Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.

Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.

Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.

Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.

Smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan upaya pemerintah mewujudkan Indonesia menjadi negara industri maju. Keberadaan smelter tersebut diharapkan bisa menjadi stimulus lahirnya industri-industri turunan lainnya. Smelter tembaga yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Porst Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur itu merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Smelter ini dilengkapi dengan fasilitas utama berupa pabrik pelebuhan dan pemurnian tembaga dengan unit pemurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. 

Fasilitas pendukung berupa pelabuhan, gudang konsentrat, slag treatment, steam dryer, pabrik oksigen, pengolahan air limbah dan air permukaan. Produksi perdana katoda tembaga dari smelter tembaga itu diresmikan oleh Presiden Jokowi, Senin (23/9/2024). Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan smelter merupakan langkah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam sehingga tidak mengekspor mineral mentah. "Pembangunan smelter PTFI ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor mentahan atau raw material," kata Presiden. (Yetede)

Semakin tingginya tuntutan akan keberlanjutan membuat sejumlah perusahaan bergerak ke arah ekonomi hijau. Kini, keberlanjutan bukan lagi sekadar opsi, melainkan juga bagian dari keputusan bisnis. Inovasi dan kolaborasi menjadi dua poin kunci dalam implementasi bisnis berkelanjutan tersebut. Hal tersebut mengemuka dalam bincang pada Climate Innovation Week 2024 yang diselenggarakan Ecoxyztem, di Jakarta, Sabtu (21/9/2024). 

Hadir dalam acara tersebut perusahaan-perusahaan besar dan sejumlah ecopreneur atau pelaku bisnis berbasis lingkungan yang memamerkan berbagai produk, termasuk hasil daur ulang memanfaatkan limbah tak terpakai. Nuni Sutyoko, Head of Corporate Sustainability HSBC Indonesia, mengatakan, keberlanjutan di institusi finansial bukan sekadar tentang pembiayaan, melainkan juga strategi perusahaan mengintegrasikan bisnis utama dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) Hal tersebut penting untuk bisnis jangka panjang.

”Jadi, bagaimana ESG ini terintegrasi dengan keputusan bisnis perusahaan. HSBC melakukannya, antara lain, dengan target net zero emission (NZE) pada 2050. Hal itu tertuang dalam dokumen rencana implementasi transisi menuju NZE itu,” kata Nuni. Secara konkret, lanjut Nuni, pihaknya melihat beragam sektor yang hendak dibiayai. Tidak lantas membatasi sepenuhnya, tetapi semua dibantu untuk turut bertransisi. Hal itu berlaku bagi perusahaan yang memiliki tingkat emisi tinggi ataupun sebaliknya. Secara sederhana, pihaknya mengarahkan nasabah untuk ikut bertransisi pada hal-hal yang mengutamakan keberlanjutan. (Yoga)

Sebagai tempat berlangsungnya transaksi perdagangan efek di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melakukan pencatatan saham dari emiten baru. Terdapat banyak manfaat ketika emiten  mencatatkan sahamnya di BEI (Perusahaan Tercatat), baik bagi Perusahaan Tercatat, pemegang saham, maupun perekoniman secara keseluruhan. Perusahaan yang go public dan tercatat di BEI cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat, mitra bisnis, serta calon investor. Transparansi serta tata kelola perusahaan yang lebih baik juga memberikan sinyal positif tentang kreadibilitas perusahaan.

Sebab perusahaan yang tercatat di bursa mematuhi peraturan ketata kelolaan terkait transparansi, pelaporan keuangan, dan tata kelola  perusahaan yang baik, mendorong pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan kreadibilitas. Perusahaan Tercatat yang telah mengumpulkan dana dari investor publik melalui penjualan saham, dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memperluas bisnis, melakukan investasi strategis, atau memperbaiki struktur permodalan. (Yetede)

PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) terus tancap gas untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan energi panas bumi (geothermal) terkemuka di dunia. Lewat anak usahanya, Star Energy Geothermal, emiten konglomerat Prajogo Pangestu ini bakal meningkatkan kapasitas terpasang sebanyak 102,6 megawatt (MW), dengan total investasi mencapai US$ 346 juta atau satara Rp 5,29 triliun. CEO Barito Renewables Hendra Tan mengungkapkan, ekspansi kapasitas akan dilakukan lewat penambahan pembangkit baru sebanyak 70 MW dan peningkatan kapasitas unit yang ada (retrofit) sebesar 32,6 MW.

