PEMBIAYAAN PROYEK STRATEGIS : MENCEGAH ‘OBESITAS’ ANGGARAN
Pujian setinggi langit kepada jajaran Kejaksaan Agung dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Korps Adhyaksa itu dinilai memiliki peran dalam mengawal Proyek Strategis Nasional. Tim Kejaksaan Agung disebut telah menyelesaikan pekerjaan pengamanan pembangunan strategis (PPS) sebanyak 80 proyek senilai Rp28,88 triliun. Jumlah itu terdiri dari 4 PSN dan 76 proyek bersifat strategis lainnya. Peran Tim Kejagung dalam mengawal proyek strategis sangat sentral dalam memastikan kelancaran pembangunan proyek-proyek nasional dan memastikan anggaran pembangunan digunakan secara efektif. “Ini yang kita mau, adanya upaya-upaya pencegahan guna meminimalkan berbagai praktik penyimpangan,” ujarnya awal Maret lalu. Langkah mencegah penyimpangan anggaran untuk PSN maupun proyek unggulan lain, terus menjadi perhatian. Apalagi, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk PSN tak main-main besarnya. Nilai kebutuhan investasi untuk proyek itu mencapai Rp5.746,4 triliun yang dipenuhi dari berbagai skema baik lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), badan usaha negara, mapun badan usaha swasta. Terhadap kebutuhan pembiayaan investasi PSN, pemerintah melakukan berbagai strategi dengan memberi prioritas anggaran untuk proyek yang memberi efek domino terhadap perekonomian. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa proses perencanaan dan penganggaran proyek PSN telah dilakukan dengan matang dan melibatkan pemangku kepentingan. Dalam tahapan pelaksanaan anggaran, dia mengakui dapat terjadi dinamika yang memerlukan penyesuaian pada tahun anggaran berjalan. Ketika kondisi tersebut terjadi, pemerintah menyiapkan prioritas anggaran bagi PSN tertentu. Kemenkeu dan stakeholder terkait akan melakukan penandaan anggaran serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek PSN tersebut. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Putri Anetta Komaruddin parlemen berupaya terus mengawal PSN yang didanai oleh APBN agar selesai tepat waktu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, pembiayaan untuk menopang PSN mesti dilakukan lebih baik lagi di masa-masa akhir periode Presiden Joko Widodo.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023