Labirin | News & Update

;

Perusahaan

( 1082 )

Petrosea Cetak Rekor Kontrak Tertinggi Sebesar Rp64,3 triliun

KT1 14 Feb 2025 Investor Daily (H)

Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO) membukukan kontrak (backlog) sebesar Rp64,3 triliun pada 2024, yang merupakan pertumbuhan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai backlog tersebut juga merupakan nilai tertinggi sepanjang lebih dari setengah abad Petrosea berkiprah di sektor pertambangan dan konstruksi. "Dibekali dengan keahlian rekam jejak lebih dari lima dekade di industri ini, Petrosea berada dalam posisi yang kuat untuk merealisasikan strategi bisnisnya dan memberikan nilai tambah kepada para investor kami yang beragam. Pencapaian ini merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat dan investor yang makin besar terhadap kinerja dan prospek pertumbuhan Petrosea, bahkan saat ini maupun masa yang akan datang," kata Chief Investment Officer Petrosea Kartika Hendrawan. Kartika mengungkapkan, beberapa kontrak baru yang berhasil diperoleh di antaranya adalah perjanjian jasa pertambangan dengan PT pasir Bara Prima. Kontrak dengan durasi life of mine ini, bernilai Rp 17,4 triliun. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Komposisi Anggaran dan Rencana Belanja Kementerian PU

KT1 14 Feb 2025 Tempo

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) batal dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun. Usai pemerintah melakukan rekonstruksi, pagu awal yang semula Rp 110,95 akhirnya dipangkas Rp 60,49 triliun. Pagu indikatif Kementerian PU tahun ini menjadi Rp 50,48 triliun dan sudah disepakati dalam rapat Komisi V DPR bersama pemerintah pada Kamis, 13 Februari 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Rp 50,48 triliun anggaran kementeriannya terdiri dari rupiah murni senilai Rp 34,389 triliun dan non-rupiah murni Rp 16,096 triliun. Anggaran Rp 34,389 triliun dari rupiah murni ini akan dimanfaatkan untuk belanja nonrutin sebesar Rp 29,721 triliun dan belanja rutin Rp 4,664 triliun.

Adapun belanja rutin tersebut, di antara untuk preservasi atau pemeliharaan jalan. Program ini masuk di Direktorat Jenderal Bina Marga yang diberi jatah anggaran Rp 7,210 triliun. “Insyaallah setelah penambahan anggaran (hasil rekonstruksi) kami bisa melakukan preservasi,” kata Dody Hanggodo dalam rapat kemarin. Namun, sementara ini ia baru merencanakan preservasi jalan selama 6 bulan. “Karena waktu pendek, tapi setelah politik anggaran, akan kami isi lagi supaya bisa 12 bulan,” kata Dody. Selain preservasi jalan, Dody Hanggodo merencanakan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan anggaran Rp 1,8 triliun dan 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp 700 miliar. Anggaran Rp 14,843 triliun ini di antaranya dialokasikan untuk bencana alam, lumpur Sidoarjo, tunggakan dan eskalasi, pengadaan tanah, biaya operasional penyelenggaraan pengadaan (BOPP), irigasi, rawa, jaringan irigasi air tanah, P3-TGAI.

Direktorat Bina Marga (Rp 7,210 triliun) Anggaran Rp 7,210 triliun antara lain dibelanjakan untuk bencana alam, tunggakann, tanah dan BOPP, kerja sama pemerintah dengan badan usaha availability payment atau KPBU-AP, preservasi jalan (6 bulan), rehabilitasi jembatan (1 tahun), penggantian jembatan, jembatan gantung, multi years contract (MYC) lanjutan, penanganan longsor, serta sebagian tunggakan IKN. Direktorat Jenderal Cipta Karya (Rp 2,940 triliun) Alokasi belanja Cipta Karya antara lain untuk bencana alam, proyek infrastruktur berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, TPS3R, PISEW, dan PKE), tunggakan, tanah dan BOPP, sebagian tunggakan IKN, multi years contract (MYC) lanjutan triwulan I, serta OPOR (operasi, pemeliharaan, optimalisasi dan rehabilitasi). Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Rp 1,991 triliun) Dengan anggaran hampir Rp 2 triliun, Kementerian PU akan membelanjakan untuk rehabilitasi madrasah dan MYC lanjutan di pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Isunya Masih Menyandang Jabatan Sebagai Perwira TNI Aktif

