Masuknya Starlink ke pasar ritel Indonesia dan merger PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dengan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) menjadi dua sentimen yang berimbas terhadap kinerja emiten-emiten menara telekomunikasi. Ekspansi menara dan fiber optic, serta potensi kolaborasi terus didorong untuk mendongkrak kinerja pada 2024. Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) Herman Setya Budi mengatakan bahwa perseroan tidak khawatir atas keberadaan Starlink yang menyediakan layanan internet dengan satelit Low Earth Orbit (LEO) milik Elon Musk. “Starlink akan complimentaryantara menara dan fiber optic. Kami kan bisa lihat di AS [Amerika Serikat] juga perusahaan menara masih bagus,” katanya, Kamis (30/5). Herman juga menilai layanan Starlink saat ini akan lebih cocok digunakan di remote area dan daerah yang tidak memungkinkan dibangun fiber optic. 

Meski menghadirkan disrupsi, Herman melihat TBIG memiliki peluang untuk menjalin kerja sama dengan Starlink di masa mendatang. Direktur TBIG Helmy Yusman Santoso menambahkan, kehadiran Starlink akan saling melengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada. Dia menilai kehadiran Starlink belum akan menggerus layanan infrastruktur menara dan fiber optic yang lebih murah. Senada, Manajemen PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) dalam materi paparan publiknya menyebut hadirnya teknologi baru, khususnya non-terrresterial network seperti LEO satelite milik Starlink dan teknologi HAPS dari Softbank diproyeksikan menjadi layanan pelengkap untuk menutupi kekurangan pada layanan telekomunikasi existing. Pada perkembangan lain, Mitratel menilai merger XL Axiata dengan Smartfren berpotensi membawa dampak positif terhadap industri menara telekomunikasi. 

Alasan-nya, konsolidasi operator seluler berpeluang membuat industri telekomunikais makin sehat dalam jangka menengah—panjang. Hendra menuturkan bahwa MTEL siap mendukung konsolidasi XL Axiata dengan Smartfren, serta berkolaborasi dengan entitas hasil merger ini untuk memaksimalkan optimalisasi operasional dan memperluas jangkauan layanan. Dia tidak menampik dalam jangka pendek adanya konsolidasi akan sedikit berdampak pada bisnis penyewaan menara. Untuk meminimalisir hal tersebut, Mitratel berupaya untuk selalu proaktif dalam mengantisipasi berbagai dinamika pasar, termasuk potensi yang akan terjadi bila terjadi konsolidasi operator seluler. Kalangan analis cenderung memberikan rekomendasi hold terhadap emiten-emiten di sektor menara telekomunikasi. Analis OCBC Sekuritas Kevin Jonathan Panjaitan menyematkan rekomendasi holddengan target harga Rp1.920 per saham. Dalam riset terpisah, analis Sucor Sekuritas Christofer Kojongian juga menyematkan rekomendasi hold untuk TBIG dengan target harga Rp1.900 per saham.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai menyelisik dugaan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh kehadiran Starlink, penyedia layanan satelit orbit rendah milik miliader Elon Musk, di pasar ritel mulai April 2024. Langkah ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan terkait dalam diskusi kelompok terfokus secara tertutup di Jakarta, Rabu (29/5).

”Kemunculan teknologi baru internet adalah keniscayaan. Namun, kemunculannya harus diikuti dengan kesetaraan perlakuan kebijakan untuk industri telekomunikasi. Kami mendorong pemain telekomunikasi yang sudah ada tetap bisa menjalankan usahanya setelah pemain baru (Starlink) mendistribusikan layanannya ke masyarakat,” kata Komisioner KPPU Hilman Pujana.

Kabar yang mengemuka sekaligus menjadi perhatian KPPU, menurut Hilman, adalah perilaku Starlink di pasar telekomunikasi Indonesia. ”Isu yang mengemuka adalah kesetaraan perlakuan yang semestinya regulator bisa mengonfirmasi. Kami akan terus monitoring, termasuk kaitannya dengan dugaan jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh Starlink,” ujarnya.

