Meledaknya kilang milik Saudi Aramco dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan pasokan minyak dunia yang akan memicu kenaikan harga. "Saya kira ini akan berdampak terhadap minyak dunia, mengingat saat ini produksi minyak Aramco pasti terganggu karena kejadian ini dan demikian supply tersebut, dampak dari kejadian in saya kira akan mengerek harga minyak dunia lebih tinggi dibandingkan sebelum kejadian ini," kata pengamat migas dari Energy Watch Mamit Setiwan saat dihubungi Investor Daily (15/9). Namun kata dia, diharapkan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Pasalnya, kata Mamit, jika itu terjadi dan bertahan cukup lama maka akan mengakibatkan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Adapun kenaikan harga yang akan terjadi diperkirakan maksimal berada di angka US$ 70 per barrel. Seperti dilansir AFP, Sabtu (14/9) serangan drone mengenai fasilitas minyak di Abqaiq dan Khurais, dua fasilitas utama Aramco yang terletak di wilayah Saudi bagian timur pada Sabtu (14/9) dini hari waktu setempat. Menurut Kementerian Dalam Negeri Saudi yang dikutip dalam Saudi Press Agency (SPA), tim keamanan industri dari Aramco mulai mengatasi kebakaran pada dua fasilitas di Abqaiq dan Khurais.

Harga minyak mentah Brent dilaporkan melonjak 20% dan West Texas Intermediate (WTI) naik 15% pada Senin (16/9), setelah pesawat tanpa awak (drone) melancarkan serangan terhadap dua fasilitas minyak Aramco di Arab Saudi. Serangan tersebut harus memangkas separuh produksi Aramco sehingga muncul krisis Geopolitik dan berkembangnya ketakutan baru. Lonjakan harga saja sudah membebani pasar saham dunia di tengah kekhawatiran bahwa biaya tinggi minyak mntah yang berkelanjutan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Guncangan harga minyak seperti ini adalah berita buruk bagi pertumbuhan. Hal itu juga menaikkan risiko stagflasi - takni harga minyak yang lebih tinggi menekan pertumbuhan dan menaikkan inflasi. Tentu saja, hal itu tergantung berapa lama masalah ini berlangsung, apakah risiko premium berarti harga yang lebih tinggi untuk sepanjang tahun ini atau akan segera pudar jika kembali beroperasi pada pekan ini?" ujar Neil Wilson, kepala analis pasar di kelompok perdagangan Markets.com, kepada AFP. Seperti diketahui, kilang pemrosesan minyak Abqaig dan ladang minyak Khurais milik Aramco kehilangan produksi 5,7 juta barel per hari atau lebih dari setengah dari produksi utama Saudi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pelaksanaan wajib pengguanan biodiesel campuran 30% (B30) dimulai Januari 2020 atau sesuai jadwal awal. Meski sebelumnya pelaku usaha berharap pelaksanaan B30 dapat terlaksana akhir tahun ini. Kebijakan perluasan pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar dengan B30 akan berdampak lebih luas, tidak hanya bagi perekonomian nasional tapi juga perbaikan kesejahteraan petani sawit. Bahkan pemerintah telah merencanakan tahapan selanjutnya. Apabila green biofuel sudah dapat diproduksi maka green diesel akan diolah sebagai bahan bakar nabati. "Dengan demikian lambat laun kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Sekaligus, mengantarkan kelapa sawit berjaya sebagai komoditas primadona Indonesia di pasar global," kata Darmin.

Sebanyak 18 pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel dibangun tahun ini dengan total nilai investasi berkisar US$ 10-15 miliar. Produk yang dihasilakan smelter nikel antara lain nickel pig iron (NPI), feronikel, dan nikel sulfat. NPI dan feronikel adalah bahan baku utama baja tahan karat (stainless steel), sedangkan nikel sulfat digunakan untuk membuat katoda baterai mobil listrik. Tiongkok menjadi pemain dominan di industri pengolahan nikel Indonesia. Sebab, negara itu merupakan penghasil stainless steel terbesar sejagat dengan total produksi 26,7 juta ton. Pemain terbesar dunia stainless steel Tiongkok adalah Tsinghan Holding Group, telah memiliki basis produksi nikel dari hulu ke hilir di Morowali, Sulawesi Tengah. Industri nikel merupakan industri padat modal, sehingga membutuhkan keseimbangan di hulu dan hilir serta konsistensi kebijakan pemerintah. Keputusan penghentian ekspor bijih nikel akan berdampak positif, terhadap industri pengolahan dan sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Cadangan nikel di Indonesia terus menurun. Jika terus dibiarkan, cadangan nikel di Indonesia hanya bertahan sampai tujuh tahun berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM. Kalau ekspor nicke ore saja, itu hanya sekitar US$ 20 per ton, tetapi kalau sudah jadi feronikel bisa mencapai US$ 18 ribu per ton berdasarkan harga di London Metal Exchange. Berdasarkan informasi data BKPM terdapat 18 smelter nikel yang akan dibangun tahun ini senilai total US$ 10-15 miliar.

Karena tidak ada lagi sanksi larangan ekspor pada tahun depan, kewajiban membangun smelter sesuai target tidak lagi relevan. Komitmen untuk terus membangun smelter pun dikarenakan pengusaha yang telah terlanjur melakukan investasi sejak 2017. Kebijakan percepatan larangan ekspor bijih nikel, lebih akan menarik investasi asing ketimbang pengusaha lokal. Meskipun, perlu menjadi catatan, menariknya Indonesia untuk iklim investasi lebih karena kekayaan sumber daya nikel. Sementara itu, Kementerian ESDM juga mengaku akan tetap melakukan evaluasi progress pembangunan smelter yang dilakukan pemilik Izin Usaha Produksi (IUP) dengan insentif ekspor hingga 31 Desember 2019. Selain kebijakan pelarangan ekspor nikel, diharapkan juga didukung dengan menerbitkan aturan regulasi yang mengatur tentang tata niaga perdagangan nikel. Pengusaha berharap agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat sejalan dengan kondisi bisnis saat ini. Selain itu, kepastian usaha pun perlu diperhatikan sehingga investor tidak mengkhawatirkan perubahan regulasi di tengah jalan

Ekspor olahan kelapa dari Banyuwangi terus meningkat. Produk olahan kelapa yang diekspor antara lain: serat sabut (cocofiber) dan serbuk sabut kelapa (cocopeat).

