Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses merger PT Bank National-nobu Tbk. (NOBU) dengan PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) masih berjalan. Selain itu, terdapat minat aksi akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dari Korea Selatan, Hanwha Life terhadap Bank Nobu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pelaksanaan proses merger masih terus berjalan. Dia mengungkapkan bahwa masing-masing pemegang saham pengendali (PSP) terus melakukan komunikasi dalam rangka proses negosiasi terkait pemenuhan rasio kepemilikan saham bank hasil merger. “Namun, OJK tetap terus melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka memastikan pelaksanaan komitmen merger dari kedua bank,” katanya, Jumat (14/6). Jalan merger Bank Nobu dan Bank MNC kian terang seusai kedua pemilik bank yakni Lippo Group serta MNC Group melakukan cross ownership alias silang saham pada Mei 2024.

Meski demikian, detail skema merger masih terus dinegosiasikan di antara kedua belah pihak. Data kepemilikan saham Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan, memang terlihat adanya transaksi antara MNC Group dan Lippo Group di masing-masing emiten bank. Di Bank Nobu tercatat transaksi masuknya entitas MNC Group, yakni PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang menjadi pemegang saham dengan porsi 10% atau mengenggam sebanyak 747,84 juta saham NOBU. Di sisi lain, PT Prima Cakrawala Sentosa, entitas usaha milik Grup Lippo mengurangi porsi saham di NOBU dari 20,66% menjadi 10,66%. Sebelumnya, The Korea Times mengungkapkan bahwa pemilik Bank Nobu yakni Lippo Group dan Hanwha Life juga telah menyetujui perjanjian pembelian saham (stock purchase agreement/SPA) pada 3 Mei 2024, di mana Hanwha Life akan mengakuisisi 40% saham Bank Nobu dari Lippo Group. Namun demikian, Dian menegaskan bahwa terkait masuknya Hanwha ke NOBU, OJK belum mendapatkan pengajuan secara tertulisnya.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) berhasil meraih penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik dan Direktur Utama BSI meraih predikat CEO of The Year dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2024. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkap kan bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa BSI tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian syariah nasional dan internasional.“Syukur Alhamdulillah, dengan kepemimpinan dan kerja tim yang solid serta dukungan dari seluruh pihak, BSI dapat terus tumbuh dan berkembang,” ujar Hery. “Kehadiran BSI telah mendorong pangsa pasar perbankan syariah menjadi di atas 7%,” tambah Hery. Selain itu, BSI berhasil menembus jajaran 10 besar bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dan bertekad untuk menjadi representasi perbankan syariah Indonesia di panggung global. Berdasarkan penutupan harga saham BSI dengan kode BRIS pada perdagangan Rabu (13/3), kapitalisasi pasar BSI mencapai Rp131,47 triliun atau setara US$8,44 miliar. 

Kinerja positif BSI juga tercermin dari perolehan laba sebesar Rp1,71 triliun pada kuartal I 2024, tumbuh 17,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu Rp1,45 triliun. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan dana murah dan konsistensi BSI dalam menjalankan fungsi intermediasi. Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2024 sekaligus Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017 – 2022, Wimboh Santoso, mengatakan bahwa proses seleksi yang dilakukan sangat ketat, mengingat banyaknya emiten yang memiliki kinerja luar biasa. Selain Wimboh Santoso, dewan juri Bisnis Indonesia Awards 2024 terdiri dari Wakil Menteri Keuangan Periode 2014-2019 Mardiasmo, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ekonomi (KSSK) 2008-2009 Raden Pardede, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Graika (JAG) Lulu Terianto. Untuk itu diperlukan kemampuan berupa ketangkasan bagi korporasi untuk bisa terus relevan dan bertumbuh di era ketidakpastian. Saat ini, kondisi hyperinflation dan suku bunga yang tinggi menjadi tekanan bagi sejumlah negara selain permasalahan geopolitik akibat konik.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menarik dana simpanan dan pembiayaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagaimana nasib BSI ke depan? Pelajaran apa saja yang dapat dipetik? Bagaimana sejarah BSI? . BSI yang berdiri pada 1 Februari 2021 adalah hasil merger dari tiga bank syariah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah. Komposisi pemegang saham BSI meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Pemegang saham lainnya di bawah 5%. Dengan merger itu, BSI digadang-gadang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan bahkan menduduki 10 besar bank syariah tingkat dunia pada 2025.  

Sejauh mana kinerja BSI per kuartal I/2024? BSI mampu meningkatkan perolehan laba bersih 17,07% menjadi Rp1,71 triliun per kuartal I/2024. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 2,01% (year-on-year/YoY) menjadi Rp4,38 triliun. Kemudian, pendapatan dari penyaluran dana tumbuh 12,26% menjadi Rp 6,31 triliun. Cadangan turun 27,84% menjadi Rp541,31 miliar.  Untunglah, tingkat efisiensi yang tampak pada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun 71 basis poin (bps) menjadi 68,94%. Lantas, apa saja pelajaran berharga yang dapat dipetik?.Pertama, Muhammadiyah akan mengalihkan dana mereka di BSI ke bank syariah lainnya seperti Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat dan beberapa bank syariah lainnya. 

Kedua, apakah penarikan dana Muhammadiyah itu akan membuat BSI limbung? Berapa besar dana pihak ketiga (DPK) BSI? Data Biro Riset Infobank menunjukkan DPK BSI Rp293,24 triliun per April 2024. Nah, ketika Muhammadiyah menarik dana sekitar Rp13 triliun atau 4,43% dari DPK BSI, itu berarti penarikan dana tak begitu berpengaruh.  Ketiga, namun dipandang dari sisi manajemen aset dan liabilitas (assets and liabilities management), sudah barang tentu penarikan dana itu akan memengaruhi margin pendapatan secara keseluruhan. 

