Perdagangan Di Platform Digital, Perang Diskon Dalam Pengawasan

;

Perdagangan Di Platform Digital, Perang Diskon Dalam Pengawasan

Ekonomi R Hayuningtyas Putinda 09 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, Jakarta - Pemerintah tengah menyusun regulasi yang akan mengatur aktivitas perdagangan di platform digital khususnya terkait dengan praktik pemberian diskon. Pemerintah melibatkan kementrian dan lembaga terkait, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam proses pembahasan. Sementara itu, pelaku industri e-commerce berharap pemerintah dapat menyusun bersama regulasi baru yang akan mengatur pemberian potongan harga di platform dagang digital. Meski diskon yang tidak diregulasi bisa memicu persaingan tak sehat, kehadiran potongan harga juga menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi digital Tanah Air.

Potongan harga memang mampu menarik minat pembeli dalam berbelanja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Strategi itu membuat konsumen fokus mencari produk-produk murah. Namun, tidak memungkiri jika dampak dari pertumbuhan ekonomi digital yang didorong diskon luput dari perhatian pelaku usaha. Kondisi ini menjadi dilematis karena diskon merupakan salah satu mekanisme yang dipakai untuk mendorong pertumbuhan pemain baru di lokapasar. Mekanisme platform dagang-el dalam memberi subsidi berupa diskon pun perlu dipahami. E-commerce biasanya memiliki kriteria mitra penjual (merchant) yang layak didorong lewat subsidi cashback dan potongan harga.

Pemerintah bakal menghadapi sejumlah tantangan dalam menyusun regulasi tersebut. Berbeda dengan aktivitas perdagangan tradisional, mekanisme perdagangan dalam sistem elektronik bisa berubah dalam waktu yang relatif cepat dengan adanya intervensi algoritma pada teknologi. Perkembangannya bahkan lebih cepat dibandingkan dengan proses birokrasi dan penyusunan regulasi. Struktur e-commerce Indonesia saat ini memang rentan memicu terjadinya kegagalan pasar (market failure), terutama dengan adanya dominasi atau monopoli sejumlah pemain besar. Hal inilah yang harus diantisipasi pemerintah dalam regulasi terbaru karena tantangan serupa telah banyak dirasakan sejumlah negara.

(Oleh - IDS)