JAKARTA. Harga minyak mentah di pasar global menguat. Senin (24/5), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak Juli 2021 di New York Mercantile Exchange naik 0,53% ke level US$ 64,84 per barel dari posisi akhir pekan lalu. Sejalan dengan itu, harga minyak Brent kontrak Juli 2021 di ICE Future naik 0,48% ke US$ 66,76 per barel. Kenaikan harga minyak dunia bisa mempengaruhi harga bensin di dalam negeri. Sebab, harga bahan bakar minyak (BBM) merujuk pada harga minyak internasional.

Namun yang pasti, kenaikan harga minyak mentah global telah memicu kenaikan harga BBM milik pengelola SPBU. Kenaikannya sebanyak dua kali dalam satu bulan. Ambil contoh, harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell pada Maret 2021, untuk jenis Shell Super (RON 92) di posisi Rp 9.560 per liter. Angka itu sudah naik Rp 435 per liter dari sebelumnya Rp 9.125 per liter.

Vice President External Relation Shell Indonesia Rhea Sianipar pernah bilang, penyesuaian harga memang dilakukan secara berkala. "Kami melakukan penyesuaian terhadap harga BBM dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kondisi pasar dan kinerja perusahaan," jelas dia.Ia memastikan Shell tetap berupaya menyediakan akses bahan bakar berkualitas dan aman bagi konsumen. Demikian pula harga BBM SPBU BP dan VIVO yang juga sudah menyesuaikan harga jual karena kenaikan harga  minyak mentah. Sedangkan Pertamina hingga kemarin belum menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Pjs. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman menyatakan, Pertamina terus menganalisis dan evaluasi terhadap berbagai faktor yang menjadi komponen penting dalam penentuan harga BBM non-subsidi, sesuai dengan ketentuan Peraturan ESDM No. 62/2020.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan kebutuhan baterai lithium ion dalam negeri untuk kendaraan listrik mencapai 758.693 ton pada 2030.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), pemerintah menargetkan mobil listrik di dalam negeri dapat mencapai 2 juta unit pada 2030 dan sepeda motor listrik sebanyak 13 juta unit pada 2030.

(Oleh - HR1)

Grup Pertamina memproyeksikan kebutuhan investasi eksternal minimal USS 40 miliar atau Rp 572 triliun selama 2020 hingga 2024. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Pertamina menjajaki beragam opsi pendanaan, baik kemitraan maupun lewat Indonesia Investment Authority (INA) atau Sovereign Wealth Fund(SWF). Pada Rabu (19/5) lalu, Pertamina dan INA meneken perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah. Nicke mengungkapkan, Pertamina membutuhkan investasi untuk mendanai 14 proyek strategis nasional (PSN) dan 300 proyek lainnya. Total kebutuhan hingga tahun 2024 mencapai USS 92 miliar. Secara terperinci, dari total kebutuhan tersebut, senilai USS 64 miliar untuk proyek upstream, USS 20 miliar untuk proyek downstream dan sekitar USS 8 miliar untuk proyek gas, power dan energi baru terbarukan (EBT). "Kami merencanakan minimal USS 40 miliar dari sumber eksternal, baik kemitraan maupun loan dan bond, " ungkap Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Kamis (20/5).

Pejabat Sementara Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman mengungkapkan, pihaknya memang membuka diri terhadap berbagai opsi pendanaan untuk rangkaian proyek dalam beberapa tahun ke depan. "Pada dasarnya Pertamina terbuka dengan opsi proyek yang memerlukan pendanaan eksternal, " ujar dia kepada KONTAN, kemarin. Sebagai langkah awal, Pertamina dan INA menjajaki potensi kemitraan strategis investasi pada sektor energi, termasuk energi terbarukan yang dijalankan Pertamina untuk mewujudkan ketahanan energi dan menggerakkan perekonomian nasional. Selain merancang pembiayaan dari INA, Pertamina akan mendorong anak usahanya mencari pendanaan dari pasar saham Indonesia. Salah satu prioritas Pertamina adalah penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) PT Pertamina International Shipping (PIS).

