Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

China telah membuat kapal induk. China telah pergi ke ruang angkasa. Mereka sudah menguasai teknologi kecerdasan buatan. Mimpi mereka masih panjang, membuat pulau dengan mudah dan melanjutkan eksplorasi ke ruang angkasa. Saat wartawan dari berbagai negara, mengunjungi Taiyuan Heavy Machinery Group Co Ltd (TZCO) di Kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China, baru diketahui, sejarah panjang inovasi mereka yang bukan sulap dan bukan sihir. Pendiri mereka sejak awal paham untuk memajukan China dan juga tampil di dunia, yaitu salah satunya dengan membangun industri alat berat. TZCO didirikan pada 1950 sebagai industri alat berat paling awal di China dan berkembang hingga merupakan bagian dari 100 perusahaan pilot untuk mengembangkan korporasi modern pada 1995. Dalam perjalanan selanjutnya mereka merger dengan perusahaan lain, yaitu Yuci Hydraulic Group Co Ltd dan Shanxi Machinery Manufacturing Company.

Awalnya TZCO adalah produsen kerangka besi, pada 1961 TZCO berhasil membuat crane raksasa.   Capaian lain seperti membangun peluncur roket hingga berbagai alat berat. Pada 2023 mereka telah membuat ekskavator tanpa pengemudi. Pengemudi cukup berada di kantor, hingga ekskavator raksasa bekerja dengan teknologi pengendali jarak jauh berbasis transmisi data yang menggunakan teknologi 5G. TZCO terus membuka berbagai bisnis baru, termasuk bisnis alat berat pertambangan batubara. Mereka kembali melakukan konsolidasi internal sehingga perusahaan makin lincah menghadapi perkembangan zaman. TZCO telah mengekspor produk mereka ke 70 negara. Produk mereka bervariasi, mulai dari crane, komponen hidrolik, mesin-mesin pertambangan, hingga peralatan peluncur roket ke angkasa. Mereka juga sudah membuat mesin pembangkit yang ramah lingkungan.

TZCO juga membuat roda kereta cepat, pipa, dan mesin pembangkit listrik tenaga angin. Mereka telah bermimpi membangun alat-alat yang bisa digunakan untuk membangun pulau di tengah lautan secara cepat serta mengeksplorasi lebih lanjut ruang angkasa. Oleh karena itu, China tidak membuat permainan sulap untuk menjadi maju dan disegani dalam industri modern. Ada jejak kerja keras dan tekun sejak awal serta terus melakukan inovasi tanpa henti. Mereka memiliki sejarah yang kuat dalam menggunakan sains dan teknologi untuk memajukan bangsa. Sejarah mereka di setiap langkah tercatat sangat jelas. Apabila sekarang mereka mampu ke ruang angkasa, bukan karena langkah tiba-tiba. Pendahulu mereka telah meletakkan teknologi dasar yang kemudian berkembang hingga bisa membuat fasilitas peluncur roket ruang angkasa. Kemajuan ini lahir dari sejarah kerja keras, visi, dan warisan generasi sebelumnya. (Yoga)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2025 yang mendorong pelanggan seluler melakukan migrasi dari SIM Card fisik ke teknologi eSIM dinilai tidak efektif untuk mengamankan ruang digital Indonesia. Pasalnya, pangkal persoalan kebocoran data maupun keamanan ruang digital Indonesia, tidak terletak pada penggunaan SIM Card maupun eSIM, namun terletak pada sistem dan prosedur pendaftaran yang menggunakan NIK ataupun KTP untuk mendapatkan nomor seluler yang masih carut marut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital mengatakan, klaim bahwa percepatan migrasi  ke eSIM untuk membersihkan ruang digital Indonesia  dan dapat membantu melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas yang kian mengancam masyarakat pada saat ini patut dipertanyakan. "Karena pangkal masalah kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di Indonesia pada saatnya adalah carut-marutnya tata kelola identitas kependudukan yang saat ini dijadikan credential data pribadi seseorang," tulis SAFEnet. (Yetede)

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung upaya pengembangan industri gim dalam negeri, termasuk peningkatan kepasitas pengembangan gim lokal. Pada acara pembukaan Google Play x unity Training 2025 di Jakarta, Senin Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengemukakan perlunya kolaborasi dalam upaya untuk mengembangkan industri gim lokal. "Hari ini adalah sesuatu contoh yang baik bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan swasta, dalam hal ini adalah Google Play dan Unity. Bekerja sama juga Asosiasi Game Indonesia untuk membantu para talenta-talenta, anak-anak Indonesia, dari berbagai daerah untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pengetahuannya dalam mengembangkan gim," ia memaparkan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan asosiasi ini, akan nyata mendorong terciptanya developer Indonesia," katanya. Riefky menyampaikan bahwa jumlah orang aktif bermain gim di Indonesia mencapai sekitar 148 juta dan nilai pasar gim Indonesia diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS. "Statistik ini setidaknya menggambarkan untuk kita, baik di pemerintah, di asosiasi, kemudian juga dengan pihak swasta, untuk sama-sama mendorong industri gim menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tentunya juga untuk masuk ke pasar global," katanya. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)

Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banten berhasil mengungkap kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang dengan menangkap dua pelaku berinisial ND (30) dan MH (31). Koordinator Penyidik Gakkumdu, Kompol Endang Sugiarto, menyampaikan bahwa keduanya merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 dan kedapatan membawa uang sebesar Rp9.550.000 yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kartu Keluarga pemilih untuk menerima imbalan Rp50.000 per orang guna memenangkan paslon tertentu. Meski demikian, para pelaku mengaku bahwa dana tersebut berasal dari seseorang bernama Alex, bukan langsung dari paslon nomor urut 1. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.