Di Banyuwangi ada tiga perusahaan pengolah sabut kelapa, yang terbesar PT Sumber Makmur Bakti Mulya yang mengekspor produk ke China (serat sabut kelapa) dan Korea Selatan (serbuk sabut kelapa).

Data Balai besar karantina pertanian Surabaya, periode Januari-Agustus 2018 ekspor serat sabut kelapa dan serbuk sabuk kelapa mencapai 6.772 ton senilai 19 miliar. Pada periode yang sama 2019, ekspor 11.333 ton dengan nilai Rp 33 miliar.

Produsen biodiesel memperkirakan ada tambahan hingga 4 pabrik baru fatty acid methyl ester (FAME) dalam 2 tahun mendatang seiring dengan adanya rencana perluasan mandatori pemanfaatan bahan bakar nabati tersebut. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) merinci saat ini ada sebanyak 19 pabrik yang memproduksi FAME dengan kapasitas produksi total mencapai 11 juta KL. Dengan mandatori campuran bahan nabati itu sebanyak 20% (B20), serapannya diprediksi mencapai 6,2 juta KL. Jika mandatori itu diperluas menjadi 30% (B30), serapan FAME diperkirakan mencapai 9,6 juta KL. Para produsen masih memiliki ruang untuk mengekspor FAME sekaligus mengantisipasi perluasan lanjutan mandatori biodiesel. Pemerintah sudah berancang-ancang untuk memperluas mandatori itu menjadi B50 pada akhir 2020, bahkan B100 dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Dengan adanya pelarangan ekspor biodiesel ke Uni Eropa, pasar dalam negeri menjadi semakin menarik untuk pengusaha. Namun, masih ada sejumlah tantangan dalam mengembangkan biodiesel di Indonesia yakni perlunya stok jaminan keberlanjutan, kesiapan dari industri penunjang, insentif pendanaan yang masih bergantung pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), permasalahan infrastruktur, hingga kampanye negatif penggunaan biodiesel dari pihak luar.

PT Industri Kereta Api/Inka (Persero) saat ini sedang mengembangkan trem bertenaga baterai sehingga diharapkan lebih ramah lingkungan dan nyaman. "Trem bertenaga baterai ini laju keretanya lebih halus dibandingkan dengan kereta berlokomotif sehingga lebih nyaman," kata Direktur Utama PT Inka (Persero) Budi Noviantoro di Madiun, Jawa Timur. Dia mengungkapkan, prototipe trem bertenaga baterai tersebut telah selesai digarap dan saat ini mencapai tahap uji coba kekuatan baterai. Dia menambahkan, "Trem baterai tersebut cocok sebagai sarana transportasi perkotaan masa depan yang ramah lingkungan dan efisien".

Pasar nikel, terutama China, mungkin tengah harap-harap cemas menyusul keputusan Indonesia untuk memajukan larangan ekspor bijih nikel yang diprediksi dapat menciptakan defisit besar pada pasar global. China sebagai negara importir nikel terbesar di dunia tentu akan mencari sumber pasokan alternatif yang mungkin saja tidak dapat terisi kesenjangannya oleh siapapun ketika Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor tersebut. Menurut data Bea Cukai China, Negeri Tirai Bambu tersebut mengimpor sekitar 26 juta ton bijih nikel dalam tujuh bulan pertama tahun ini, yang terdiri atas 14,3 juta ton dari Filipina, sekitar 10,8 juta dari Indonesia, dan sekitar 709.000 ton dari Kaledonia Baru. China mengimpor bijih nikel untuk memproduksi nikel pig iron (NPI) yang kemudian digunakan untuk memproduksi baja nirkarat atau stainless steel. Oleh karena itu, larangan ekspor tersebut cenderung akan mengganggu output NPI China. Seperti yang diketahui, Indonesia sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia, menyumbang 26% dari pasokan bijih nikel global tahun lalu, menurut Kelompok Studi Nikel Internasional. Kontribusi terbesar untuk pasokan baru kemungkinan berasal dari Indonesia sendiri, karena produsen mempercepat proyek untuk meningkatkan produksi bijih lokal menjadi produk setengah jadi yang dikenal sebagai nickel pig iron.  Volume tambahan dari Filipina pun tidak mampu mengisi kekosongan pasokan dari Indonesia.

Selain memangkas subsidi listrik, pemerintah dan DPR menyepakati pemotongan subsidi BBM dan gas elpji tabung 3 kg. Alasannya ada perubahan asumsi harga minyak Indonesia ( ICP) dari US$ 65 menjadi US$ 63 per barel. Selain itu, pemerintah akan membuat kebijakan distribusi tertutup bagi elpiji 3 kg agar tepat sasaran. Maklum, selama ini pemerintah kerepotan mengendalikan perdagangan bebas gas elpiji tabung melon. DPR meminta pemerintah menerapkan distribusi tertutup by name by address mulai tahun depan. Selain itu, DPR meminta pemerintah tidak menerapkan kebijakan kurang bayar subsidi pada tahun depan. Kalau kurang bayar, pemerintah harus menaikkan barang yang disubsidi tersebut.