Grup Pertamina merancang Pertamina International Shipping menjadi integrated marine & logistic company atau bukan hanya sebagai shipping company. "Jika pengembangan gas di Jawa dan Sumatra menggunakan pipa, maka di Indonesia Timur tidak mungkin memakai pipa, juga tidak mungkin melalui pipa bawah laut, karena mahal, " terang Nicke. Dia pun mengungkapkan, pengembangan gas akan melalui virtual pipeline. Kelak, skema pemanfaatan gas untuk Indonesia Timur adalah mengonversi gas ke LNG kemudian dibawa menggunakan satu kapal LNG berukuran besar dan selanjutnya dibawa menggunakan kapal LNG berukuran kecil.

Bisnis, Jakarta - Perum Bulog optimistis impor beras untuk cadangan beras pemerintah atau CBP tidak perlu dilakukan. Dengan penyerapan beras dalam negeri yang berlanjut dan penyaluran lewat kanal penyaluran yang ada, stok kelolaan diyakini berada dalam posisi aman sebagaimana amanat pemerintah. Dengan kondisi stok saat ini, Bulog telah memenuhi kriteria stok CBP yang diamanatkan pemerintah di angka 1 juta ton sampai 1,5 juta ton. Perusahaan pun berencana kembali menyerap beras kala panen putaran selanjutnya yang jatuh pada Agustus dan September. 

Proyeksi stok yang aman sampai akhir tahun bisa dicapai jika Bulog hanya menyalurkan beras lewat kanal kegiata ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH), tanggap darurat bencana, dan penyaluran secara komersial. Di sisi lain, pmerintah sebelumnya memberi tugas pada Bulog untuk bisa menyerap 900.000 ton beras sampai Juni. Penyerapan gabah atau beras Bulog yang masih dibawah target pemerintah bukan hal baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak akomodatif. 

Banyak regulasi perberasan yang mengakibatkan Bulog sulit menyerap sesuai target. Salah satunya penyaluran beras yang terbatas pada kanal tertentu, sehingga membuat BUlog harus menyimpan stok CBP dalam jumlah besar tanpa kepastian ke mana beras akan disalurkan. Beras pengadaan 2018 dan 2019 yang masih tersisa menunjukkan adanya kekeliruan dalam manajemen stok yang perlu dibenahi. Bahkan tak mungkin serapan beras Bulog saat ini bisa menghadapi permasalahan penurunan mutu.

(Oleh - IDS)

Langkah Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi salah satu pemain besar dalam industri baterai kendaraan listrik dunia kian nyata. Sedikit demi sedikit persiapan makin matang. Setelah diumumkannya pembentukan Indonesia Battery Corporation (IBC) atau PT Industri Baterai Indonesia pada Maret lalu, holding baterai tersebut belum lama ini juga telah menandatangani heads of agreement (HoA) dengan konsorsium baterai LG asal Korea Selatan. Konsorsium LG yang terdiri atas LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO, dan Huayou Holding tersebut akan bermitra dengan IBC untuk mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Memang belum jelas kapan megaproyek baterai senilai US$17 miliar tersebut akan dieksekusi. Namun, sejumlah persiapan terus dilakukan hingga saat ini.

Mining and Industry Indonesia (MIND ID), salah satu anggota IBC, menyebut bahwa IBC terlebih dahulu akan melakukan joint study bersama mitra globalnya untuk menentukan lokasi tambang, kualitas bijih nikel yang akan dipakai, serta menentukan lokasi pembangunan pabrik baterai. CEO Grup MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan para calon mitra global tersebut telah mulai melakukan verifikasi terhadap kualitas bijih nikel di lokasi tambang milik PT Antam Tbk. yang terletak di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. “Yang China sudah testing di area-area yang memang dari Antam sudah dialokasikan bagi mereka. LG pun ada alokasi lahan untuk mereka dan sudah berangkat ke sana,” kata Orias akhir pekan lalu.

Rencananya akan dibangun smelter HPAL oleh Antam serta pabrik prekursor dan katoda oleh PT Pertamina (Persero) dan MIND ID yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2024. Sementara itu, pabrik cell to pack oleh Pertamina dan PT PLN (Persero) direncanakan mulai beroperasi pada 2025. Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya akan langsung berkonsolidasi dengan konsorsium LG untuk menentukan target-target penyelesaian proyek. Di sisi lain, MIND ID juga tengah mulai mencari pasokan litium sebagai salah satu bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Upaya pencarian dilakukan, baik di dalam negeri maupun sejumlah negara potensial.

