Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, telah mengumpulkan penerimaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp 11,7 triliun per 31 Maret 2023. PPN PMSE dikumpulkan dari 126 perusahaan yang terdaftar di DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan setoran tahun 2023 senilai Rp 1,53 triliun. Sesuai Permenkeu No 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijual nya di Indonesia.

“Selain itu, pemungut wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” jelas Dwi pada Rabu (5/4/2023). Ke depan, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan. Dwi mengatakan, sampai 31 Maret 2023, DJP telah menunjuk 144 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. (Yetede)

Pasar kendaraan listrik diproyeksikan kian bergeliat setelah insentif berupa diskon PPN untuk pembelian bus dan mobil listrik berlaku awal bulan ini. Sejumlah dealer yang menjual mobil listrik sesuai dengan kriteria penerima insentif mulai merasakan kenaikan minat masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya, dealer Hyundai Kelapa Gading, Jakut, yang mulai kebanjiran konsumen untuk menanyakan produk mobil listrik Ioniq5. Sales Hyundai Kelapa Gading, Annisa, mengatakan sejak insentif diluncurkan, sejumlah konsumen mulai mendatangi dealer untuk mulai menjajaki rencana pembelian. “Yang paling dinanti adalah update harga jual setelah diskon. Tapi kami masih menunggu informasi tersebut dari kantor pusat,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Annisa, tanpa insentif pun, konsumen yang berminat membeli Ioniq5 sudah cukup banyak dan rela menunggu atau inden hingga beberapa bulan. Adapun jika konsumen mengajukan surat pemesanan kendaraan (SPK) saat ini, masih dikenakan harga normal. Barulah ketika insentif PPN cair, konsumen dapat menerima pengembalian dana sesuai dengan selisih harga normal dengan harga setelah diskon PPN. Hyundai Ioniq5 termasuk kriteria mobil listrik yang mendapat diskon PPN 10 % hingga menjadi 1 %, sesuai Permenkeua No 38 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. (Yetede)

Meski sektor pajak saat ini tengah menjadi sorotan terkait maraknya kasus korupsi yang menimpa pegawai otoritas pajak, tidak menyurutkan upaya pemerintah menggenjot peneriman pajak tahun depan. Pemerintah bahkan optimistis bisa mendongkrak penerimaan pajak tahun depan lebih tinggi lagi dari target tahun ini. Target ambisius itu terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Dalam dokumen KEM-PPKF 2024, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2024 sebesar Rp 2.275,3 triliun hingga Rp 2.335,1 triliun. Angka itu naik dari target penerimaan perpajakan tahun 2023 yang sebesar 2.021,2 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyatakan, ada lima sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak 2022 dan kuartal I-2023. "Kami perkirakan sektor itu adalah industri pengolahan, sektor perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan, serta konstruksi dan real estat," ujar Dwi ke KONTAN, Selasa (4/4). Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto sependapat. Dari lima sektor yang dibidik pemerintah, yang paling signifikan adalah penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan. Bila menilik pada tahun 2022, kedua sektor itu menyumbang lebih dari 50% terhadap penerimaan pajak negara. Misalnya, sektor industri pengolahan pada 2022 memberi sumbangan 28,7% terhadap total penerimaan pajak. Kemudian sektor perdagangan berkontribusi 23,8% terhadap total penerimaan pajak di periode tersebut.

