Teknologi
( 1200 )”Drone” di Lumbung Pangan
Lumbung pangan Merauke, Papua Selatan, digadang-gadang mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Kini, lumbung pangan itu tengah menjadi ladang uji pengembangan pertanian modern beserta varietas unggul padi dan tebu. Pemupukan menggunakan pesawat nirawak (drone) hingga budidaya tanaman pangan dengan internet untuk segala (IoT) diterapkan. Berbagai varietas padi nasional, termasuk yang tahan perubahan cuaca, ditanam. Bahkan, bibit tebu impor dari Australia turut dibudidayakan. Pada 23 Juli 2024, Kementan serta Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan perkembangan lumbung pangan padi dan tebu di Merauke kepada Presiden Jokowi.
Dua lokasi lumbung pangan disambangi, yakni Rice Estate Desa Telaga Sari di Distrik Kurik dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tebu di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring. Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan mengembangkan pertanian di Merauke secara bertahap. Pada tahap awal, lahan yang akan dikembangkan seluas 63.000 hektar (ha). Sekitar 40.000 ha telah dikerjakan. Pada tahap berikutnya, pemerintah menargetkan dapat menggarap 1 juta ha lahan. ”Pengembangan pertanian itu mengadopsi teknologi pertanian dan hasil teknologi tersebut, seperti benih varietas unggul, sensor kelembaban tanah dan cuaca, drone, dan sistem pengairan otomatis,” ujarnya melalui siaran pers.
Benih padi varietas unggul yang diuji dan dikembangkan di Merauke adalah Cakrabuana Agritan. Varietas itu adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki produktivitas tinggi, yakni berkisar 9-10 ton per ha. Ke depan, varietas itu akan dikembangkan di sawah seluas 1 juta ha. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Haris Syahbuddin menambahkan, kementan juga menerapkan teknologi IoT, mulai dari penggunaan drone untuk memupuk tanaman padi seluas 40.000 ha serta penerapan alat pengamatan kelembaban tanah dan sistem otomatis pengairan tanaman. (Yoga)
KEJAHATAN SIBER, Perampasan Aset dan Pemiskinan Bandar Jadi Solusi Pemberantasan
Sebagian besar dana terkait aktivitas judi daring masih mengalir ke luar negeri. Pemerintah diminta meningkatkan upaya hukum, mulai dari perampasan asset hingga pemiskinan pihak bandar. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan, jumlah transaksi judi daring pada triwulan I-2024 meningkat 24 % secara tahunan menjadi 59,22 juta kali transaksi. Total nominal perputaran uang judi daring pada periode yang sama melonjak 43 % secara tahunan menjadi Rp 101,23 triliun. Maraknya perjudian daring tersebut mulai terjadi semenjak pandemi Covid-19 merebak, tercermin dari jumlah transaksi judi daring pada 2020 yang melonjak 205 % secara tahunan diikuti peningkatan total nilai perputaran dana sebesar 155 %.
Jumlah transaksi pada 2021 meroket hingga 674 % diikuti lonjakan total nilai perputaran dana sebesar 267 %. Pada 2022, jumlah transaksi judi daring masih meningkat 140 % secara tahunan dengan nilai perputaran dana yang meningkat 80 % secara tahunan. Selama 2023, jumlah transaksi terkait judi daring meningkat 61 % secara tahunan menjadi 168,34 juta kali transaksi dengan peningkatan nilai perputaran dana 213 % menjadi Rp 327,05 triliun. Secara keseluruhan, total nilai perputaran dana judi daring sejak 2017 hingga 2023 tercatat Rp 517,31 triliun dengan 168,34 kali transaksi.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebutkan, sebagian besar perputaran uang judi daring mengalir ke luar negeri, sejalan dengan temuan penyidik dan aparat penegak hukum yang menemukan aliran dana ke sejumlah negara sebagai tujuan akhir. ”Yang masih berada dalam negeri tidak lebih dari 10 %, sisanya sudah ke Kamboja atau negara lainnya,” katanya, akhir pekan lalu. Selain memastikan uang hasil rampasan terkait aktivitas judi daring ke dalam kas negara, tidak kalah penting pemerintah sebaiknya turut membuat miskin bandar lokal yang terlibat. (Yoga)
Perputaran Dana Judi Daring Bisa Sentuh Rp 900 Triliun
Kemenkominfo menyebut, perputaran aliran dana judi daring atau judi online (judol) sesuai data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2023 mencapai Rp 327 triliun. Jika tak ada langkah pencegahan, seperti blokir laman judi daring, kementerian memperkirakan perputaran aliran dana bisa naik dan menyentuh Rp 900 triliun pada 2024. Apabila dibandingkan dengan belanja APBN tahun 2024 yang direncanakan Rp 3.325,1 triliun, potensi perputaran aliran dana judol yang disebut itu mencapai 27 % belanja APBN.
