JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meresmikan subholding pertama PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina International Shipping (PT PIS). Selanjutnya, pemerintah menargetkan PIS dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. 

“Untuk go public tentu kami melihat dari banyaknya corporate action yang akan terjadi di market, ada dari swasta ada BUMN, tentu nanti window disesuaikan saat yang tepat, tapi Insya Allah di tahun ini. Kalau bulannya, kapannya kami belum bisa, karena proses go public itu tentu harus melakukan sosialisasi daripada pihak-pihak terkait,” jelas Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Peresmian PIS sebagai Subholding Shipping Pertamina di Jakarta, Rabu (5/5). Erick menjelaskan transformasi secara menyeluruh dilakukan sejak awal tahun 2020. Kementerian BUMN memang sudah merapikan road map dari masing-masing BUMN sejak lama. Sayangnya, progres dari masing-masing BUMN ada yang cepat ada yang lamban. “Saya hari ini mengapresiasi bahwa langkah yang dilakukan Pertamina melakukan transformasi ini cepat jadi bukan masuk ke yang lambat,” katanya. Rencana integrasi merupakan bagian dari logistik kelautan, yang tadinya hanya bisnis kapal sekarang menjadi integrasi bisnis kelautan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa langkah strategis tersebut merupakan bagian dari rencana Pertamina untuk mengintegrasikan bisnis dari PT PIS yang nantinya tidak hanya mengelola kapal-kapal tetapi juga sampai pada bisnis marine logistics. “Saya harap PT PIS dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh PT Pertamina (Persero), dengan terus mengembangkan bisnisnya, menangkap setiap peluang bisnis yang ada, dan terus fokus untuk menjadi urat nadi pendistribusian energi untuk negeri,” ujarnya. Nicke mengatakan setelah resmi menjadi Subholding Shipping Pertamina, kini PIS mengelola 750 armada kapal, di mana 540 milik sendiri dan selebihnya sewa, serta mengelola enam pelabuhan dan terminal BBM dan LPG.

Pemain Global 

PT Pertamina International Shipping (PIS), Subholding Shipping Pertamina, menargetkan bisa menjadi pemain global di bidang perkapalan dan logistik kelautan terintegrasi. Terdapat tiga negara yang disasar PIS untuk menangkap pertumbuhan bisnis logistik perusahaan yakni Thailand, Vietnam, dan Filipina. Manager Business Development Pertamina International Shipping Dian Prama Irfani mengatakan, beberapa negara Asia Tenggara tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/ GDP). Alhasil, ini juga berdampak pada peningkatan permintaan energi di negaranegara tersebut. 

(Oleh - HR1)

Perusahaan minyak plat merah, PT Pertamina, resmi menyetorkan modal non-tunai (inbreng) ke anak usahanya, PT Pertamina International Shipping. Inbreng tersebut berupa penyerahan 71 unit kapal angkutan minyak dan gas (migas) kepada Pertamina Shipping.

Pelaksanaan inbreng ini bagian dari penataan usaha di Pertamina sebagai holding migas, serta persiapan penjualan saham perdana (IPO) Pertamina Shipping di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Pertamina sudah melakukan inbreng sebagai bagian dari pembentukan subholding marine logistics, " kata Pahala Mansuri, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada KONTAN, Senin (3/5). Pahala menyatakan, nilai dari 71 kapal tanker itu mencapai Rp 9 triliun. Pertamina Shipping pun berpotensi menjadi perusahaan marine logistic terbesar di Asia Tenggara. "Kami yakin itu bisa direalisasikan. Apalagi, saat ini kebutuhan kapal Pertamina lebih dari 200 kapal, " ujarnya.

Melalui pembentukan subholding, bisnis Pertamina Shipping akan mencakup marine logistics terintegrasi. Mulai dari shipping, storage dan pengelolaan pelabuhan. Dari segi armada juga terus diperkuat. Belum lama ini, misalnya, Pertamina sudah membeli 1 kapal tanker very large crude carrier (VLCC) dari Jepang dan 1 kapal VLCC dari Korea Selatan.

