Anjloknya harga dan serapan garam rakyat turut berimbas pada tersendatnya sistem resi gudang garam yang digulirkan pemerintah. Padahal, resi gudang menjadi penyangga bagi petambak untuk mendapat harga layak. Hingga kini, stok garam rakyat mencapai 723.000 ton. Indonesia memiliki 24 gudang untuk penyimpanan garam rakyat. Namun, baru tujuh di antaranya yang memiliki sistem resi gudang, yakni di Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Tuban, Pamekasan, dan Pangkep.

Menurut Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Miftahul Huda, sistem resi gudang tersendat karena perbankan tidak mau menerbitkan resi. Harga garam yang terus anjlok tidak memberi kepastian dan jaminan bagi perbankan, Rabu (17/3/2021). Selain itu, gudang garam nasional juga belum optimal menyerap garam rakyat yang menumpuk. Hal ini, di antaranya, karena beban ongkos angkut garam ke gudang yang wajib ditanggung petambak, sedangkan harga jual garam hanya Rp 400 per kg.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Februari 2021 surplus US$ 2,01 miliar. Angka ini tercatat lebih baik dibandingkan China yang mencatatkan defisit pada neraca dagangnya, juga Amerika Serikat (AS) yang pada Februari yang surplus US$ 1,2 miliar. Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (15/3), mengatakan catatan neraca dagang Indonesia pada dua bulan pertama 2021 cukup menggembirakan melihat nilai ekspor dan impornya yang masing-masing mencatatkan kenaikan. Kenaikan nilai ekspor tercatat pula pada sektor pertanian, industri, dan tambang. Adapun secara kumulatif dari awal tahun, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus US$ 3,96 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan surplus US$ 1,88 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Februari 2021 sebesar US$ 15,27 miliar. Angka ini naik 8,56% dibandingkan posisi tahun lalu (year on year/yoy).

Bisnis, Jakarta -  Pemerintah tengah menyusun regulasi yang akan mengatur aktivitas perdagangan di platform digital khususnya terkait dengan praktik pemberian diskon. Pemerintah melibatkan kementrian dan lembaga terkait, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam proses pembahasan. Sementara itu, pelaku industri e-commerce berharap pemerintah dapat menyusun bersama regulasi baru yang akan mengatur pemberian potongan harga di platform dagang digital. Meski diskon yang tidak diregulasi bisa memicu persaingan tak sehat, kehadiran potongan harga juga menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi digital Tanah Air.

Potongan harga memang mampu menarik minat pembeli dalam berbelanja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Strategi itu membuat konsumen fokus mencari produk-produk murah. Namun, tidak memungkiri jika dampak dari pertumbuhan ekonomi digital yang didorong diskon luput dari perhatian pelaku usaha. Kondisi ini menjadi dilematis karena diskon merupakan salah satu mekanisme yang dipakai untuk mendorong pertumbuhan pemain baru di lokapasar. Mekanisme platform dagang-el dalam memberi subsidi berupa diskon pun perlu dipahami. E-commerce biasanya memiliki kriteria mitra penjual (merchant) yang layak didorong lewat subsidi cashback dan potongan harga.

Pemerintah bakal menghadapi sejumlah tantangan dalam menyusun regulasi tersebut. Berbeda dengan aktivitas perdagangan tradisional, mekanisme perdagangan dalam sistem elektronik bisa berubah dalam waktu yang relatif cepat dengan adanya intervensi algoritma pada teknologi. Perkembangannya bahkan lebih cepat dibandingkan dengan proses birokrasi dan penyusunan regulasi. Struktur e-commerce Indonesia saat ini memang rentan memicu terjadinya kegagalan pasar (market failure), terutama dengan adanya dominasi atau monopoli sejumlah pemain besar. Hal inilah yang harus diantisipasi pemerintah dalam regulasi terbaru karena tantangan serupa telah banyak dirasakan sejumlah negara.

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) bersama dengan lembaga kliring Indonesia Clearing House (ICH) telah menyelesaikan seluruh persyaratan sebagai lembaga yang menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi aset kripto di Indonesia kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Research and Development Manager ICDX Jericho Biere menyampaikan, perdagangan aset kripto Indonesia berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian adalah penjaminan transaksi aset kripto. Untuk keamanan data informasi, masing-masing pedagang aset kripto diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang terjadi kepada ICDX dan ICH.