Menurut Budi, sepanjang 17 Juli 2023-23 Juli 2024, kementerian telah memutus 2,6 juta laman judol. Kementerian juga telah mengajukan pemblokiran 573 akun dompet elektronik yang berkaitan dengan judol kepada BI dan 6.199 rekening bank yang berkaitan dengan judol kepada OJK sejak September 2023 hingga 23 Juli 2024. Terkait penyusupan konten dan laman judol dalam laman pemerintah dan pendidikan, Kemenkominfo telah menangani 23.616 sisipan halaman judol di laman pemerintah dan 22.205 sisipan halaman judol di laman lembaga pendidikan. Budi memastikan belum ada perusahaan platform media sosial yang dikenai denda Rp 500 juta karena memfasilitas judol.
Namun, Kemenkominfo terus menjalin komunikasi dengan mereka untuk langkah pencegahan lebih jauh. Satgas Pemberantasan Judi Online yang disahkan Presiden Jokowi, menurut dia, menargetkan akses masyarakat pada situs judol dapat berkurang hingga 80 % dengan jumlah deposit dapat turun menjadi Rp 45,79 triliun. Kemenkominfo pun aktif mengingatkan pemda yang lamannya disusupi konten judol. Namun, Kemenkominfo tidak bisa serta-merta memblokir laman karena Kemenkominfo bukan pengelola laman. (Yoga)
Mengadopsi AI, Mendulang Laba
Penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di industri perbankan diyakini dapat meningkatkan produktivitas melalui kerja yang lebih efisien dan mampu menggenjot torehan laba. Laporan Citi Global Perspectives & Solutions (Citi GPS) pada Juni 2024 bertajuk ”AI in Finance: Bot, Bank & Beyond” menganalisis penerapan AI di sektor keuangan, dengan menyurvei 90 responden dari industri keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, dan aset manajemen. Dalam lima tahun ke depan, 93 % responden optimistis mampu mencatatkan profit melalui penerapan AI. Khusus di industri perbankan secara global, penerapan AI mampu meningkatkan laba 9 % atau 170 miliar USD pada 2028, dari sebelumnya 1,8 triliun USD menjadi 2 triliun USD.
Responden, khususnya pelaku industri perbankan, menilai AI dapat meningkatkan produktivitas, dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, menyederhanakan operasi, dan membuat karyawan berfokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Sementara itu, AI yang inovatif dapat berdampak besar pada tugas-tugas internal, seperti manajemen konten dan informasi, pengodean (coding), serta pengoperasian perangkat lunak. Meski AI berpotensi memangkas jumlah pekerja yang memiliki keterampilan rendah dalam bidang operasional dan teknologi, peran tata kelola dan kepatuhan akan terus meningkat. Dengan demikian, industri masih akan tetap membutuhkan sumber daya manusia, terutama mereka yang memiliki talenta sesuai kebutuhan.
