Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bakal merealisasikan program makan bergizi gratis di masa kepemerintahannya. Bahkan, program ini direncanakan akan dimulai pada Januari 2025 dengan sasaran 15 juta penerima manfaat pada tahap pertama. Kementerian Pertanian telah memastikan, ada sekitar 36 sampai 40 badan hukum, baik koperasi maupun perusahaan yang berpartisipasi mendatangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup untuk suplai susu. Equity Research Analyst Bahana Sekuritas Christine Natasya menilai, program makan bergizi gratis akan membawa dampak positif bagi kinerja di sektor poultry atau peternakan. Seperti PT Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) dan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN). 

Selain itu, emiten dairy seperti PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company (ULTJ) juga akan tersengat sentimen positif dari program tersebut. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengamini, emiten poultry bisa diuntungkan dari adanya program makan bergizi gratis. Tapi, perlu dilihat lebih rinci apakah 40 perusahaan yang berpartisipasi semuanya sudah mencatatkan sahamnya di bursa, atau hanya sebagian. Azis menambahkan, selain poultry dan diary, emiten beras juga bisa ikut terpapar sentimen positif. Namun, investor perlu melihat juga seperti apa mitra swasta yang digandeng pemerintah untuk memasok kebutuhan beras dalam program makan bergizi gratis tersebut. Christine merekomendasi beli saham seperti CPIN dan JPFA. Adapun target harga untuk masing-masing saham poultry tersebut Rp 5.500 dan Rp 2.000.

Cukai rokok yang naik membuat harga rokok ikut naik. Akibatnya, konsumen hasil tembakau mencari alternatif yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal yang cukup masif merugikan negara dan menambah berat pengendalian konsumsi tembakau. Rokok ilegal diburu karena harganya yang jauh lebih murah ketimbang yang legal. Usaha ekstra berburu barang ilegal juga menimbulkan keasyikan tersendiri bagi sebagian orang. Rokok dikatakan ilegal jika tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai bekas pakai. Menurut Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, rokok juga disebut ilegal jika menggunakan pita cukai milik perusahaan lain atau menggunakan pita cukai bernilai lebih rendah (Kompas.id, 9/9/2024).

Cukai rokok menyumbang penerimaan negara. Pada APBN 2024, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai ditargetkan Rp 320,98 triliun, dengan Rp 246,08 triliun di antaranya berupa penerimaan cukai. Dari jumlah itu, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) ditargetkan Rp 230,41 triliun atau 93,6 % dari penerimaan cukai. Hingga Juli 2024, realisasi CHT Rp 111,33 triliun atau tumbuh 0,09 % secara tahunan. Mengutip Kompaspedia pada Desember 2022, pemerintah menaikkan cukai rokok pada 2023 dan 2024 dengan berbagai pertimbangan, salah satunya untuk menekan jumlah perokok anak. Mengacu pada Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kemenkes, 7,4 % dari 70 juta perokok aktif di Indonesia, atau setara 5,18 juta orang, adalah anak-anak berusia 10-18 tahun.

Meski demikian, upaya mencegah kenaikan jumlah perokok dengan cara menaikkan cukai rokok berhadapan dengan keberadaan rokok ilegal. Seperti halnya segala sesuatu yang ilegal, rokok ilegal sulit dicatat jumlah pastinya. Keberadaan dan sebarannya, meskipun bisa dilacak, lebih susah dikendalikan daripada rokok legal. Di laman Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, pada September 2024 saja, ada 11 berita terkait rokok ilegal, termasuk pemusnahannya. Sementara, dari liputan investigasi Kompas, Ditjen Bea dan Cukai kesulitan melacak keberadaan mesin pelinting rokok yang impor, yang bisa digunakan untuk memproduksi rokok illegal (Kompas.id, 11/9/2024). (Yoga)

Pasar obligasi Indonesia mengalami peningkatan aktivitas, terutama dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan penurunan yield obligasi pemerintah AS. Yield US Treasury (UST) 10 tahun turun menjadi 3,727% per 5 September 2024, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun relatif stabil di 6,63% dan kemudian turun menjadi 6,59%.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing nonresiden pada 2–5 September 2024 dengan neto jual sebesar Rp2,49 triliun, dengan komposisi beli neto Rp2,65 triliun di pasar SBN dan Rp2,24 triliun di pasar saham, tetapi jual neto Rp7,38 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sepanjang 2024, nonresiden telah membukukan beli neto di berbagai instrumen keuangan, termasuk Rp28,80 triliun di pasar saham dan Rp11,15 triliun di pasar SBN.

Peningkatan target penerbitan SBN pada 2025 menjadi Rp642,56 triliun, naik 42,2% dari outlook APBN 2024, dipandang sebagai upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Gubernur Bank Indonesia dan otoritas moneter menggunakan obligasi sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia, obligasi pemerintah berperan penting dalam kebijakan fiskal dan moneter, dengan dampak positif jika digunakan secara bijaksana. Namun, ada risiko jika penerbitan utang hanya digunakan untuk tujuan populis tanpa manfaat jangka panjang.