JAKARTA – Perdebatan tentang Undang-Undang Migas kembali bergulir. Sejumlah akademisi, praktisi dan pengamat energi menyatakan revisi undang-undang migas harus segera dituntaskan untuk kepastian investasi hulu migas di Indonesia. Apalagi, pemerintah memiliki target untuk mencapai produksi minyak 1 juta barel per hari (barrel oil per day/BOPD) dan gas 12 juta kaki kubik per hari (billion standard cubic feet per day/BSCFD) pada tahun 2030.

Sekjen PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kholid Syerazi mengatakan, UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah kebobolan undang-undang dalam pengelolaan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. “Revisi UU Migas harus segera dilakukan dengan tetap mengacu pada keputusan MK tahun 2012, yaitu harus dikelola oleh Badan Usaha Khusus Milik Negara,” katanya dalam Forum Group Discussion di Kampus Universitas Airlangga Surabaya akhir pekan lalu, yang menghadirkan pengamat migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Iman Prihandono, dan Pengamat Energi Indria Wahyuni. FGD ini dibuka oleh Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih. Agar revisi UU Migas dapat dituntaskan, Kholid Syerazi mengusulkan agar inisiasi revisi UU Migas diambil alih oleh Pemerintah. Kholid juga mengusulkan agar SKK Migas ditetapkan diubah bentuknya dan ditetapkan sebagai BUMN.

Sementara itu, pengamat energi Indria Wahyuni menyoroti belum adanya lembaga permanen yang mengelola hulu migas pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatknya tidak adanya kepastian usaha bagi investor. “Selama 9 tahun berjalannya lembaga sementara maka masih berkutat pada conflict of norms, padahal ada komisi pengawas yang didalamnya terdapat menteri sampai Kapolri, namun ini tidak menyelesaikan masalah,” ungkapnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengatakan, untuk industri hulu migas, keberadaan RUU Migas tentu akan memberikan sinyal atau dampak positif adanya suatu kepastian sejak Putusan MK tahun 2012.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyayangkan RUU Migas ini tak kunjung dibahas. Padahal, prosesnya sudah berlangsung cukup lama. Hal ini, kata dia, tentu saja menimbulkan ketidakpastian di bidang hukum untuk kegiatan investasi. “Di sisi lain, kita tahu pemerintah punya target mencapai produksi 1 juta barel per hari. Seharusnya ini inline dengan upaya menuntaskan UU Migas. Dengan kondisi seperti ini, saya kira akan sulit untuk mencapai target produksi tersebut,” kata Komaidi kepada Investor Daily.

RUU Migas sebenarnya telah masuk Prolegnas sejak 2015 lalu. Namun, hingga masa kerja DPR RI selesai tahun lalu pembahasannya tak kunjung rampung. Alasannya, pemerintah belum juga menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Migas. Pada 2018, pemerintah hanya menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Jokowi ke DPR, tapi DIM yang menjadi catatan untuk menyelesaikan RUU ini justru belum diserahkan. Alhasil DPR mendahulukan revisi UU lain di sektor energi yang pembahasan DIM-nya sudah dirampungkan yakni RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang kini telah disahkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group menyatakan, tujuh pelaku bisnis atau investor potensial dari dalam dan luar negeri mulai membidik serta berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, terutama untuk bergerak di bidang atau sektor kelapa sawit dan karet. KEK Sei Mangkei mulai dibidik investor karena kawasan industri tersebut dinilai sangat strategis, yakni berada di sentra bahan baku berbasis agro, dekat dengan Selat Malaka, serta memiliki sarana pendukung logistik yang memadai dengan menghadirkan konektivitas yang terintegrasi di kawasan tersebut.

Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, KEK Sei Mangkei mulai diminati, jumlah investor asing dan domestik yang berinvestasi meningkat siginifikan. PTPN Group sebagai pengelola KEK yang lokasi di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara (Sumut), tersebut, menyebutkan, tahun ini minat investasi di KEK Sei Mangkei mengalami tren peningkatan yang signifikan dibanding tahun lalu karena pelaku bisnis atau investor potensial mulai membidik serta berinvestasi terutama bergerak di sektor kelapa sawit dan karet. “Hal ini menunjukkan kebangkitan KEK Sei Mangkei sebagai kawasan industri strategis terdepan dalam pelayanan dan diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia,” jelas dia, Minggu (2/5).

Ghani mengungkapkan, terdapat tujuh perusahaan ternama dengan nilai okupansi hampir 100 hektare (ha) akan masuk ke kawasaan industri Sei Mangkei sebagai permulaan dari investasi baru pada tahun ini mengingat tahun sebelumnya terdampak akibat pandemi Covid-19. “PTPN Group sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Sei Mangkei berkomitmen untuk ter us ber upaya melengkapi fasilitas infrastuktur di dalam kawasan industri dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha, baik investor asing maupun domestik,” jelas Abdul Ghani.

Konsep KIT Batang 

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ingin menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, dalam pengembangan KEK Sei Mangkei sebagaimana arahan Presiden Jokowi. “Saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2.000 ha ternyata baru lima tenant yang ada dan baru menempati 10% lahan," katanya saat melakukan peninjauan langsung ke KEK Sei Mangkei, Jumat (30/4).

Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah membantu percepatan investasi. Harapannya, KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti KIT Batang, pada fase pertama seluas 450 ha sudah berhasil terisi hanya dalam sembilan bulan. “Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, puluhan ribu orang menjadi karyawan lalu menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang," kata Ghani.

(Oleh - HR1)

Ekonom Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, Minggu (2/5/2021), mengatakan, krisis kesehatan di sejumlah negara akibat ledakan kasus Covid-19 tidak hanya berpotensi melumpuhkan tenaga-tenaga kesehatan. Hal itu juga dapat berimbas pada krisis kesehatan para pekerja di sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan industri.

Di India, misalnya, ledakan kasus positif Covid-19 saat ini bukan sekadar membuat tenaga kesehatan kewalahan. Hal itu juga membuat aktivitas ekonomi terhambat oleh karantina wilayah di sejumlah wilayah. Para pekerja penggerak ekonomi pun kian luas terjangkit virus korona baru.

IHS Market mencatat, PMI manufaktur India pada Maret 2021 turun menjadi 55,4. Meski masih di ambang batas ekspansi, angka ini lebih rendah daripada PMI manufaktur pada Januari dan Februari 2021 yang masing-masing sebesar 57,7 dan 57,5. Fithra memperkirakan, lonjakan kasus Covid-19 akan membuat PMI manufaktur India turun sekitar 4 poin pada April 2021. Pada Mei 2021, indeks tersebut bisa lebih turun lagi di ambang batas ekspansi, yaitu menjadi sekitar 50.

Menurut Fithra, jika Indonesia membuka aktivitas ekonomi secara berlebihan dan membiarkan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran tahun ini, akan ada guliran ekonomi dari aktivitas tersebut berkisar Rp 50 triliun-Rp 80 triliun. Simulasi hitungan tersebut sudah memperhitungkan masih lemahnya daya beli dan masih sedikit terbatasnya pergerakan masyarakat.

Krisis kesehatan di India, diyakini Fithra, tidak akan berpengaruh signifikan atau hanya sedikit saja mereduksi ekspor Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batubara, ke negara itu. Pasalnya, Indonesia dapat memanfaatkan pasar-pasar lain, terutama AS, China, dan sejumlah negara di Eropa yang mampu mengendalikan Covid-19 dan ekonominya mulai pulih. ”Namun, yang perlu diwaspadai adalah pasokan vaksin Indonesia yang diproduksi di India diperkirakan bakal terhambat,” kata Fithra.