Kepulan asap emiten rokok semakin menipis. Hal ini tercermin dari kinerja sejumlah emiten rokok pada 2022. Ambil contoh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang kinerjanya lesu. Mengutip laporan keuangan GGRM yang dirilis ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (3/4), laba bersih GGRM pada 2022 anjlok 50,45% secara tahunan menjadi Rp 2,77 triliun dari Rp 5,61 triliun di 2021. Anjloknya laba GGRM seiring mengempisnya pendapatan sebesar 0,16% dari Rp 124,88 triliun di 2021 menjadi Rp 124,68 triliun. Sejumlah faktor menjadi penyebab utama merosotnya pendapatan GGRM pada 2022. Salah satunya, biaya pokok penjualan GGRM tahun lalu melonjak 2,67% secara tahunan menjadi Rp 113,59 triliun. Alhasil, laba bruto GGRM di 2022 tersisa Rp 11,09 triliun atau turun 22,48%. Kinerja PT H.M Sampoerna Tbk (HMSP) tak kalah memprihatinkan. Pada 2022, laba bersih HMSP ambles 11,48% menjadi Rp 6,32 triliun dari Rp 7,14 triliun di akhir 2021. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya menilai, kenaikan cukai yang signifikan di awal 2022 menyebabkan mayoritas emiten rokok terbebani. Setali tiga uang, CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menilai, kenaikan tarif cukai pada 2022 menggerus margin laba emiten. Seiring itu, Praska memproyeksikan, prospek emiten rokok di 2023 masih diselimuti sentimen negatif.

Pemerintah terus mengencangkan kewaspadaan fiskal tahun ini. Pasalnya, ada risiko besar yang bersumber dari selisih antara target penerimaan negara dan realisasinya imbas dari sejumlah faktor baik global maupun domestik. Jika tak diantisipasi, amat mungkin defisit keuangan bakal melebar. Kewaspadaan pemerintah dikemukakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal Edisi I Tahun 2023. Laporan yang dipublikasikan tengah pekan ini memotret kondisi ekonomi pada kuartal I/2023. Adapun risiko yang kini dihadapi, berasal dinamika perekonomian global yang mencakup fluktuasi harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter. BKF memperkirakan, berdasarkan sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kuartal I/2023 akan dilingkupi perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada pembengkakan defisit anggaran. Sementara itu, pengetatan moneter oleh negara-negara maju akan menekan nilai tukar rupiah yang juga berdampak pada peningkatan defisit APBN. Kementerian Keuangan saat menyusun APBN 2023 pun sejatinya telah mengantisipasi risiko tersebut, dengan tujuan menjaga momentum pemulihan setelah perekonomian terhempas pandemi Covid-19. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, menjelaskan dana cadangan disiagakan untuk merespons dinamika ekonomi global dan daya rambatnya terhadap ekonomi nasional. Akan tetapi, dana cadangan yang masuk ke dalam postur fiskal adalah automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara. Dalam kaitan defisit fiskal dan pemenuhan sumber pembiayaan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhidin Mohamad Said, mengatakan penggalian potensi pajak wajib dilakukan. Apalagi menurutnya, selama ini pungutan pajak belum tereksekusi dengan maksimal.

JAKARTA,ID- Pemerintah terus berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi  ekonomi, dengan memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat dan bus, insentif tersebut berlaku mulai April 2023. Insentif PPN  tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai (KBLBB) Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, insentif PPN DTP ini berlaku untuk anggaran 2023 dengan mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023. Pemberian insentif  PPN DTP terhadap pembelian KBLBB roda empat dan  dan bus tersebut  diberikan dalam dua hal. "Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka akselerasi transformasi  ekonomi untuk meningkatkan  daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik, sehingga kedepan diharapkan  akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi," jelas Fenrio. (Yetede)

