Setelah menuai kritik, Presiden Prabowo memutuskan mempercepat pengangkatan calon ASN atau CASN. Calon PNS atau CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK selambatnya Oktober 2025. Semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemda diminta menindaklanjuti keputusan dengan menyusun perencanaan pengangkatan bagi para CASN tersebut. Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN ini disampaikan Mentsetneg, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (17/3). Pengangkatan CASN tersebut sebelumnya menuai polemik setelah ada keputusan penundaan seusai rapat Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (5/3).

Kala itu, Menpan dan RB, Rini Widyantini menyampaikan pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026. Sebelum ada keputusan penundaan, pengangkatan CPNS sudah dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Peserta PPPK tahap satu dijadwalkan diangkat Februari 2025 dan tahap dua pada Juli 2025. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo telah memutuskan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk CPNS, pengangkatan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Berdasarkan data Kemenpan dan RB,total ada 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK yang harus diangkat. (Yoga)

Rumah berlantai dua di kampung padat penduduk di Cikarang Barat, Bekasi, Jabar, ramai dipenuhi puluhan pemuda, suatu siang akhir Februari lalu. Para pemuda itu rupanya baru menyelesaikan tugas dari sang pemilik rumah, yakni berunjuk rasa di depan areal perusahaan di kawasan industri di Cikarang Barat. Tugas yang mereka jalankan sepertinya akan sukses. Perusahaan yang mereka geruduk melalui unjuk rasa akhirnya melunak. ”Demonya tadi enggak lama. Hanya lima menit, perusahaan mau audiensi. Sepertinya akan ada kesepakatan untuk tanda tangan kontrak kerja sama,” kata salah satu pemuda di bawah Aliansi Pemuda Bangun Desa (APBD). Keberadaan mereka di teras rumah itu membuka tabir aktor di balik huru-hara yang kerap terjadi di kawasan industri, yaitu sang bohir limbah (dari bahasa Belanda, bouwheer).

Bohir ini punya kepentingan menguasai limbah dari perusahaan yang baru saja didemonstrasi. Limbah ekonomis yang ingin dikuasai itu berupa potongan-potongan besi sisa produksi perusahaan. Bisnis limbah terlihat sepele. Bohir hanya perlu punya cukup modal. Setelah itu ia harus mampu meyakinkan perusahaan agar bersedia dibeli sisa produksi industrinya (limbah) yang akan diangkut dan dijual ke tempat peleburan limbah. Walaupun tampak sederhana, nilai keuntungannya fantastis. Misalnya, bohir limbah membeli sisa produksi perusahaan berupa potongan aluminium seharga Rp 12.500 per kg, aluminium itu dijual lagi ke tempat peleburan dengan harga Rp 25.000 per kg. Bayangkan, berapa keuntungan yang didapat jika menguasai limbah perusahaan yang mencapai ratusan ton per bulan?

Kondisi ini membuat mereka tak mau tahu meski perusahaan sudah mengikat kontrak kerja sama secara profesional dengan perusahaan pengolah limbah lain. Rendy Swendi, pemilik perusahaan pengelola limbah PT Risky Citra Sejati, mengaku sudah empat tahun menggeluti bisnis limbah. Ia adalah sosok di balik hadirnya puluhan pemuda di rumahnya hari itu. Rendy siang itu didampingiRanio Abadillah. Ia sempat membantu Rendy berdialog dengan perusahaan yang sebelumnya digeruduk massa suruhan. Ranio bukan orang sembarangan. Ia anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019.

Rendy beranggapan, walau telah bertahun-tahun industri berdiri di kampungnya, warga sekitar tidak kebagian manfaat apa pun. ”Perusahaan yang kami demo tadi limbahnya dikelola sendiri. Perusahaan jual sendiri ke tempat peleburan. Ini, enggak boleh,” kata Rendy, Senin (24/2). Ranio menjelaskan, unjuk rasa yang mereka lakukan bagian dari ikhtiar mendapat kesempatan kerja sama dengan perusahaan. Dengan cara main seperti itu, urusan berebut limbah alias sampah dari industri berpotensi penuh drama. Konsekuensinya, pihak perusahaan harus siap menelan pil pahit setiap menghadapi tekanan ormas pesanan bohir-bohir limbah. (Yoga)

