Labirin | News & Update

;

Perusahaan

( 1082 )

KKP Kembali Menyegel Pagar Laut Ilegal yang Berada di Perairan Desa Segara Jaya, Bekasi

KT1 12 Feb 2025 Tempo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyegel pagar laut ilegal yang berada di perairan Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 11 Februari 2025. Kali ini, KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara (MAN). Penyegelan ditandai dengan memasang spanduk merah di dua lokasi berbeda yang berada di sisi kanan perairan Desa Segara Jaya, Bekasi. Spanduk tersebut bertuliskan 'Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa PKKPRL'. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono Darwinto mengatakan penyegelan didasarkan hasil pemeriksaan terhadap PT MAN yang ternyata tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk mendirikan pagar laut. “Kemarin sudah kami lakukan panggilan, sekarang kami cek ke lapangan nih sebagai langkah awal.

Karena hasil pemeriksaannya, dugaan pelanggarannya sama tidak dilengkapi dengan PKKPRL, untuk itu kami pasang penghentian kegiatan dulu,” kata Sumono, Selasa, 11 Februari 2025. Setelah penyegelan ini, ujar Sumono, KKP akan menghitung luas lahan pagar laut yang diklaim oleh PT MAN. "Langkah selanjutnya menghitung luasan area yang terpasang ini tanpa PKKPRL seperti apa yang dilakukan terhadap PT sebelumnya," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) Nusron Wahid menemukan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) di perairan Paljaya, Kabupaten Bekasi, dengan luas 581 hektare. Terdapat tiga perusahaan di balik sertifikat HGB tersebut, di antaranya PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), PT Cikarang Listrindo (CL), dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).

Terhadap PT CL dan PT MAN, Nusron mengatakan pihaknya melakukan proses negosiasi karena sertifikat milik kedua perusahaan sudah terbit lebih dari lima tahun, yakni terbit pada periode 2013-2017. Karena itu, contrarius actus atau asas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa membatalkan sertifikat itu sudah hangus. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pembatalan hanya bisa dilakukan bila sertifikat berusia maksimal lima tahun. “Kami ajak negosiasi. Outputnya, saya minta mereka membatalkan,” kata Nusron, Rabu, 5 Februari 2025. Apabila perusahaan tidak mau membatalkan sendiri, Nusron akan menggunakan haknya sebagai Menteri ATR/BPN. “Karena itu laut, saya anggap itu tanah musnah. Faktanya memang tidak ada tanahnya sama sekali,” ujarnya. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Konsumen Mulai Cemas Soal Ketersediaan Lapangan Kerja

HR1 12 Feb 2025 Kontan

Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menurun pada awal 2025, terutama karena kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di 127,2, turun 0,5 poin dari Desember 2024. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga mengalami penurunan, sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru meningkat, menunjukkan harapan ekonomi di masa depan masih ada.

Salah satu faktor utama turunnya optimisme adalah PHK yang meningkat, di mana 77.965 orang kehilangan pekerjaan pada 2024, lebih tinggi dari 2023. Kekhawatiran semakin besar akibat efisiensi anggaran pemerintah, yang menyebabkan PHK di beberapa lembaga penyiaran seperti TVRI dan RRI, serta potensi pemutusan tenaga honorer di berbagai instansi. Akibatnya, masyarakat mulai mengurangi konsumsi dan tabungan, dengan proporsi pendapatan untuk konsumsi turun menjadi 73,6%, dan untuk menabung turun menjadi 15,3%.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa keyakinan konsumen terhadap ekonomi masih kuat. Namun, kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa 90% lebih warganet di media sosial mengkhawatirkan PHK massal. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menilai sulit bagi ekonomi tumbuh lebih tinggi jika lapangan kerja terus menyusut. Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, baik melalui APBN maupun investasi, serta didukung dengan kebijakan suku bunga rendah.

Sementara itu, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menambahkan bahwa penurunan optimisme konsumen juga dipengaruhi oleh faktor musiman. Pada akhir tahun, biasanya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia karena meningkatnya permintaan tenaga kerja selama liburan.

Dengan kondisi ini, diperlukan langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja baru agar daya beli masyarakat tidak terus melemah.

