Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada kuartal pertama tahun ini surplus 2,62 miliar dolar AS dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu yang mencatat defisit 62,8 juta dolar AS. Namun, Suhariyanto menekankan, Indonesia tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya mengenai komposisi impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh ke pergerakan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan, neraca dagang yang mengalami surplus belum dapat menggambarkan kondisi sehat secara penuh. Namun, berita baiknya adalah perkembangan ekspor ke Cina mengalami pertumbuhan cukup signifikan karena Cina merupakan mitra dagang utama ekspor kita.

Yusuf berujar, pertumbuhan impor terbesar justru terjadi pada kelompok barang konsumsi. Salah satunya adalah bawang putih, yang nilai impor komoditasnya pada Maret 2020 mengalami kenaikan hingga 18,8 juta dolar AS. Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Valentino menuturkan, harga bawang putih impor yang masuk ke Indonesia akan segera menstabilkan harga dalam negeri. Valentino menjelaskan, ketersediaan bawang putih untuk Ramadhan dan Idul Fitri akan aman.

Kinerja neraca perdagangan ekspor Indonesia dinilai akan sangat bergantung pada perkembangan pemulihan perekonomian Tiongkok pascapandemi Covid-19 yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Hal ini sebagaimana pendapat yang disampaikan ekonom yang juga Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro ketika dihubungi pada Rabu (15/4). Perekonomian akan berbanding lurus dengan impor dan ekspor.  Ari Kuncoro juga bependapat perekonomian Tiongkok masih dalam tahap awal pemulihan sehingga hal ini masih akan terus terjadi (surplus) tapi tidak terlalu besar, ia menambahkan bahwa kondisi ini akan berdampak baik terhadap nilai tukar rupiah apalagi pemerintah juga sudah menerbitkan pandemic bonds.

Ditempat terpisah, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyampaikan informasi yang cukup menggembirakan dalam konferensi pers data ekspor-impor Maret 2020 secara virtual, Kamis (15/4) dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus sebesar US$ 743 juta. Ini terjadi karena jumlah ekspor mencapai US$ 14,09 miliar, sementara impor mencapai US$ 13,35 miliar. 

Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 743,3 juta pada Maret 2020 jauh lebih baik dibandingkan dengan neraca perdagangan kuartal I-2019 yang tercatat defisit sebesar US$ 62,8 juta. Menurut Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (15/4) pihaknya mencatat, nilai impor Indonesia pada Maret 2020 turun 0,75% dibanding Maret 2019 (yoy). Tapi naik 15,6% dibandingkan impor Februari 2020 dikarenakan meningkatnya impor nonmigas sebesar 19,83% (43,80% diantaranya barang konsumsi senilai US$ 1,27 miliar). 

Dari sisi ekspor, sepanjang Maret 2020, ekspor Indonesia tercatat naik tipis 0,23% ketimbang Februari 2020, namun turun 0,2% bila dibandingkan Februari 2019. Suhariyanto menambahkan, berbagai harga komoditas migas maupun nonmigas masih dalam tren menurun sehingga mempengaruhi ekspor. Ekonom Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi memperkirakan, ekonomi Indonesia akan menghadapi tekanan berat di kuartal kedua tahun ini. Alhasil, aktivitas perdagangan Indonesia juga bakal melambat. Namun, jika pandemi Covid-19 bisa berhenti atau penyebarannya melambat pada kuartal III-2020, aktivitas ekspor dan impor Indonesia juga akan membaik. Ekonomi Indonesia pun bisa meningkat lagi. Pulihnya ekonomi China juga berpeluang mengangkat perdagangan Indonesia dikarenakan pasar ekspor produk Indonesia maupun impor dari China juga bisa terbuka. Pemulihan ini mulai terlihat pada Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur China yang naik ke level ekspansi, yaitu 50,3 Meski begitu, Eric menyatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan ekonomi China sudah pulih. Ia memproyeksikan neraca dagang Indonesia sepanjang tahun ini bisa mencatat surplus sekitar US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto ,mengatakan berdasarkan catatan pihakanya, neraca perdagangan selama periode Januari-Maret 2020 surplus sebesar US$ 2,62 miliar dengan nilai ekspor US$ 41,79 miliar dan impor US$ 39,17 miliar atau lebih baik dibanding periode sama tahun lalu. Namun menurutnya, komposisi impor sepanjang triwulan pertama perlu menjadi perhatian dimana Impor barang konsumsi naik berkebalikan dengan turunnya impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh pada pergerakan sektor industri perdagangan dan juga pembentukan modal tetap bruto atau investasi.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani ditempat terpisah juga mengatakan hal yang senada, menurut keduanya surplus neraca perdagangan dipicu oleh penurunan impor yang lebih besar dari penurunan ekspor dimana sebagian besar impor bahan baku dan barang modal didominasi dari Cina. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan arus barang dari negara itu dan beberapa negara utama terhambat sehingga menyebabkan impor Indonesia turun. Keduanya menjelaskan mengingat impor didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan industri, penurunan impor ini dikhawatirkan justru akan menurunkan kinerja ekspor beberapa bulan ke depan, bahkan dapat mengancam eksistensi dan pertumbuhan industri dalam negeri dan berdampak terutama ke ekspor produk manufaktur

Shinta menambahkan, Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah sebagai penghasilan karena agregat permintaan dunia juga turun drastic kecuali bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan. Berdasarkan data Riset IHS Markit, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia menurun, sehingga menurut Faisal yang perlu dikhawatirkan adalah tekanan kondisi ekonomi dalam negeri akan menekan manufaktur.