Kursi menteri yang diisi oleh kader PDIP semakin berkurang setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini. Gus Ipul merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Risma adalah kader PDIP. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara pada 11 September 2024.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meskipun jumlah kursi PDIP di kabinet terus berkurang, Pramono menyatakan hal ini tidak menjadi persoalan.

Saat ini, PDIP hanya memiliki enam kursi menteri yang tersisa di pemerintahan, termasuk Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR, dan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB. Selain itu, dalam reshuffle ini, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dan Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT.

Menjelang purnatugas pada 20 Oktober nanti, Presiden Joko Widodo kemarin melantik Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menggantikan Tri Rismaharini yang mundur lantaran ikut dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur pada November 2024. "Presiden (Jokowi) mencoba menata masa transisi ini," kata Gus Ipul di Istana Negara, Rabu (11/9). Bersamaan perombakan (reshuffle) kabinet, kini mulai muncul nama kandidat yang bakal mengisi jabatan menteri di era pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kalangan dunia usaha dan pelaku pasar keuangan juga mulai mencermati perkembangan terkini, khususnya kandidat menteri yang bakal tergabung dalam Tim Ekonomi Prabowo-Gibran. Pemerintah juga sudah berancang-ancang ihwal bertambahnya jumlah kementerian/lembaga. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bilang, jika pemerintahan baru menambah jumlah K/L, maka dukungan anggaran sudah tersedia dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025. 

"Apapun yang akan diputuskan presiden terpilih akan bisa didukung oleh anggaran," tutur dia, Rabu (11/9). Kasus-kusuk sosok yang bakal menduduki Tim Ekonomi Prabowo-Gibran mulai mencuat ke permukaan. Informasi yang dihimpun KONTAN, di tahun pertama Prabowo-Gibran bakal mempertahankan setidaknya separuh Kabinet Indonesia Maju yang menyokong Presiden Jokowi. Adapun beberapa nama sudah dipertimbangkan Tim Prabowo untuk mengawal ekonomi Indonesia di periode 2024-2029.  Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Budi Gunadi Sadikin cocok didapuk sebagai menteri keuangan, sementara Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara tetap sebagai sebagai wakil menteri keuangan. "Ini komposisi yang menarik," kata dia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan agar menteri bidang ekonomi diisi oleh teknokrat dan profesional. Jika diduduki para politisi dan bukan ahli di bidangnya, dikhawatirkan bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Anggaran pembangunan di daerah tak sebesar anggaran pusat. Hal ini telah terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Bahkan komposisi anggaran itu berpotensi terjadi di tahun pertama pemerintahan baru. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), proporsi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) lima tahun terakhir berfluktuasi. Selama periode 2019 hingga 2024, rerata proporsi anggaran belanja K/L mencapai 39,07% dari total belanja negara. Sementara di 2025, dalam Postur Sementara yang disepakati pemerintah dan DPR, anggaran belanja K/L dipatok sebesar Rp 1.160,09 triliun, atau 32,12% dari alokasi belanja negara tahun depan sebesar Rp 3.613,05 triliun. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memastikan anggaran belanja di RAPBN 2025 telah memperhitungkan rencana penambahan K/L oleh pemerintahan Prabowo. Namun ia belum menyebut jumlahnya. Di sisi lain, rerata proporsi anggaran TKD periode 2019-2024 mencapai 27,44% dari total belanja negara. Sementara proporsi TKD tahun depan mencapai 25,46%. Artinya, anggaran K/L masih lebih besar dibanding TKD. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai, besarnya porsi anggaran K/L menggambarkan belanja birokrasi masih lebih besar dibandingkan belanja daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand N Suparman menyebut, lebih besarnya anggaran belanja modal pemerintah pusat dibanding daerah menjadi kabar buruk. Pasalnya, anggaran pembangunan daerah sangat bergantung pada anggaran pusat. "Sekitar 70% bahkan 80% pendapatan daerah dari dana transfer daerah," kata dia, Rabu (11/9). Dengan anggaran daerah yang lebih rendah, kata Armand, maka ruang fiskal daerah semakin sempit.

Menteri perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)  Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa jumlah menteri akan bertambah didalam Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, dia mengetahui jumlah kementerian secara pasti pada pemerintahan periode 2024-2029 itu. Seperti diketahui, DPR RI pun kini tengah menuntaskan Rancangan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Penambahan iya. Mungkin sekitar itu, (jadi 44 menteri)," kata Zulhas. Menurut dia, pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan segalanya kepada Prabowo  terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN. "Kita tahu itu hak nya Bapak presiden," kata dia. Adapun kini Badan Legislasi DPR RI sudah menyetujui agar RUU Kementrian negara untuk dibawa ke rapat paripurna selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang. (Yetede)