Lingkungan Hidup

PGN Memperkuat Komitmennya Dalam Mendorong Transisi Energi

KT1 11 Feb 2025 Investor Daily (H)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi di sektor transparansi dengan menggandeng PT Aerotrans Srvices Indonesia. Kerja sama ini akan menghadirkan solusi Bahan baga Gas (BBG) bagi kendaraan operasional Aerotrans, guna meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi emisi karbon. Melalui kolaborasi ini, PGN akan menyediakan infrastrtuktur pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bagakr Gas (SPBG) yang strategis untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi kendaraan Aerotrans. Selain itu, PGN akan mengimplementasikan teknologi konversi yang memungkinkan kendaraan berbasisi BBM beralih ke BBG dengan aman dan efisien. "Kerja sama pemanfaatan gas bumi ini untuk menunjang efisiensi dan ekosistem energi hijau di Aerotrans. Kami siap memberikan solusi yang bermanfaat terkait pemanfaatan BBG, sejalan dengan arah strategi PGN dalam memperluas utilitas gas bumi sektor transportasi," kata Direktur Stratei dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari. (Yetede)

Ekonomi

Mungkinkah Amonia Hijau Menggantikan Batu Bara Sebagai Bahan Bakar PLTU

KT1 11 Feb 2025 Tempo

SEPERTINYA pemerintah belum akan menyuntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), setidaknya dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah kembali menemukan bahan bakar alternatif yang rendah emisi untuk menggantikan penggunaan batu bara pada PLTU. Salah satunya amonia hijau. Senyawa dengan rumus kimia NH3 itu dihasilkan dari hidrogen hijau dan nitrogen yang dipisahkan dari udara. Inovasi transisi energi ini dimulai ketika PT Pupuk Kujang di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menguji coba produksi amonia hijau di Pabrik Unit Amonia Kujang 1B. Rencana produksi awal mereka adalah mengolah 1 ton hidrogen menjadi 5 ton amonia hijau. "Kami akan memenuhi kebutuhan PT PLN Indonesia Power yang memerlukan 50 ton amonia hijau untuk menyalakan turbin di PLTU Labuan," kata Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kujang Robert Sarjaka dalam keterangannya pada Selasa, 4 Februari 2025.

PT Pupuk Kujang merupakan perusahaan pelat merah—anak usaha PT Pupuk Indonesia—yang sejak 1975 berfokus memproduksi pupuk. Kapasitas produksi mereka mencapai 570 ribu ton urea dan 330 ribu ton amonia per tahun. Bahan baku utamanya adalah gas bumi, air, dan udara yang diolah menjadi amonia, kemudian diubah menjadi urea. Mereka mendapat pasokan dari ladang-ladang gas di lepas pantai Laut Jawa.Untuk menghasilkan amonia, perusahaan biasanya mengolah nitrogen dan hidrogen menggunakan suhu bertekanan tinggi melalui mesin ammonia synthesis unit. Bahan baku amonia kemudian dialirkan ke urea synthesis unit hingga mesin pembentuk butiran urea. Sejak Agustus 2024, Pupuk Kujang merambah ke bisnis amonia hijau untuk menyuplai rencana bauran energi batu bara pada PLTU Labuan di Pandeglang, Banten.

Pupuk Kujang mengklaim amonia hijau yang mereka produksi bakal menjadi yang pertama di Indonesia. Perseroan bekerja sama dengan IHI Corporation—perusahaan permesinan industrial asal Jepang—yang akan memasang teknologi electrolyzer untuk mendapatkan senyawa hidrogen dari air menggunakan sumber energi terbarukan. Hidrogen hijau itu direaksikan dengan nitrogen untuk menjadi amonia hijau tanpa menghasilkan emisi karbon. Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta bercerita bahwa amonia hijau yang diproduksi Pupuk Kujang bakal diuji coba di PLTU Labuan. "Uji coba ini untuk mendapatkan keyakinan bahwa PLTU juga bisa beroperasi menggunakan amonia. Apakah lebih efisien dan mudah di-handle. Karena itu, kami berharap uji coba ini dilakukan dengan sangat baik dan akurat," kata Bernadus. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Dampak Pemangkasan Anggaran BRIN