Kementerian Perdagangan mencatat, total perdagangan Indonesia-India pada 2020 senilai 14,18 miliar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia masih surplus 6,65 miliar dollar AS dari India. Produk ekspor utama Indonesia ke India adalah batubara, CPO, tembaga, karet, dan pupuk kimia. Sementara impor utama Indonesia dari India adalah daging kerbau beku, kacang, hidrokarbon siklik, produk baja, dan gula.

Pada 2020-2021, kapal yang membawa barang ekspor Indonesia ke India didominasi kapal tanker untuk barang curah cair, misalnya CPO, dan tongkang untuk barang curah padat seperti batubara. Untuk produk jenis itu umumnya bongkar muat tidak perlu banyak kontak fisik dengan awak kapal.

Atase Perdagangan Indonesia untuk New Delhi, India, Bona Kusuma menuturkan, Pemerintah India tetap mempertahankan pelayanan publik, salah satunya pelayanan kegiatan ekspor dan impor, meskipun pelayanan tersebut tidak berjalan secara penuh. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan untuk memastikan proses karantina di seluruh pelabuhan muat, terutama di Pelabuhan Dumai, Riau. Proses tersebut hanya dilakukan terhadap awak kapal dan bukan terhadap kapal dan muatan.

Sejumlah produsen batubara bersiap merespons langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menaikkan kuota produksi batubara pada tahun ini. Kebijakan pemerintah itu bertujuan menggenjot volume ekspor batubara di tengah tren menguatnya harga dan permintaan komoditas energi ini.

Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin Sudirman mengatakan, GEMS sedang menunggu persetujuan Kementerian ESDM atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang telah diajukan.

Jika nanti proposal disetujui, GEMS akan mengirim tambahan produksi batubara ke target pasar existing seperti China, India dan negara di kawasan ASEAN. Namun Sudin enggan membeberkan berapa kuota produksi tambahan yang diajukan GEMS. "Kami belum bisa menyampaikan karena sedang proses revisi RKAB, tunggu persetujuan dulu, " ujar dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara tahun ini sebesar 550 juta ton. Kini, proyeksi itu naik menjadi 625 juta ton. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang

Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021. Adapun penambahan 75 juta ton dikhususkan untuk pasar ekspor.

PT Harum Energy Tbk (HRUM) juga berencana mengerek produksi batubara di sepanjang tahun ini. jika semula HRUM mematok pertumbuhan produksi sebesar 25% year-on-year (yoy), kini mereka mengejar pertumbuhan 30% dibandingkan realisasi produksi tahun lalu.

Penerimaan pajak di kuartal I-2021 minus 5,58% year on year (yoy). Salah satu penyebabnya kontraksi pada pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPh migas). Padahal harga minyak global tengah melesat kuartal l-2021.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2021 menunjukkan kalau realisasi penerimaan PPh migas sebesar Rp 7,91 triliun di periode Januari - Maret 2021. Angka tersebut kontraksi 23,49% year on year (yoy).

Penerimaan PPh migas tersebut baru setara 17,28% dari target akhir tahun sebesar Rp 45,77 triliun. Sementara itu, harga minyak global jenis brent misalnya hingga akhir kuartal l-2021 menguat 23,8% year to date (ytd). Bahkan naik 61% year on year (yoy). Adapun hingga akhir Maret harga minyak brent ditutup pada level US$ 63,54 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan harga akhir kuartal l-2021 di kisaran USS 24 per barel.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kondisi penerimaan PPh migas yang kontraksi. Tetapi, secara umum penerimaan total pajak kuartal l-2021 masih minus diakibatkan oleh pandemi virus korona. "Karena Maret 2020 itu baru ada Covid-19, sementara sepanjang kuartal l-2021 dan sekarang ini masih ada pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN pada pekan lalu.