Selain itu, lembaga kliring ICH akan mengawasi aset kepemilikan yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto serta perputaran dana nasabah yang tersimpan pada bank penyimpan dana aset kripto. Untuk itu, ICDX dan ICH merencanakan mitigasi risiko terstruktur dengan mekanisme pelaporan transaksi real-time di bursa dengan beberapa lapisan verifikasi dan penjaminan transaksi dengan analisis yang komprehensif.

ICDX dan ICH, menurut dia, tengah melaksanakan diskusi dan sosialisasi dengan para pedagang aset kripto terdaftar di Indonesia untuk dapat menyamakan visi terkait pengembangan perdagangan aset kripto serta keamanan transaksi dan penyimpanan aset kripto. Diskusi dan sosialisasi ini akan dilakukan secara berkala agar ekosistem perdagangan aset kripto yang terpadu dapat menjadi sarana transaksi yang kredibel dan aman

(Oleh - HR1)

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kini tengah mempersiapkan peluncuran program bantuan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Siti Rahmah Amir mengatakan, Untuk tahun ini, sekira Rp 4 miliar. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelaku IKM dan UMKM di Parepare.

Untuk mekanismenya, Dinas Perdagangan Kota Parepare mengalokasikan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi IKM dan UMKM tersebut melalui dua jenis, yaitu pagu wilayah dan melalui pokok pikiran DPRD.

Jakarta - Pemerintah akan mempercepat penyelesaian lima perjanjian dagang tahun ini. Kelima perjanjian tersebut adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA), Indonesia-Turki CEPA, Indonesia-Pakistan TIGA, Asean Economic Community (AEC), dan Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (PTA). Langkah akselerasi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan perdagangan luar negeri yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Tercatat, ekspor Indonesia sepanjang 2020 turun 2,6% menjadi US$ 163,31 miliar.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) juga mengapresiasi kinerja para perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan maupun Indonesia Trade Promotion Center yang turut melakukan sosialisasi seputar kebijakan perdagangan Indonesia. Para perwakilan perdagangan di luar di luar negeri dinilai sangat membantu dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan bisnis, pendampingan buyer dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching). Pihaknya juga akan terus membantu para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menembus pasar ekspor.

Indonesia sedang bertransformasi dari negara eksportir barang mentah dan setengah jadi, menjadi negara eksportir barang industri dan industri berteknologi tinggi. Beberapa sektor yang konkret menunjukkan transformasi tersebut antara lain pada ekspor komoditas besia baja, kendaraan bermotor, serta perhiasan yang memberikan tingkat upah yang cukup tinggi dan melibatkan banyak UKM Indonesia. Dengan identifikasi yang cermat dan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan berbagai produk UKM potensial agar bisa berjaya di pasar global. 

(Oleh - IDS)

Pemerintah menetapkan pelaku usaha yang memasarkan produknya lewat perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pengusaha kena pajak atau PKP pedagang eceran sebagai upaya  mengoptimalisasi penerimaan pertambahan nilai. PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), merupakan PKP pedagang eceran.

Ada beberapa catatan yang patut dipertimbangkan seperti data terkait dengan pendapatan pelaku usaha yang memanfaatkan PMSE dalam menjalankan bisnisnya. Idealnya pemerintah menurunkan batas omzet ketentuan PKP, karena angka yang digunakan pada saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, penurunan batasan omzet juga akan menciptakan equal playing field dana mengurangi bocoran dari pemecahan entitas.

Salah satu fokus pemerintah adalah penerapan ambang batas atau threshold PKP yang dianggap menjadi penyebab menurunnya pembayaran pajak secara normal. Pemerintah terus mengkaji perumusan kebijakan pemajakan yang adil bagi UMKM. Otoritas fiskal bahkan telah memetakan tiga kondisi pemajakan yang secara umum terjadi di sektor UMKM.

(Oleh - IDS)

Pemetaan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan menunjukkan, struktur impor Indonesia didominasi impor bahan baku/penolong untuk keperluan produksi industri. Pada 2012-2019, impor bahan baku/penolong berkontribusi 75,2 persen terhadap total nilai impor dengan kenaikan rata-rata 6,8 persen per tahun.

