Usia muda dan lulusan SMA/SMK menjadi prioritas dalam pelatihan kerja ataupun bursa kerja di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengikis banyaknya jumlah penganggur pada kelompok tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan 355.000 orang menganggur di Jakarta padaAgustus 2023. Saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 6,53 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 5,43 juta jiwa. Data yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 dan 2023 itu juga menunjukkan penganggur terbanyak berasal dari kelompok usia 15-29 tahun (70,37 persen) dan TPT pada usia 15-29 tahun mencapai 17,59 persen. Sebagian besar penganggur ini berstatus lulusan SMA dengan persentase 34,24 persen (121.000 orang). Kemudian, berturut-turut lulusan SMK 25,25 persen (89.000 orang), lulusan perguruan tinggi 17,45 persen (62.000 orang), lulusan SMP 16,20 persen (57.000 orang), dan lulusan SD ke bawah 6,86 persen (24.000 orang).

TPT tertinggi berasal dari lulusan SMA (8,35 persen). Lalu, lulusan SMP (7,93 persen) dan lulusan SMK (7,39 persen). ”Secara umum semua usia dan pendidikan boleh mendaftar pelatihan kerja di PPKD (pusat pelatihan kerja daerah). Namun, yang menjadi skala prioritas adalah usia 19-24 tahun dan lulusan SMA/SMK,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho pada Rabu (2/10/2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan sejumlah PPKD dengan fokus berbeda. PPKD Jakarta Pusat khusus pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, Jakarta Selatan untuk tata graha (perhotelan), Jakarta Timur dalam bidang otomotif, Jakarta Utara fokus pada alat berat, dan Jakarta Barat khusus tata boga. Selain itu, terdapat pula pusat pelatihan kerja pengembangan industri dan pusat pelatihan kerja khusus pengembangan las. Keduanya terletak di Jakarta Timur.

Hari mengatakan, pihaknya juga membina lulusan SMK agar siap kerja.Wujudnya dalambursa kerja khusus dilembaga pendidikan SMK dan penyuluhan bimbingan jabatan atau penyuluhan informasi pasar kerja kepada alumni SMK. ”Ada juga pembinaan tenaga kerja mandiri atau kewirausahaan untuk pemuda,” ujarnya. Di samping itu berlangsung penyelenggaraan kegiatan informasi pasar kerja atau perekrutan bersama perusahaan (walk in interview) bagi lulusan SMA/SMK. Ini untuk melengkapi program pemagangan dalam negeri untuk lulusan sarjana dan SMA/SMK. Hari menambahkan, pameran kesempatan kerja atau job fair digalakkan di setiap wilayah administratif. Paling tidak tiga kali dalam setahun dengan target pencari kerja adalah lulusan SMA/SMK dan alumni pelatihan kerja. (Yoga)

Perpanjangan stimulus Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah hingga akhir tahun 2024 dipandang sebagai momentum bagi masyarakat yang mencari tempat tinggal. Tahun depan, biaya pembelian rumah diprediksi bakal makin tinggi jika stimulus pajak berakhir, sementara Pajak Pertambahan Nilai bakal dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen. Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengemukakan, pemangkasan suku bunga acuan menjadi 6 persen serta berlanjutnya perpanjangan PPNDTP merupakan katalis bagi pasar properti residensial. Dampak perpanjangan PPNDTP mulai September 2024 saat ini belum terlihat pada kinerja penjualan rumah dan apartemen. Akan tetapi, dampaknya kemungkinan akan lebih terasa mulai Oktober-Desember 2024. Ia menambahkan, konsumen yang mencari rumah dapat memanfaatkan momentum hingga akhir tahun ini untuk menikmati insentif pembebasan PPN dari besaran PPN 11 persen yang harus dibayarkan. 

Sebab, mulai tahun 2025, jika insentif PPNDTP tidak dilanjutkan oleh pemerintah, konsumen bakal terkena biaya PPN yang tarifnya meningkat dari 11 perse nmenjadi 12 persen. ”Berlanjutnya insenti pembebasan PPN dalam tiga bulan ke depan menjadi momentum untuk dimanfaatkan konsumen. Konsumen dapat memiliki properti bebas PPN dan menghemat uang cukup besar sampai akhir tahun ini,” katanya dalam Colliers Virtual MediaBriefing Q3-2024,Rabu (2/10/2024). Pemerintah memberlakukan perpanjangan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp 5 miliar dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. Perpanjangan insentif pajak berlaku mulai September hingga akhir tahun 2024. Sebagai ilustrasi, jika harga rumah saat ini Rp 1 miliar, konsumen dapat menikmati bebas biaya PPN Rp 110 juta dengan adanya skema PPNDTP. Namun, mulai tahun 2025, jika insentif PPNDTP tidak dilanjutkan, konsumen rumah bakal dikenai bea PPN Rp 120 juta atau 12 persen dari harga rumah. (Yoga)

Pemerintah Indonesia memastikan untuk menghalangi masuknya platform dagang online asal China, Temu, ke Tanah Air demi melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional. Fiki Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, menjelaskan bahwa kehadiran Temu bisa mengancam UMKM karena platform ini memungkinkan transaksi langsung antara pabrik di China dan konsumen, tanpa melibatkan perantara seperti seller atau reseller.