"Dengan melakukan retrofit dan menambah kapasitas  pembangkit yang ada, kami memastikan masa depan yang berkelanjutan dan efisiensi untuk energi bersih di negara ini," ujar dia. Hendra memaparkan, perseroan akan melakukan penambahan pembangkit baru di Salak Unit 7 sebanyak 40 MW dan Wayang Windu Unit 3 sebesar 30 MW. Untuk ekspansi di Salak Unit 7, Start Energy akan melakukan joint operation dengan PT Timas Suplindo dan PT Rekayasa Industri (Yetede)

Dinamika politik yang intens setahun belakangan, mulai dari pilpres pada akhir 2023 hingga pilkada serentak 27 November 2024, menimbulkan ketidakpastian yang sarat dan panjang bagi dunia usaha. Sementara perekonomian nasional tengah menghadapi tekanan yang terlihat dari daya beli masyarakat yang melemah. Salah satunya ditandai Indonesia mengalami deflasi berturut-turut sejak Mei sampai Agustus 2024. Deflasi empat bulan berturut-turut secara bulanan ini pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir. Linier dengan tren itu, industri juga lesu. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers Index/PMI) Manufaktur Indonesia pada periode Agustus 2024 berada di level 48,9. Posisi ini melanjutkan tren kontraksi PMI Manufaktur Indonesia yang dimulai Juli, di level 49,3.

Angka di bawah 50 menunjukkan kondisi usaha tengah terkontraksi. Saat permintaan dan pasokan lemah, penyesuaian harus dilakukan. Salah satunya, efisiensi tenaga kerja. Berdasar data Kementaker, 32.064 pekerja menjadi korban PHK pada se mester I-2024. Jumlah ini naik 21,45 % dibanding periode yang sama 2023. PHK terjadi di sejumlah provinsi. Angka PHK terbanyak terjadi di Jakarta, yakni 7.469 orang, Banten 6.135 orang dan Jabar 5.155 orang. Jumlah PHK di Kemenaker terbatas yang dilaporkan. Artinya, jumlah PHK sebenarnya kemungkinan lebih banyak. ”Keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar CEO Wyrsolution, Theodorus Wiryawan, pada Afternoon Tea-Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (13/9)

Pertemuan itu mengusung tema ”Pilkada dan Kemajuan Pembangunan Daerah”. KCF adalah forum yang diselenggarakan harian Kompas untuk mengakomodasi kebutuhan informasi para pemimpin perusahaan swasta dan BUMN. Afternoon Tea merupakan salah satu forum pertemuan yang menghadirkan para pemimpin perusahaan sebagai anggota KCF dengan narasumber relevan untuk berbagi informasi. Indikator lain yang menunjukkan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, menurut Wiryawan, berasal dari data keuangan. Dari 574 juta rekening dengan akumulasi dana Rp 8.300 triliun, 98 % di antaranya mengalami penurunan saldo. Rasio kredit macet pada UMKM sudah berkisar 4,7 %. Defisit transaksi berjalan juga melebar, dari 1,9 miliar USD atau 0,5 % terhadap PDB pada triwulan II-2023 menjadi 3 miliar USD atau 0,9 % dari PDB pada triwulan II-2024.

