Dinamika politik yang intens setahun belakangan, mulai dari pilpres pada akhir 2023 hingga pilkada serentak 27 November 2024, menimbulkan ketidakpastian yang sarat dan panjang bagi dunia usaha. Sementara perekonomian nasional tengah menghadapi tekanan yang terlihat dari daya beli masyarakat yang melemah. Salah satunya ditandai Indonesia mengalami deflasi berturut-turut sejak Mei sampai Agustus 2024. Deflasi empat bulan berturut-turut secara bulanan ini pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir. Linier dengan tren itu, industri juga lesu. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers Index/PMI) Manufaktur Indonesia pada periode Agustus 2024 berada di level 48,9. Posisi ini melanjutkan tren kontraksi PMI Manufaktur Indonesia yang dimulai Juli, di level 49,3.

Angka di bawah 50 menunjukkan kondisi usaha tengah terkontraksi. Saat permintaan dan pasokan lemah, penyesuaian harus dilakukan. Salah satunya, efisiensi tenaga kerja. Berdasar data Kementaker, 32.064 pekerja menjadi korban PHK pada se mester I-2024. Jumlah ini naik 21,45 % dibanding periode yang sama 2023. PHK terjadi di sejumlah provinsi. Angka PHK terbanyak terjadi di Jakarta, yakni 7.469 orang, Banten 6.135 orang dan Jabar 5.155 orang. Jumlah PHK di Kemenaker terbatas yang dilaporkan. Artinya, jumlah PHK sebenarnya kemungkinan lebih banyak. ”Keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar CEO Wyrsolution, Theodorus Wiryawan, pada Afternoon Tea-Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (13/9)

Pertemuan itu mengusung tema ”Pilkada dan Kemajuan Pembangunan Daerah”. KCF adalah forum yang diselenggarakan harian Kompas untuk mengakomodasi kebutuhan informasi para pemimpin perusahaan swasta dan BUMN. Afternoon Tea merupakan salah satu forum pertemuan yang menghadirkan para pemimpin perusahaan sebagai anggota KCF dengan narasumber relevan untuk berbagi informasi. Indikator lain yang menunjukkan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, menurut Wiryawan, berasal dari data keuangan. Dari 574 juta rekening dengan akumulasi dana Rp 8.300 triliun, 98 % di antaranya mengalami penurunan saldo. Rasio kredit macet pada UMKM sudah berkisar 4,7 %. Defisit transaksi berjalan juga melebar, dari 1,9 miliar USD atau 0,5 % terhadap PDB pada triwulan II-2023 menjadi 3 miliar USD atau 0,9 % dari PDB pada triwulan II-2024.

”Memang ada penambahan uang beredar dan konsumsi, tetapi juga ada cost line atau investasi itu jadi tertahan. Itu terjadi bukan hanya pilpres sekarang, semua pilpres cenderung seperti itu,” katanya. Wiryawan berpendapat, perekonomian domestik masih terbilang cukup kuat dan solid dilihat dari kinerja sektor perbankan. Kondisi tersebut pada gilirannya membawa masuk investasi portofolio asing yang akan turut menjadi bantalan bagi perekonomian domestik. Oleh karena itu, ketahanan eksternal harus dijaga. ”Jadi, kalau pemerintahan politik, berani melawan kecenderungan pasar, itu bahaya. Karena berdampak pada investasi,” ucapnya. Selama arah kebijakan politik kondusif untuk pasar, daya beli masyarakat dapat terungkit kembali. Dengan demikian, titik beratnya bukan pada dinamika pilkada, melainkan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin, baik di level daerah maupun pusat. (Yoga)