Pemerintah mengingatkan, masyarakat jangan tergantung pada bantuan sosial (bansos). Adapun tujuan pemberian program bantuan sosial oleh pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melakukan silahturahmi dengan warga di mesjis Baiturohman, Desa Jatijejer. "Panjenengan (Anda) ini dirancang tidak untuk terus-menerus memperoleh bansos, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas. Kami berharap KPM bisa graduasi (lulus) dari program bansos," kata dia. Mensos mengimbau mereka yang masih usia produktif lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan pemerintah seperti program pemberdayaan, program bantuan modal program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya. "yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lainnya, bukan program bansos," katanya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyatakan 12 orang meninggal akibat pertikaian antar dua kelompok pendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya. Data ini merupakan akumulasi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) diduga terlibat dalam bentrokan antarwarga pendukung paslon bupati dan wakil bupati di Pemilihan kepala daerah Puncak Jaya 2024. "Tercatat 12 orang meninggal akibat pertikaian antardua kelompok pendukung paslon di Puncak Jaya," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Faizal menyampaikan berdasarkan laporan yang diterima, korban meninggal akibat pertikaian  antarwarga  pendukung paslon ada yang disebabkan luka tembak yang diduga dilakukan KKB. Dikatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) memanfaatkan situasi politik di tengah pertikaian antar massa pendukung paslon pemilihan kepala daerah. "Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik di masyarakat untuk melancarkan aksinya," kata Brigjen Pol Faizal. Dia mengatakan pertikaian yang terjado sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025, selain menyebabkan 12 rang meninggal juga mengakibatkan 658 orang terluka. (Yetede)

Dari tahun ke tahun, jumlah aduan dan laporan masyarakat di sektor properti meningkat. Pengembang kerap kali belum menuntaskan urusan perizinan. Sementara masyarakat masih mudah tergiur janji palsu dan promosi yang ditawarkan. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), jumlah pengaduan terkait perumahan mencapai 404 laporan pada 2024, naik 28,6 % dari 314 laporan pada 2023. Data tersebut belum termasuk aduan yang diterima lembaga lain sepanjang 2024. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, menerima 61 surat aduan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 49 aduan, diikuti 35 aduan lain ke Kementerian PAN RB).

”Dari sisi isu, masalah perumahan di YLKI sering diadukan masyarakat. Jadi, masyarakat butuh kanal pengaduan. Sejauh ini, kehadiran dari regulator belum terakselerasi,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam acara peresmian kanal pengaduan konsumen perumahan terpadu di Jakarta, Rabu (26/3) sore. Banyak masyarakat menjadi korban karena tergiur metode pemasaran pengembang. YLKI kerap mengingatkan agar publik lebih berhati-hati dan mengecek ulang, apalagi terhadap penjualan bangunan yang belum terbangun atau pre-project selling. ”Pre-project selling, regulasinya ada, tetapi ketika pengembang menjual gambar tanpa prasyarat tertentu, risikonya besar sekali bagi konsumen. Ironisnya, banyak konsumen yang tertarik dan membayar secara cash keras. Ini dua hal yang jadi titik lemah,” tutur Tulus.

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, di sektor properti khususnya perumahan, ditemukan banyak penipuan, mulai dari gambar hingga iklan yang bermasalah. ”Soal legalitas juga. Sering kali sertifikat (properti) ini, kan, tumpang tindih. Banyak yang sudah menempati, sudah (mendapat) sertifikat, malah digugat seperti di Bekasi. Itu harus clear,” kata Mufti. Dalam konteks umum, pengaduan konsumen pada sektor perumahan didominasi sedikitnya lima hal. Pertama, permasalahan wanprestasi sertifikat yang belum jadi atau bangunan belum selesai, padahal pembayaran sudah lunas. Kedua, bangunan tidak sesuai yang dijanjikan. Ketiga, legalitas bangunan dan tanah masih belum jelas. Keempat, pengembalian dana (refund) rumit dan berbelit-belit. Kelima, adanya kerusakan fisik bangunan. (Yoga)

Sejumlah korporasi global berinvestasi besar-besaran mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Tak sedikit investor skeptis apakah besarnya investasi pengembangan AI sepadan dengan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh pada saatnya nanti. Melansir The Economist, raksasa-raksasa global berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan AI. Mereka adalah Alphabet, Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft. Pada 2024, kombinasi nilai investasi kelima korporasi itu mencapai 400 miliar USD untuk belanja modal. Mayoritas dialokasikan untuk pengadaan perangkat keras berkaitan dengan AI. Sisanya untuk penelitian dan pengembangan (R&D). AI selalu disebut-sebut sebagai teknologi yang dapat mengubah ekonomi global. Guna mengadopsinya agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas, perusahaan perlu membeli teknologi baru tersebut dan membentuknya sesuai kebutuhan.