”Memang ada penambahan uang beredar dan konsumsi, tetapi juga ada cost line atau investasi itu jadi tertahan. Itu terjadi bukan hanya pilpres sekarang, semua pilpres cenderung seperti itu,” katanya. Wiryawan berpendapat, perekonomian domestik masih terbilang cukup kuat dan solid dilihat dari kinerja sektor perbankan. Kondisi tersebut pada gilirannya membawa masuk investasi portofolio asing yang akan turut menjadi bantalan bagi perekonomian domestik. Oleh karena itu, ketahanan eksternal harus dijaga. ”Jadi, kalau pemerintahan politik, berani melawan kecenderungan pasar, itu bahaya. Karena berdampak pada investasi,” ucapnya. Selama arah kebijakan politik kondusif untuk pasar, daya beli masyarakat dapat terungkit kembali. Dengan demikian, titik beratnya bukan pada dinamika pilkada, melainkan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin, baik di level daerah maupun pusat. (Yoga)

Kinerja emiten media di kuartal III-2024 diproyeksi masih tumbuh di sisa tahun ini. Salah satu sentimen pendorong berasal dari momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November mendatang. Selama semester satu tahun ini, kinerja emiten media masih moncer. Contoh PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), yang meraih laba bersih Rp 327,65 miliar di semester I-2024, naik 372,37% secara tahunan dari Rp 69,36 miliar. Sementara PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) meraup laba bersih Rp 808,47 miliar per 30 Juni 2024, tumbuh 8,35% secara tahunan dari Rp 194,52 miliar. Padahal pendapatan usaha MNCN terkoreksi 2,25% secara tahunan menjadi Rp 4,34 triliun. Executive Chairman MNCN, Hary Tanosoedibjo mengatakan, perseroa ini mencatat penurunan pendapatan dari layanan free to air (FTA) televisi di semester I-2024. Kontribusi FTA televisi menyumbang sekitar 45,8% dari total pendapatan MNCN. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus melihat, moncernya kinerja keuangan tak seirama dengan kinerja saham emiten media. Nico melihat, sentimen positif datang menjelang Pilkada 2024, khususnya di segmen televisi digital berbayar. "Layanan TV digital akan mendongkrak jumlah penonton dan berkontribusi terhadap peningkatan iklan," katanya.

PT Astra Sedaya Finance (ASF) menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap IV tahun 2024. Obligasi ini merupakan bagian dari rencana ASF yang dilakukan sejak Juni 2023, dengan target dana Rp 12 triliun. Manajeman ASF, dalam keterbukaan informasi di BEI, menyebut, ASF akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,6 triliun dalam dua seri. Seri A senilai Rp 1,18 triliun berjangka waktu 370 hari dan memberi bunga 6,45% per tahun. Sedangkan seri B akan berjangka waktu 36 bulan akan membayar bunga 6,7% per tahun. Penawaran umum obligasi ini akan dilakukan pada 26-27 September 2024. Sementara pencatatan akan dilakukan pada 3 Oktober 2024.

Pemerintah sudah semestinya membatasi keterlibatannya sebagai pelaku usaha atau bisnis dan selanjutnya mendorong peran swasta secara lebih maksimal. Keterlibatan pemerintah dalam aktivasi usaha hanya diperlukan di sektor-sektor yang dianggap vital dan strategis seperti energi, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi. Selebihnya, pemerintah sebaiknya berfokus untuk menjadi regulator yang baik. Oleh karena itu, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memprivatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis dinilai sebagai langkah yang positif dan perlu didukung. Selain akan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk merasakan  persaingan usaha lebih sehat, privatisasi juga menjadi jalan bagi pemerintah mendapatkan dana segar guna membiayai program-progarm prioritas. "(Privatisasi BUMN yang strategis) itu pemikiran yang bagus. Bila perlu pemerintah harus mangaudit ulang semua BUMN dan menentukan perusahaan mana saja yang memiliki posisi strategis dan yang tidak. Untuk BUMN yang tidak memiliki nilai strategis dan tidak menyangkut kepentingan hidup orang banyak, bisa dilakukan privatisasi," kata pengamat BUMN Herry Gunawan. (Yetede)