Premanisme berjenjang yang menyasar sektor industri diduga melibatkan ormas hingga aparat. Mereka menekan pelaku usaha lewat surat rekomendasi, permohonan audiensi, hingga berunjuk rasa mengepung pabrik dengan mobilisasi massa. Situasi ini membuat pelaku usaha tergencet. Dan tak leluasa menjalankan bisnisnya. Tak jarang terjadi keributan jika pelaku usaha tak mematuhi tuntutan mereka. Ironisnya, sebagian aparat diduga bermain di air keruh dengan mencari-cari kesalahan pelaku usaha. Tim Investigasi Kompas menemukan fakta ini di Jabar dan Banten selama Januari-Februari 2025. Awal Februari lalu, LA, manajer perusahaan asing di Karawang, Jabar, mengeluarkan setumpuk surat, mulai dari permintaan audiensi hingga pemberitahuan unjuk rasa, yang berasal dari ormas, LSM, dan karang taruna. Surat-surat itu juga berisi permintaan mengelola limbah perusahaan, yaitu potongan besi yang bernilai ekonomi tinggi.

Masalahnya, perusahaan ini sudah bekerja sama dengan vendor pengelola limbah lain. ”Kami mau bangun pabrik baru. Mereka ingin jadi pengelola limbah untuk pabrik yang akan dibuat. Kami masih menggunakan vendor yang sebelumnya untuk pabrik baru karena lokasinya masih satu atap dengan pabrik saat ini,” ujar LA. Perusahaan didemo ormas pada Desember 2024 yang membuat resah investornya dari negara di Asia Timur, menyangkut rencana pembangunan pabrik baru bernilai ratusan miliar rupiah. Untuk meyakinkan situasi masih terkendali, LA mendatangi investor di negara asalnya. LA kemudian bersurat ke Presiden Prabowo tanggal 21 Desember 2024. Isinya, ”memohon perlindungan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi”. Beberapa hari setelah surat dikirim, pejabat dari Mabes Polri mendatangi perusahaan LA. Pejabat Polri itu juga bertemu dengan beberapa pihak, termasuk kepolisian setempat.

Dari bukti percakapan antara pejabat Mabes Polri dan LA didapat kesimpulan, ”Kepolisian setempat kalah sama premanisme, ada kemungkinan oknum kepolisian terlibat mengganggu pelaku usaha.” Indikasi ketidakmampuan polisi membendung premanisme di Karawang tergambar di lapangan. Polisi terindikasi tebang pilih menangani unjuk rasa di perusahaan, khususnya di kawasan industri berstatus obyek vital nasional. Untuk perusahaan LA yang mendapat ”atensi dari Istana”, Kapolres Karawang menyurati ormas di daerah itu dan meminta membatalkan unjuk rasa. Alasannya, perusahaan berada di kawasan industri yang berstatus obyek vital nasional, merujuk UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengecualikan obyek vital nasional sebagai lokasi unjuk rasa.

”Surat sakti” yang ditandatangani Kasat Intelijen dan Keamanan Polres Karawang, Ajun Komisaris Agustana Eka Kusuma ini efektif. Perusahaan LA tak lagi diganggu ormas hingga kini. Namun, perusahaan lain yang juga berlokasi di sekitar kawasan itu tetap dikepung massa. Contohnya, unjuk rasa ormas di depan sebuah pabrik pada akhir Januari 2025. Sekitar 100 orang berpakaian hitam hendak memblokade akses keluar-masuk ke pabrik itu. Ironisnya, unjuk rasa itu bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pungutan liar (pungli) oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Andry Wibowo. Pada acara itu, Andry menegaskan, salah satu pelaku pungli di kawasan industri adalah ormas. Di saat yang sama, ormas sedang beraksi di tempat itu. (Yoga)

Penolakan terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) muncul dari Merauke, Papua Selatan. Perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal sejumlah daerah yang terdampak proyek warisan Presiden Jokowi mendeklarasikan penghentian PSN yang dianggap mengorbankan rakyat. Koordinator Solidaritas Merauke, Franky Samperante, Sabtu (15/3) mengatakan, deklarasi ini merupakan hasil pertemuan Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Merauke. Selama empat hari, 250 warga masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terdampak PSN serta berbagai organisasi masyarakat sipil bertemu untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi. Perwakilan yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek food estate (lumbung pangan) Sumut, Kalteng, Keerom (Papua), serta Merauke dan Mappi (Papua Selatan).

