Defisit neraca perdagangan selama 9 bulan pertama tahun ini yang terkikis hingga 50% (yoy) membawa optimisme terhadap neraca transaksi berjalan kuartal III/2019 yang diyakini juga akan membaik. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penurunan defisit perdagangan periode Januari-September tahun ini didorong oleh perbaikan defisit neraca migas menjadi US$6,4 miliar. Hal ini disebabkan oleh tren penurunan harga minyak mentah di pasar internasional dan penurunan volume impor migas. Menurut data BPS, ekspor sepanjang Januari-September 2019 mencapai US$124,17 miliar. Sementara itu,impor pada periode yang sama mencapai US$126,11 miliar.

Khusus untuk September, defisit neraca dagang tercatat sebesar US$160,5 juta. Hal ini disebabkan oleh tekanan pada volume ekspor sampai 8,53% ditambah dengan penurunan harga rata-rata komoditas ekspor sekitar 13,15% secara tahunan. Namun Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro meyakini defisit pada September ini masih bisa menambal pelebaran defisit transaksi berjalan menjadi kisaran 2,6% dari PDB pada kuartal III/2019.

Hingga pekan kedua Oktober, karhutla di Jambi mencapai 126.203 hektar (naik dua kali lipat dibandingkan 2 pekan sebelumnya).Sebaran kebakaran paling luas pada areal gambut yakni 86.693 ha. Kebakaran juga melanda kawasan TN Berbak Sembilang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.

Di daerah lain, kebakaran juga muncul, seperti di Kalimantan Selatan. Kebakaran lahan gambut terjadi di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Di Merauke jumlah titik api meningkat. Ada 53 titik api di 15 distrik. Di NTT, dua hari terakhir juga teridentifikasi 133 titik panas di 18 Kabupaten. Sebagian kawasan padang rumput berubah menjadi gurun arang.

Sektor energi termasuk yang menjadi sorotan dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Aneka stimulus dan rencana dilakukan agar target ketahanan energi dapat dicapai. Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menjelaskan Indonesia punya banyak pulau terpencil sebagai sebuah tantangan. Elektrifikasi bisa diupayakan sampai 98 persen salah satunya dengan lampu tenaga surya hemat energi. Tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat untuk membiayai sambungan listrik masih rendah, para pemangku kepentingan harus bergotong royong agar bisa terpenuhi. Sebelumnya ada 68 juta rumah belum dialiri, saat ini telah 98 persen berhasil dialiri listrik, dan terus berlanjut hingga 100 persen. Sektor migas mempunyai tantangan tersendiri, usia lapangan yang sudah lebih 30 tahun sehingga produktivitas turun, sementara dana eksplorasi yang terbatas hanya 70 Milyar dari APBN. Dengan tambahan dana kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar 2,6 milyar dolar AS diharapkan dalam 10 tahun ke depan ditemukan lapangan migas yang cukup baik. Pemerintah menarik investasi di sektor migas diantaranya dengan merubah rezim cost recovery menjadi gross split yang bisa menghemat proses plan of development (POD) menjadi hingga 1 bulan dari yang sebelumnya bisa 10 tahun; pemangkasan regulasi termasuk penghapusan syarat Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Migas (SKT Migas); membuka akses data agar para investor migas melakukan analisis berbasis blok; serta semua sistem dibuat berbasis daring. Indonesia tidak lagi menunggu bola, tetapi juga menyampaikan lapangan mana yang dipunya. Dengan cara ini nilai lelang blok meningkat dari sekitar 500 ribu dolar AS menjadi 2,5 juta dolar AS, bahkan 30 juta dolar AS untuk Blok West Ganal.

Di akhir Sepetember lalu pemerintah India melarang ekspor bawang merah yang harganya melonjak 63,3 dollar AS per 100 kg (harga tertinggi 6 tahun terakhir). Pemerintah India juga menindak para penimbun bawang. Jumlah stok bawang milik pedagang pengecer dan grosir dibatasi ketat. Pos-pos perbatasan juga dijaga ketat agar tidak ada bawang yang diselundupkan keluar India.

Jika menilik situasi di akhir tahun 2018, situasi di India kali ini sebenarnya serba bertolak belakang. Pada 28 Desember 2018, Reuters melaporkan Pemerintah India menggandakan insentif bagi petani bawang menjadi sebesar 10% untuk mendorong ekspor. Langkah ini ditempuh untuk mendongkrak harga.

Berkaca pada krisis India, Indonesia perlu melakukan perbaikan teknologi pascapanen. Produksi bawang merah diyakini terus naik, terlihat dari impor yang turun dari rata-rata 97.744 ton per tahun pada 2012-2014 menjadi 5.283 ton per tahun pada 2015-2018. Perbaikan penanganan stok pascapanen perlu ditempuh untuk memastikan keberlanjutanya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didesak agar tegas terhadap pemegang konsensi yang membiarkan wilayahnya menjadi lokasi pembalakan liar. Jika perusahaan dianggap tidak mampu mengamankan wilayah kerjanya diminta segera dicabut izinya.