Pemerintah benar-benar royal menebar insentif demi menggenjot populasi kendaraan listrik di Tanah Air. Sejak program pengembangan industri kendaraan listrik bergulir tahun 2019, pemerintah mengguyur aneka insentif pendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di sisi hulu produksi kendaraan maupun sisi hilir dan pasar. Lihat saja, usai terbit subsidi pembelian kendaraan listrik bagi konsumen, pemerintah kembali menggoda konsumen dengan insentif baru. Bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk setiap pembelian mobil listrik dan bus listrik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, insentif PPN DTP ini berlaku untuk periode April 2023 hingga Desember 2023. "Kebijakan ini guna meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik," ujar Febrio, Senin (3/4). Head of Group Production Group PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia I Wayan Bagiarta mengungkapkan, antrean pembelian mobil listrik Hyundai Ioniq mencapai 3.000-an unit. "Tahun lalu, inden Ioniq 5 bisa sampai satu tahun," ujar dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Inden terjadi karena terbatasnya pasokan semikonduktor.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) perlu menggenjot kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Sebab, rasio kepatuhannya masih sangat rendah. Padahal, batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kelompok tersebut telah berakhir. Ditjen Pajak mencatat, pelaporan SPT Tahunan hingga 31 Maret 2023 mencapai 12,01 juta. Angka tersebut, tumbuh 3,13% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Dwi Astuti melaporkan, pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan hanya 1,1 juta. Sehingga, rasio kepatuhan kelompok ini baru mencapai 26,84% dari total 4,4 juta wajib pajak non karyawan yang wajib lapor SPT. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan masih perlu digenjot. Selain rasionya yang masih rendah, dalam tiga tahun terakhir, rasio kepatuhannya menunjukkan tren penurunan. Artinya, upaya Ditjen Pajak selama ini untuk menjangkau wajib pajak orang pribadi non karyawan belum signifikan. Termasuk, melalui kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada tahun lalu. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research (TRI) Priyanto Budi Saptono mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak non karyawan rendah. Pertama, kepatuhan formal bagi non karyawan lebih kompleks lantaran ada penghasilan yang bersumber dari usaha. Kedua, wajib pajak orang pribadi non karyawan harus membagi penghasilan menjadi objek PPh dan non objek PPh. Untuk penghasilan sebagai objek PPh, mereka juga masih harus memisahkan lagi antara objek PPh final dan objek non final.

Soal pajak, otoritas fiskal boleh sedikit lega. Upaya mereka mengejar target penerimaan pajak korporasi bakal lebih ringan menyusul bertambahnya korporasi yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan alias pembayar pajak baru.Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, total wajib pajak badan wajib SPT pada tahun ini mencapai 1,93 juta, naik sebesar 22,92% jika dibandingkan dengan tahun lalu.Angka pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi, bahkan melampaui capaian prapandemi. Pertumbuhan jumlah perusahaan yang wajib SPT tertinggi sebelumnya terjadi pada 2018 yakni 22,13%. Penambahan kontributor pajak dari dunia bisnis ini pun akan memudahkan pemerintah dalam menggapai target penerimaan PPh Badan yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ditetapkan senilai Rp349,93 triliun.Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, mengatakan pemulihan ekonomi memang telah berjalan dengan optimal, tecermin dari realisasi penerimaan pajak yang per Februari 2023 tumbuh 40,35% (year-on-year/YoY). Dari dalam negeri, ekonomi nasional tengah dihadapkan pada luputnya kendali infl asi sehingga berisiko menekan daya beli masyarakat. Jika tak dikendalikan, kondisi ini akan memengaruhi penghasilan dunia usaha.Adapun dari eksternal, ketidakpastian akibat kondisi geopolitik dan normalisasi harga komoditas sumber daya alam (SDA) menjadi aral yang bisa membatasi setoran pajak badan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat terdapat 8,9 juta surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak sampai dengan 23 maret 2023 atau meningkat 3,78% secara year-on-year dengan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan hingga 46,65%.Adapun, jumlah pelaporan tersebut terdiri atas 271.000 SPT Tahunan PPh Badan dan 8,6 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3% target, tumbuh 18%. Harian ini tentu saja mengapresiasi capaian-capaian positif Ditjen Pajak. Persoalannya, pada saat bersamaan institusi yang sama juga tengah dirundung persoalan menyangkut dugaan ketidakpatuhan oknum aparat pajak sendiri dalam membayar pajak. Belum selesai persoalan di Ditjen Pajak, muncul persoalan lain di Ditjen Bea dan Cukai terkait ulah oknum, yang ujung-ujungnya bisa memicu ketidakpercayaan publik.Harian ini berharap capaian-capaian positif tersebut juga diikuti dengan upaya keras dari Kementerian Keuangan untuk melakukan bersih-bersih guna memulihkan kepercayaan publik