KT1 13 Feb 2025 Tempo

Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya tak menepis kabar bahwa ia masih menyandang jabatan sebagai perwira TNI aktif saat diberi kewenangan memegang jabatan Direktur Utama Bulog. “Ya, masih aktif,” katanya setelah menghadiri rapat evaluasi pangan dan stabilitas harga di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Ahad, 9 Februari 2025. Saat ditunjuk sebagai pemegang nakhoda gudang beras pemerintah itu, Mayjen Novi Helmy masih tercatat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Tak berapa lama setelah penunjukan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasinya menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI.

Novi mengklaim dia menerima tugas sebagai Direktur Bulog demi mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Dia menyatakan akan melaksanakan tugas sebagai bos Bulog supaya Indonesia cepat mencapai swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga hadir dalam rapat, mengatakan ada tambahan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog guna menyerap gabah sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Ia menyebutkan tambahan anggaran itu merupakan inisiatif Presiden Prabowo. Amran menegaskan penyerapan gabah pada musim panen ini akan melibatkan bintara pembina desa (babinsa) serta bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jauh sebelum penunjukan Novi sebagai bos Bulog, Agus Subiyanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman sinergitas tugas serta fungsi TNI dan Kementerian BUMN di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. TNI dan Kementerian BUMN sepakat meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang strategis untuk mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan nota kesepahaman itu merupakan pedoman kerja sama antara TNI dan Kementerian BUMN guna melakukan koordinasi dan sinergi kedua institusi. “Beberapa ruang lingkup kerja sama ini, di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia, pendidikan dan latihan, fasilitas dan sosialisasi, pengamanan aset vital strategis dan personel, serta operasional wilayah kerja BUMN,” katanya kala itu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Peluang Swasta Diantara Efisiensi Anggaran

KT1 13 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kebijakan pemotongan anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menghasilkan efisiensi senilai Rp306,69 triliun, diyakini akan membuka peluang peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menerangkan, kebijakan efisiensi yang dilakukan bukan sekedar penghematan. Tetapi juga bertujuan meningkatkan efetivitas penggunaan anggaran negara. "Yang dilakukan oleh beliau (Presiden Prabowo) itu bukan hanya efisiensi. Yang beliau lakukan adalah efisiensi dan effectiveness. Effectivenes adalah yang mana ga efisien dia ambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif," kata dia. Arsjad menilai langkah ini sebagai peluang besar bagi sektor swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional. Dia mencontohkan infrastruktur, yang kerap menjadi sektor yang ditangani pemerintah. Menurutnya, kini swasta bisa ambil kesempatan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Lagi pula dia menyakini efisiensi anggaran belanja bertujuan untuk mendorong efektivitas. Menurutnya, pemerintah ingin memotong anggaran belanja yang tidak efektif untuk dialokasikan ke program yang mendorong pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

Ekonomi

Astra International Duduki Peringkat 118 Perusahaan Terbaik se-Asia Pasifik Versi Majalah Time

KT1 13 Feb 2025 Tempo

PT Astra International Tbk. menyabet peringkat 118 dalam nominasi World Best Companies Asia Pacific 2025 versi Majalah Time. Perusahaan multinasional ini masuk menjadi salah satu dari 500 perusahaan di Asia Pasifik yang dirangking oleh mingguan asal Amerika Serikat itu. Penilaian didasarkan pada tiga aspek, yakni survei kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi keberlanjutan atau data mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dari kriteria itu, perusahan yang didirikan sejak 1957 ini memperoleh nilai 88.26. Head of Corporate Communications Astra International Boy Kelana Soebroto menyambut baik pengakuan oleh Majalah Time yang bekerja sama dengan Statista, lembaga riset penyedia data dan pemeringkat pasar serta konsumen itu. Pengakuan ini, ujar dia, bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-68 Astra pada Februari 2025.