Ketergantungan impor bahan baku/penolong yang tinggi terutama terlihat pada lima sektor unggulan ekspor manufaktur yang termasuk dalam peta jalan revolusi industri Making Indonesia 4.0. Lima sektor itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, elektronik, produk kimia, dan makanan-minuman olahan.

Dalam lima tahun terakhir, ekspor produk otomotif memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap bahan baku impor, yakni 91,7 persen, khususnya impor komponen transmisi motor dan impor suku cadang. Adapun ekspor sektor TPT bergantung 82,3 persen pada bahan baku/penolong impor, yang didominasi kain katun rajutan dan bukan rajutan serta kain poliester dan kapas.

Ekspor produk elektronik dan makanan-minuman masing-masing bergantung 74,7 persen pada impor bahan baku/penolong. Sementara ekspor produk kimia bergantung 67,5 persen pada bahan baku/penolong impor.

Defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok turun 69% menjadi US$ 3,6 miliar tahun lalu, dibandingkan 2019 sebesar US$ 11,7 miliar. Hal itu dipicu kenaikan ekspor yang signifikan ke Negeri Tirai Bambu. Berdasarkan data Kepabeanan Tiongkok menyebutkan, total nilai perdagangan Indonesia dan Tiongkok pada 2020 mencapai US$ 78,5 miliar. Ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai US$ 37,4 miliar, tumbuh 10,1% dibandingkan 2019. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Tiongkok sekitar US$ 41 miliar, turun 10,13% dibandingkan total nilai impor tahun lalu. Per tumbuhan ekspor Indonesia dikontribusi oleh beberapa produk andalan seperti sarang burung walet, tekstil, serta besi dan baja.

“Nilai ekspor Indonesia pada 2020 naik signifikan. Jika pada 2019 nilai ekspor Indonesia dibandingkan negara anggota Asean berada di peringkat kelima, tahun 2020 kita naik menjadi peringkat empat,” kata Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun dalam keterangan resminya, Rabu (27/1). Djauhari mengungkapkan, beberapa produk unggulan dan potensial Indonesia dalam periode ini tercatat mengalami peningkatan nilai ekspor secara signifikan, di antaranya besi dan baja (HS 72) meningkat 134,3%; sarang burung walet (HS 0410) meningkat 88,05%; kertas dan produk kertas (HS 48) naik 133,25%; kopi, teh, mate dan rempah-rempah (HS 09) tumbuh 175,34%; alas kaki (HS 64) meningkat 19,75%; minyak atsiri, preparat wewangian, kosmetika (HS 33) meningkat 15,62%; produk keramik (HS 69) meningkat 53,8%; timah dan produk turunannya (HS 80) naik 544,07%; serta aluminium dan produk turunannya (HS 76) meningkat 2.031,53%.

Di sisi lain, ekspor produk industri menyentuh US$ 131 miliar selama 2020 atau naik 2,95% dari 2019. Kinerja positif ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang 2020 surplus US$ 14,17 miliar. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) R. Janu Suryanto mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di tanah air yang masih agresif menembus pasar ekspor di tengah tekanan kondisi pandemi Covid-19. Sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, terutama melalui capaian nilai ekspornya. 

Sementara itu, dia menuturkan, ekspor industri pengolahan pada Desember 2020 mencapai US$ 12,92 miliar atau naik 6,79% dibandingkan November sebesar US$ 12,09 miliar. Hasil itu membuat neraca perdagangan industri pengolahan pada Desember 2020 mencatatkan surplus US$ 1,07 miliar

(Oleh - HR1)

Neraca perdagangan RI sepanjang 2020 surplus US$ 21,7 miliar. Surplus ini disebut yang tertinggi sejak 2012 yang sempat menyentuh lebih dari US$ 20 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut neraca dagang Indonesia 2020 yang surplus sebenarnya menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.  Alasannya, impor Indonesia sepanjang periode itu mengalami penurunan yang mendalam. Impor yang merosot bisa mempengaruhi sektor produksi yang dikonsumsi di dalam negeri.

Pelemahan pada sektor produksi itu bisa dilihat dari yang terjadi pada kuartal III-2020 lalu. Beberapa yang mengalami penurunan seperti sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, hingga konsumsi otomotif.

“Kalau kita lihat di situ sektor perdagangan turun 5,3% yoy, transportasi dan pergudangan turun 16,7% artinya perdagangan terganggu, stocking terganggu, kemudian penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman turun 11,86%,” paparnya.