Elon Musk resmi meluncurkan layanan internet satelit Starlink di Denpasar, Bali, Minggu (19/5) pagi. PT Starlink Services Indonesia adalah badan hukum Starlink di Indonesia. Sejak peluncurannya, Starlink menerima sejumlah tudingan. Salah satunya adalah bahwa bisnis milik Musk itu mendapat ”karpet merah” oleh Pemerintah Indonesia. Tudingan lainnya adalah Starlink belum memiliki kantor fisik untuk layanan konsumen Indonesia. Ada juga tudingan bahwa Starlink belum memiliki pusat pengendali jaringan atau network operation center (NOC) di Indonesia. Starlink juga dituduh belum membayar pajak. (Yoga)

AGUS PAMBAGIO melihat ada dua sisi dari rencana pemerintah menerapkan pelayanan publik terpadu secara digital atau Government Technology (GovTech). Pengamat kebijakan publik itu menilai GovTech tersebut akan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Sebab, pemerintah akan mengintegrasikan pelayanan publik di berbagai kementerian dan lembaga dalam satu aplikasi. Kondisi tersebut akan membuat masyarakat lebih efisien ketika membutuhkan berbagai pelayanan pemerintah secara bersamaan. “Secara waktu, keberadaannya akan memberikan efisiensi,” kata Agus, Rabu, 29 Mei lalu.

Meski begitu, kata Agus, penerapan GovTech tersebut dipastikan akan menghadapi berbagai kendala dan kekurangan di lapangan. Misalnya, kondisi wilayah di Indonesia belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang dapat mendukung layanan digitalisasi secara terpadu tersebut. Tingkat literasi digital masyarakat juga masih rendah. “Kondisi ini akan mengakibatkan penerapan program ini tak berjalan optimal,” kata dia Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar sependapat dengan Agus. Wahyudi menilai transformasi layanan publik secara digital tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah mulai tersadar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Pelayanan publik yang terpadu tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.  Di samping kemudahan ini, kata Wahyudi, ada risiko penyalahgunaan data pribadi dari GovTech tersebut nantinya. Ia mencontohkan program One ID—satu akses login untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Program ini menghimpun data pribadi masyarakat dalam satu database yang dikelola oleh pemerintah. (Yetede)

Kemenkominfo menyatakan akan mengizinkan satelit orbit rendah milik Elon Musk, yakni Starlink, menjalankan usaha di Indonesia. Sejauh ini, Kemenkominfo belum bisa menilai apakah pelayanan telekomunikasi yang dilakukan Starlink menjurus ke praktik banting harga atau tidak. Keputusan penilaian soal banting harga layanan itu harus melewati kajian. ”(Starlink) biarkan berusaha dulu. Kami belum melihat apakah Starlink melakukan predatory pricing. Lagi pula, kebenaran sebuah operator telekomunikasi melakukan predatory pricing harus diuji dulu di pasar,” ujar Direktur Telekomunikasi Kemenkominfo Aju Widya Sari kepada media di acara Ericsson Imagine Live Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa (28/5).

Pada 4–5 April 2024 telah dilaksanakan uji petik-uji laik operasi serta pemeriksaan terhadap sistem dan perangkat penyelenggaraan jaringan tertutup satelit (VSAT) PT Starlink Services Indonesia, badan hukum Starlink di Indonesia. Uji petik-uji laik operasi ini mensyaratkan beberapa hal, termasuk pusat pengendali jaringan atau network operation center (NOC) di Indonesia. Aju menekankan, PT Starlink Services Indonesia sudah memenuhi persyaratan sehingga lolos uji petik-uji laik operasi. Aju menekankan, keberadaan satelit orbit rendah seperti Starlink akan melengkapi layanan telekomunikasi dari operator telekomunikasi seluler. Karena itu, hal tersebut bukan ancaman. Penggelaran layanan telekomunikasi berteknologi akses seluler 5G dan teknologi generasi berikutnya juga akan tetap berjalan. (Yoga)

Pemerintah resmi meluncurkan pemaduan data antarkementerian/lembaga melalui govtech atau government technology yang diberi nama INA Digital. Instansi pemerintah tak bisa lagi membuat proyek aplikasi yang tidak terhubung. Interoperabilitas data antar kementerian/lembaga akan memudahkan penyaluran bantuan sosial, pupuk bersubsidi, dan makan bergizi gratis. Presiden Jokowi pada peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5) mengingatkan, selama ini birokrasi membuat masyarakat makin ruwet dengan beragam aplikasi. Di seluruh kementerian, lembaga, serta pemda di Indonesia saat ini tercatat 27.000 aplikasi yang bekerja sendiri-sendiri.