Selain itu, juga datang perwakilan korban proyek Rempang Eco City di Kepri, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim dan proyek geotermal atau panas bumi Poco Leok di NTT. ”Kami menuntut penghentian total PSN serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang mengorbankan rakyat,” demikian petikan deklarasi yang disepakati. Pelaku kejahatan negara dan korporasi wajib mengembalikan semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan nasional. Ketua Komnas HAM, Atnike Sigiro, yang hadir dalam deklarasi, mengatakan, pada 2020-2023, lembaganya menerima 114 kasus aduan terkait PSN yang diduga kuat melanggar HAM dalam berbagai bentuk. Komnas HAM juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait. Franky Samperante menyebutkan, deklarasi ini menjadi awal untuk melawan PSN yang justru mengancam kehidupan dan ruang hidup masyarakat. (Yoga)

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka seusai operasi tangkap tangan (OTT) KPK tersebut diduga terlibat pemufakatan jahat pengurusan dan perencanaan proyek. Penerima suap adalah Kadis PUPR OKU, Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin, anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah dan Ketua Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati. Dua tersangka lain merupakan pemberi suap dari pihak swasta, yakni M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Mereka terjaring dalam OTT KPK di OKU, Sabtu (15/3). Ketua KPk, Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3), menjelaskan, kasus bermula dari pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran 2025 pada Januari 2025.

Agar RAPBD tersebut dapat disahkan, anggota DPRD menemui pihak pemerintah dahulu. ”Kemudian, pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir (usulan dari anggota DPRD untuk pengadaan barang dan jasa) seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR,” kata Setyo. Hasil kongkalikong DPRD dan Pemda OKU menyepakati jatah pokir Rp 45 miliar. Ini dihitung dari nilai proyek untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU sebesar Rp 5 miliar, sedangkan anggota DPRD Rp 1 miliar. Namun, akibat efisiensi anggaran, jatah pokir terpangkas jadi hanya Rp 35 miliar. Jatah proyek pokir Rp 35 miliar itu diubah menjadi fee atau komisi untuk anggota DPRD sebesar 20 % (Rp 7 miliar) dan Dinas PUPR 2 persen (Rp 700 juta). Akibatnya, total anggaran Dinas PUPR di APBD OKU 2025 menggelembung dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar.

Jatah pokir dan penerimaan fee itu diwujudkan dalam bentuk sembilan proyek, yakni rehabilitasi rumah dinas bupati (Rp 8,3 miliar), rehabilitasi rumah dinas wakil bupati (Rp 2,4 miliar), dan pembangunan kantor Dinas PUPR OKU (Rp 9,8 miliar), pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur (Rp 983 juta), peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus dan Desa Bandar Agung (Rp 4,9 miliar), peningkatan jalan Desa Panai Makmur dan Desa Guna Makmur (Rp 4,9 miliar), peningkatan jalan unit 16, Kedaton Timur (Rp 4,9 miliar), peningkatan Jalan Letnan Muda M Sidi Junet (Rp 4,8 miliar), dan peningkatan jalan Desa Makarti tama (Rp 3,9 miliar). Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menuturkan, pihaknya bakal lanjut mengejar keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat daerah dan legislator setempat. (Yoga)

Investor mana yang tidak kesal jika perusahaannya diganggu kelompok massa yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi? Ketika jaminan keamanan dari aparat tidak dapat diraih, bersurat ke Presiden pun terpaksa ditempuh. Itulah yang dialami LA, manajer perusahaan asing (penanaman modal asing atau PMA) di Jabar. Akhir 2024, banyak surat pemberitahuan unjuk rasa dan audiensi dating dari berbagai ormas. Biasanya isi surat menyebut silaturahmi atau permohonan audiensi. Beberapa surat gamblang menyebutkan permintaan proyek untuk mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3. Limbah menjadi komoditas primadona yang diperebutkan komunitas tersebut. ”Limbah ini nilainya miliaran. Jadi, kalau limbah tidak dapat, akhirnya nego ke pengusaha limbah untuk dapat duit yang jumlahnya tidak kecil, rerata limbahnya besi,” kata LA.

Unjuk rasa di perusahaan LA diduga berawal dari beredarnya informasi tentang rencana perusahaan mendirikan bangunan baru di samping pabrik. Padahal, perusahaan telah bekerja sama dengan perusahaan pengelola limbah. Artinya, semua sisa produksi metal dari pabrik lama dan baru bakal ditangani vendor yang sama. Cuplikan surat ormas A berbunyi, ”Kami pimpinan ormas A bermaksud melaksanakan aksi unjuk rasa kepada perusahaan X untuk membangun mitra kerja sama mengelola limbahB3 dan non-B3 pabrik melalui badan usaha yang sah sesuai ketentuan aturan. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan kemajuan organisasi kami.” Rumusan surat serupa juga tertulis di ormas B.

