Pemerintah akan menggenjot habis-habisan penerimaan negara dari pajak. Selain mengerek tarif pajak, objek pajak yang bakal dikenakan pajak pertambaha nilai (PPN) akan diperluas.

Rencana ini masuk dalam perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal 4A perubahan UU tersebut, pemerintah menghapus barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dari daftar jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Mengacu pada UU Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, terdiri dari beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, daging segar yang tanpa diolah, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga berencana memberlakukan multi tarif PPN untuk barang/jasa kena pajak tertentu. Tarif berbeda tersebut dibanderol paling rendah 5% dan paling tinggi 25%. Namun, pemerintah belum membeberkan perincian jenis objek pajak barang dan jasa yang bakal dikenakan PPN terendah dan tertinggi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo sebelumnya menyebut, skema multi tarif PPN ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat . Pemerintah ingin masyarakat yang punya kemampuan ekonomi untuk membayar pajak lebih besar, dikenakan tarif yang lebih tinggi.

JAKARTA — Ritel modern yang menjual produk-produk bahan makanan di Tanah Air sepanjang tahun lalu mampu meningkatkan pangsa pasarnya di tengah penurunan penjualan secara signifikan.Laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menunjukkan bahwa nilai penjualan ritel produk bahan makanan (grocery) turun 15,65% dari US$115 miliar pada 2019 menjadi US$97 miliar pada 2020.Adapun, pangsa untuk ritel modern meningkat dari 18% menjadi 20,3%. Pangsa tersebut setara dengan nilai US$19,70 miliar atau turun tipis dibandingkan dengan 2019 yang menyentuh US$20,7 miliar.Laporan Euromonitor yang dikutip USDA memperlihatkan bahwa penjualan oleh ritel modern untuk format supermarket dan hypermarket dipimpin oleh Transmart Carrefour dengan total penjualan senilai US$1,06 miliar.Terlepas dari penurunan penjualan yang terjadi, peritel modern melihat penjualan produk bahan makanan lebih stabil dibandingkan dengan nonpangan.

“Kenyataannya yang banyak bertahan dan penjualannya cenderung stabil adalah pendapatan dari segmen grocery. Bagaimanapun produk ini esensial meski ada penurunan daya beli secara umum,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, Senin (7/6).Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan agar pelaku usaha ritel mampu tetap eksis dan bertahan, mereka diharapkan untuk bisa lebih berinovasi dalam menghadapi perubahan selera dan gaya hidup masyarakat.Beberapa inovasi tersebut dapat berupa strategi omni channel, peningkatan kualitas produk dan layanan prima, serta mempertahankan loyalitas pelanggan.

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai kenaikan pangsa penjualan produk bahan makanan di ritel modern dipengaruhi pula oleh preferensi konsumen yang memilih lokasi yang lebih aman saat pandemi. “Untuk penjualan memang penjualan grocery masih menjadi pendorong utama. Inilah kelompok produk yang masih baik permintaannya,” kata Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid. Dalam menghadapi persaingan dalam menjangkau konsumen di pangsa pasar yang kecil, Satria mengatakan Transmart terus berupaya menyediakan layanan dan promosi untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen.

(Oleh - HR1)

Seiring dengan pelimpahan kewenangan kekuasaan ke daerah, pemerintah pusat juga melakukan perbantuan keuangan bagi pemerintah daerah otonom baru atau DOB melalui transfer dana ke daerah. Pemerintah pusat ingin DOB yang terbentuk tidak mengalami ketertinggalan setelah berpisah dari kabupaten induknya. Meskipun, semangat awal pemekaran dilandasi oleh pertimbangan daerah memiliki kemampuan ekonomi yang dapat diandalkan untuk berdiri sendiri. Jumlah dana yang ditransfer ke daerah sejak tahun 2000 hingga tahun ini tumbuh rata-rata 13 persen per tahun. Jika pada tahun 2000 jumlah transfer ke daerah sebesar Rp 33,1 triliun, tahun 2021 jumlahnya menjadi Rp 795,5 triliun. Angka ini sudah termasuk Dana Desa yang pengalokasiannya dimulai sejak 2015. Di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran Dana Desa masuk dalam pos anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD). Sayangnya, hingga dua dekade berlalu, daerah yang terbentuk dari hasil pemekaran belum menunjukkan kemajuan ekonomi dan kemandirian fiskal yang diharapkan.