KT1 11 Feb 2025 Tempo

RASA gundah kecewa, dan khawatir muncul di benak serta pikiran Guruh—bukan nama sebenarnya untuk tulisan ini—setelah mengetahui anggaran bagi peneliti Badan Riset dan Inovasi Riset Nasional (BRIN) dipangkas. Peneliti BRIN ini khawatir kebijakan pemangkasan anggaran beberapa kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto bakal mengganggu target-target kerja serta nasib para ilmuwan di lembaga tersebut. Menurut Guruh, pemotongan anggaran BRIN paling tidak berpengaruh pada dua hal. Pertama, jumlah anggota tim dan lamanya proses penelitian. Kedua, pemangkasan anggaran berdampak pada belanja bahan dan akses untuk publikasi serta biaya penyuntingan.

Dampak pemangkasan dana riset lapangan di BRIN, menurut Guruh, menyebabkan anggaran untuk tim penelitian hanya cukup buat satu-dua orang. Padahal satu tim penelitian idealnya berjumlah lima-tujuh orang. Adapun durasi penelitian akibat pemangkasan berpotensi dibatasi dua-empat hari, yang dianggap hanya cukup untuk perjalanan dinas. Dia menegaskan, riset tidak bisa dilakukan dalam satu-dua pekan. Apalagi peneliti sosial, seperti antropolog, etnografer, dan arkeolog, setidaknya membutuhkan waktu lama untuk tinggal sementara atau live in guna menggali materi di lapangan. "Kalau seminggu, kami enggak dapat apa-apa. Ini berdampak pada kedalaman substansi penelitian," ujar Guruh saat dihubungi pada Senin, 10 Februari 2025. Dia membandingkan riset yang dilakukan peneliti di luar negeri yang membutuhkan waktu sekian bulan hingga bertahun-tahun untuk menemukan konsep atau teori baru.

Reduksi anggaran juga berdampak pada unit eksakta atau ilmu pasti yang membutuhkan belanja bahan laboratorium atau spesimen. "Ujung-ujungnya, kami sendiri yang terpaksa nombok," kata Guruh. Dia mengungkapkan, BRIN tidak mengendurkan target kinerja, tapi justru menambah beban penelitian dengan segala keterbatasan tersebut. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Kementerian Keuangan, anggaran BRIN dipangkas sebesar Rp 2 triliun. Pagu awal anggaran BRIN sebesar Rp 5,842 triliun. Artinya, ada pemangkasan 35,52 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sehingga tersisa Rp 3,767 triliun. Merespons pemangkasan itu, BRIN mengurangi duit pengkajian dan analisis tahun ini sebesar 51,5 persen. (Yetede)

Ekonomi

Saham PTRO dan TPIA Bangkit

KT1 11 Feb 2025 Investor Daily (H)

Saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, yakni PT Chandra Asri pasicif Tbk (TPIA) dan PT Petrosea Tbk (PTRO) mampu bangkit dan menguat tajam di awal pekan ini. Saham emiten pertambangan batu bara, PTRO melesat 21,18% pada perdagangan Senin (10/2/2025) ke level Rp 3.490. Sementara saham emiten petrokimia, TPIA naik 7,28% ke posisi Rp 7.000. Investament Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai, kenaikan dua saham emiten Prajogo Pangestu tersebut dipengaruhi technical rebound setelah penurunan sebelumnya. Saham TPIA dan PTRO terjatuh pada perdagangan 7 Februari pekan lalu dengan masing-masing -19,44% dan -24,61%. Topan menilai, dua saham tersebut memiliki daya tarik sendiri bagi investor pasar modal. "PTRO dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian investor karena pergeseran fokus bisnisnya yang makin terdivensifikasi, terutama dengan ekspansi ke sektor energi baru terbarukan. Transformasi ini membuat sahamnya lebih menarik bagi investor yang mencari exposure ke industri baru di luar jasa pertambangan. (Yetede)