Perusahaan LA sudah menolak permohonan audiensi mereka. Namun, unjuk rasa di depan pagar pabrik tetap berlanjut, bahkan mereka mengancam untuk demo lagi. Saat unjuk rasa berlangsung, LA meminta vendor pengelola limbahnya untuk menjaga gerbang pabrik agar tidak jebol. Vendor pengelola limbah menjaga mati-matian. Kalau sampai pertahanannya lolos,taruhannya mereka tidak dibayar. Sementara oknum aparat justru mengizinkan pengunjuk rasa berorasi di depan gerbang pabrik. Pengamanan aparat tidak gratis, ada biaya tambahan yang diminta oknum aparat tersebut. Menjelang Tahun Baru atau Lebaran, tumpukan surat dari ormas/LSM kian banyak. ”Saya balas. Kalau maksa, saya lawan,” kata LA. Untuk menghadapi situasi ini, LA menyiapkan dua strategi. Langkah pertama adalah berkirim surat ke Presiden Prabowo akhir 2024, berisi permohonan perlindungan keamanan dan kenyamanan berinvestasi.

Surat itu mendapatkan respons Presiden Prabowo yang ditandai dengan kedatangan pejabat Polri ke perusahaan LA. Strategi kedua, jika surat tidak direspons, semua karyawan diminta untuk siaran langsung (live) di media sosial sambil embacakan permohonan bantuan keamanan ke pemerintah. Unjuk rasa mengepung pabrik berpotensi mengganggu investasi karena menghambat pengiriman produk. Misalnya ada demo satu hari penuh di depan gerbang pabrik, membuat truk pengirim barang tak bisa lewat, padahal produk harus segera dikirim ke pabrik lain. Dampak lain, barang terlambat atau gagal diterima klien dan perusahaan terkena penalti. Biaya kerugian yang dibebankan bisa mencapai miliaran rupiah. Di luar sana ada banyak perusahaan yang menghadapi permasalahan sama, yaitu premanisme, tetapi takut bersuara. Ampun, tolong, Pak Presiden..... Bantu kami atasi Premanisme. (Yoga)

Paper.id, penyedia solusi invoicing dan pembayaran business to business (B2B), mengahdirkan ragam solusi digital yang ditujukan untuk segmen UMKM, diantaranya, untuk mengotomatisasi proses bisnis UMKM, termasuk e-invoicing, pembayaran digital, serta pencatatan transaksi real time. "Kami ingin pelaku UMKM lebih sadar bahwa mengelola keuangan bisnis tidak harus rumit. Melalui kampanye #SolusiPebisnisCerdas hadir untuk mendorong UMKM beradaptasi dengan digitalisasi dan mengelola bisnis lebih cerdas,"kata Chief Business Officer Paper.id Anthony Huang, Kamis (13/3/2025). Anthony menjelaskan, salah satu langkah cerdas yang bisa diterapkan adalah dengan memanfaatkan invoice otomatis dan pembayaran digital fleksibel untuk memastikan arus kas tetap lancar.

"Dengan Paper.id, proses menerbitkan invoice bermaterai, menerima maupun melakukan pembayaran bisa lebih cepat, transparan dan dapat membantu mereka memiliki kesempatan akses pembiayaan bisnis untuk menjamin pertumbuhan bisnis," ungkap Anthony. Pencatatan transaksi ini, tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses pernbiayaan lebih luas. Dengan solusi kartu kredit Paper.id, pelaku usaha juaga dapat memperpanjang tempo pembayaran hingga 60 hari, mengoptimalkan modal kerja, dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. "Saat ini, lebih dari 600.000 pemilik usaha telah menggunakan Paper.id untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar peluang untuk mengembangkan usaha, dan siap menghadapi tantangan bisnis di era digital," jelas Anthony. (Yetede)

Nasib program sekolah swasta gratis di Jakarta menemui titik terang dengan terbentuknya Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta. Dengan waktu kurang dari empat bulan sebelum tahun ajaran 2025/2026, pembahasan dan pengesahannya dikebut agar uji coba awal di 40 sekolah terwujud. Pansus Penyelenggaraan Pendidikan disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu (12/3) siang. Pansus akan membahas revisi Perda Provinsi Daerah Khusus Jakarta No 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sebagai landasan sekolah gratis. Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah memastikan program sekolah gratis diterapkan bertahap mulai 2025.

