PT Telkom Indonesia (Telkom) (Persero) Tbk, melalui anak usahanya Lintasarta, turut terseret dalam pusaran kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDN 2) yang terletak di Surabaya. Keduanya terlibat dalam pengelolaan (Kerja Sama Operasi/KSO) PDNS 2, karena ditunjuk sebagai penyedia layanan komputasi awan PDNS Tahun 2024 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui tender terbuka. Berdasarkan catatan Investor Daily. Telkom saat ini mengusai sekitar 25-30% pangsa pasar pusat data di Indonesia, dan menargetkan akan mencapai 40% pada 2030. Sementara Lintasarta diprediksi  memiliki pangsa pasar sekitar belasan persen, dan mengelola dua data center di dua lokasi berbeda, yakitu di Technopark Data Center dan DRC Jatiluhur, Jawa Barat. (Yetede)

Maraknya kasus serangan siber yang terjadi akhir-akhir ini, menandakan Indonesia menjadi target empuk penjahat siber untuk mengekplorasi berbagai kelemahan di sektor keamanan siber nasional. Salah satu kelemahan yang  disorot adalah belum adanya regulasi yang komperhensif dan memadai terkait pertahanan dan keamanan siber. Oleh karena itu, Kehadiran Undang-Undang (UU) Keamanan Siber mendesak, dan mutlak dibutuhkan. Meski demikian sesungguhnya Indonesia sudah memiliki perangkat aturan yang mengatur di sektor digital. Sejumlah perangkat peraturan tersebut, seperti UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaski Elektronik (hasil perubahan dari UU 11/2008 dan UU 19/2016). Lalu, UU No. 27?tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Yetede)

Besarnya potensi ekonomi kecerdasan buatan untuk segmen korporasi membuat beberapa operator telekomunikasi berbondong-bondong masuk ke layanan itu sejak dini. Belum lama ini, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat dalam adopsi ekonomi digital di dunia. Posisi Indonesia mengalahkan India sebagai negara dengan pertumbuhan adopsi ekonomi digital nomor wahid, dihitung berdasarkan dari tingkat aplikasi digital oleh individu, bisnis, dan pemerintah versi McKinsy Global Institute. Potensi Indonesia makin mengilap dengan cepatnya tingkat adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dengan potensi sumbangan produksi ekonomi mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya potensi ekonomi digital dan AI tersebut tidak disia-siakan oleh sejumlah operator telekomunikasi di Tanah Air, seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan PT Indosat Tbk. (ISAT). Kedua operator telekomunikasi itu mempersiapkan sejak dini layanan AI guna membidik segmen korporasi dan layana publik. Jangan heran persaingan keduanya makin ketat dalam menangkap peluang pertumbuhan AI. Director & Chief Business Offi cer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Muhammad Buldansyah mengatakan kerja sama strategis yang terjalin antara Indosat dan Nvidia akan mendorong terciptanya sejumlah solusi yang bakal berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Emiten dengan kode saham ISAT menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga Rp12,7 triliun pada 2024. ISAT mulai serius mengembangkan AI bersama dengan Huawei dan Nvidia. 

Perusahaan melakukan berbagai kerja sama strategis dengan berbagai mitra berskala global, mulai dari peluncuran pusat pameran inovasi, Indosat Marvelous Xperience (MX) Center, hingga kerja sama strategis dalam pengelolaan pusat data berteknologi tinggi. Kerja sama yang terjadi dengan Nvidia juga membuat perusahaan memiliki lebih banyak layanan untuk di pasarnya. Indosat berpeluang menawarkan GPU milik Nvidia kepada calon pelanggan korporasi atau enter prise. Selain itu, kemampuan dan kapabilitas Nvidia dalam mengelola AI juga menjadi hal yang dipasarkan Indosat ke pelanggan. VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability, and Marketing Telkomsel Endra Diputra mengatakan bahwa perusahaan tidak memandang ukuran suatu perusahaan saat mendorong Gen AI Ted. Menurutnya, solusi Gen AI Ted cocok untuk seluruh segmen bahkan hingga UMKM kuliner seperti toko bakso. Ted dapat menjadi konsultan digital yang memberi masukan bagi para pelaku usaha. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 mencatat sebanyak 45,37% enterprise di Indonesia bergantung dengan jaringan dan layanan internet dalam menjalankan bisnis. 