Dari analisis Litbang Kompas, DOB yang sudah cukup baik kemampuan keuangan daerahnya dilihat dari indikator pendapatan asli daerah (PAD) dengan kategori tinggi baru sebanyak 2 kota, yaitu Kota Batam (Kepulauan Riau) dan Kota Tangerang Selatan (Banten). Kedua kota ini menghasilkan PAD yang mencapai 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2019, porsi PAD Kota Batam dibandingkan dengan APBD-nya adalah sebesar 44,7 persen. Sementara itu di Kota Tangerang Selatan, porsi PAD-nya mencapai 46,5 persen dari total APBD tahun yang sama. Secara nominal, PAD Kota Batam tahun 2019 adalah Rp 1,147 triliun. Sedangkan PAD Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 1,817 triliun. Mayoritas kabupaten/kota DOB memiliki kemampuan menghasilkan PAD yang rendah, yaitu kurang dari 10 persen dari total APBD. Jumlahnya mencapai 186 kabupaten/kota atau 86 persen. Selebihnya, sebanyak 28 kabupaten/kota DOB masuk dalam kemampuan menghasilkan PAD kategori sedang, yaitu antara 10 persen hingga 40 persen.

Di sisi lain, ketergantungan daerah hasil pemekaran terhadap dana dari pusat terutama Dana Alokasi Umum (DAU) masih tinggi, yang porsinya mencapai lebih dari 40 persen dari total APBD. Jumlahnya mencapai 169 kabupaten/kota atau 78 persen. Sebanyak 90 kabupaten/kota DOB bahkan tergantungannya sangat tinggi, mencapai 50 persen hingga lebih dari 70 persen. Sebanyak 40 kabupaten/kota masuk dalam kategori ketergantungan DAU sedang, yaitu antara 20-40 persen. Adapun daerah yang ketergantungannya rendah terhadap DAU, dengan porsi kurang dari 20 persen dari APBD-nya adalah sebanyak 7 daerah. Ketujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang (ketiganya di Kalimantan Timur), Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat), serta Kota Tangerang Selatan (Banten).

Daerah-daerah seperti ini umumnya memiliki sumber daya alam atau komoditas yang berlimpah di sektor kehutanan serta batubara, minyak, dan gas bumi, sehingga mendapat bagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam yang lebih besar dibandingkan DAU. Dari mendapat bagian DBH sumber daya alam tersebut, porsi total dana perimbangan yang diterima daerah-daerah ini cukup besar yang mencapai kisaran 57-70 persen. Kecuali Kota Tangerang Selatan yang tidak memiliki sumber daya alam, sehingga porsi dana perimbangannya hanya 23 persen. Meski demikian, Kota Tangerang Selatan merupakan satu-satunya DOB yang memiliki kemampuan fiskal yang baik, dalam artian PAD-nya tinggi dan ketergantungannya terhadap DAU tergolong rendah. Porsi DAU Kota Tangerang Selatan dibandingkan APBD-nya hanya sebesar 15,6 persen. Kota Batam yang juga masuk kategori tinggi dalam kemampuan PAD, ketergantungannya terhadap DAU termasuk kategori sedang, dengan persentase 25,7 persen. Adapun Kota Bontang menjadi DOB dengan ketergantungan terhadap DAU yang paling kecil, yaitu sebesar 13,4 persen. Namun, kemampuan PAD-nya masuk dalam kategori sedang, yaitu 12,6 persen. Kondisi agak mirip dialami Kabupaten Siak, dengan DAU 13,8 persen, namun PAD hanya 10,5 persen.