Satu bulan setelah kick off Petani Milenial, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat mulai menjalankan Program Pembudidaya Ikan Milenial (PIM). Budi daya ikan perdana ditandai dengan penebaran benih ikan di 60 kolam bioflok yang khusus dibangun untuk Peserta PIM di PSDKP WS Ciherang – Cianjur dipimpin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Cianjur Herman Suherman, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Hermansyah dan Direktur Utama PT Agro Jabar Kurnia Fajar, Selasa (27/4/2021). Pada budi daya ikan perdana ini juga dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama kegiatan PIM antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Hermansyah dan Direktur utama PT Agro Jabar Kurnia Fajar dan juga simbolis penyerahan mockup penyaluran KUR BJB kepada perwakilan peserta PIM, yaitu Rendy Triyadi dan Dimas Liggo Niode, disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kegiatan PIM bertujuan mencetak Pembudidaya Ikan Milenial sebagai agen pemulihan ekonomi di Jawa Barat: Menumbuhkembangkan kewirausahaan muda perikanan di Jawa Barat, Mengubah wajah perikanan menjadi segar, agar generasi milenial tertarik dengan pemanfaatan sain dan teknologi aquaculture, serta menciptakan perikanan lebih maju, mandiri, dan modern.

Direktur PT Agro Jabar Kurnia Fajar mengatakan model bisnis yang dirumuskan DKP Jabar adalah menggandeng pihaknyasebagai off taker sekaligus investor pembangunan capex (capital expenditure) berupa Kolam Bioflok (beserta aerator dan peralatan Pembudidaya Ikan lainnya) dengan mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kemudian Penyediaan Opex: bibit, pakan, obat-obatan, listrik, dan operasional lainya menggunakan KUR dari BJB,” katanya dalam keterangan resmi. Kurnia juga memastikan bahwa BUMD yang dia pimpin sudah melangkah lebih awal untuk menggenjot usaha di sektor pangan dari mulai melon, jahe hingga rencana peluncuran beras Juara pasca Lebaran mendatang. Dalam program PIM pihaknya akan berdiri di ujung sebagai offtaker.

(Oleh - HR1)

Penerimaan pajak sektor pertambangan serta informasi dan komunikasi masing-masing tumbuh 9,29% yoy dan 8,68% yoy. Kedua sektor itu telah berada pada zona pertumbuhan positif, baik secara akumulatif maupun bulanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pencapaian penerimaan pajak sektor pertambangan akibat melonjaknya penyerahan batu bara yang mulai terutang pajak pertambahan nilai (PPN) sejak November 2020.

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan kinerja terutama di bulan Maret didorong adanya transaksi penjualan dan penyewaan kembali atau sales and lease back atas menara telekomunikasi salah satu Wajib Pajak (WP) operator seluler. la pun optimistis sektor informasi dan komunikasi masih bisa tumbuh di era pandemi, seiring masih dibutuhkannya layanan teknologi informasi di masa pandemi.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai setoran pajak sektor pertambangan akan kembali meningkat di kuartal II-2021, mengingat harga komoditas andalan dalam negeri sedang melonjak, seperti batu bara dan nikel.

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia merupakan produsen terbesar biodiesel di dunia dengan jumlah produksi mencapai 137 ribu barel minyak per hari, lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brazil, dan Jerman. "Indonesia menjadi negara produsen biodiesel terbesar di dunia dengan kapasitas 137 ribu barel minyak per hari. Sedangkan Amerika Serikat dengan 112 ribu barel, Brazil 99 ribu barel, dan Jerman 62 ribu barel minyak per hari," kata Menko dalam diskusi daring Membedah Urgensi RUU Energi Baru dan Terbarukan di Jakarta, Senin (26/4).

Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri atas campuran senyawa methyl ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai ba han bakar alternatif mesin diesel. Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama bio diesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia.

(Oleh - HR1)