Labirin | News & Update

;

Teknologi Informasi

( 850 )

Menkeu Berjanji Akan Perbaiki Sistem Coretax

KT3 12 Feb 2025 Kompas (H)

Pemerintah memberlakukan dua sistem perpajakan pada tahun 2025 akibat ketidaksiapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Langkah tersebut dianggap sebagai jalan tengah yang tepat untuk saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berjanji memperbaiki sistem Coretax. ”Saya tahu sebagian dari Anda yang hadir masih komplain soal Coretax. Kami akan terus memperbaiki layanan itu. Membangun sistem yang kompleks seperti Coretax, dengan lebih dari 8 miliar transaksi, itu tidak mudah,” kata SriMulyani saat menyampaikan sambutan pada acara Mandiri Investment Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Sri Mulyani menegaskan, Coretax tetap dibutuhkan untuk mendorong sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi yang memudahkan pemerintah sekaligus wajib pajak dalam urusan pajak. ”Kami bukan lagi mencari-cari alasan. This is not an excuse (ini bukan alasan). Saya hanya mau menjelaskan bahwa kami akan terus memperbaiki sistem tersebut,” ucapnya. Keputusan untuk tidak menerapkan Coretax sepenuhnya pada 2025 diambil dalam rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Rapat yang digelar secara tertutup itu memutuskan, sistem pajak lama alias Sistem Informasi DJP (SIDJP) masih akan digunakan untuk mengantisipasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang bermasalah. Dengan demikian, beberapa urusan pajak masih dapat menggunakan sistem lama, sementara urusan tertentu sudah memakai Coretax. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, sudah banyak kesulitan yang dihadapi wajib pajak akibat implementasi Coretax yang bermasalah sejak 1 Januari 2025. Contohnya, akibat sistem yang terkendala, selama satu bulan terakhir staf administrasi pajak di berbagai perusahaan terpaksa bekerja lembur hingga dini hari. Ada pula kabar staf pajak dipecat karena dianggap tidak bisa bekerja gara-gara Coretax. ”Sampai ada guyonan staf pajak kerjanya tiga sif. Walau telah bekerja sampai dini hari pun, tidak ada jaminan pekerjaan mereka lancar karena memang aplikasi Coretax belum siap digunakan. Di satu sisi, mereka dituntut bekerja, di sisi lain aplikasi yang dibutuhkan belum siap,” kata Raden.

Ia berharap, dengan pemerintah memutuskan memakai sistem pajak ganda, kesulitan yang dihadapi staf administrasi pajak itu bisa berakhir. Pengusaha kena pajak dapat memilih tetap menggunakan sistem lama, seperti e-Faktur Desktop untuk menerbitkan faktur pajak Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, sudah banyak kesulitan yang dihadapi wajib pajak akibat implementasi Coretax yang bermasalah sejak 1 Januari 2025. Contohnya, akibat sistem yang terkendala, selama satu bulan terakhir staf administrasi pajak di berbagai perusahaan terpaksa bekerja lembur hingga dini hari. Dipecat gara gara Coretax Ada pula kabar staf pajak dipecat karena dianggap tidak bisa bekerja gara-gara Coretax. ”Sampai ada guyonan staf pajak kerjanya tiga sif. Walau telah bekerja sampai dini hari pun, tidak ada jaminan pekerjaan mereka lancar karena memang aplikasi Coretax belum siap digunakan. Di satu sisi, mereka dituntut bekerja, di sisi lain aplikasi yang dibutuhkan belum siap,” kata Raden. Ia berharap, dengan pemerintah memutuskan memakai sistem pajak ganda, kesulitan yang dihadapi staf administrasi pajak itu bisa berakhir. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Penyaluran Bantuan Sosial Yang Kerap Salah Sasaran

KT1 11 Feb 2025 Tempo

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa implementasi program-program perlindungan sosial dalam lima tahun terakhir sering tidak efektif, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos. “Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya pada Jumat, 7 Februari 2025. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu membeberkan kendala utama dalam penyaluran bansos, antara lain penerima tidak memenuhi syarat dan data ganda. Bahkan ada penerima yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Untuk mengatasinya, Luhut bertemu dengan pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Ia berujar, pemerintah kini sedang melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos guna memastikan setiap bantuan sosial tepat sasaran, baik dari segi jumlah maupun penerima manfaatnya. Pemerintah sedang membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau datatunggal, yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri agar lebih akurat.