(Oleh - HR1)

Tahun ini, tata niaga dan kelola pangan nasional akan memasuki babak baru. Pemerintah akan segera meluncurkan Lembaga Otoritas Pangan atau Badan Pangan Nasional dan melahirkan holding Badan Usaha Milik Negara Pangan. Keduanya diharapkan menjadi ”duet maut” untuk membenahi tata niaga dan kelola pangan Nusantara.

Pembentukan Badan Pangan Nasional ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun pembentukan holding (perusahaan induk) BUMN Pangan dijajaki pemerintah sejak pertengahan 2020. Dalam wawancara dengan Kompas pada awal Mei 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Badan Pangan Nasional akan diluncurkan sebentar lagi. Badan baru ini akan bertanggung jawab mengendalikan harga dan memenuhi kebutuhan sembilan bahan pangan pokok di dalam negeri. Nantinya, Perum Bulog akan lepas dari Kementerian BUMN dan melebur ke badan ini dengan peran sebagai pengendali harga dan stok pangan. ”Intinya, badan yang akan langsung bertanggung jawab ke Presiden ini sudah final, tinggal ditandatangani, kemudian diluncurkan,” ujarnya.

Sementara Kementerian BUMN berupaya mempercepat pembentukan holding BUMN Pangan yang beranggotakan sembilan BUMN. Tujuannya ialah memperkuat dan menyelaraskan bisnis tujuh BUMN yang menangani pangan serta dua BUMN yang memiliki lini usaha perdagangan dan logistik. BUMN tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri atau SHS, PT Garam, PT Perikanan Nusantara atau Perinus, Perum Perikanan Indonesia atau Perindo, PT Berdikari, PT Bhanda Ghara Reksa atau BGR Logistics, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Badan-badan usaha berpelat merah itu akan ”dikomandani” PT RNI. 

”Saat ini, pembentukan holding tersebut sudah dalam tahap pembentukan Panitia Antarkementerian untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penggabungan BUMN Pangan,” kata Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi melalui siaran pers. Arief menambahkan, sejak tahun lalu, PT RNI telah menginisiasi sejumlah kolaborasi antar-BUMN Kluster Pangan melalui beberapa program strategis, seperti kerja sama offtaker dan distribusi, proyek percontohan pengembangan lahan untuk meningkatkan produktivitas padi, dan memperkuat pergudangan dan logistik komoditas strategis, seperti gula dan daging.

Pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan aktivitas publik dan karantina wilayah membuat bisnis musik dunia ikut terjerembap karena berkurangnya pertunjukan dan konser musik. Kegiatan distribusi musik kemudian banyak bertumpu pada kanal digital, seperti streaming, dibandingkan dari penjualan album fisik, tiket konser, serta royalti hak penggunaan musik. 

Menurut data International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), total nilai pendapatan yang diperoleh dari streaming musik pada tahun 2020 mencapai 13,4 miliar dollar AS. Angka ini meliputi 62 persen dari keseluruhan pendapatan industri musik dunia. Dibandingkan pada 2019, peningkatan nilai pendapatan streaming musik menggembirakan karena meningkat hampir 20 persen. Sayangnya, pertumbuhan pendapatan di tengah pandemi ini hanya diperoleh dari kanal streaming. Kanal lainnya, yaitu penjualan album fisik, penggunaan musik berlisensi, serta pengunduhan musik digital, mengalami pertumbuhan minus 4 persen hingga minus 15 persen.

Dari aspek royalti, masalah yang dihadapi adalah nilai bagi hasil yang diterima musisi sangat kecil. Persoalan ini bahkan sudah mengemuka sejak tahun 2015. Kolumnis The Wall Street Journal, Michael Driscoll, mengulas perbandingan antara menjual satu kopi album dan ongkos langganan streaming bulanan. Satu keping CD musik berisi 10 lagu dijual dengan harga ritel 15 dollar AS (sekitar Rp 200.000 kurs tahun 2015). Setelah dikurangi biaya produksi, distribusi, serta pajak, penghasilan bersih yang diterima pencipta lagu dan penyanyi sekitar 1,5 dollar AS. Nilai tersebut jika dikonversi per satu lagu sebesar 15 sen atau sekitar Rp 2.000.

