Uni Eropa membuka opsi untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia alias World Trade Organization (WTO) terkait dengan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia yang dimajukan 2 tahun dari rencana sebelumnya, yaitu mulai berlaku pada awal 2020. Larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang dimajukan tersebut telah menjadi ancaman bagi industri baja kawasan baja Eropa sehingga pihaknya kemungkinan akan melayangkan gugatan ke WTO. Komisi Eropa juga berencana untuk memasukkan stainless steel Indonesia dalam lingkup kuota impor UE untuk mencegah tarif kontroversial antidumping AS pada baja asing. UE khawatir bahwa pengenaan tarif impor baja AS akan justru membuka peluang beberapa negara lain untuk mengalihkan pengiriman ke Eropa sehingga membanjiri pasar Benua Biru tersebut yang tengah berjuang di tengah lemahnya permintaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana mengenakan sanksi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan perusahaan yang terbukti melakukan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang bisa berlaku surut. Perusahaan yang sebelumnya terbukti melakukan karhutla pada 2015 bisa saja dijerat dengan sanksi ini. Hal tersebut terjadi apabila lahan bekas karhutla saat ini sudah menjadi perkebunan atau milik konsesi.

Dalam penegakkan hukum terhadap pelaku Karhutla, KLHK menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Berikutnya mereka juga menggunakan gugatan perdata dan penegakan hukum pidana. Hingga Senin (23/9), KLHK telah menyegel 52 perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya ada 42 perusahaan pada 14 September 2019. 52 perusahaan yang disegel diantaranya 8 di Riau, 2 di Jambi, 1 Sumatra Selatan, 30 di Kalimantan Barat, 9 di Kalimantan Tengah, dan 2 Kalimantan Timur dengan total luasan mencapai 8.931 hektare.

Dari 52 perusahaan, 5 diantaranya telah ditetapkan tersangka, dan 17 lainnya dikenakan proses perdata. Sebanyak 9 konsesi sudah inkrah, lalu 5 perusahaan dalam proses persidangan. Sisanya masih dalam tahap penyelidikan. Ada tiga kategori korporasi yang terlibat karhutla. Pertama, korporasi yang memang melakukan karhutla dengan unsur-unsur yang bisa dibuktikan. Kedua, korporasi yang lahannya terbakar tapi dia adalah korban bukan adanya unsur kesengajaan. Ketiga, korporasi yang main di dua kaki dalam kasus ini.

Indonesia menargetkan tambahan transaksi dagang dengan India senilai 500 juta dollar AS dalam 6 bulan mendatang. Pemangkasan tarif bea masuk produksi sawit menjadi salah satu alasan optimisme itu. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukito mengatakan, India sepakat memangkas tarif bea masuk sawit mentah (CPO) dari 50% menjadi 45%. Dengan pemangkasan tersebut, tarif CPO Indonesia sama dengan CPO Malaysia.

Enggar tidak menampik adanya kompensasi untuk India, antara lain :

• menurunkan standar kepekatan warna (ICUMSA) gula impor menjadi 200
• memprioritaskan impor beras dan daging kerbau dari India 

Menyusul adanya serangan drone ke fasilitas minyak milik Saudi Aramco, Pemerintah memastikan tidak ada gangguan pasokan minyak mentah untuk kilang bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Selama ini, Pertamina mengimpor minyak entah dari perusahaan migas Arab Saudi tersebut untuk mengoperasikan kilang Cilacap. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan produksi minyak mentah Arab Saudi mencapai 13,6 juta barrel per hari (bph). Sementera produksi yang terganggu akibat kejadian serangan drone pada Sabtu (14/9) lalu, sekitar 5,7 bph. "Berarti masih ada sisa [produksi yang tidak terganggu] 7,9 juta bph. Kebutuhan kita hanya 0,11 juta bph," kata dia di Jakarta, Senin (16/9). Aramco hanya terganggu untuk produksinya saja tetapi komitmen dengan pembeli tetap dapat dipenuhi.

Rencana pemerintah mendatangkan daging dari Brasil masih terkendala administrasi. Pembagian kuota impor sebanyak 50.000 ton sudah dibagi untuk tiga perusahaan plat merah, Perum Bulog, PT Berdikari, dan PT PPI. Bulog masih menunggu rekomendasi dari Kemtan. Dengan proses yang masih panjang, realisasi impor diperkirakan baru terlaksana tahun depan. Direktur Kesehatan Masyarakat Kemtan menuding terhambatnya rekomendasi teknis karena ada kendala dari pihak Brasil. Pemerintah Brasil belum menandatangani health protocol antar negara. Protokol ini penting untuk menjamin bahwa daging sapi tersebut diproses secara baik dan sehat. Selain itu, juga untuk memastikan daging sapi tersebut benar-benar halal.

Meledaknya kilang milik Saudi Aramco dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan pasokan minyak dunia yang akan memicu kenaikan harga. "Saya kira ini akan berdampak terhadap minyak dunia, mengingat saat ini produksi minyak Aramco pasti terganggu karena kejadian ini dan demikian supply tersebut, dampak dari kejadian in saya kira akan mengerek harga minyak dunia lebih tinggi dibandingkan sebelum kejadian ini," kata pengamat migas dari Energy Watch Mamit Setiwan saat dihubungi Investor Daily (15/9). Namun kata dia, diharapkan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Pasalnya, kata Mamit, jika itu terjadi dan bertahan cukup lama maka akan mengakibatkan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Adapun kenaikan harga yang akan terjadi diperkirakan maksimal berada di angka US$ 70 per barrel. Seperti dilansir AFP, Sabtu (14/9) serangan drone mengenai fasilitas minyak di Abqaiq dan Khurais, dua fasilitas utama Aramco yang terletak di wilayah Saudi bagian timur pada Sabtu (14/9) dini hari waktu setempat. Menurut Kementerian Dalam Negeri Saudi yang dikutip dalam Saudi Press Agency (SPA), tim keamanan industri dari Aramco mulai mengatasi kebakaran pada dua fasilitas di Abqaiq dan Khurais.