Menurut Luhut, langkah ini akan menjadi fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ia yakin pembenahan data dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan tanpa kebocoran dan penyimpangan. Tidak hanya perihal bansos, sistem tersebut juga akan mensinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lain, seperti bantuan bahan pokok, subsidi listrik, dan elpiji. Presiden Prabowo Subianto, kata Luhut, menargetkan perampungan ekosistem digital pemerintahan pada 17 Agustus 2025. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, 7 Januari 2025. Dok. (Yetede)

Ekonomi

Skandal eFishery, Peringatan bagi Tata Kelola Startup

HR1 11 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kasus dugaan manipulasi keuangan yang menimpa eFishery, sebuah startup yang pernah menjadi unicorn, menjadi peringatan penting bagi dunia usaha di Indonesia terkait pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). eFishery diduga melakukan praktik window dressing dalam laporan keuangan untuk menarik investor dan mempertahankan valuasi perusahaan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dari komisaris, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Komisaris harus melakukan pengawasan menyeluruh dan memberikan arahan kepada direksi jika ada indikasi penyimpangan, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kerugian akibat kelalaian mereka. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya berlaku bagi direksi, tetapi juga bagi komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengawasan terhadap pelaporan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum harus dilakukan dengan keahlian yang tepat, termasuk akuntansi forensik. Kasus eFishery juga mengingatkan bahwa meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tanggung jawab tetap berada pada direksi dan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola oleh individu yang profesional dan kompeten untuk menghindari praktik kecurangan di masa depan. Ke depan, eFishery diharapkan menempatkan direksi dan komisaris yang memenuhi kualifikasi yang tepat agar tidak terulang lagi praktik yang merugikan ini.

Hukum

Malaysia dan Thailand Melaju, RI Tertinggal

HR1 11 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Meskipun Indonesia memiliki jumlah pengguna TikTok terbesar di ASEAN dengan 157,6 juta pengguna, ByteDance, induk usaha TikTok, justru memilih Thailand dan Malaysia sebagai lokasi utama investasi. ByteDance menggelontorkan dana besar, yakni Rp61,1 triliun ke Thailand dan Rp34 triliun ke Malaysia, untuk membangun pusat data dan mengembangkan infrastruktur digital. Sementara itu, investasi yang dilakukan di Indonesia hanya sebesar Rp23 triliun melalui pembelian saham Tokopedia.

Keputusan ini dipengaruhi oleh insentif yang ditawarkan oleh Thailand dan Malaysia, seperti keringanan pajak dan kemudahan regulasi, yang tidak hanya menarik TikTok tetapi juga perusahaan teknologi besar lainnya seperti Google, Amazon, dan Microsoft. Thailand bahkan berambisi menjadi pusat digital ASEAN dengan perkiraan investasi global mencapai US$4 miliar pada 2029.

Indonesia, meskipun memiliki pasar besar dan ekosistem e-commerce yang berkembang pesat, belum mampu menarik investasi sebanding, yang menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan investasi dan regulasi yang ada. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia berisiko menjadi pasar besar tanpa mendapatkan manfaat investasi yang setimpal.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Penyaluran Bantuan Sosial Yang Kerap Salah Sasaran

KT1 11 Feb 2025 Tempo

Politik dan Birokrasi

Koalisi Pers Kecam TVRI Sulteng Rumahkan Jurnalis, Soroti Efisiensi Anggaran

KT1 10 Feb 2025 Tempo

Rumah Jurnalis, koalisi organisasi pers di Sulawesi Tengah, mengecam kebijakan TVRI Sulteng yang secara mendadak merumahkan sekitar 15 jurnalis, termasuk sejumlah penyiar. Keputusan ini disebut sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Iya benar,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Wilayah Palu, Agung Sumandjaya saat dikonfirmasi Senin, 10 Februari 2025. Apa yang dialami rekan jurnalis di TVRI Sulteng menjadi keprihatinan bersama sejumlah organisasi pers dan media yang tergabung dalam Rumah Jurnalis. “Seharusnya, lembaga penyiaran publik yang notabenenya bekerja untuk kepentingan publik di bidang informasi, tidak seharusnya ikut menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi anggaran yang dikhususkan untuk gaji para jurnalis,” katanya.