Nilai tambah yang diberi penerapan AI adalah integrasi bot berbasis AI ke dalam perbankan ritel dan korporasi. Penerapan AI dapat menawarkan manfaat ke pelanggan, seperti pengambilan keputusan otomatis, menemukan penawaran bagus, serta meningkatkan efisiensi operasi perbankan. Penerapan AI di industri perbankan merupakan bagian transformasi digital. OJK telah menerbitkan Blueprint Transformasi Digital. Pada pilar kedua terkait akselerasi transformasi digital, yang mencakup penggunaan teknologi informasi (TI), termasuk AI, pada perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, bank diharapkan melakukan tata kelola dan manajemen risiko TI yang baik dalam proses adopsi teknologi. Meski memberi manfaat secara signifikan, industri perbankan Indonesia perlu memahami mekanisme kerja AI dengan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. (Yoga)
China Selamat dari Kelumpuhan Massal
AS, Eropa, Australia, hingga Singapura melaporkan kelumpuhan saat Microsoft dan CrowdStrike terganggu. Ada negara yang selamat dari bencana teknologi informasi global pada Jumat (19/7) yaitu China. Tekanan AS dan sekutunya justru menyelamatkan China. Selama bertahun-tahun, AS dan sekutunya melarang ekspor teknologi ke China. Kondisi itu memaksa Beijing menemukan alternatif. Hasilnya, China bisa mengembangkan sistem komputasi domestik. Alih-alih Google, China menggunakan Baidu. Untuk ponsel, China tidak memakai iOS atau Android. Beijing punya HarmonyOS yang dikembangkan Huawei dan dipakai meluas di berbagai gawai pabrikan teknologi China. Untuk komputer, China menggunakan OpenKylin. Seperti halnya HarmonyOS, OpenKylin adalah versi atau distro domestik China atas Linux. OpenKylin 1.0 diluncurkan pada Juli 2023.
Seperti semua distro Linux, OpenKylin bisa dimodifikasi penggunanya, berbeda dari Windows buatan Microsoft atau iOS buatan Apple. Kombinasi OpenKylin dan HarmonyOS membuat berbagai komputer China tetap normal kala komputer di banyak negara lumpuh. Direktur keamanan siber Microsoft, David Weston, Sabtu (20/7) mengatakan, 8,5 juta perangkat dengan sistem operasi Windows terdampak oleh gangguan. Akibatnya, pengguna tak dapat mengakses sistem komputer mereka itu. Pada Jumat, layar komputer yang menggunakan Windows hanya menampilkan layar biru (blue screen of death/BSOD). Gangguan ini terjadi karena adanya kesalahan dalam kode pembaruan terbaru perangkat lunak keamanan siber, Falcon buatan CrowdStrike.
”Jumlah tersebut kurang dari 1 % dari seluruh mesin berbasis Windows,” kata Weston dalam unggahan di blognya. Kendati demikian, dampak ikutannya fatal. Menurut data dari layanan pelacakan penerbangan, FlightAware, setidaknya 6.600 penerbangan dibatalkan di sisi timur AS pada Jum-at-Sabtu. Menurut penyedia data perjalananCirium, maskapai penerbangan AS membatalkan 3,5 % dari jadwa penerbangan mereka pada Sabtu. Di China, gangguan nyaris tak terasa. Gangguan berdampak sangat kecil dan terbatas pada perusahaan atau organisasi asing. Gangguan yang dilaporkan berupa kesulitan masuk ke layanan daring jaringan hotel internasional yang ada diChina, seperti Sheraton, Marriott, dan Hyatt. Keluhan ini muncul di media sosial China.
”Ini bukti penanganan strategis China terhadap operasi teknologi asing. Microsoft beroperasi di China melalui mitra lokalnya, 21Vianet, yang mengelola layanan secara independen dari infrastruktur globalnya. Pengaturan ini melindungi layanan penting China, seperti perbankan dan penerbangan, dari gangguan global,” kata Josh Kennedy White, pakar keamanan siber yang berbasis di Singapura, seperti dikutip BBC. Pada Sabtu, setelah gangguan komputer global, editorial media Pemerintah China, The Global Times, menyindir rapuhnya keamanan teknologi dunia yang dimonopoli teknologi Barat. Menurut editorial itu, mengandalkan keamanan jaringan komputer global hanya pada segelintir raksasa teknologi membuka kemungkinan hambatan dan risiko baru. Tak hanya menghambat pebagian tata kelola jaringan komputer dunia yang inklusif, tapi juga risiko keamanan baru. (Yoga)
Keteledoran Berskala Global
Sebuah keteledoran berskala global telah terjadi. Gangguan massal disebabkan oleh kerentanan infrastruktur di dalam sistem microsoft. Kerentanan infrastruktur teknologi yang terlalu bergantung pada satu sistem operasi menjadi kekhawatiran baru setelah Jumat (19/7) terjadi gangguan global pada Microsoft dan CrowdStrike. Pembaruan peranti lunak yang belum sempurna atau cacat oleh CrowdStrike telah mengungkap rentannya infrastruktur teknologi yang dikuasai oleh hanya satu sistem. Padahal, dunia bergantung pada Microsoft dan sistem keamanan yang dikelolanya, termasuk oleh CrowdStrike. Situasi ini dikhawatirkan berpotensi terulang kembali di masa depan dan merugikan banyak entitas. Bukan hanya bisnis, melainkan juga entitas yang berhubungan dengan keselamatan jiwa (Kompas.id, 20/7/2024). Gangguan yang meluas di berbagai sektor pada Jumat pekan lalu sudah dikategorikan sangat mengganggu.