Namun, konsekuensi yang ditimbulkan oleh investasi pada AI bagi perusahaan dalam jangka pendek, merujuk data Reuters, adalah penyusutan saham. ”(Minat) semua orang sangat rendah untuk berinvestasi ke (perusahaan) penggerak AI,” kata Head of European Equity Strategy di UBS Gerry Fowler, 26 Maret 2025. Apalagi, AI ternyata dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, seperti DeepSeek buatan China. Pada akhirnya, pasar kini mencari perusahaan yang dapat meraup untung dari AI. Para investor telah menyuntik lebih dari 2 triliun USD ke lima perusahaan tersebut selama setahun terakhir. Namun, hasil yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi itu masih jauh dari harapan. Microsoft, misalnya, para analis menilai, hanya mencetak 10 miliar USD dari penjualan kecerdasan buatan yang menciptakan produk baru atau generative (Gen) AI.  Ini menunjukkan, AI belum memberikan efek besar.

”Perhatian khusus pada keamanan data, bias algoritma dan halusinasi memperlambat implementasi,” demikian tulis The Economist. Restoran makanan cepat saji, McDonald’s telah mencoba menggunakan AI untuk melayani pelanggan tanpa turun dari kendaraan (drive-through), tetapi mengalami kesalahan (error). Sistem itu justru menambah 222 USD untuk menu camilan ayam pada tagihan seorang konsumen. Dalam survei yang disebarkan pada lebih dari 100 analis Fidelity, 72 % responden memperkirakan AI belum akan berdampak pada keuntungan perusahaan pada 2025. Banyak dari mereka melihat dampaknya baru akan terasa lebih dari 5 tahun. ”Pasar akan kehilangan kesabaran dengan investasi tidak terbatas pada AI, kecuali teknologi itu mulai menunjukkan return pada investasi yang dikeluarkan,” ujar Lead Portfolio Manager di Lazard Asset Management, Steve Wreford. (Yoga)

Pendidikan digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI), harus menjadi alat untuk inklusi di tengah keterbatasan sumber daya pendidikan di banyak tempat. Karena itu, kebijakan pendidikan semestinya memprioritaskan akses yang adil, berinvestasi dalam pelatihan guru, dan mendukung inovasi yang didorong secara lokal. Kepala Bagian Teknologi dan Akal Imitasi dalam Pendidikan UNESCO Shafika Isaacs, Rabu (2/4) mengatakan, melalui kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan, pembelajaran digital dapat menjadi kekuatan untuk perubahan positif, terutama memastikan setiap pelajar, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk berkembang di era digital. ”Kita hanya dapat maju dengan bekerja sama, merangkul beragam cara untuk mengetahui, dan berdiri teguh dalam komitmen kita untuk mengurangi ketimpangan pendidikan,” kata Isaacs.

Dalam lingkungan yang menantang, teknologi digital diyakini dapat mendukung pendidikan berkualitas dan memberdayakan pelajar. Namun, tantangannya kini, untuk membuat pembelajaran digital dapat diakses oleh semua orang. Tantangan lainnya adalah memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dan pendidik yang berupaya mengintegrasikan teknologi secara efektif dan inklusif dalam sistem pendidikan. Dirjen UNESCO, Audrey Azoulay saat peringatan Hari Internasional untuk Pembelajaran Digital pada 19 Maret mengatakan, teknologi digital semakin lazim di semua bidang kehidupan. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi juga cara belajar. ”Teknologi ini sangat menjanjikan, mulai dari kemajuan dalam konektivitas, portabilitas, sumber daya pendidikan terbuka, hingga kecerdasan buatan menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau pelajar yang terpinggirkan,” ucapnya.

