Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Marthin Simanungkalit mengemukakan sepanjang 1995 sampai dengan September 2020, produk kimia Indonesia mendapat 62 tuduhan trade remedies atau tindak pengamanan perdagangan. Dari jumlah tersebut, 43 di antaranya merupakan penyelidikan bea masuk antidumping (BMAD). BMAD harus menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan, mengingat otoritas negara penuduh dapat melakukan perpanjangan masa berlaku tarif.

Dalam aturan World Trade Organization (WTO), BMAD bisa terus diberlakukan selama negara penuduh menyertakan bukti bahwa kerugian dari aksi dumping masih dirasakan industri domestik. Perusahaan diharapkan dapat menyajikan data yang akan diverifikasi otoritas negara penuduh dan mengikuti proses yang ada karena pengenaan BMAD biasanya didasari oleh data yang disajikan perusahaan (best information available), bukan oleh pemohon di negara penuduh.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ekspor produk kimia  dengan kode HS 28-38 tercatat terus meningkat dari US$ 8,3 miliar pada 2015 menjadi US$ 12,4 miliar pada 2018. ekspor sempat mengalami penurunan pada 2019 menjadi US$ 11,4 miliar dan ekspor pada Januari-September 2020 turun 11,31% menjadi US$ 7,8 miliar. Di Tanah Air, industri kimia dan farmasi bahkan masih menunjukkan pertumbuhan positif yakni 8,56% pada kuartal II/2020 dan 14,96% pada kuartal III/2020.

Rafika Arfani, perwakilan Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag mengemukakan pengenaan bea masuk tambahan kerap mengakibatkan penurunan ekspor produk kimia. Kendati demikian, besaran dampak akan amat bergantung pada jenis produk dan besaran tarif tambahan. Untuk itu, dia memberi catatan kepada pelaku usaha untuk kooperatif dengan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalisasi proses pembelaan.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$750 juta atau setara Rp 10,64 triliun. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah Indonesia, dan Presiden EXIM Bank AS Kimberly Reed, yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Indonesia Luhut Pandjaitan. 

Dubes Lutfi menjelaskan bahwa hubungan bilateral RI-AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi dan stabilitas kawasan. Presiden Exim Bank AS Kimberly Reed menegaskan, perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. 

Pengusaha kuliner paling merasakan dampak diawal mewabahnya Covid-19. Apalagi adanya kebijakan dari pemerintah Pemko Banjarmasin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua bulan, hingga Juni 2020.

“Walau pun saat itu tidak menerapkan lock down, penghasilan pelaku kuliner sempat drop hingga 90 persen, “ kata Geman Yusuf, owner Rumah Makan Depot Sari Patin Banjarmasin dalam acara B-Talk, Senin (16/11).

Menurut dia, bagi pebisnis seperti dirinya, untung rugi dalam usaha merupakan hal biasa. Dirinya berusaha mempertahankan bagaimana rumah makan tetap eksis dengan penghasilan 10 persen tanpa memberhentikan karyawan.

Selain itu, kata Geman, kulinernya bisa bertahan. menaati anjuran pemerintah karyawannya memakai masker, pakai sarung tangan memasak, cuci tangan, menjaga jarak, menyemprot tiap hari ruangan dan tempat duduk.

“Awal pandemi, juga sempat tamu yang makan dibatasi hanya 40-60 orang, padahal luas rumah makan di tempat kami 1.400 M3. Alhamdulillah sekarang kami menerapkan jarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan, “ ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca dagang di bulan tersebut adalah yang terbesar sepanjang tahun ini yang tercatat sebesar US$ 3,61 milliar. Berarti neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama enam kali berturut sejak bulan Mei 2020.

Terjadinya surplus di periode tersebut didorong oleh penurunan nilai impor, di tengah meningkatnya nilai ekspor di periode serupa. Terperinci, total nilai ekspor pada Oktober tercatat US$ 14,39 miliar atau naik 3,09% secara bulanan atau month to month (mom) dibandingkan dengan September 2020. Sementara total nilai impor pada bulan tersebut sebesar US$ 10,78 miliar atau turun 6,79% mom dari bulan sebelumnya.

Penurunan impor terjadi di jenis penggunaan barang. Baik itu impor barang konsumsi, impor bahan baku penolong, serta impor barang modal. Adapun ekspor yang melonjak itu terjadi akibat adanya kenaikan ekspor nonmigas. Seperti di produk pertanian, industri pengolahan serta pertambangan.