Bahkan, APJII menemukan sebanyak 41,37% korporasi menyatakan sangat bergantung. Sayangnya, ada tantangan lain dalam adopsi AI di korporasi. Perusahaan keamanan dan pengiriman aplikasi multi cloud, F5, mengungkapkan bahwa inkompetensi data membuat enterprise malas menggunakan gen AI. Selain data, faktor biaya juga mempengaruhi. Berdasarkan laporan bertajuk F5’s 2024 State AI Application Strategy Report, pemimpin korporasi mengungkap ada tiga masalah utama yang dihadapi pada lapisan infrastruktur saat hendak memanfaatkan AI. Pertama, sebanyak 62% responden korporasi menyatakan biaya komputasi merupakan pertimbangan yang utama dalam perluasan penggunaan AI. Kedua, 57% menyatakan kekhawatiran akan kualitas sistem keamanan menjadi alasanya selanjutnya. Ketiga, lebih dari separuh responden atau sebanyak 55% menyatakan hasil kinerja di seluruh aspek model ini menjadi pertimbangan dalam penerapan A. Executive Vice President dan Chief Technology Offi cer F5 Kunal Anand menyatakan AI merupakan sumber daya yang mendisrupsi. Dalam hal ini, AI dapat membantu korporasi dalam berinovasi dan menyediakan layanan digital yang tidak tertandingi.

Awal milenium baru, kita terpesona dengan kilau “hebat” kemajuan media dan teknologi: revolusi digital, mesin algoritma, dan AI yang menjanjikan manfaat bagi manusia. Namun, beberapa kejadian menyadarkan bahwa kata ”hebat” yang menyilaukan harus dibayar mahal. Pertama, lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada 20 Juni 2024 menunjukkan rapuhnya keamanan ekosistem digital nasional dari serangan hacker. Padahal, PDNS 2 adalah tempat penyimpanan dan pengolahan data strategis instansi negara (Kompas, 21/6/2024). Kedua, algoritma kecerdasan buatan banyak digunakan untuk menjebak warganet dalam promosi judi daring (Kompas, 26/6/2024). Ketiga, kejahatan seksual dan pornografi yang mengincar anak-anak berkembang menggunakan modus canggih lewat media sosial (Kompas,12/6/2024). Bebasnya pendiri Wikileaks, Julian Assange, disambut sebagai kemenangan (26 Juni).

Namun, pengakuan bersalahnya memicu kekhawatiran soal kebebasan pers karena publikasi informasi rahasia oleh satu negara telah sah dicap sebagai kejahatan (Kompas, 29/6/2024). Kejadian itu memantik pertanyaan: apakah pengaruh media dan teknologi digital sama berbahaya dan bermanfaatnya? Kritikus teknologi komunikasi menyebut sisi ganda kemajuan teknologi: teknologi demokrasi (sisi cerah/positif) dan teknologi dominasi (sisi gelap/negatif). Dalam bukunya yang kritis, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, jurnalis dan komentator sosial Evgeny Morozov mengingatkan, kekuatan internet tak sepenuhnya mampu mengubah rezim represif. Faktanya, pemerintah otoriter secara efektif menggunakan internet untuk menekan kebebasan berpendapat, menyempurnakan teknik pengawasan, memanipulasi pemilu, menyebarkan propaganda mutakhir, dan menenangkan masyarakat dengan hiburan digital.

Demokratisasi internet malah bisa memperkuat diktator, mengancam para pembangkang, dan mempersulit demokratisasi. Kritikus lain mengkhawatirkan sisi gelap media digital, mulai dari jual-beli data pribadi, perdagangan organ manusia, obat terlarang, pornografi anak, kejahatan di web gelap, hingga gangguan kesehatan emosional dan mental: fokus perhatian lebih pendek, presentasi diri berlebihan atau narsisme, menurunnya kualitas hubungan antarpribadi, ancaman keamanan privasi, cyberstalking, dis/misinformasi, pesona berita palsu di tengah pemasaran viral. Jika kita ingin memperoleh sisi cerah di antara sisi gelap dunia digital, diperlukan rancangan budaya adopsi dan pengembangan budaya digital yang mempertimbangkan dampaknya. Rancangan kebijakan adopsi teknologi seyogianya memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang konsekuensi penggunaannya. Kian diperlukan politik kebijakan teknologi untuk membangun budaya teknologi yang bijak agar media dan teknologi tidak memengaruhi kita. (Yoga)