“Semoga dapat menjadi motivasi untuk Insan Astra yang senantiasa menjadi kekuatan dan mengantarkan Astra dapat bergerak bersama hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Boy dalam keterangan resminya, Kamis, 13 Februari 2025. Dalam daftar ini, separuh dari 10 perusahaan teratas merupakan perusahaan perbankan atau perusahaan yang bergerak di jasa keuangan. DBS, bank asal Singapura, menempati peringkat pertama. Ia disusul Maybank dari Malaysia yang menduduki peringkat kedua. Dari 10 perusahaan teratas, tiga di antaranya adalah perusahaan otomotif yang memimpin transisi ke kendaraan listrik (EV). Kia, produsen otomotif asal Korea Selatan, menempati posisi ketiga dalam datar tersebut. Nissan Motor Corporation dari Jepang dan Hyundai dari Korea Selatan menyusul di peringkat 9 dan 10. World's Best Companies oleh Majalah Time adalah daftar tahunan yang merangkum perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai penjuru dunia. Daftar ini disusun berdasarkan hasil survei oleh Majalah Time bekerja sama dengan lembaga riset Statista. Tahun lalu, Astra juga masuk dalam jajaran perusahaan terbaik dunia atau “World’s Best Companies of 2024” versi Majalah Time. Saat itu, Astra menempati posisi ke-435 dari 1.000 perusahaan global. (Yetede)

Lingkungan Hidup

PT Freeport Indonesia Kirim Perdana 125 Kg Emas Batangan ke Antam

KT1 13 Feb 2025 Tempo

PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pertama kalinya mengirimkan emas batangan dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam di Pulogadung, Jakarta. Pengiriman perdana emas batangan ini mencapai 125 kilogram dengan nilai sebesar Rp 207 miliar dan kadar kemurnian 99,99 persen. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyebut langkah ini sebagai tonggak penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. “Pengiriman emas batangan perdana PTFI ke Antam merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Tony dalam keterangan resmi, Kamis, 13 Februari 2025.

Tony mengatakan meskipun sempat terjadi insiden di salah satu fasilitas kompleks Smelter PTFI, hal itu tidak menghalangi komitmen perusahaan dalam menjalankan hilirisasi. Ia menjelaskan dari total 12,56 ton lumpur anoda yang diproses oleh PT Smelting, dihasilkan 189 kilogram emas batangan. Dari jumlah tersebut, 125 kilogram telah memenuhi standar fine gold purity 99,99 persen, sementara 64 kilogram lainnya akan melewati proses casting ulang. Direktur Utama Antam Nico Kanter menyampaikan kerja sama antara PTFI dan BUMN tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat industri pengolahan mineral dalam negeri serta meningkatkan daya saing di pasar global.

“Sinergi antara PTFI engan Antam merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor pertambangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” kata Nico. Lebih lanjut, Nico menjelaskan kerja sama itu juga sejalan dengan strategi Antam dalam memperkuat bisnis emas logam mulia. Dengan pasokan bahan baku emas dari PTFI, Antam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap investasi emas. Kerja sama antara kedua perusahaan telah ditegaskan melalui perjanjian jual beli emas pada November 2024. Dalam perjanjian yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tersebut, Antam akan membeli 30 ton emas batangan per tahun dari PTFI dengan kemurnian 99,99 persen. (Yetede)

Ekonomi

Otorita IKN Mulai Beroperasi Maret 2025

HR1 13 Feb 2025 Kontan

Kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya berjalan lebih lambat dibanding pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, Otorita IKN (OIKN) tetap melanjutkan persiapan dengan mulai berkantor di lokasi baru pada Maret 2025. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan berkantor di Gedung Otorita IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Beberapa perusahaan tetap menunjukkan komitmennya berinvestasi di IKN. PT Astra International Tbk, misalnya, berencana membangun Astra Biz Center-IKN, sebuah kompleks terpadu seluas 3,4 hektare yang akan menghadirkan 11 merek Astra dari sektor otomotif hingga layanan keuangan. Head of Corporate Communications Astra International, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap persiapan dan merupakan bagian dari komitmen Astra untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Komitmen serupa juga datang dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BBCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa BCA tetap berpegang pada perjanjian kerja sama dengan OIKN dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembangunan kantor mereka di IKN.