Harga minyak mentah Brent dilaporkan melonjak 20% dan West Texas Intermediate (WTI) naik 15% pada Senin (16/9), setelah pesawat tanpa awak (drone) melancarkan serangan terhadap dua fasilitas minyak Aramco di Arab Saudi. Serangan tersebut harus memangkas separuh produksi Aramco sehingga muncul krisis Geopolitik dan berkembangnya ketakutan baru. Lonjakan harga saja sudah membebani pasar saham dunia di tengah kekhawatiran bahwa biaya tinggi minyak mntah yang berkelanjutan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Guncangan harga minyak seperti ini adalah berita buruk bagi pertumbuhan. Hal itu juga menaikkan risiko stagflasi - takni harga minyak yang lebih tinggi menekan pertumbuhan dan menaikkan inflasi. Tentu saja, hal itu tergantung berapa lama masalah ini berlangsung, apakah risiko premium berarti harga yang lebih tinggi untuk sepanjang tahun ini atau akan segera pudar jika kembali beroperasi pada pekan ini?" ujar Neil Wilson, kepala analis pasar di kelompok perdagangan Markets.com, kepada AFP. Seperti diketahui, kilang pemrosesan minyak Abqaig dan ladang minyak Khurais milik Aramco kehilangan produksi 5,7 juta barel per hari atau lebih dari setengah dari produksi utama Saudi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pelaksanaan wajib pengguanan biodiesel campuran 30% (B30) dimulai Januari 2020 atau sesuai jadwal awal. Meski sebelumnya pelaku usaha berharap pelaksanaan B30 dapat terlaksana akhir tahun ini. Kebijakan perluasan pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar dengan B30 akan berdampak lebih luas, tidak hanya bagi perekonomian nasional tapi juga perbaikan kesejahteraan petani sawit. Bahkan pemerintah telah merencanakan tahapan selanjutnya. Apabila green biofuel sudah dapat diproduksi maka green diesel akan diolah sebagai bahan bakar nabati. "Dengan demikian lambat laun kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Sekaligus, mengantarkan kelapa sawit berjaya sebagai komoditas primadona Indonesia di pasar global," kata Darmin.

Sebanyak 18 pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel dibangun tahun ini dengan total nilai investasi berkisar US$ 10-15 miliar. Produk yang dihasilakan smelter nikel antara lain nickel pig iron (NPI), feronikel, dan nikel sulfat. NPI dan feronikel adalah bahan baku utama baja tahan karat (stainless steel), sedangkan nikel sulfat digunakan untuk membuat katoda baterai mobil listrik. Tiongkok menjadi pemain dominan di industri pengolahan nikel Indonesia. Sebab, negara itu merupakan penghasil stainless steel terbesar sejagat dengan total produksi 26,7 juta ton. Pemain terbesar dunia stainless steel Tiongkok adalah Tsinghan Holding Group, telah memiliki basis produksi nikel dari hulu ke hilir di Morowali, Sulawesi Tengah. Industri nikel merupakan industri padat modal, sehingga membutuhkan keseimbangan di hulu dan hilir serta konsistensi kebijakan pemerintah. Keputusan penghentian ekspor bijih nikel akan berdampak positif, terhadap industri pengolahan dan sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Cadangan nikel di Indonesia terus menurun. Jika terus dibiarkan, cadangan nikel di Indonesia hanya bertahan sampai tujuh tahun berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM. Kalau ekspor nicke ore saja, itu hanya sekitar US$ 20 per ton, tetapi kalau sudah jadi feronikel bisa mencapai US$ 18 ribu per ton berdasarkan harga di London Metal Exchange. Berdasarkan informasi data BKPM terdapat 18 smelter nikel yang akan dibangun tahun ini senilai total US$ 10-15 miliar.

Karena tidak ada lagi sanksi larangan ekspor pada tahun depan, kewajiban membangun smelter sesuai target tidak lagi relevan. Komitmen untuk terus membangun smelter pun dikarenakan pengusaha yang telah terlanjur melakukan investasi sejak 2017. Kebijakan percepatan larangan ekspor bijih nikel, lebih akan menarik investasi asing ketimbang pengusaha lokal. Meskipun, perlu menjadi catatan, menariknya Indonesia untuk iklim investasi lebih karena kekayaan sumber daya nikel. Sementara itu, Kementerian ESDM juga mengaku akan tetap melakukan evaluasi progress pembangunan smelter yang dilakukan pemilik Izin Usaha Produksi (IUP) dengan insentif ekspor hingga 31 Desember 2019. Selain kebijakan pelarangan ekspor nikel, diharapkan juga didukung dengan menerbitkan aturan regulasi yang mengatur tentang tata niaga perdagangan nikel. Pengusaha berharap agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat sejalan dengan kondisi bisnis saat ini. Selain itu, kepastian usaha pun perlu diperhatikan sehingga investor tidak mengkhawatirkan perubahan regulasi di tengah jalan