Dengan kondisi yang buruk ini di mana 86 persen kabupaten/kota DOB kemampuan PAD-nya kecil dan 78 persen sangat bergantung pada DAU, situasi daerah pemekaran makin didera yang diakibatkan oleh korupsi kepala daerahnya. Di 70 kabupaten/kota DOB, ditemukan 78 bupati/walikota yang ditangkap KPK karena kasus korupsi dalam rentang 2004 hingga April 2021. Meski demikian, di daerah yang ketergantungannya terhadap DAU rendah, bukan berarti pula bebas dari korupsi yang melibatkan kepala daerah. Dari 7 kabupaten/kota DOB yang ketergantungan DAU-nya rendah, 5 di antaranya memiliki catatan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Siak, Penukal Abab Lematang Ilir, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang. Daerah-daerah ini memiliki APBD cukup besar yang bersumber dari DBH, baik DBH pajak maupun DBH sumber daya alam.

PT Pertamina (Persero) memastikan 2.757 pekerja PT Chevron Pacific Indonesia, yang mengelola Blok Rokan di Riau, akan ditarik sebagai calon pekerja di Grup Pertamina. Kontrak Chevron di Blok Rokan sejak 1971 berakhir pada 9 Agustus 2021 dan pengelolaan dilanjutkan Pertamina. ”Saya ucapkan selamat datang kepada 2.757 pekerja Chevron Pacific Indonesia, calon pekerja Grup Pertamina. Alih kelola ke Pertamina sebagai perusahaan nasional akan memberi manfaat yang lebih luas lagi bagi negara, baik dari sisi pengelolaan maupun penerimaan negara,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam diskusi daring dengan semua pekerja Chevron pada Sabtu (5/6/2021).

Diketahui pada tahun 2022, pemerintah hanya akan memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan minyak tanah. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto pun mempertanyakan rencana itu. Premium tidak ada di daftar subsidi, Apakah berarti pada 2022, Premium resmi dihapuskan?

Keberadaan Premium akan dikurangi di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), tetapi di luar pulau Jawa masih tetap dilakukan penyaluran Premium. Premium ini memang disebabkan masalah emisi. Sebagai gantinya untuk Jamali masuk Pertalite, karena Pertalite lebih ramah lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah diminta tidak menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada 2022. Menurutnya, ke depan pemerintah harus melakukan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait BBM ramah lingkungan di wilayah Jamali.

Namun, seiring kondisi ekonomi masyarakat tertekan akibat pandemi Covid-19 maka Premium belum perlu dihapus. Daya beli masyarakat yang masih lemah, maka kami minta agar premium ini tidak dihapus, Masyarakat masih membutuhkan BBM murah.

Ekspor feronikel dari Sulawesi Tenggara mencapai nilai tertinggi dalam periode dua tahun terakhir. Ekspor olahan nikel, yang sebagian besar dikirim ke China, mencapai 429 juta dollar AS (Rp 6,2 triliun), naik 260 persen dari periode sama tahun 2020.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra Surianti Toar dalam pernyataan pers virtual di Kendari, Rabu (2/6/2021), menuturkan, ”Nilai fantastis karena terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Secara volume juga meningkat, di mana nilai dan volume ekspor ini didominasi oleh industri pengolahan besi dan baja yang menjadi primadona Sultra”.

Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo Syamsir Nur berpendapat, tingginya ekspor nikel Sultra didorong pulihnya perekonomian China. Salah satu yang mendorong tingginya nilai ekspor feronikel Sultra adalah kenaikan harga nikel dunia.

Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memilih hengkang setelah bertahun-tahun berinvestasi di ladang minyak dan gas Indonesia. Setelah Royal Dutch Shell memastikan bakal hengkang dari Blok Masela (Maluku), kini ConocoPhilips berniat keluar dari Blok Corridor (Sumatra Selatan).