Selain investor domestik, proyek IKN juga menarik perhatian internasional. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan niatnya untuk melibatkan perusahaan konstruksi Turki dalam mendukung pembangunan IKN.

Dengan berbagai komitmen tersebut, meskipun proses pembangunan IKN berjalan lebih lambat, investasi dan dukungan dari berbagai pihak tetap mengalir untuk mewujudkan ibu kota baru ini.

Ekonomi

Komisi II DPR Setuju Anggaran OIKN Ditambah Sebesar Rp 8,1 Triliun

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Komisi II DPR menyetujui usul tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp 8,1 triliun. Dana itu akan dipakai untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, berdasarkan rapat terbatas dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Basuki diminta menyusun dokumen penambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 14,4 triliun. ”Jika konsisten per tahun, apalagi (anggaran) ditambah, sesuai dengan instruksi Pak Prabowo, pada 2028 trias politika sudah bisa berkantor di IKN. Kami senang dan ini menjawab spekulasi seminggu terakhir setelah inpres (tentang pemangkasan anggaran) bahwa masa depan IKN masih cerah,“ kata Rifqinizamy, Rabu (12/2/2025) malam, di Kompleks Senayan, Jakarta.

Dalam rapat dengar pendapatKomisi IIDPR,Basuki menjelaskan, program pembangunan infrastruktur IKN tahap kedua periode 2025-2029 dari APBN ditujukan untuk menyiapkan gedung perkantoran, ruang sidang, hunian, dan ekosistem pendukung lainnya untuk lembaga yudikatif dan legislatif. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 48,8 triliun. ”Pengelolaan prasarana dan sarana yang sudah dibangun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) pada 2022-2024 selanjutnya akan dikelola OIKN,” ujar Basuki. Selain itu, anggaran OIKN untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN juga untuk pengelolaan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, kantor OIKN, masjid negara, dan kawasan istana kepresidenan. Ada pula bangunan untuk hunian pekerja konstruksi hingga kantor pengelola jalan. Lalu, ada pula program jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan penataan kawasan Sepaku yang telah dialokasikan kepada OIKN sebesar Rp 6,3 triliun.

Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN tahap kedua nilai investasinya sebesar Rp 6,49 triliun. Pembangunan itu untuk sektor pendidikan, hotel, hunian, ritel, dan perkantoran. OIKN juga sedang memproses beberapa proyek melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ada enam proyek KPBU yang sedang dalam tahap finalisasi studi kelayakan dengan nilai investasi Rp 60,93 triliun untuk pembangunan hunian dari sejumlah pengembang. Rincian anggaran Program pembangunan IKN tahap kedua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap kedua tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut terdiri dari APBN Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan di IKN untuk periode 2025-2029, KPBU Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk pada 2025 per Februari) sebesar Rp 6,49 triliun. (Yoga)