Di Kemenkes saja, seperti disampaikan Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono, terdapat 400 aplikasi. Di suatu kementerian lain, menurut Presiden, ada yang mencapai 5.000 aplikasi. ”Mungkin setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Ganti kepala daerah, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Tidak boleh diteruskan lagi,” kata Presiden. Pada tahun 2024 saja, dalam penyusunan anggaran, ada Rp 6,2 triliun yang diajukan untuk membuat aplikasi baru. Hal ini harus dihentikan dan infrastruktur digital publik harus diperkuat. Melalui transformasi digital, layanan masyarakat diintegrasikan dalam satu sistem yang saling terhubung dan terpadu.

”Kita harus memperkuat transformasi govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Di situ ada layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” kata Presiden. Proses memadukan data dan layanan publik pun diakui bertahap sembari menyiapkan ASN, menyosialisasikan sistemnya, serta terus memperbaiki sistem. Menteri BUMN ErickThohir dalam laporannya menambahkan, langkah awal govtech bisa diluncurkan setelah ratusan rapat. Dia akan memastikan supaya sistem yang dibuat mudah digunakan masyarakat. Portal yang mencakup semua layanan pemerintah, kata Menpan RB Azwar Anas, baru akan diluncurkan pada September 2024.

Menuju September, uji coba dan perbaikan dilakukan agar proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur bisa terwujud, agar program yang diluncurkan tepat sasaran. Untuk tahap awal, hanya tujuh layanan yang diprioritaskan. Pertama, administrasi kependudukan melalui identitas kependudukan digital yang digarap Kemendagri. Kedua, layanan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ketiga, layanan dari Kemenkes, baik antrean rumah sakit, registrasi dokter, sertifikat vaksin, maupun imunisasi. Keempat, layanan dari POLRI, seperti izin penyelenggaraan event, SIM online, dan surat keterangan berkelakuan baik. Kelima, layanan Kemensos terkait bansosl. Keenam, layanan untuk ASN. Ketujuh, pembayaran digital yang ditangani Kemenkeu. (Yoga)

Masuknya layanan internet berbasis  satelit milik Elon Musk, Starlink, sedikit banyak akan  mengubah peta bisnis di Industri telekomunikasi Tanah Air. Terutama, bagi emiten-emiten teknologi penyelenggara bisnis Fiber To The Home (FTTH) atau sistem penyediaan akses jaringan fiber optik, di mana titik konversi optik berada di rumah pelanggan. Analis Indo Premier Sekuritas Giovanni Dustin dan Ryan Dimitri tidak menafikan kehadiran Starlink akan berpengaruh terhadap bisnis FTTH. Meski demikian, mereka meyakini bahwa kehadiran layanan internet dari Amerika Serikat tersebut tidak akan menjadi kompetitor perusahaan telekomunikasi dalam negeri. Justru, Starlink akan menjadi pelengkap layanan FTTH. "Kami percaya bahwa Starlink tidak mungkin menggantikan kebutuhan FFTH, mengingat harga yang ditawarkan cukup premium yaitu Rp 750 ribu, dibanding layanan FTTH ARPU sekarang di Rp 200-250 ribu. Selain itu, FTTH juga menawarkan kualitas unggul dibandingkan satelit orbit rendah bumi dalam hal latensi, bandwidth, keandalan, dan biaya," kata Giovanni. (Yetede)

PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) berambisi menjadi perusahaan teknologi dengan melebarkan sayapnya di industri teknologi seperti information, communication & technology (ICT) dan Artificial Intelegence (AI). Berlanjut, dana sebesar Rp 2,3 triliun juga disiapkan untuk melanjutkan ekspansi.  Presiden Direktur dan CEO Indosat ooredoo Hutchison Vikram Sinha menungkapkan bahwa perseroan saat ini fokus bertransformasi menjadi perusahaan teknologi dari sebelumnya perusahaan telekomunikasi. Indosat pun melakukan investasi besar-besaran dari sisi SDM untuk mewujudkan transformasi tersebut. Vikram berkeyakinan, investasi teknologi tidak mungkin dilakukan apabila tidak diimbangi dengan investasi dari human capital. "Sebagai contoh, dalam hal perencanaan kapasitas, kami biasanya mengivestasikan hampir 5-6 triliun untuk mengelola kapasitas. Dikerjakan secara manual dengan tingkat akurasi sebesar 70-75%, namun, ketika kami mengerjakan pengelolaan kapasitas itu melalui bantuan AI, tingkat akurasinya naik menjadi 98%," beber Vikram. (Yetede)

Teknologi konstruksi bangunan dengan metode cetak atau printer tiga dimensi mulai diperkenalkan di Indonesia. Teknologi konstruksi itu diklaim mampu membangun rumah sederhana dalam waktu 5 hari disertai efisiensi tenaga kerja hingga 35 %. PT Modula Tiga Dimensi, perusahaan patungan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan Cobod International asal Denmark, mulai menggarap industri konstruksi cetak tiga dimensi atau 3D contruction printing (3DCP). Pembuatan dinding bangunan dengan menggunakan printer itu diklaim bisa menghemat waktu pembangunan, tenaga kerja, serta penggunaan material lebih ramah lingkungan.

Direktur Operasional PT Modula Tiga Dimensi (Modula) Debiyarto Imran mengemukakan, konstruksi cetak tiga dimensi merupakan teknologi disruptif di bidang konstruksi bangunan. Pendirian bangunan, seperti rumah, gedung, ataupun jembatan, dibuat dengan mekanisme printer. Alih-alih pembuatan dinding bangunan dengan memasang bata, maka pengerjaan dinding kini cukup dicetak dengan printer. Penggunaan teknologi konstruksi cetak tiga dimensi itu dinilai menghemat waktu pembangunan rumah. Sebagai ilustrasi, jika pemasangan bata untuk hunian berukuran 45 meter persegi (tipe 45) membutuhkan waktu 1,5 bulan, dengan mekanisme printer tersebut cukup selesai dalam lima hari.

”Kami bermitra dengan Cobod International. Kami mendatangkan unit printer sehingga kami mengklaim sebagai pionir dalam industri 3D construction printing. Penggunaan (teknologi) ini sudah bergerak di negara-negara maju sehingga trennya ke sana,” ujar Debiyarto, Kamis (23/5). Selain Cobod International, perusahaan lain yang menerapkan teknologi cetak tiga dimensi itu, antara lain, Black Buffalo 3D serta Icon asal AS, Cybe 3D dari Belanda, dan Apis Cor 3D dari Rusia. Cobod International, telah memiliki mesin printer untuk penerapan konstruksi cetak tiga dimensi sebanyak 80 unit di seluruh dunia. (Yoga)

Rantai pasok dan logistik dunia kian menantang dan mengkhawatirkan akibat friendshoring dan perubahan iklim. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap jasa transportasi barang ekspor dan impor asing cukup besar sehingga defisit neraca jasa sektor itu semakin melebar. Dalam tujuh tahun terakhir, 2018-2024, rantai pasok dan logistik global tertekan akibat gempuran beruntun sejumlah persoalan. Dimulai dari perang dagang AS-China, pandemi Covid-19, hingga perang Rusia-Ukraina, dan konflik di Timur Tengah. Konflik geoekonomi dan geopolitik memunculkan friendshoring dan nearshoring. Dua kubu yang terlibat konflik memindahkan perdagangan dan investasi, ke negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan politik-ekonomi (friendshoring) maupun ke negara tetangga atau wilayah terdekat (nearshoring).

Ketegangan geopolitik memecah belah perdagangan global. Peta rantai pasok dunia dan sebagian rute logistik barang ekspor dan impor dunia akan bergeser. Di samping itu, dampak perubahan iklim terhadap kedua sektor tersebut semakin nyata. Musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino menyebabkan Danau Gatun, sumber air Terusan Panama, susut. Jumlah kapal yang melalui jalan pintas Benua Amerika itu dibatasi. ”Forum Rantai Pasok Global (GSCF) PBB menjadi bukti tekad kolektif kami untuk mengatasi tantangan-tantangan itu secara langsung,” kata Wakil Sekjen PBB Amina J Mohammed saat membuka GSCF Ke-1 di Barbados, Selasa (21/5) waktu setempat.

