Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas yang digarap pemerintah untuk meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Tahun ini, belanja negara untuk akses digital senilai Rp12,16 triliun. Ferdi Kaeng, Kepala Desa Bowombaru Utara, bercerita warga desanya mesti mencari-cari sinyal hingga ke gunung atau pinggir pantai untuk sekadar berselancar di internet atau berkomunikasi. Hal itu berlangsung tatkala infrastruktur digital belum menjangkau wilayahnya. Desa Bowombaru Utara terletak di Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Letak desa tersebut berada di tengah Laut Sulawesi. Menuju Bowombaru Utara dari pusat kota Sulawesi Utara yakni Manado, jaraknya hampir sama dari desa itu ke Davao, Filipina. Desa itu pula yang dipilih Istana untuk kegiatan peresmian operasional Base Transceiver Station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia pada 28 Desember 2023. Presiden Joko Widodo datang langsung mengunjungi pulau terluar itu untuk melakukan peresmian operasional BTS. Kepala Negara juga sempat melakukan dialog lewat sambungan jarak jauh dengan guru sekolah dan anggota tentara. Pembangunan infrastruktur BTS oleh Bakti sempat terhenti karena dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabatnya. Namun, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan proyek pembangunan BTS untuk pemerataan jaringan komunikasi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja Kemenkominfo senilai Rp14,85 triliun. Dari nilai belanja tersebut, alokasi belanja terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp12,16 triliun, hampir 82% dari total belanja. Dari sisi penyediaan akses internet, targetnya menjadi 33.465 titik eksisting dari sebelumnya 6.934 titik pada 2019. 

Berdasarkan statistik yang diolah oleh DataIndonesia, terdapat dua provinsi di Indonesia yang memiliki penetrasi internet kurang dari 60% yakni Sulawesi Barat (59,11%) dan Papua Pegunungan (57,3%). Sementara itu, sebanyak delapan provinsi memiliki tingkat penetrasi internet antara 60%—70%. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kemenkominfo, Sri Sanggrama Aradea menyampaikan sejak 2015 sampai dengan saat ini, pemerintah melalui Bakti telah melaksanakan program untuk memberikan layanan telekomunikasi bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam area Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI). Selanjutnya juga penyediaan layanan kapasitas satelit telekomunikasi dalam rangka mendukung Bakti Aksi, Bakti, Sinyal, dan Satelit Multifungsi Pemerintah (Satelit Republik Indonesia-1), penyediaan layanan satelit menggunakan teknologi high troughput satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps. Sementara itu, para penyedia jasa internet service provider (ISP) mengusulkan sejumlah strategi untuk pemerataan akses internet hingga ke luar Jawa. Menurut Ketua Umum Aso­sia­si Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium izin baru ISP di sejumlah kota yang sudah memiliki lebih dari 50 penyelenggara ISP. Mengutip data APJII, saat ini terdapat 993 ISP secara nasional. Naik hampir 200 ISP dalam 1 tahun terakhir dengan penetrasi mayoritas di Pulau Jawa. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menuturkan persoalan kesenjangan pemerataan dan kecepatan internet di Indonesia karena akses infrastruktur yang masih banyak dibangun Indonesia bagian barat, terutama di Jawa. Rencana moratorium izin ISP, katanya, perlu dilakukan supaya ada perhatian pengembangan akses di kawasan luar Jawa.