Temu, yang didirikan oleh Colin Huang, mantan insinyur Google, menawarkan produk dengan harga sangat murah berkat subsidi dari platform tersebut. Fiki menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencegah masuknya aplikasi ini. Sejak September 2022, Temu telah mencoba mendaftarkan merek di Indonesia, tetapi gagal karena ada perusahaan lokal dengan nama serupa.

Temu telah berhasil berekspansi ke 48 negara, termasuk Thailand dan Malaysia, dengan prestasi terbesar di AS, di mana 9% populasi berbelanja di platform tersebut dalam setahun terakhir. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pelaku UMKM dalam negeri agar tetap berdaya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Proyek strategis nasional (PSN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah dua instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, yang selanjutnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui dua kebijakan ini, investasi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terakselerasi, melainkan juga lebih merata hingga menjangkau ke kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa. Pelaksanaan PSN yang dimulai sejak tahun 2016 difokuskan pada upaya untuk mengatasi defisit infrastructur stock Indonesia  hanya berada di level 38% dari PDB, sedangkan rata-rata negara maju berada di sekitar 70%. Melalui PSN ini, infrastruktur yang dibutuhkan  untuk pertumbuhan ekonomi didorong dengan diberi sejumlah fasilitas. Proyek yang termasuk dalam daftar SN diberikan berbagai fasilitas seperti percepatan perizinan, prioritas percepatan  penyiapan proyek, dan penyederhanaan proses birokrasi. Dalam pelaksanaannya, PSN tidak serta merta memotong persyaratan perizinan. Sehingga, persyaratan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan feasibility study tetap harus dipenuhi , namun proses pengajuan dokumen untuk itu dikawal langsung oleh pemerintah. (Yetede)

Pemerintah ingin adanya sanksi terhadap pemerintah daerah (pemda) yang terbukti memanipulasi data inflasi. Praktik manipulasi data inflasi diduga demi mengejar insentif fiskal dari pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah pemda yang sering memanipulasi data. Kementeran PPN juga mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan hukuman bagi kepala daerah terkait ini. "Ini harus disentil daerah yang seenaknya saja, ngawur seperti itu," kata Suharso kepada media di kantornya, Senin (30/9). Kendati demikian, Suharso menegaskan pemberian skema insentif dan sanksi terhadap daerah masih efektif untuk mengendalikan inflasi. Dia bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani tak pernah memberikan insentif terhadap daerah yang terbukti melakukan pemalsuan data. Dari 50 penerima insentif itu, sebanyak 36 daerah di antaranya atau 72% merupakan daerah baru yang sebelumnya tak pernah menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi di 2023. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu Luky Alfirman mengatakan, pihaknya memberikan keleluasaan terhadap pemda dalam menggunakan insentif fiskal tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, layanan kesehatan, ataupun layanan pendidikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan BPS mempunyai data dan metodologi untuk menghitung inflasi. BPS juga menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai, pemberian insentif fiskal kepada pemda dalam pengendalian inflasi bukan sesuatu yang perlu dilakukan. Nyatanya, pemberian insentif tidak efektif lantaran justru melahirkan "permainan" oleh oknum-oknum kepala daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatf (Kemenparekraft/Baparekraft) fokus mengembangkan 5 Destinasi Super Prioritas di Indonesia, yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, sejak 2021. Program yang merupakan salah satu instruksi Presiden Jokowi ini dinilai positif  untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia dan  mencipatakan ‘Bali Baru’ yang memiliki kualitas kelas dunia sehingga layak  untuk dikembangkan dan diteruskanlah pemerintahan mendatang.

Pembangunan 5 destinasi Super Prioritas termasuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) Indonesia untuk 5 tahun masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo. Untuk menyukseskan  program ini, telah banyak langkah yang  dilakukan Kemenparekraft seperti membangun dan memperbaiki infrastuktur, kualitas jaringan telekmunikasi, memasarkan produk ekonomi kreatif, hingga menyiapkan SDM unggulan setara Bali. Pembangunan Sirkuit Mandalika serta pelaksanaan MotoGP di kawasan tersebut juga salah satu langkah Kemeparekraft dalam mengembangkan program 5 Destenasi Super Prioritas. (Yetede)

Demi mengerek rasio pajak, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menggenjot setoran pajak dari orang super kaya alias crazy rich di Indonesia. Apalagi, harta orang super tajir terus menanjak saat penghasilan masyarakat kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, cenderung tertekan. Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintahan selanjutnya. "Dalam konteks pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas," ujar dia kepada KONTAN, Senin (30/9). Di sisi lain, Anggawira menyebut, salah satu fokus yang bakal ditempuh Prabowo adalah memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, termasuk membidik kelompok berpenghasilan tinggi yang selama ini potensinya belum tergali maksimal. "Di berbagai negara, pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi atau pemilik aset besar seringkali menjadi sumber pendapatan signifikan," kata dia. 

Upaya selanjutnya reformasi pajak penghasilan (PPh), dalam hal ini merevisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu. "Semua ini tentu memerlukan proses regulasi yang matang dan perencanaan cermat agar kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik," kata Anggawira. Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebutkan potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia mencapai Rp 81,6 triliun dalam setahun. Dalam laporan bertajuk Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024, Celios menyatakan sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya 15%. Tak ayal, jumlah kekayaan 50 triliuner di Indonesia ini bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, apabila pemerintah lebih cepat merumuskan pajak untuk orang kaya, hal ini bisa mengurangi beban pajak yang selama ini seolah dilimpahkan kepada masyarakat menengah atu kelas pekerja.