Dari sisi ekspor non migas, ekspor sektor pertanian pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 420 juta. Nilai tersebut naik 1,26% mom. Kemudian ekspor sektor industri pengolahan pada bulan tersebut tercatat US$ 11,79 miliar. Ini meningkat 2,08% mom dari bulan September 2020. Sementara itu, ekspor sektor pertambangan pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 1,55 miliar atau naik 16,98% mom.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan meski terjadi lonjakan ekspor non migas di periode tersebut, tapi ada ada potensi penurunan ekspor lagi yang disebabkan potensi lockdown yang terjadi di negara mitra dagang Indonesia, terutama di negara yang tergabung dalam Uni Eropa. “Kemungkinan pembatasan yang terjadi di November bisa sampai bulan Desember nanti,” katanya kepada KONTAN, Senin (16/11).

Harga daging ayam potong dan telur ayam broiler, yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar, Kamis (12/11) semakin melonjak. Untuk harga daging ayam potong hanya Rp 30.000 per kg, saat ini melonjak hingga mencapai Rp 35.000 per kg, telur ayam broiler dari sebelumnya Rp 1.300 per butir, menjadi Rp 1.500 per butir.

Di pihak lain, Br Silalahi seorang pedagang mengungkapkan, “Kondisi saat ini sangat sulit, karena harga semakin melambung, kami tidak berani memasok barang dagangan dalam jumlah yang banyak, takut tidak habis dijual, mengingat pembeli saat ini berkurang,” ujarnya.

Pakta perdagangan bebas itu dipandang sebagai keberhasilan Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di seluruh kawasan tersebut. Menurut para analisis, usai ditandatangani pada 15 November 2020, perjanjian RCEP akan menjadi pakta perdagangan terbesar di dunia dalam hal produk domestik bruto (PDB).

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc juga memastikan pakta itu akan ditandatangani pada pekan ini, selama pidato pembukaan di pertemuan puncak daring (online). India sendiri, sedianya akan menandatangani pakta itu namun menarik diri pada tahun lalu, karena khawatir dengan masuknya barang-barang murah Tiongkok ke negerinya.

Penandatangan pakta itu diprediksi segera terjadi menyusul perjuangan 10 anggota Asean untuk mengurangi biaya virus corona Covid-19 yang melumpuhkan.

Di sisi lain, pakta tersebut juga sebagai mekanisme bagi Tiongkok untuk menyusun aturan perdagangan Asia-Pasifik, setelah AS menarik diri bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Menurut Kaewkamol Pitakdumrongkur, asisten professor di Pusat Studi Multilateralisme S. Rajaratnam School of Internasional Studies, Singapura, RCEP dapat membantu meringankan kesulitan keuangan. Mengingat Covid-19, RCEP dapat memungkinkan Asean untuk bangkit kembali lebih cepat karena kesepakatan semacam itu memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mendiverifikasi rantai pasokan mereka, dan meningkatkan ketahanan ekonomi regional.

#APK

Tata niaga impor sejumlah barang memantik persoalan di lapangan. Kabar terbaru, para pengusaha alat penyejuk udara atau air conditioner (AC) mengaku kesulitan mengurus izin impor.

Usut punya usut, ini akibat sulitnya proses pengurusan persetujuan impor (PI) di Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/2020 j.o. Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga menjadi akar persoalan.

Gara-gara izin impor tak kunjung keluar, PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) kehilangan potensi penjualan AC Rp 100 miliar Oktober tahun ini. “Penjualan terganggu karena tak bisa impor,” ungkap Senior General Manager National Sales SEID Andri Adi Utomo kepada KONTAN, Senin (10/11)

PT Haier Sales Indonesia (HSI) juga mengaku belum mendapatkan persetujuan impor Kemendag, padahal izin impor sudah mengajukan September 2020. “Penjualan AC terganggu. Produk kami 100% impor,”  ungkap Import Manager HSI, Tjiputra Halim.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga mengeluhkan implementasi aturan impor baru itu. “Permendag oke, jika ada batas waktu pemrosesan PI. Persetujuan harus jelas kapan terbit. Jika ditolak, jelas juga alasannya”, ujar Direktur Eksekutif Aprisindo, Firman Bakri.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi berdalih pemberian izin terkendala korona. “Kami masih menerapkan SDM 25%-50%. Permohonan impor AC sudah 8 juta unit. Petugas harus verifikasi seluruh persyaratan impor,” kata dia, kemarin. Didi berjanji PI segera keluar.