Spotify mengklaim pada tahun 2020 mereka membayarkan bagi hasil royalti senilai 5 miliar dollar AS. Pendapatan ini dihasilkan dari 356 juta pengguna di seluruh dunia, termasuk 158 juta pengguna berbayar. Royalti yang dibayarkan masih dibagi untuk sejumlah pihak. Di antaranya adalah pihak pemilik label, artis, penerbit, penulis lagu, distributor, agregator, manajer, serta kolaborator.

Spotify menggolongkan jenis artis berdasarkan model kerja, posisi di industri musik, serta jumlah pendengarnya menjadi tujuh kelompok. Golongan dengan pendapatan tahunan tertinggi disebut chart toppers. Kelompok artis yang duduk di posisi ini ada sekitar 500 dengan pendapatan tahunan dari streaming senilai 3,7 juta dollar AS. Golongan tertinggi, yakni chart toppers, memperoleh royalti daritiap akun pendengar senilai 0,018 dollar AS atau 1,8 sen saja per bulan. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan pembelian satu kopi album yang dapat memberi royalti hingga 15 sen per lagu.

Simpul persoalan ada pada pembagian royalti streaming yang dipandang tidak adil. Penyedia platform streaming, di antaranya Spotify, Apple Music, Deezer, dan penyedia jasa mayor lainnya, menggunakan sistem pro-rata atau ”bagi hasil proporsi” untuk mendistribusikan pendapatannya. Seluruh uang penghasilan dikumpulkan di perusahaan platform streaming, kemudian dibagi berdasarkan persentase lagu yang didengar oleh semua pengguna platform streaming. Model ini sangat merugikan bagi artis yang baru mulai merintis karier atau yang menggeluti genre musik minoritas. Selama ini, tangga lagu dikuasai oleh genre musik pop. Jika model ini tidak segera diubah, artis yang duduk di posisi teratas akan semakin kuat kedudukannya. Di sisi lain, para artis perintis makin sulit mendapat pemasukan.

Model tandingan yang disodorkan oleh Soundcloud dan diberi nama fan-powered royalty bisa menjadi alternatif untuk saat ini. Metode bagi hasil dilakukan berdasarkan lagu apa saja yang didengarkan oleh pelanggan, kemudian royalti disalurkan kepada artis yang dinikmati karyanya. Inovasi ini diluncurkan pada 1 April 2021 lalu dan diklaim mampu menambah penghasilan royalti antara model lama dan fan-powered royalty mencapai 200 persen. Artinya, dengan menerapkan metode bagi hasil berdasarkan dukungan penggemar, artis dapat menikmati royalti dua kali lipat dibandingkan dengan model bagi hasil pro-rata. Untuk saat ini, Soundcloud adalah satu-satunya pihak yang menerapkan fan-powered royalty.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengintervensi harga daging sapi menjelang Lebaran 2021. Hal itu dilakukan dengan meminta rumah pemotongan untuk tidak menerima sapi dengan harga di atas Rp 52.000 per kilogram bobot hidup. Namun, langkah itu dikhawatirkan mendorong pemotongan sapi betina produktif dan mengancam populasi sapi nasional.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, Senin (10/5/2021), rata-rata nasional harga daging sapi di pasar tradisional Rp 129.650 per kilogram (kg). Harga ini naik dibandingkan awal April 2021 yang Rp 119.650 per kg. Padahal, harga acuan penjualan daging sapi segar di tingkat konsumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/2020 berkisar Rp 80.000 per kg hingga Rp 105.000 per kg. Di tengah kenaikan harga tersebut, Kementerian Perdagangan mengedarkan surat ke rumah potong hewan (RPH) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk tidak menerima sapi berharga di atas Rp 52.000 per kg bobot hidup. Demi menjaga suplai, RPH akan mendapatkan pasokan sapi dengan harga di bawah Rp 52.000 per kg bobot hidup.

Terkait langkah itu, Ketua Komite Pendayagunaan Pertanian Teguh Boediyana khawatir, pembatasan harga di RPH dapat berdampak pada pemotongan sapi ternak betina yang masih produktif. ”Pemotongan sapi betina dapat terjadi karena pelaku dalam mata rantai ingin bertahan hidup. Padahal, pemotongan sapi betina berimbas pada populasi sapi ternak nasional ke depannya,” ujarnya. Menurut Teguh, harga daging sapi di tingkat RPH berpotensi di atas Rp 52.000 per kg sehingga pembatasan harga dapat menekan pelaku usaha penggemukan sapi (feedlot). Sebab, mereka mesti menanggung rugi. Langkah pemerintah dalam membatasi harga juga menjadi sinyal ketidakpastian kebijakan harga bagi investor di sektor yang sama.