Dunia usaha siap menyesuaikan kegiatan bisnisnya di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada Jumat (10/4). Di tengah sempitnya ruang gerak tersebut, pebisnis menjamin kelancaran arus barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gubernur menyatakan sejak dilakukan pembatasan sosial maka sejumlah aktivitas penting di Ibu Kota ditutup kecuali delapan sektor yakni kesehatan, pangan, energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, logistik termasuk penjual kebutuhan keseharian, dan industri strategis. Dunia usaha menyatakan dukungan atas keputusan tegas yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta.Guna mempersiapkan penerapan PSBB tersebut, pengusaha sudah melakukan beberapa hal. Waketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, sejauh ini penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home cukup baik. Beberapa sektor masih menjalankan bisnisnya melalui mekanisme ini. Selain itu, koordinasi antarwilayah daerah penyangga di luar Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi penting untuk menjaga agar distribusi bahan pangan tidak terganggu. Salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah perizinan agar proses distribusi dipermudah sehingga peng­usaha dapat beraktivitas dengan baik. Terkait dengan ketersediaan bahan pangan di Jabodetabek, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey menjamin bahwa selama PSBB, sejumlah gerai ritel tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah Indonesia harus menghitung secara akurat stok pangan impor untuk 3-4 bulan ke depan, seiring dengan makin maraknya aksi restriksi ekspor bahan pangan yang dilakukan banyak negara untuk mengamankan kebutuhan domestik masing-masing. Tren restriksi ini mulai diperlihatkan oleh sejumlah negara Eropa Timur yang menjadi pemasok gandum utama global. Mengutip Bloomberg, Kazakhstan bakal menerapkan batas ekspor gandum pada April di angka 200.000 ton dan 70.000 ton untuk tepung terigu. Hal serupa dilakukan Rusia yang membatasi ekspor gandum sepanjang April sampai Juni di angka 7 juta ton. Ukraina pun berencana membatasi ekspor selama periode 2019-2020 di angka 20,2 juta ton, meski perkiraan awal Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan ekspor gandum Ukraina pada rentang tersebut bakal mencapai 20,5 juta ton.

Laporan analis pasar Fitch Solutions menyebutkan pasokan pangan global sejatinya aman untuk periode 2020—2021. Namun, jika pandemi COVID-19 makin meluas, sehingga kian banyak negara produsen pangan yang memberlakukan pembatasan dan penimbunan secara agresif, pasokan global dipastikan terganggu. Food and Agriculture Organization (FAO) pun memperkirakan pasokan global berpotensi terganggu pada April atau Mei. Hal ini akan dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah pekerja di sektor pertanian yang bekerja akibat kebijakan karantina, penurunan produksi ternak pun berpotensi terjadi akibat gangguan pada logistik pakan.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai industri pokok dan penunjang harus dibantu dengan kebijakan pemerintah berupa relaksasi dan stimulus sebagai strategi untuk bisa bertahan dalam situasi sulit saat ini. Penyedia jasa logistik setidaknya melibatkan tenaga kerja hampir 7 juta orang, mulai dari tingkatan pengemudi, operator, petugas lapangan hingga administrasi yang sangat terdampak akibat pandemi corona belakangan ini. Di sisi lain, jenis pekerjaan yang dilakukan bergantung oleh pemilik barang atau selaku subkontraktor dari pelaku logistik lainnya. Dalam hal itu, ada pihak menerima pembayaran tunai dari pengguna jasa seperti kurir, jasa titipan, air freight, sea freight, railway transport dan sejenisnya.

Sebagai wajib pajak, penyedia jasa logistik pun harus membayar kewajiban meski belum terima pembayaran dari pengguna jasa. Hal ini berlaku pula untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan jasa rekanan penyedia jasa logistik di negara asal atau tujuan barang, karena mereka minta pembayaran di muka. Sejumlah usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah di antaranya terkait dengan relaksasi pajak kegiatan usaha penyedia jasa logistik seperti PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan pajak karyawan. Keringanan atau penangguhan beban tanggungan BPJS yang menjadi kewajiban pengusaha juga perlu dipertimbangkan. Yukki memperhitungkan nilainya sebesar 4% untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% untuk BPJS Jamsostek dengan perkiraan nilai Rp133 triliun per tahun.

Pelaku usaha tersebut juga menghadapi denda administrasi kepabeanan dalam proses kesalahan administrasi proses deklarasi barang impor, sehingga membebani lagi penyedia jasa logistik. Dari sisi tenaga kerja, bantuan pembiayaan yang harus ditanggung akibat terdampak langsung COVID-19 diperkirakan 20% dari 7 juta pekerja. Artinya, sekitar 1,4 juta tenaga kerja logistik ini sangat rentan dirumahkan (PHK). Bantuan langsung tunai sudah sangat mendesak bagi pengemudi truk, berikut pembebasan bayar tol selama 6 bulan mulai April.