Ekonomi

Harga Saham Inalum Diharapkan Terjaga

KT3 10 Feb 2025 Kompas

Valuasi harga saham perusahaan negara PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum saat mencatatkan saham perdana atau initial public offering diharapkan bisa dijaga agar tidak terlalu tinggi. Ini perlu dilakukan untuk memberikan ruang keuntungan bagi investor, dari selisih positif pertumbuhan harga. Hal tersebut disampaikan ekonom dan pengamat pasar modal Lucky Bayu Purnomo, saat dihubungi pada Minggu (9/2/2025). Ia menanggapi keterangan resmi yang disampaikan PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Mind Id, induk dari Inalum. Perusahaan terindikasi akan melepas saham dengan nilai tinggi dengan mempercantik equity story atau kisah ekuitas. Equity story merupakan ringkasan dari strategi perusahaan yang ditunjukkan dalam rencana bisnis, yang dirancang untuk ditujukan kepada investor. Dokumen ini berisi informasi tentang keberhasilan perusahaan di masa lalu, model bisnis, dan tujuan masa depan aksi korporasi, yang menjelaskan alasan mengapa investor harus membeli saham perusahaan.

”Sebaiknya jangan berpandangan bahwa karena sudah ada emiten-emiten IPO (initial public offering) yang terafiliasi, lantas harga valuasi yang berakibat nominal harga saham Inalum itu pada saat IPO itu mahal dan tinggi. Sebaiknya itu IPO dengan kondisi fair value,” ujar Lucky. Selain Inalum, holding BUMN pertambangan Mind Id juga beranggotakan empat perusahaan lainnya, yakni PT Antam Tbk,PT Bukit Asam (BA) Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia. Dengan melepas saham perdana, Inalum akan menjadi emiten anggota holding Mind Id keempat setelah Antam, Bukit Asam, dan Timah. Rencana IPO 2026 Sebelumnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Mind Id Dilo Seno Widagdo mengatakan, IPO Inalum termasuk dalam rencana jangka panjang perusahaan untuk 2026-2027. Sementara untuk tahun ini perusahaan tengah fokus pada peningkatan kapasitas smelter aluminium dan pengembangan proyek-proyek strategis untuk mempercantik equity story yang menjadi salah satu landasan penetapan harga saham. (Yoga)

Ekonomi

Anggaran Dipangkas Berisiko Tekan Konstruksi

KT3 10 Feb 2025 Kompas

Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemangkasan anggaran ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan terhentinya berbagai proyek infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pekerja konstruksi. ”Sektor konstruksi memiliki peran besar dalam perekonomian kita. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, baik dalam proyek infrastruktur yang didanai pemerintah maupun swasta,” kata Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Erie Heriyadi saat dihubungi, Minggu (9/2/2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), menurut lapangan usaha pada triwulan IV-2024, menunjukkan bahwa sektor konstruksi masuk dalam lima besar penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi sebesar 10,43 persen.

Selain itu, industri konstruksi mencatat pertumbuhan sebesar 5,81 persen (year on year/yoy) pada periode yang sama. Menurut Erie, sektor konstruksi pada 2025 akan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian akan mengalami penurunan. Selain itu, pemangkasan anggaran diperkirakan akan berdampak pada proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan sehingga berisiko membuat jutaan tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi akan kehilangan pekerjaan. ”Dampaknya tidak hanya pada penurunan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB, tetapi juga pada lapangan kerja. Kami khawatir banyak pekerja di sektor konstruksi akan mengalami PHK. Kami memprediksi sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi berisiko menganggur,” kata Erie. Lebih lanjut, Erie menjelaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran juga akan dirasakan pada rantai pasok sektor konstruksi, termasuk pekerja di pabrik atau produsen yang memasok bahan material untuk proyek infrastruktur.

Jika proyek pembangunan terhambat atau bahkan terhenti, distribusi bahan bangunan juga akan ikut terganggu. ”Terhambatnya produksi bahan baku di pabrik akibat stagnasi proyek akan berdampak langsung pada tenaga kerja di sektor ini. Para pekerja pabrik dan produsen bahan bangunan pun berisiko mengalami PHK,” ujar Erie. Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 telah disepakati oleh Komisi V DPR sebesar Rp 29,57 triliun. Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU yang awalnya mencapai Rp 110,95 triliun telah mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun. Dengan demikian, sisa anggaran yang tersedia adalah Rp 29,57 triliun, yang terdiri atas nonrupiah murni sebesar Rp 16,31 triliun dan rupiah murni sebesar Rp 13,26 triliun. Erie menilai, kebijakan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan sektor produktif lainnya. Ia mengingatkan agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak justru memperburuk kondisi ekonomi nasional yang tengah berupaya bangkit. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Koalisi Pers Kecam TVRI Sulteng Rumahkan Jurnalis, Soroti Efisiensi Anggaran