Dalam jangka panjang, kebijakan itu berisiko membuat Indonesia menjadi pasar daging beku impor. ”Banjir” daging beku impor bakal mengimpit industri penggemukan sapi karena produk lokal kalah bersaing. Padahal, industri penggemukan sapi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. ”Oleh sebab itu, saya mempertanyakan surat (edaran) tersebut. Bukankah pemerintah telah mengimpor daging beku untuk kebutuhan Ramadhan-Lebaran? Biasanya kebijakan intervensi harga daging sapi menggunakan instrumen penambahan pasokan di pasar. Pemerintah juga bisa mendorong masyarakat untuk mengalihkan konsumsi daging sapi ke ayam,” tuturnya.

Pemerintah telah mengeluarkan izin impor daging sapi dan kerbau hingga 100.000 ton atau 100 juta kilogram senilai hampir Rp 10 triliun. Rata-rata impor daging sapi Indonesia setara 1,5 juta ekor sapi tiap tahun. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah untuk program swasembada daging sapi sejak 20 tahun lalu. Namun, kata Teguh, hasilnya tidak optimal. Impor justru makin besar seiring meningkatnya konsumsi daging sapi.

Kenaikan ongkos produksi ayam ras berpotensi bakal berlanjut hingga bulan depan. Saat bersamaan harga jual ayam di tingkat peternak terancam anjlok seiring dengan akan turunnya permintaan pasca-Ramadhan dan Lebaran 2021. Kerugian peternak diperkirakan meningkat.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, rata-rata nasional harga daging ayam ras di pasar tradisional per Jumat (7/5/5021) mencapai Rp 37.000 per kilogram (kg). Ada kenaikan dari awal April yang Rp 34.750 per kg dan awal Mei 2021 yang Rp 36.000 per kg. Regulasi mengatur harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp 35.000 per kg dan di tingkat peternak Rp 19.000-21.000 per kg.

Meski harga di tingkat konsumen di atas harga acuan, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah Pardjuni menyatakan, peternak tetap menjual ayam pedaging Rp 19.000–Rp 20.000 per kg karena ada acuan. ”Di Jawa Tengah, ada peternak yang menjual Rp 18.000 per kg. Padahal, kami sedang menanggung rugi akibat naiknya harga pakan yang saat ini Rp 7.700–Rp 8.150 per kg. Pada awal tahun, harganya Rp 7.200 per kg,” ujarnya, Minggu (9/5/2021).

Sejumlah negara di Eropa sudah menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia EFTA-CEPA. Penandatanganan ini diyakini bisa jadi angin segar bagi komoditas perdagangan Indonesia terutama produk sawit.

Produk sawit belakangan ini menjadi persoalan di pasar Eropa karena terkait isu lingkungan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, penandatanganan Indonesia EFTA-CEPA merupakan peluang yang sangat positif, termasuk dalam kaitannya dengan penerimaan produk kelapa sawit Indonesia.

Penerimaan EFTA terhadap produk kelapa sawit Indonesia ini menunjukkan bahwa resistensi sebenarnya tidak dilakukan oleh semua negara Eropa. Empat negara, yaitu Lietchtenstein, Swiss, Norwegia dan Islandia menambah deretan negara-negara Eropa yang sebenarnya menerima kelapa sawit kita.

Karena hal tersebut, pasar ekspor sawit RI makin besar. Pada intinya, negara-negara Uni Eropa harus melihat persoalan sawit dengan obyektif dan proporsional. Kebutuhan minyak nabati semakin besar di seluruh dunia. Tidak semua sumber minyak nabati bisa memenuhi kebutuhan dengan efisien seperti kelapa sawit.

Teknologi perkebunan, pemupukan, pengolahan air, pengolahan dan berbagai hal yang berkaitan dengan industri kelapa sawit terus berkembang. Ini membuat kelapa sawit akan makin efisien secara ekologis.