Setelah dinyatakan pailit oleh PN Semarang Kelas 1A, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex mengajukan kasasi ke MA. Aktivitas perusahaan diklaim masih berjalan normal. Sejumlah pihak mendorong agar sengketa dagang yang dialami perusahaan itu bisa segera diselesaikan. Putusan pailit terhadap Sritex dikeluarkan PN Semarang Kelas 1A Khusus, Senin (21/10). Putusan ini terkait permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan PT Indo Bharat Rayon, yang menjadi kreditor dari empat perusahaan tekstil, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Tuntutan pembatalan perdamaian dilayangkan karena keempat perusahaan itu dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang. Kabar itu direspons Pemkab Sukoharjo dengan memanggil perwakilan Sritex untuk klarifikasi di kantor Sekda Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Jumat (25/10). Dalam pertemuan itu, turut hadir sejumlah anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia. ”Kami lakukan upaya hukum berikutnya. Hari ini kami melayangkan kasasi ke MA. Kami juga menjelaskan beberapa hal karena kondisi masih berjalan normal,” kata GM HRD Sritex Group Hario Ngadiyono seusai pertemuan itu.  Hario tak memungkiri sempat muncul keresahan di kalangan pekerja sesudah kabar pailit beredar.

Untuk itu, langkah awal yang ditempuh perusahaan ialah memberitahukan kepada para pekerja perihal upaya hukum yang tengah berjalan. Dalam kasus ini, perusahaan tidak berusaha memailitkan diri. Tuntutan pailit berasal dari pihak lain. Saat ini, lanjut Hario, mesin produksi masih beroperasi dalam tiga jam kerja seperti biasanya. Namun, utilitasnya hanya 60-70 %, karena terdapat kendala pemenuhan bahan baku. Dari empat perusahaan yang dituntut pailit, total terdapat sekitar 15.000 pekerja. Jumlah pekerja paling banyak berada di Sritex, Kabupaten Sukoharjo, yakni 10.000 orang sampai 11.000 orang. (Yoga)

Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) menargetkan peningkatan utilitas produksi keramik nasional yang saat ini berada di level 63%, bisa beranjak naik ke level 67-68% pada akhir tahun nanti. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto optimistis target tersebut akan tercapai, setelah pemerintah mengeluarkan pemberlakuan Bea masuk anti dumping (BMAD) keramik dalam lima tahun kedepan. Pemberlakuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2024 yang berlaku pada 28 Oktober 2024 hingga lima tahun kedepan.

"Asaki sangat mengapresiasi kehadiran dan keberpihakan pemerintah Presiden Jokowi dalam melindungi industri keramik nasional dari tindakan kecurangan perdagangan berupa dumping dari keramik  impor asal china," ucap dia kepada Investor Daily. Edi mengakui pihaknya tetap memandang positif, meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya kisaran 35% sampai dengan 50%. Asaki sebelumnya berharap besaran BMAD bisa seperti negara-negara macam Meksiko dan AS dengan besaran diatas 100%. (Yetede)