Dalam operasi penerbangan, sejumlah pesawat batal terbang sehingga terjadi antrean penumpang di berbagai bandara internasional. Di industri media, audiens tidak bisa mengakses sejumlah kanal informasi. Masalah yang sama dialami oleh mereka yang membutuhkan akses ke perusahaan ataupun layanan keuangan. Kejadian ini muncul ketika vendor keamanan siber CrowdStrike hendak melakukan pembaruan perangkat lunak di sistem Microsoft untuk meningkatkan keamanan siber. Mereka pun merilis perangkat lunak, namun, saat pengguna melakukan pembaruan, sistem malah tak bisa digunakan sama sekali. Dari kasus ini, banyak kalangan mengingatkan bahwa ketergantungan dunia pada hanya segelintir perusahaan teknologi global sangat berbahaya. Kejadian ini juga mengingatkan betapa rentannya sistem teknologi informasi global meski berbagai langkah keamanan telah diambil. Kita berharap kasus sejenis tak terulang lagi. (Yoga)
Efektivitas Pemeriksa Fakta Melawan Disinformasi
Sejumlah Layanan Vital di Banyak Negara Lumpuh
Gangguan internet pada sistem computer berbasis Windows mengakibatkan lumpuhnya layanan penting di banyak negara, dari AS, Eropa, Inggris, Selandia Baru, Jepang, India, Italia, hingga Australia. Microsoft menyatakan sedang berusaha memulihkan layanan secepat mungkin. Di Indonesia, dampak gangguan ini tidak terjadi. Sejumlah layanan yang terdampak di antaranya penerbangan, bank, situs berita, dan supermarket. Padamnya akses internet pada Jumat (19/7) ini, menurut portal admin Microsoft 365, disebabkan oleh perubahan konfigurasi pada Azure. Selain itu, ada gangguan terkait CrowdStrike, perusahaan keamanan siber global yang berbasis di AS.
”Kami mengetahui isu layanan Azure padam yang memengaruhi sebagian pelanggan kami. Kami menyadari dampak yang ditimbulkan bagi para pelanggan. Kami sedang berupaya untuk memulihkan layanan bagi mereka yang masih mengalami gangguan secepat mungkin,” kata juru bicara Microsoft dalam keterangan resmi yang diterima Kompas di Jakarta. Microsoft menyatakan tidak ada dampak layanan Azure milik Microsoft yang padam di Indonesia. Layanan Azure, komputasi awan milik Microsoft, yang padam hanya memengaruhi pelanggan di AS bagian tengah. Gangguan pertama kali dilaporkan pada Jumat pagi dan terus meluas hingga Jumat sore.