Komunitas keamanan siber, Ciberity, menemukan sejumlah problem serius dalam pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware LockBit 3.0, pekan lalu. Implikasi serangan siber   pada 20 Juni lalu masih terus dirasakan. Hingga Minggu, 30 Juni 2024, sejumlah layanan publik yang terimbas serangan siber belum pulih, misalnya layanan digital Kemendikbudristek yang terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa kuliah bagi calon mahasiswa dari keluarga tak mampu. Akibatnya, calon mahasiswa khawatir gagal memperoleh KIP Kuliah. Ketua Cyberity Arif Kurniawan saat dihubungi, Minggu (30/6), menuturkan, salah satu problem serius yang ditemukan dalam pengelolaan PDNS 2 adalah kesiapan yang tak memadai dari Kemenkominfo. Infrastruktur teknologi informasi PDNS 2 tak mampu dengan mudah diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan.

Artinya, skalabilitasnya rendah. Pemakai PDNS 2 pun harus menyurati Kemenkominfo terlebih dahulu saat ingin melakukan skalabilitas. Selain itu, kurangnya kontrol protokol keamanan siber. Setiap pemakai PDNS 2 berhak mengatur konfigurasi sendiri tanpa diawasi. Jika sistem admin teknologi informasi tersebut cakap, hasilnya baik. Namun, jika tidak, banyak sekali masalah yang akan timbul. Dukungan terhadap PDNS 2 juga tidak memadai, bahkan jauh dari kesan profesional. Pemakai PDNS 2 dari pemda dan institusi di pusat, juga bermasalah. Banyak pejabat yang menangani urusan teknologi informasi, tetapi tidak mengerti tugasnya. Mereka ditunjuk hanya karena kedekatan dengan pejabat tertentu atau kekuatan politis. ”Akibatnya fatal. Cara berpikir IT (teknologi informasi) sederhana seperti membuat backup informasi data saja tidak ada. Apalagi, protokol pengamanan data,” tutur Arif. (Yoga)

BAGI mereka yang mengerti akan kondisi keamanan siber di Indonesia, insiden ransomware Pusat Data Nasional sementara (PDNS) yang baru terjadi bukanlah peristiwa mengejutkan. Laporan "Hi-Tech Crime Trends Report 2023/2024" yang dirilis perusahaan teknologi keamanan siber Group-IB menyebutkan Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengalami insiden ransomware di antara negara-negara ASEAN. Tentu kita semua menyayangkan situasi ini, tapi itulah faktanya. Sementara itu, bagi masyarakat luas, ramainya pemberitaan insiden serangan ransomware terhadap PDNS ini pasti menimbulkan satu pertanyaan mendasar: “Apa hubungan kejadian ini dengan kehidupan saya?” Jawabannya sederhana, sangat erat. Sebab, berkat perkembangan teknologi Internet, kini hampir semua aspek kehidupan kita berkaitan dengan dunia siber.

Dunia daring (online) dan dunia luring (offline) saat ini telah menjadi dunia paralel yang berada di ruang yang sama, yakni kehidupan kita. Contoh sederhananya adalah rekening bank yang kita miliki. Eksistensinya tak hanya ditandai dengan keberadaan buku tabungan. Di ruang digital pun data keuangan kita tercatat. Hal yang sama juga berlaku pada data pribadi kita, yang eksis di dua dunia tersebut. Aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, sampai bergaul, pun kini kita lakukan secara daring ataupun luring. Maka saat terjadi insiden serangan ransomware terhadap PDNS, dampak yang akan kita rasakan bisa sangat panjang. Bisa jadi, dampak itu baru kita rasakan bertahun-tahun setelah insiden. Apabila data-data pribadi kita yang seharusnya bersifat rahasia dikuasai sindikat penipu, mereka bisa saja mengelabui kita dengan menyamar sebagai petugas bank atau kepolisian. Kita dapat dengan mudah tertipu karena merasa yakin atas informasi yang mereka berikan. (Yetede)