dapat melayani internet di daerah-daerah terpencil dan terluar. Sementara itu, mereka yang keberatan dengan kehadiran jejaring bisnis milik Elon Musk tersebut menilai pasar yang dilayani Starlink bertubrukan dengan bisnis di industri telekomunikasi maupun penyedia jasa internet berbasis kabel optik. Pemerintah memastikan kehadiran Starlink tak akan mengganggu ekosistem di industri telekomunikasi. Akan tetapi, apa jaminannya?Jauh sebelum layanan Starlink beroperasi pun, perangkat untuk mengakses layanan itu sudah dijual di berbagai platform. Pemerintah bergeming dengan fenomena tersebut. Pemain industri telekomunikasi pun mewanti-wanti agar bisnis yang dijalankan Starlink dibatasi, tidak merambah segmen yang selama ini sudah digarap oleh penyedia layanannya yang ada.