Efisiensi anggaran yang bertujuan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan jurnalis di lembaga penyiaran publik. Mereka khawatir bahwa anak-anak dari para jurnalis yang dirumahkan justru akan kesulitan memenuhi kebutuhan gizi akibat hilangnya penghasilan orang tua mereka. Kebijakan pemerintah pusat mencederai marwah kemerdekaan pers, di mana bagian dari tugas dan tanggungjawab jurnalis dalam mewujudkan Kebebasan Pers adalah mencari dan mengumpulkan informasi untuk disampaikan kepada publik. “Sementara para jurnalis di Sulteng tidak dapat bekerja melakukan tugasnya sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena telah dirumahkan,” tuturnya.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi ini mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran, khususnya bagi para jurnalis kontributor dan pegawai kontrak di lembaga penyiaran publik. Selain itu, mereka meminta lembaga penyiaran publik di daerah membuka ruang dialog demi keadilan serta pemenuhan hak-hak pekerja. Rumah Jurnalis juga menuntut agar hak-hak pekerja yang dirumahkan diselesaikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan serta meminta agar efisiensi anggaran tidak diterapkan secara diskriminatif. Mereka juga mendorong DPR RI untuk lebih transparan dalam perencanaan kebijakan efisiensi agar tidak merugikan sektor vital seperti jurnalisme. (Yetede)

Teknologi

Pengaruh AI Terhadap Saham

HR1 08 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Pengaruh China yang semakin besar dalam pengembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), telah menarik minat investor asing untuk menanamkan dana besar ke pasar saham di negara tersebut. Keberhasilan China dalam meluncurkan platform AI terbaru, DeepSeek, dan kemajuan ekosistem kendaraan listrik semakin memperkuat daya tarik investasi di pasar saham China. Hal ini berdampak pada arus dana yang keluar dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang tercermin dari terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan ini adalah DeepSeek, dengan model AI terbarunya yang mampu bersaing dengan teknologi OpenAI, serta perusahaan teknologi besar seperti Lenovo, Xiaomi, dan Alibaba. Selain itu, analis dari Deutsche Bank dan HSBC memproyeksikan bahwa pasar modal China berpotensi mengalahkan negara lain di dunia, mendorong investor untuk beralih ke pasar China dalam jangka menengah.

Namun, meskipun ada tekanan akibat keluarnya dana asing, beberapa analis, seperti Reza Fahmi dan Felix Darmawan, tetap optimis bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan dapat tetap menarik minat investor setelah fase penyesuaian pasar.

Ekonomi

Sulitnya Industri Komputasi Awan Berkembang

HR1 08 Feb 2025 Kontan

Meskipun industri kecerdasan buatan (AI) terus berkembang pesat, infrastruktur pendukung masih kurang memadai, terutama di sektor pusat data (data center) dan pasokan cip serta listrik.

Andy Jassy, CEO Amazon.com Inc, memperingatkan bahwa bisnis komputasi awan mereka berpotensi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur. Ia mengungkapkan bahwa penundaan pemenuhan perangkat keras dan pasokan listrik menjadi faktor utama yang menghambat ekspansi bisnis Amazon Web Services (AWS).

Microsoft Corp juga menghadapi kendala serupa. Amy Hood, CFO Microsoft, menyatakan bahwa pendapatan bisnis cloud perusahaan di kuartal dua tahun fiskal 2025 mencapai US$ 40,9 miliar, tetapi masih di bawah ekspektasi analis (US$ 41,1 miliar). Selain itu, pendapatan dari Intelligent Cloud, termasuk Azure, juga lebih rendah dari proyeksi analis akibat terbatasnya jumlah data center untuk memenuhi permintaan layanan berbasis AI.