Saat ini, 2,6 miliar orang atau 32 % populasi global masih kekurangan akses internet. Sebanyak 1,8 miliar orang di antaranya tinggal di daerah perdesaan. Di bidang pendidikan, 60 % dari SD, 50 % dari SMP dan 30 % dari SMA di seluruh dunia saat ini tidak terhubung dengan internet. Di Indonesia, minimnya akses pelatihan bagi guru didobrak lewat pelantar (platform) Merdeka Mengajar yang kemudian diubah menjadi Rumah Pendidikan pada tahun 2025. ”Transformasi digital merupakan keniscayaan, karena masyarakat sekarang hidup di era digital. Tidak mungkin kita hindari, tetapi juga era untuk kita sanggup adaptasi dan menggunakannya untuk kepentingan yang bermanfaat,” kata Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, beberapa waktu lalu. (Yoga)

Fauzan (38) pengemudi ojek daring di Jaksel, tidak percaya dirinya tak memperoleh bonus hari raya atau BHR. Dari 22 hingga 24 Maret 2025 atau periode platform transportasi daring menjanjikan distribusi BHR, dia berkali-kali cek saldo dompet elektroniknya, namun, hasilnya nihil. Tidak ada penambahan saldo yang khusus terkait BHR. Hanya ada pemasukan dari mengantar penumpang. Fauzan mengaku tidak tahu alasan yang menyebabkan dirinya tak mendapatkan BHR. Dia selalu rajin bekerja dan tidak pernah melanggar kode etik platform. ”Saya sangat berharap bisa memperoleh BHR. Saat Presiden Prabowo mengumumkan pengemudi mendapat BHR sampai Rp 1 juta, saya senang sekali,” ucapnya. Fauzan jadi lebih giat bekerja. Bahkan, dia bekerja dari pagi hingga sore, hampir setiap hari. Sejak 24 Maret 2025 sampai sekarang, ia banyak mendapat pesanan jasa kirim bingkisan Lebaran.

Sedang Ahmad (40) pengemudi ojek online (ojol) atau ojek daring asal Serpong, Tangsel, Banten, mendapat BHR senilai Rp 850.000. Dia mengetahui bahwa tidak semua mitra pengemudi ojek daring mendapatkan BHR. Dia meyakini, itu bagian dari jatah rezeki yang masih bisa ia terima. Ahmad mengklaim selalu menjaga performa sebagai mitra pengemudi dan mengikuti kode etik yang diharuskan platform. Selama setahun terakhir, Ahmad yang sudah memiliki dua anak ini selalu mulai bekerja pada pukul 10.00 WIB dan pulang pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB. Setiap hari, Ahmad memperoleh penghasilan antara Rp 100.000 dan Rp 200.000. Pada Ramadhan 2025, dia merasakan sedikit peningkatan. Meski nominal penghasilan sehari-hari selama Ramadhan ditambah BHR tidak terlalu besar, dia tetap bersyukur.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, mengatakan, pemberian BHR di Grab mengacu pada imbauan Presiden, 10 Maret 2025 di Istana Negara, Jakarta. Intinya, BHR diberikan atas dasar keaktifan kerja mitra pengemudi. Penyaluran BHR dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Grab. ”Kami mempertimbangkan berbagai faktor. Selain keaktifan mitra pengemudi, kami mencermati pula kemampuan finansial perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025) malam. Untuk Mitra Jawara Teladan paling aktif sejauh ini, menurut dia, telah memperoleh nominal BHR tertinggi, yaitu Rp 1,6 juta untuk mitra pengemudi roda empat dan Rp 850.000 untuk mitra pengemudi roda dua. (Yoga)

Di saat situasi ekonomi sedang melemah dan banyak fenomena PHK massal, modus penipuan pekerjaan secara daring juga marak. Masyarakat diimbau agar selalu waspada terhadap modus ini. Pada periode Februari-Maret 2025, sejumlah 699 orang menjadi korban modus penipuan itu dan harus dipulangkan dari Myanmar ke Tanah Air. GC (33) ibu rumah tangga yang berdomisili di Tangerang, Banten, tiba-tiba mendapat pesan dari akun Linkedin dari profil pengguna yang terkesan profesional dan meyakinkan, menunjukkan dia sebagai headhunter (pemberi kerja) dari perusahaan di Singapura yang bergerak di bidang gim daring (i-gaming). Pesan itu menawarkan pekerjaan customer support dengan keterangan tambahan bersedia ditempatkan di Kamboja.