Hal senada disampaikan Asosiasi Logistik Indonesia. Fokus insentif yang diharapkan terkait dengan relaksasi perpajakan, kepabeanan dan dukungan untuk tenaga logistik yang belum disinggung stimulus paket kebijakan ekonomi jilid pertama dan kedua. Stimulus yang dibutuhkan oleh perusahan logistik sebenarnya sama dengan yang dibutuhkan oleh industri lain, yaitu penundaan PPh 21, pengurangan PPh 25 hingga penundaan pembayaran cicilan kredit.

Pemerintah tengah menyiapkan stimulus jilid ketiga dengan fokus sektor logistik untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian. Secara prinsip stimulus ini mencakup fiskal, pembiayaan, dan perizinan. Stimulus itu penting diberikan karena sektor logistik menjadi salah satu sektor penopang industri yang ke depan pasti sangat terdampak berbagai antisipasi penyebaran virus corona. Stimulus itu diberikan agar nantinya para pengusaha logistik tetap beroperasi di tengah upaya pembatasan sosial skala besar (PSSB). Terkait rencana karantina wilayah di Jabodetabek, angkutan logistik akan menjadi salah satu kendaraan yang dikecualikan dan dapat tetap beroperasi.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengemukakan permintaan untuk jasa truk telah anjlok 60%. Bila pandemi semakin berkepanjangan, tingkat permintaan jasa angkutan barang bisa hanya 10% saja. Bila dampak pandemi corona berlangsung selama 6 bulan, diprediksi masa pemulihan bagi sektor logistik memakan waktu 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Oleh karena itu, Aptrindo bersama pemerintah telah melakukan rapat koordinasi secara online dan mengusullan sejumlah insentif yang dibutuhkan oleh pelaku jasa logistik. Aptrindo mengusulkan agar perbankan merelaksasi pengembalian pinjaman pokok selama 12 bulan. Selain itu, sejumlah stimulus yang telah diusulkan oleh asosiasi adalah pemotongan suku bunga pinjaman hingga 50%. Diharapkan pula PPh 21 supaya ditiadakan selama 12 bulan. Selanjutnya relaksasi ketentuan PPh pasal 23 selama 12 bulan dan PPh pasal 25 dihilangkan. Selain kelonggaran untuk PPh, Aptrindo juga mengharapkan bantuan percepatan modal kerja dari pemerintah.

Sejumlah langkah antisipasi disiapkan oleh platform dagang elektronik dalam menghadapi potensi karantina wilayah. Industri ini diharapkan dapat bekerja secara optimal seiring berkurangnya aktivitas fisik masyarakat. Tokopedia memastikan bahwa masyarakat dapat terus menggunakan layanan platform tersebut secara normal. Dari sisi logistik, perusahaan pun menjalin kerja sama dengan mitra logistik guna memastikan masyarakat dapat mengirim dan menerima produk yang dibutuhkan. Bukalapak sudah bersinergi dengan beberapa kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyalurkan bantuan dan kebutuhan masyarakat ke jaringan kepada Sahabat Sehat Bukalapak, termasuk 3,3 juta mitra warung dan agen Bukalapak yang beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Pelaku usaha dagang elektronik menyatakan kesiapannya dalam menghadapi situasi tersebut karena bakal menjadi tulang punggung bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Dari sisi pengiriman logistik, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga memastikan bahwa jasa mereka akan tetap berjalan.

Perusahaan pengiriman ekspres dan ojek daring mencatat lonjakan pengiriman bahan pangan di tengah seruan agar masyarakat tetap di rumah untuk mencegah meluasnya virus corona. Lonjakan pengiriman bahan pangan diperkirakan terus terjadi seiring dengan kebijakan sejumlah pemerintah daerah untuk memperpanjang masa belajar sekolah di rumah serta bekerja dari rumah atau work from home. Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyatakan pengiriman barang secara cepat didominasi oleh kiriman healthcare seperti masker, hand sanitizer, setelah meluasnya Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Potensi bisnis pengiriman bahan pangan pada masa mendatang tetap tumbuh dengan penetrasi internet yang terus meluas. Selain itu, banyak potensi perluasan pasar dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dari sisi transportasi online Go-Jek, aktivitas pengiriman barang, dan layanan pesan dan pengantaran makanan meningkat seiring dengan lonjakan aktivitas belanja daring melalui Go-mart. Pengiriman makanan kini menjadi tumpuan pendapatan bagi mitra ojek daring di tengah penurunan pendapatan dari aktivitas transportasi penumpang. Sementara itu, Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menilai peningkatan pesanan makanan dan pengantaran barang ojek online (Ojol) belum mampu menutupi hilangnya pendapatan yang berasal dari penumpang. Asosiasi Driver Online juga menyatakan hal yang sama. Peningkatan layanan pengantaran makanan dan barang emang bisa memberikan pendapatan bagi pengemudi kendati tak mungkin menutup pendapatan 100%.