Amazon telah mengalokasikan US$ 26,3 miliar sebagai belanja modal (capex) di akhir 2024, sebagian besar digunakan untuk proyek AI di AWS. Jassy menegaskan bahwa investasi ini sesuai dengan rencana pengeluaran tahun 2025.

Namun, perusahaan teknologi tetap optimistis dengan masa depan AI. Amazon berencana berinvestasi sebesar US$ 100 miliar untuk membangun pusat data dan produksi cip AI, sementara Microsoft menyiapkan dana investasi US$ 80 miliar untuk pengembangan AI mereka.

Ekonomi

Duo Hartono Ramaikan Serie A Italia

HR1 08 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Pengeluaran klub-klub sepak bola pada bursa transfer awal 2025, dengan Manchester City tercatat sebagai klub paling boros dengan pengeluaran mencapai Rp3,78 triliun, mendatangkan delapan pemain, termasuk Omar Marmoush yang menjadi pemain termahal dari Eintracht Frankfurt dengan biaya Rp1,3 triliun. Meskipun klub-klub besar mendominasi, ada kejutan dari klub Serie A, Como 1907, yang menempati posisi kedelapan dengan belanja transfer sebesar Rp855,18 miliar, bahkan mengalahkan AC Milan yang hanya menghabiskan Rp843,01 miliar. Como 1907, yang baru promosi ke Serie A, membeli 14 pemain, dengan Maxence Caqueret sebagai pembelian termahal.

Di balik belanja besar ini, Como 1907, yang dimiliki oleh Hartono bersaudara dari Grup Djarum, berusaha memperbaiki performa tim agar tetap bertahan di Serie A setelah 21 tahun penantian untuk promosi kembali. Hartono bersaudara, yang tercatat sebagai pemilik klub terkaya di Italia, juga terlibat dalam revitalisasi klub melalui investasi dan dukungan keuangan sejak akuisisi mereka pada 2019.

Keberhasilan Como 1907 untuk kembali ke Serie A setelah melewati masa-masa sulit, termasuk kebangkrutan pada 2017, menunjukkan betapa pentingnya investasi yang mereka lakukan untuk membangun stabilitas keuangan dan daya saing di liga tertinggi Italia. Dengan pengelolaan yang cermat, diharapkan klub ini dapat terus berkembang meskipun saat ini berada di zona degradasi.

Ekonomi

PayLater: Kemudahan atau Ancaman?

HR1 08 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

fenomena penggunaan paylater yang semakin populer di kalangan Generasi Z dan Alpha, yang memanfaatkan kemudahan akses teknologi untuk membeli barang dan layanan dengan cicilan tanpa bunga. Meski memberikan kemudahan, kebiasaan ini berisiko menyebabkan masalah keuangan jangka panjang, terutama bagi mereka yang belum memiliki perencanaan keuangan yang matang. Kekhawatiran utama adalah rendahnya pemahaman tentang risiko utang dan penyetujuan kredit yang cepat tanpa pemeriksaan yang cukup, yang dapat berujung pada penumpukan utang dan merusak riwayat kredit.

Fenomena ini tercermin dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan adanya 17,9 juta pengguna paylater di Indonesia hingga Agustus 2024, dengan total kredit outstanding mencapai Rp18,01 triliun. Di balik pertumbuhan pesat ini, ada pula peningkatan risiko kredit macet dengan tingkat non-performing loans (NPL) sebesar 2,24%. Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah fenomena Fear of Missing Out (FOMO), yang mendorong perilaku konsumtif impulsif di kalangan anak muda.

Melihat pengalaman negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Singapura yang telah lebih dulu mengatasi masalah ini, regulasi dan edukasi keuangan menjadi kunci untuk mencegah dampak buruk dari paylater. OJK di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi kebijakan serupa, seperti Responsible Lending Obligations (RLO) dari Australia dan BNPL Code of Conduct dari Singapura, serta memperkuat literasi keuangan dengan program edukasi yang lebih luas dan melibatkan influencer serta kementerian pendidikan. Dengan pendekatan ini, generasi muda bisa lebih memahami risiko dan menikmati manfaat teknologi keuangan digital tanpa terjebak dalam utang yang tidak terkendali.