Situs pelacak gangguan internet DownDetector melacak gangguan di setidaknya 49 situs penting yang berbasis di AS, seperti Amazon, Microsoft 365, AT&T, BETMGM, layanan darurat 911 di Alaska, American Airlines, dan Delta Airlines. Permasalahan diduga berakar pada peranti lunak antivirus Falcon yang diproduksi perusahaan keamanan siber, CrowdStrike. Produk ini digunakan Microsoft dalam sistem Windows. CrowdStrike Falcon banyak dipakai di sistem perusahaan untuk mendeteksi virus dan ancaman dunia maya lainnya. Perangkat lunak ini tidak digunakan pada Apple Mac. (Yoga)
QRIS Jelajah Indonesia 2024
Sejumlah peserta memperhatikan denah petunjuk penjelajahan melalui telepon genggam saat mengikuti QRIS Jelajah Indonesia 2024 di Kantor Perwakilan (KPw) BI Tegal, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024). Program QRIS Jelajah Indonesia diselenggarakan KPw BI Tegal yang diikuti 10 tim penjelajahdengan tema ”Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS” sebagai bentuk kompetisi untuk mengampanyekan QRIS dan sistem pembayaran digital kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, khususnya dalam penggunaan QRIS. (Yoga)
Mengantisipasi Kejahatan Siber di Perbankan
Hampir semua bank dan fintech pernah mengalami serangan siber atau berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Karena itu, dunia perbankan dan fintech, perlu mengantisipasi risiko kejahatan siber dengan baik, standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech perlu segera dilakukan. Perbankan dan fintech sudah diatur cukup ketat oleh OJK dan BI. Namun, OJK dan BI masih mengandalkan internal resources dalam proses perizinan dan pengawasan. Keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya internal regulator membuat standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech menjadi lama, tak menentu, dan kurang memadai. OJK dan BI perlu mempertimbangkan outsourcing sertifikasi keamanan TI dengan menunjuk beberapa perusahaan sertifikasi sebagai kepanjangan tangan mereka.
Sehingga proses perizinan dan pengawasan serta standardisasi keamanan TI bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah pelaku dan kecepatan perkembangan industri dan teknologi. Walau direktorat TI berperan penting, aspek-aspek lain juga perlu diperhatikan dalam mencegah kejahatan siber. Tidak semua penjahat menggunakan pendekatan teknis yang memerlukan keahlian tinggi. Banyak kejahatan siber justru dimulai dari pendekatan sosial dengan mengeksploitasi ketidaktahuan atau kekurangwaspadaan nasabah atau pegawai. Seperti phising, dengan mengirim e-mail berisi link ke situs tertentu dan penerimanya dijebak untuk memasukkan user ID dan kata kunci (password). Modus lain adalah meminta nasabah memberitahukan OTP dengan iming-iming hadiah.
Karena itu, edukasi nasabah merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan siber. Keterlibatan orang dalam di perbankan atau fintech dalam kejahatan siber jangan dianggap remeh. Beberapa bank pernah mengalami serangan segera setelah upgrade sistem. Celah keamanan sistem yang dimigrasikan pada malam hari dapat dieksploitasi pagi dini harinya, yang hanya bisa dilakukan jika penjahat siber tersebut sudah mengetahui lubang keamanan tersebut. Perusahaan switching dan juga BI yang saat ini mengoperasikan BI-Fast perlu meningkatkan keamanan sistem mereka agar sistem pembayaran nasional tidak terganggu. Dari sisi informasi dan data, OJK dan BI yang berfungsi sebagai data controller dari data perbankan dan finansial, merupakan target yang menggiurkan.
Kecepatan transaksi sistem pembayaran yang semakin tinggi tersebut belum diimbangi kemampuan perbankan melakukan pemblokiran jika dana hasil kejahatan sudah ditransfer ke bank lain. Kemudahan pembukaan rekening secara online dan maraknya fasilitas virtual account banyak disalahgunakan sebagai rekening penampungan hasil kejahatan. Selain ditransfer ke bank lain, uang hasil kejahatan umum juga sering dibelikan pulsa atau voucer game. Seyogianya, BI bersama dengan ASPI membangun sistem pemblokiran dana yang bisa dilakukan suatu bank secara real time untuk mengimbangi kecepatan transfer online atau transaksi digital lain, yang memerlukan payung hukum, dimana bank bisa memblokir dana di bank lain, operator telekomunikasi, atau institusi lain dalam kasus dugaan kejahatan siber tanpa harus mengurus surat dari kepolisian. Jika surat polisi masih diperlukan, uangnya sudah keburu raib. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