…

Ekonomi

Laba Himbara Tumbuh Lebih Lambat Dibanding 2023

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Pertumbuhan laba himpunan bank milik negara alias Himbara selama 2024 lebih lambat dibanding 2023. Meski demikian, di tengah tantangan likuiditas tahun ini, Himbara optimistis berkinerja lebih baik. Laba bersih Himbara secara konsolidasi pada 2024 mencapai Rp 142,92 triliun atau tumbuh 2,08 persen dibanding 2023. Sementara laba 2023 tumbuh 22,86 persen dari laba 2022. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, melambatnya laju pertumbuhan laba Himbara terjadi akibat kurang optimalnya pendapatan bunga kredit. Ini, antara lain, tampak dari peningkatan jumlah kredit yang sudah disetujui, tetapi belum ditarik (undisbursed loan). Nilainya meningkat 6,6 persen secara tahunan pada November 2024. ”Kenaikan undisbursed loan menjadi salah satu indikator bahwa pendapatan dari bunga kredit kurang optimal. Akibatnya, laba bersih tidak mengalami kenaikan signifikan. Hal ini juga bisa mendorong pendapatan bersih menipis pada level yang lebih rendah,” katanya, Rabu (12/2/2025).

Anggota Himbara, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah melaporkan kinerja 2024. Seluruh aset Himbara pada 2024 tumbuh 6,28 persen dibanding 2023 menjadi Rp 6.018 triliun. Di sisi lain, tengah terjadi persaingan ketat dalam penghimpunan dana masyarakat, antara produk perbankan dan surat utang terbitan pemerintah. Sebagai gambaran, Obligasi Negara Ritel (ORI) menawarkan kupon yang lebih menarik sekitar 6 persen. Sementara suku bunga deposito bank hanya 4,25 persen. ”Artinya, bank bisa kalah bersaing. Namun, bank umum hampir tidak mungkin berani menaikkan bunga deposito hingga mendekati kupon obligasi karena bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hanya 4,25 persen untuk bank umum dan 6,75 persen untuk BPR. Hal itu yang membuat beban tinggi bagi bank selama ini,” ujar Paul.

Kendati demikian, Himbara memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya pada 2025 dengan adanya sejumlah program prioritas pemerintah. Misalnya, program strategis nasional (PSN) dan pembangunan 3 juta rumah. Alih-alih mengejar target semata, bank sebaiknya tetap meningkatkan manajemen risiko. Himbara, menurut Paul, juga dapat menggenjot pendapatan non-operasional guna mengimbangi pendapatan bunga kredit yang sedang melandai. Dengan demikian, penyaluran kredit dan kinerja perseroan dapat tetap tumbuh pada 2025. Hapus buku Terpisah, pengajar Binus University, Doddy Ariefianto, berpendapat, melambatnya pertumbuhan laba Himbara itu di luar siklus bisnis normal pada umumnya. Kemungkinan, penyebabnya adalah kegiatan hapus buku kredit macet. Merujuk data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hapus buku terhadap kredit yang diberikan Himbara per November 2024 mencapai Rp 385,45 triliun. Jumlah ini meningkat 17,95 persen secara tahunan. ”Kalau siklus bisnis, biasanya tidak sampai melambat sebesar itu. Dalam hal penyaluran kredit, misalnya, tidaksampai turun dari 20 persen menjadi 2 persen. (Yoga)

Ekonomi

Penghematan di Sektor Infrastruktur Perlu Dikaji Ulang

KT1 12 Feb 2025 Investor Daily (H)

Pengusaha meminta penghematan anggaran di sektor infrastruktur dikaji ulang. Alasannya, proyek infrastruktur masih dibutuhkan untuk menyokong Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemangkasan infrastruktur yang terlalu masif dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor konstruksi. Hitungan Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi), sekitar 2 juta pekerja konstruksi terancam terkena PHK akibat kebijakan tersebut. Hal ini perlu dicegah oleh pemerintah. Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan, penghematan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya di dunia usaha, tetapi pekerja informal yang menggantungkan hidup di sektor konstruksi. Mereka bisa kehilangan pekerjaan. "Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah terkait penghematan anggaran. Namun, pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga 50% perlu dikaji kembali, karena efek proyek infrastruktur besar dan menyokong Asta Cita," kata dia. Andi menjelaskan, 80% anggota Gapensi masuk dalam katagori pengusaha UMKM. itu sebabnya, dia berharap proyek infrastruktur yang sudah berjalan tidk boleh berhenti, meskipun APBN terbatas, agar kinerja UMKM konstruksi tidak turun dalam. (Yetede)