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengungkapkan, rencana ConocoPhillips melepas hak partisipasi alias participating interest (Pl) pada Blok Corridor telah disampaikan kepada SKK Migas. "Secara verbal sudah disampaikan seperti itu (melepas PI)," kata dia kepada KONTAN, Senin (31/5). Kendati sudah menyatakan niat secara verbal, ConocoPhillips belum memerinci lebih jauh alasan melepas PI di Blok Corridor. Fatar memastikan belum ada rencana pertemuan dengan ConocoPhillips. SKK Migas masih menanti pengajuan proposal secara resmi ConocoPhillips. Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad enggan berkomentar lebih jauh soal kabar ini. "Sampai saat ini belum ada penjelasan tambahan selain dari apa yang disampaikan SKK Migas, " ungkap dia saat dihubungi KONTAN, Selasa (1/6).

Saat ini, ConocoPhillips tercatat sebagai kontraktor Blok Corridor dengan hak partisipasi sebesar 54% dan Repsol Energy memiliki porsi 36%. Adapun Pertamina menggenggam hak partisipasi 10%. Kontrak bagi hasil (PSC) di Blok Corridor akan berakhir pada 20 Desember 2023. Kontrak bagi hasil yang baru telah ditandatangani pada 2019, dimana KKKS existing meraih perpanjangan selama 20 tahun dengan PSC Gross Split. Pada kurun 2023-2026 akan dilakukan masa transisi, dimana ConocoPhillips masih akan menjadi operator. Namun setelah periode tersebut, operatorship akan berpindah kepada Pertamina. Kelak, di kontrak bagi hasil terbaru, ada perubahan besaran Pl, yakni Pertamina Hulu Energi Corridor menguasai 30%, ConocoPhillips 46% dan Repsol 24%. Rencana hengkangnya ConocoPhillips menambah panjang daftar perusahaan migas global yang keluar dari Indonesia.

Pada Juli 2020, Royal Dutch Shell berencana mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela. Shell yang memegang hak partisipasi 35% pun kini masih mencari calon pengganti. Investor lain yang juga berniat keluar adalah PT Chevron Pacific Indonesia yang bakal melepas hak partisipasi di Blok Indonesia Deep Water Development (IDD). Setelah Shell hengkang, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno bilang, pencarian mitra untuk Blok Masela ditargetkan rampung akhir tahun ini. "Shell sedang berproses untuk mencari pengganti sampai akhir tahun ini. Chevron pun demikian. Hal yang biasa di dunia usaha, " kata dia, Selasa (1/6).

Pemerintah perlu memperkuat koperasi peternak sapi perah guna menggenjot populasi sapi dan produksi susu segar dalam negeri. Timpangnya pertumbuhan antara produksi dengan permintaan susu selama ini berpotensi membuat Indonesia makin bergantung pada susu dan produk susu impor. Selama kurun 2015-2018, konsumsi susu tumbuh rata-rata 11,73 persen per tahun, sementara produksi susu segar dalam negeri tumbuh 6,13 persen (Kompas, 16/9/2020). Dampaknya adalah naiknya impor susu dan produk-produk susu. Data Kementerian Perdagangan memperlihatkan nilai impor susu dan produk susu cenderung naik, dari 326,7 juta dollar AS tahun 2016 menjadi 541,6 juta dollar AS tahun 2020. Lesunya gairah peternak sapi perah tergambar dari susutnya jumlah koperasi susu. 