Pasar sepeda nasional bersiap kebanjiran produk impor pada bulan ini. Proyeksi itu setelah pemerintah membuka kuota impor kendaraan roda dua tanpa mesin itu lantaran permintaan terus menguat.

Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo) menyebutkan, sepeda impor yang bakal masuk Tanah Air rata-rata dari segmen murah dan menengah, yakni Rp 1 juta hingga Rp 5 juta per unit. Alhasil, kehadiran sepeda impor mendorong persaingan di pasar sepeda murah semakin meriah.

Ketua Apsindo Eko Wibowo Utomo mengatakan, “Penting bagi produsen sepeda lokal untuk melakukan pendekatan brand karena pertimbangan orang membeli tak hanya karena harganya yang murah saja, tapi juga melihat kualitas barangnya,” kata dia kepada KONTAN, Senin (9/11).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengatur importasi sepeda dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2020 j.o No. 78/2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik Serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengemukakan, “Sejak berlakunya ketentuan impor sepeda, volume importasi sepeda yang telah diberikan izin masuk ke Indonesia kira-kira sebanyak 3 juta unit sepeda,” ungkap dia kepada KONTAN, Senin (9/11).

WTO memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan dunia pada 2020 akan turun 9,2 persen. Proyeksi ini lebih baik dibandingkan dengan perkiraan pada April lalu yang menyebut volume perdagangan global akan tumbuh minus 12,9 persen. WTO juga memprediksi, pada 2021 perdagangan global tumbuh 7,2 persen. Proyeksi ini lebih rendah ketimbang April lalu yang diprediksi tumbuh 21,3 persen.

Tak hanya sektor perdagangan, salah satu jembatan konvensional sektor ini, yaitu industri jasa pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE), juga ambrol.

Di Indonesia, misalnya, Indonesia Event Industry Council (Ivendo) memperkirakan, estimasi kerugian dari 1.218 penyelenggara jasa MICE akibat pandemi Covid-19 Rp 2,69 triliun-Rp 6,94 triliun. Sekitar 96,43 persen acara di 17 provinsi ditunda dan 84,2 persen acara lainnya dibatalkan. Tak ketinggalan, sekitar 90.000 pekerja sektor tersebut juga kehilangan pekerjaan.

Data Global Economics Significants Business Events 2018 menyebutkan, kontribusi industri MICE di Indonesia sebesar 3,9 miliar dollar AS terhadap PDB nasional. Nilai itu memosisikan Indonesia pada peringkat ke-17 dari 50 negara.

Berbagai pameran virtual digelar tahun ini, seperti Indonesia Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA),TradeExpo Indonesia-Virtual Event (TEIVE), Pertamina SMEXPO, Indonesia Property Expo, Mobil123 DRIVE Virtual Expo, dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) Virtual yang digelar Bank Indonesia (BI).

Ajang pameran virtual UMKM binaan PT Pertamina (Persero) atau Pertamina SMEXPO 2020 yang digelar pada 9-11 September 2020, misalnya, didominasi pembeli dari luar negeri. Pameran dengan transaksi Rp 9,3 miliar ini didominasi pengunjung dari AS, Singapura, Malaysia, Australia, Belanda, Arab Saudi, Jepang, dan Taiwan.

Sementara itu, dalam pameran KKI 2020 Virtual Seri I pada 28-30 Agustus 2020, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meraih omzet Rp 4,86 miliar. Dalam pameran yang dimotori BI itu digelar pertemuan bisnis antara 31 pelaku UMKM dan 16 pembeli potensial dari Singapura, Italia, Korea Selatan, Jepang, China, dan Australia, serta agregator dari Indonesia.

BI mencatat, selama periode setelah KKI 2019 hingga KKI 2020 Virtual Seri I, nilai kesepakatan bisnis (penjualan ekspor, pembiayaan, dan penjualan melalui e-dagang) meningkat 54 persen daripada periode sebelumnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, pameran virtual merupakan ajang bisnis digital yang dapat membantu UMKM di kala pandemi. Melalui pameran virtual, UMKM bisa terdorong untuk bangkit dan produktif menangkap peluang.

Pemerintah, lanjut Teten, telah menyediakan ruang pelatihan transformasi digital koperasi dan UMKM, yaitu portal IDXCOOP untuk koperasi dan situs