”Bulan Februari, pemilik akun tersebut masih mengirimi saya pesan lagi yang menawarkan pekerjaan customer support. Dengan keterangan, jika diterima pada lowongan itu, akan ditempatkan di Kamboja. Saya dan suami langsung curiga apakah ini terkait bisnis judi daring,” katanya, Kamis (27/3). Walaupun sudah memiliki pekerjaan paruh waktu, ibu satu anak ini tergiur dengan lowongan kerja yang ditawarkan itu. Gaji yang ditawarkan berkisar Rp 10 juta-Rp 16 juta per bulan. Jika bersedia direlokasi ke Kamboja, biaya penerbangan dan akomodasi pun akan ditanggung pemberi kerja. Namun, karena lowongan itu terasa mencurigakan, GC tidak menindaklanjutinya. Ia dihubungi lagi untuk kedua kalinya oleh akun pemberi kerja, tetapi kemudian ia memilih untuk mengabaikan.

Beberapa waktu terakhir iklan lowongan kerja banyak dijumpai di media sosial. Banyak lowongan kerja yang nyata dan legal, tetapi juga tidak sedikit yang merupakan kedok penipuan. Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Brigjen (Pol) Nurul Azizah, di Bareskrim Polri, Jumat (21/3), menuturkan, modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui lowongan daring yang kemudian ditempatkan di perusahaan gim daring atau scam kian marak di masa PHK massal ini. Pada 2023 terdapat 1.061 laporan dan pada 2024 terdapat 843 laporan. Pada Februari-Maret ini, ada 699 warga Indonesia yang menjadi korban TPPO dan telah dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand. Para pekerja migran itu dipekerjakan sebagai operator scammer atau perusahaan penipuan daring di Myanmar. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Penanganan tuberkulosis (TBC) program prioritas hasil terbaik cepat atau quick win di bidang kesehatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan 90 % kasus bisa ditemukan pada 2025 dan 95 % dari kasus tersebut mendapat pengobatan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi demi mencapai akselerasi penanganan TBC di Indonesia. Pelibatan multisektor, termasuk pemda, komunitas, dan masyarakat, diperkuat. ”TBC masuk program cek kesehatan gratis dan program khusus quick win tuberkulosis. Jadi, TBC jadi super-superprioritas pemerintahan saat ini,” ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, dalam temu media Hari TBC Sedunia, di Jakarta, Senin (24/3).

Target lainnya, yakni 90 % kasus TBC sensitive obat, tuntas diobati, 80 % kasus TBC resisten obat, tuntas diobati, dan 100.000 orang dengan TBC laten mendapat terapi pencegahan TBC (TPT). Target yang ditetapkan itu tak mudah. Sebab, capaian yang dilaporkan pada 2024 belum optimal. Pada 2024, kasus TBC yang ditemukan masih 81 % dari total estimasi 1.092.000 kasus, namun yang diobati mencapai 90 % dari kasus yang ditemukan. Angka keberhasilan pengobatan 84 % untuk TBC sensitif obat dan 58 % untuk TBC resisten obat. Capaian yang rendah ditemukan pada pemberian TPT yang baru 19,2 %. Di Indonesia, hanya Provinsi Banten yang mencapai target dengan 67 % pemberian TPT pada kontak serumah dengan kasus TBC.

Menurut Ina, sejumlah inovasi disiapkan dalam mengakselerasi program TBC 2025, terutama terkait penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan multisektor. Untuk temuan kasus, penapisan dan penemuan aktif akan dilakukan dengan sinar-X. Penapisan ini akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan. Diagnosis TBC akan diperkuat dengan mesin TCM (tes cepat molekuler), PCR (polymerase chain reaction), dan sinar-X. Dari 2.400 mesin TCM yang ada akan ditambah 330 mesin tahun ini. Penggunaan mesin sinar-X portabel akan diperluas di puskesmas. ”Penambahan manfaat mesin PCR diharapkan menambah akses pemeriksaan TBC,” kata Ina. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)