Menurut Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana, saat ini terdapat 52 koperasi primer di sektor peternakan sapi perah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan lima tahun lalu yang mencapai 95 koperasi. ”Penurunan itu (jumlah koperasi) mengindikasikan merosotnya jumlah peternak sapi perah,” katanya saat dihubungi, Selasa (1/6/2021). Nilai impor sapi dara dari Australia untuk peternakan sapi perah diperkirakan Rp 40 juta per ekor. Menurut Teguh, supaya koperasi dapat mengembangbiakkan sapi dan memperoleh keuntungan, pemerintah perlu memberikan subsidi sehingga harga sapi dara impor mencapai Rp 20 juta per ekor ditingkat peternak.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan, susu segar dalam negeri yang diserap untuk bahan baku industri sepanjang tahun 2020 mencapai 0,85 juta ton. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2015 yang 0,75 juta ton. Namun, porsi susu segar dalam negeri dalam bahan baku industri hanya berkisar 20-23 persen dan sisanya masih impor. ”Setiap tahun impor bahan baku susu oleh industri masih tinggi. Hal ini disebabkan akselerasi pertumbuhan industri pengolahan susu yang lebih cepat dari kenaikan produksi susu segar dalam negeri,” ujar Abdul Rochim. Data volume impor komoditas pangan tertentu yang diolah Badan Pusat Statistik menunjukkan, impor susu sepanjang Januari-Maret 2021 mencapai 66.182 ton. Volume ini meningkat 5,76 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2020.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, skala kepemilikan sapi perah rata-rata 2-3 ekor per peternak. Idealnya setiap peternak memiliki 7-10 ekor sapi. ”Peternak (sapi perah) umumnya masih berorientasi (peternakannya sebagai) usaha sampingan, bukan bisnis. Hari Susu Nusantara tahun ini menjadi momentum meningkatkan industri susu,” katanya melalui siaran pers. Menurut Kementerian Pertanian, produksi susu segar dalam negeri tahun 2020 meningkat 4,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang 997.000 ton. Sementara populasi sapi perah naik 4,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 584.582 ekor.

Bisnis batubara di Indonesia dinilai masih menguntungkan, dan makin membara. Pasalnya, harga batubara disebut makin naik, di pasar internasional.

Merujuk data Bloomberg, harga batubara ICE Newcastle untuk kontrak September 2021 telah berada di level USD 107 atau Rpl, 5 juta per ton pada perdagangan Jumat (28/5). Level tersebut merupakan yang tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Jika harga tersebut bisa bertahan, atau malah masih menguat, tentu akan mendorong kinerja emiten batubara pada kuartal II-2021.

Sementara itu, analis Phillip Sekuritas Indonesia Michael Filbery memperkirakan, harga acuan batubara pada tahun ini akan berada di level USD 75,0 per ton.

Salah satu sentimen datang dari larangan China atas impor batubara asal Australia. Kebijakan tersebut membuat ketersediaan batubara berkalori menengah berkurang. Hal ini pada akhirnya bisa menjadi katalis positif bagi pasar batubara Indonesia.

Masyarakat yang terdiri dari pemuda dan nelayan Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura bersikukuh menolak rencana pengeboran minyak dan gas di desa setempat.

Kesepakatan penolakan tersebut berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan oleh Forum Nelayan Peduli lingkungan (FNPL), Kamis (27/5) malam. Puluhan masyarakat yang hadir pada pertemuan itu, menghasilkan kesepakatan menolak terkait rencana pengeboran Migas oleh PT. Medco Energy. Penolakan itu didasari hasil musyawarah dan diskusi soal dampak eksplorasi migas di wilayah mereka.

Ada beberapa alasan penolakan masyarakat nelayan. Masyarakat sekitar mempertimbangkan bahwa pengeboran tersebut dinilai ada dampak positif dan negatifnya. Namun masyarakat menyakini akan dampak negatif yang lebih. Rencana Pengeboran ini sangat merugikan masyarakat setempat, terutama aktivitas nelayan di laut menjadi terbatas atau terhalang oleh aktivitas pengeboran migas.

Masyarakat Desa Tanjung dan sekitarnya meminta agar rencana pengeboran migas oleh PT. Medco Energy segera diakhiri, dengan memperhatikan (tidak merugikan) masyarakat setempat dan sekitarnya. Jadi, kesepakatan akhir dari pertemuan yang dihadiri puluhan perwakilan nelayan itu, bahwa kami sepakat menolak rencana pengeboran migas di laut Desa Tanjung.