Menurut Eduward, Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatera hutan diwilayah itu merupakan salah satu titik terparah pembalakan liar. Pihaknya menandai dua konsesnsi beralas HPH sebagai lokasi rawan. Pekan lalu, tim Satgas Karhutla Jambi juga mendapati lebih dari 3.000 meter kubik kayu ilegal ditemukan dalam kawasan hutan gambut terbakar  di wilayah Sungai Gelam. Dalam operasi itu, tiga pekerja kayu ditangkap, enam lainnya melarikan diri. 

Kepolisian daerah Jambi menetapkan dua korporasi perkebunan sawit sebagai tersangka atas kebakaran lahan yang melanda kedua areal di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Asosiasi pengusaha perhutanan tidak mepermasalahkan.

Dua perusahaan yang dimaksud adalah PT MAS di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan PT DSPP di desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan laporan polisi, kebakaran seluas 45 hektar di areal kebun DSPP ditelusuri sejak September 2019. Penyidik mendapati perusahaan belum memiliki izin usaha perkebunan alias hak guna usaha.

Kebakaran di areal kebun sawit MAS terjadi akhir Juli lalu. Perusahaan tidak memiliki sarana prasarana penggendalian kebakaran sehingga kebakaran meluas menjadi 972 ha. Atas pelanggaran tersebut perusahaan dapt dikenakan pidana paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun. Denda paling sedikit Rp 3 miliar paling besar Rp 10 miliar. 

Pembalakan liar dan pembakaran lahan terindikasi sengaja dilakukan di lahan konsesi sejumlah perusahaan. Unsur kesengajaan dan kelalaian menjadi dasar pemeriksaan kasus. Petinggi sejumlah korporasi pemegang izin konsensi perkebunan sawit di Sumatera diperiksa polisi. Mereka dimintai pertanggujawaban terkait pembalakan liar dan pengolahan lahan yang masih terbakar, yang sebagian terindikasi disengaja atau tanpa mitigasi memadai.  Manajemen yang dimaksud terdiri dari pemegang dua konsensi di Muaro Jambi dan dua konsensi di Musi Banyuasin. 

Terkait kebakaran dan maraknya pembalakan liar dalam dua HPH (hak pengusahaan hutan), Kepala Satgas Karhutla Ditjen Gakum KLHK Sugeng Priyanto menyatakan telah menyelidiki dan lokasi dua konsesi sudah disegel. Namun, pelangsiran kayu hasil pembalakn liar masih marak. Kayu-kayu gelondongan dihanyutkan lewat kanal perusahaan HPH. Dua alat berat melangsir/menghanyutkan kayu saat helikopter memadamkan kebakaran. Jadi bukan hanya kebakaran hutan melainkan pembalakan liar. Pekerja kayu yang ditangkap mengaku dibayar Rp 100.000 per meter kubik jika berhasil melangsir kayu keluar dari hutan.

Penyerapan karet di dalam negeri didorong. Pemerintah mendorong penyerapan karet untuk industri dalam negeri termasuk penggunaan karet untuk campuran aspal untuk lima tahun ke depan mencapai 1 juta ton.  Hal itu untuk mengoreksi harga karet yang terus merosot. Padahal tidak ada pengurangan permintaan di level internasional. 

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, penurunan harga karet dari Rp 15.000-Rp 20.000 per kg pada 2013 menjadi sekitar Rp 6.000 saat ini merupakan anomali. Di satu sisi tidak ada pengurangan permintaan karet di level internasional. Namun, 3 negara produsen karet yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat mengurangi volume ekspor karet.

Sejumlah asosiasi pengusaha mengkhawatirkan pasokan bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) Solar yang tidak menentu pascapencabutan kuota oleh Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas. Subsidi pun diminta untuk dicabut guna mendapatkan kepastian usaha angkutan barang. Yang menjadi masalah setelah pencabutan surat edaran adalah stok Solar yang tidak cukup sehingga antrean truk di SPBU terjadi, karena stok tidak cukup untuk kebutuhan di seluruh Indonesia. Subsidi Solar dalam jangka panjang tidak sehat untuk aktivitas logistik, apalagi moda transportasi lain yang sama-sama mengantar logistik seperti kapal laut dan kereta api tidak mendapat subsidi BBM. Alokasi dana subsidi BBM, lanjutnya, lebih baik dialihkan pada hal yang lebih efektif seperti pengurangan bunga bank, pembelian truk baru, fasilitas asuransi kesehatan untuk sopir, dan lain-lain. Dampak Solar bersubsidi ini sangat besar, karena 85% angkutan barang menggunakan jalur darat atau trucking dan semuanya memakai Solar bersubsidi.