GSCF Ke-1 digelar Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) di Barbados pada 21-24 Mei 2024. Forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan pakar dari seluruh dunia untuk mendiskusikan dan mengatasi tantangan dan peluang dalam manajemen rantai pasok global. Amina meminta agar setiap negara berkolaborasi mengatasi sejumlah tantangan, dimulai dari merencanakan strategi hingga menelurkan kebijakan mitigasi meredam dampak fragmentasi perdagangan dan investasi global tidak semakin meluas. Disrupsi rantai pasok dan logistik dunia juga berpengaruh ke Indonesia. Di era Covid-19, eksportir dan importir RI kesulitan mendapatkan kontainer, mengalami keterlambatan bahkan pembatalan pengiriman, dan menanggung biaya logistik yang melambung tinggi.

Saat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah meletus, impor pupuk dan bahan baku pupuk serta gandum terganggu, dimana negara produsen tidak dapat mengekspor komoditasnya dan pengalihan rute pelayaran ke jalur yang lebih aman meski jarak tempuh semakin panjang, yang membuat para importir komoditas terkait mengalihkan sumber impor ke negara lain. Mereka juga mengalami keterlambatan pengiriman barang serta menanggung biaya logistik yang tinggi. Konflik di Laut Merah, menyebabkan impor bahan baku pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) terlambat. Perusahaan itu juga me- nanggung biaya pengiriman yang lebih tinggi (Kompas, 21/3/2024). Di tengah banyaknya PR logistik nasional, kondisi tersebut semakin membebani eksportir dan importir. Ditambah tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, yang menimbulkan biaya tambahan bagi mereka. (Yoga)

Layanan internet berbasis satelit orbit rendah, Starlink, resmi diperjualbelikan di pasar ritel Indonesia. Miliarder Elon Musk selaku pemilik usaha, secara tertulis, mengumumkan di X pada 19 Mei 2024 bersamaan dengan kunjungannya ke Forum Air Sedunia di Bali, Indonesia. ”Honored to launch @starlink in Indonesia!” Tidak lama setelah pengumuman resmi peluncuran Starlink di pasar ritel Indonesia itu, pro-kontra di kalangan pelaku industri telekomunikasi dan warganet mengemuka, menyangkut berbagai topik, dari topik ketepatan fungsi Starlink, potensi jaringan internet mandiri RT/RW Net ilegal, hingga isu ancaman kedaulatan negara.

Ketua Bidang Rekumtel Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Johny Siswadi, Rabu (22/5) di Jakarta, berpendapat, layanan internet berbasis satelit orbit rendah yang ditawarkan Starlink cocok untuk masyarakat dan lembaga layanan publik di wilayah terpencil yang susah dapat sambungan kabel jaringan telekomunikasi. Misalnya, wilayah yang masuk kategori pelayanan universal atau universal service obligation (USO). ”Kalau hanya mengandalkan penyedia jasa internet (ISP) terestrial (kabel), pembangunan akses internet seluruhnya akan lambat ,” ujarnya.

Johny menilai, harga pemasangan dan berlangganan Starlink terlalu tinggi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Harga perangkat instalasi Rp 7,8 juta, pengiriman dan handling Rp 345.000, serta harga jasa per bulan sebesar Rp 750.000. Keberadaan Starlink versus operator telekomunikasi seluler memiliki level kondisi yang berbeda, baik dari sisi harga maupun kualitas layanan. Satelit Starlink dapat menjadi komplementer bagi operator telekomunikasi seluler yang ingin memperluas layanan. ”Starlink dapat dijadikan ’pemancar langit’ yang menjangkau wilayah pelanggan dengan cepat,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga mengatakan, Starlink diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan internet berkualitas dan terjangkau di daerah-daerah yang sebelumnya sulit terhubung sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, APJII mendorong Starlink bekerja sama dengan para ISP lokal supaya sama-sama tumbuh bisnisnya. Dorongan ini akhirnya terwujud lewat nota kesepahaman APJII dengan PT Starlink Services Indonesia, badan hukum Starlink di Indonesia. (Yoga)