KT1 10 Feb 2025 Tempo

Rumah Jurnalis, koalisi organisasi pers di Sulawesi Tengah, mengecam kebijakan TVRI Sulteng yang secara mendadak merumahkan sekitar 15 jurnalis, termasuk sejumlah penyiar. Keputusan ini disebut sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Iya benar,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Wilayah Palu, Agung Sumandjaya saat dikonfirmasi Senin, 10 Februari 2025. Apa yang dialami rekan jurnalis di TVRI Sulteng menjadi keprihatinan bersama sejumlah organisasi pers dan media yang tergabung dalam Rumah Jurnalis. “Seharusnya, lembaga penyiaran publik yang notabenenya bekerja untuk kepentingan publik di bidang informasi, tidak seharusnya ikut menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi anggaran yang dikhususkan untuk gaji para jurnalis,” katanya.

Efisiensi anggaran yang bertujuan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan jurnalis di lembaga penyiaran publik. Mereka khawatir bahwa anak-anak dari para jurnalis yang dirumahkan justru akan kesulitan memenuhi kebutuhan gizi akibat hilangnya penghasilan orang tua mereka. Kebijakan pemerintah pusat mencederai marwah kemerdekaan pers, di mana bagian dari tugas dan tanggungjawab jurnalis dalam mewujudkan Kebebasan Pers adalah mencari dan mengumpulkan informasi untuk disampaikan kepada publik. “Sementara para jurnalis di Sulteng tidak dapat bekerja melakukan tugasnya sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena telah dirumahkan,” tuturnya.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi ini mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran, khususnya bagi para jurnalis kontributor dan pegawai kontrak di lembaga penyiaran publik. Selain itu, mereka meminta lembaga penyiaran publik di daerah membuka ruang dialog demi keadilan serta pemenuhan hak-hak pekerja. Rumah Jurnalis juga menuntut agar hak-hak pekerja yang dirumahkan diselesaikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan serta meminta agar efisiensi anggaran tidak diterapkan secara diskriminatif. Mereka juga mendorong DPR RI untuk lebih transparan dalam perencanaan kebijakan efisiensi agar tidak merugikan sektor vital seperti jurnalisme. (Yetede)

Ekonomi

Kinerja Anak Usaha Bank-Bank Raksasa dalam Sorotan

HR1 10 Feb 2025 Kontan

Bank-bank besar terus memperkuat bisnis anak usahanya untuk meningkatkan kontribusi laba secara konsolidasi. Bank Mandiri mencatat total laba anak usaha sebesar Rp 11,8 triliun pada 2024, tumbuh 9,28% YoY, dengan kontribusi terbesar berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang membukukan laba Rp 7 triliun (+22,8% YoY).

Menurut Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, pertumbuhan laba konsolidasi Bank Mandiri menjadi Rp 55,78 triliun (+1,31% YoY) tidak terlepas dari kinerja anak usahanya. Sementara itu, aset anak usaha Bank Mandiri juga tumbuh 13,5% YoY menjadi Rp 581,3 triliun.

Kinerja positif anak usaha juga terlihat di BNI, dengan total laba anak usaha mencapai Rp 568,7 miliar (+31,1% YoY). BNI Finance mencatatkan pemulihan kinerja setelah merugi pada 2023, kini membukukan keuntungan Rp 1,7 miliar berkat pertumbuhan kredit 88%, seperti yang diungkapkan Direktur Keuangan BNI, Novita W. Anggraini.

Sementara itu, Direktur Utama BCA, Jahja Setiaatmadja, menyatakan bahwa kontribusi anak usaha tergantung pada ukuran bisnis dan usia perusahaan. Meski bervariasi, bank-bank besar terus mengandalkan anak usaha untuk menopang pertumbuhan kinerja secara keseluruhan.