Penerapannya menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan distribusi program bantuan pendidikan. ”Gubernur (Jakarta) sudah sepakat untuk uji coba tahun ini di 40 sekolah swasta. Sekolahnya di wilayah yang memang kondisinya banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan kekurangan sekolah negeri,” kata Ima. Program sekolah swasta gratis masuk dalam 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Ima menyebutkan, program sekolah swasta gratis sudah dibahas dalam sejumlah rapat dengan Pemprov Jakarta ataupun Dinas Pendidikan Jakarta. Tahap selanjutnya, dinas akan menentukan lokasi sekolah gratis. (Yoga)

Komisi XIII DPR, Rabu (12/3) memastikan anggaran sejumlah kegiatan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dikembalikan ke awal saat anggaran belum dipangkas untuk kepentingan efisiensi. Salah satu anggaran yang dijanjikan untuk dikembalikan ke semula adalah anggaran pemajuan dan penegakan HAM. Dalam rangka efisiensi, anggaran untuk pemajuan dan penegakan HAM itu dikurangi lebih dari Rp 1,2 miliar atau 67 % pada 2025. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi XIII DPR, Rabu, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro memaparkan, anggaran semula untuk agenda pemajuan dan penegakan HAM di Komnas HAM dan enam kantor sekretariat Komnas HAM yang tersebar di beberapa provinsi adalah Rp 1,8 miliar. Setelah terkena efisiensi, anggaran yang tersedia Rp 582.823.000 atau 33 % dari pagu awal.

Dampaknya, kuantitas target capaian pemajuan dan penegakan HAM berkurang. Ruang gerak penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat juga kian terbatas. ”Rata-rata anggaran tersedia untuk penanganan kasus dan pemajuan hanya Rp 97,13 juta pada satu kantor provinsi,” ujar Atnike. Jumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang masuk hingga Maret 2025 adalah enam laporan. Sementara perkara dugaan pelanggaran HAM yang masuk mencapai 76 kasus dan penyebarluasan wawasan HAM menyasar 774 orang. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya menyebut bahwa Komisi XIII sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk mengembalikan anggaran Komnas HAM untuk pemajuan dan penegakan HAM ke pagu awal. Sebab, tugas pokok dan fungsi Komnas HAM merepresentasikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban-korban pelanggaran HAM. (Yoga)

Bantuan langsung tunai BBM (BLT BBM) adalah bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Program tersebut menjadi langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang berbasis pada komoditas agar menjadi lebih terarah. Nominal BLT BBM 2025 sebesar Rp 300.000. Pencairannya akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Manfaat BLT BBM bisa juga diambil di kantor pos terdekat. Pemeriksaan status penerima bansos dapat dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Langkah-langkah untuk memantau status penerima bansos BLT BBM: 1. Via Situs Cek Bansos. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Tentukan wilayah penerima manfaat yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Isi nama lengkap bansos sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Masukkan kombinasi huruf dan angka acak yang muncul di layar. Klik tombol Cari Data. Setelah itu, basis data akan menampilkan nama penerima, usia, jenis bansos yang diterima, hingga periode pencairan. 2. Via Aplikasi Cek Bansos. Pasang aplikasi Cek Bansos yang hanya tersedia untuk ponsel bersistem operasi Android di Google Play Store.

Tekan Buat Akun Baru. Isi nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap dan alamat sesuai e-KTP, serta nomor ponsel dan alamat surel (email) aktif. Buat kata sandi. Unggah foto e-KTP dan swafoto (selfie) sambil memegang e-KTP. Ketuk Buat Akun Baru. Tunggu proses verifikasi dan validasi data. Pengguna akan menerima nama akun (username) yang dikirimkan ke alamat surel yang telah didaftarkan, agar bisa mengakses aplikasi Cek Bansos. Setelah itu, masukkan username dan kata sandi pada aplikasi Cek Bansos. Tekan opsi pencarian, lalu ketikkan data penerima manfaat. Kemudian, basis data akan menampilkan informasi terkait penerima, periode penyaluran, dan jenis bansos.

Skema Penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem government financial technology (GFT) guna memastikan bantuan sampai ke tangan penerima yang tepat. Sistem itu dibekali dengan fitur kode QR atau kode bar untuk memantau penggunaan dana. Dalam skema baru BLT BBM, setiap penerima bantuan diwajibkan mempunyai rekening bank aktif. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses transfer dana dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, manfaat bansos hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti sembako sesuai dengan tujuan program.  (Yetede)