Keempat, apakah penarikan dana Muhammadiyah itu boleh dikatakan sebagai rush (penarikan dana secara besar-besaran)? Tidak. Mengapa? Karena Muhammadiyah tidak akan menarik dana secara tunai. Dengan demikian, BSI masih memiliki cukup waktu untuk memenuhi permintaan penarikan dana itu.  Kelima, sesungguhnya, ada kiat lain bagi BSI untuk melakukan pendekatan kepada Muhammadiyah supaya tidak menarik seluruh dana mereka di BSI. Keenam, di sisi lain, bank syariah yang akan menerima limpahan dana Muhammadiyah mulia tersenyum riang karena akan segera menerima dana triliunan tanpa mengeluarkan biaya tinggi. Ketujuh, namun bank syariah harus mampu meningkatkan kualitas pembiayaan mereka di tengah kenaikan ketidakpastian ekonomi global. 

Likuiditas perbankan semakin mengetat, di tengah tingginya suku bunga acuan. Pengetatan likuiditas tersebut diperkirakan berlanjut sepanjang suku bunga belum turun. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengakui bahwa likuiditas semakin mengetat, di saat permintaan kredit tumbuh semakin besar. Untuk menghadapi kondisi tersebut, bank pelat merah ini lebih memilih untuk mengerem pertumbuhan kredit saja. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, strategi ini diambil, sebagai upaya menghadapi era suku bunga tinggi yang bakal mendorong beban bunga. "Kami ingin menekan pertumbuhan kredit karena saat ini likuiditasnya mahal," ujar Nixon saat bertandang ke redaksi KONTAN, Jumat (31/5). Per Maret 2024, kredit BTN memang tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 14,8%. Sementara sejak awal tahun ini, BTN menargetkan pertumbuhan 10%-11%.

Nixon bilang, pihaknya akan menahan ekspansi ke depan agar pertumbuhan terjaga di kisaran target. Sementara itu, Direktur Distribution and Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN akan berupaya menjaga rasio LDR tahun ini di level  95%. Selain menahan laju ekspansi kredit, BTN akan berinovasi mendorong pertumbuhan DPK, terutama dari dana murah. Salah satu strategi BTN memacu dana murah adalah mewajibkan nasabah kredit atau debitur untuk melakukan transaksi di BTN beserta ekosistem bisnisnya. "Sehingga ini bisa memperkuat struktur pendanaan," kata Jasmin. Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi juga mengakui ada pengetatan likuiditas  dan itu telah berimbas pada kenaikan biaya dana. Dia memperkirakan, pengetatan ini akan berlanjut karena tingginya suku bunga acuan BI masih bertahan lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Bank Sumsel Babel (BSB) juga mencatat pengetatan likuiditas. Per April 2024, LDR bank ini ada di level 84,08%, naik dari 79,21% pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Pemasaran BSB, Antonius Prabowo Argo mengatakan, kondisi ini membuat mereka perlu memaksimalkan ketersediaan instrumen yang likuid, sehingga dapat dicairkan dengan segera jika diperlukan.

OJK mulai mencatat rekening nasabah yang terkait dengan transaksi judi daring ke dalam sistem informasi selain memblokir rekening judi daring. Industri perbankan diminta meningkatkan uji tuntas guna mempersempit ruang gerak pelaku judi daring. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut, OJK telah memblokir 4.921 rekening bank terkait dengan aktivitas judi daring. Selain itu, perbankan juga diminta menutup rekening milik nasabah bersangkutan di bank lainnya atau dalam satu customer identification file (CIF) yang sama.

”Terkait dengan pemberantasan judi online, OJK mendukung pembentukan satgas judi online yang dibentuk oleh Menko Polhukam,” katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2024 secara daring, Senin (10/6). Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring pada 22 Mei 2024. Satgas diharapkan dapat memberikan gebrakan dalam jangka pendek dan memutus seluruh ekosistem judi daring. Keputusan ini diambil setelah Presiden Jokowi menggelar rapat tertutup bersama kementerian/lembaga terkait dalam rangka penanganan judi daring di Istana Merdeka, Jakarta, pada 22 Mei 2024 lalu, karena penyebaran konten judi daring semakin mengkhawatirkan. Puluhan ribu konten di antaranya telah menyusup ke lembaga pendidikan dan pemerintah (Kompas.id, 22/5/2024). (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah memblokir 4.921 rekening yang diduga terlibat aktivitas judi online. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, ini merupakan upaya memberantas aktivitas judi online. Pemblokiran ini juga dilakukan untuk mendukung satuan tugas judi online yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI. "Kami meminta perbankan menutup rekening dalam satu customer identification file yang sama. OJK juga menginstruksikan perbankan melakukan verifikasi, termasuk tracing profiling yang terindikasi adanya transaksi judi online," ujar Mahendra, Senin (10/6).

Mahendra menyebutkan, OJK telah memiliki regulasi kuat untuk memblokir rekening terkait judi online. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dia menyatakan, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, OJK berwenang memerintahkan bank untuk memblokir rekening tertentu. OJK juga telah memiliki aturan yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 8/2023 tentang program anti pencucian uang, terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Mahendra menyebut ini komitmen OJK menjaga integritas sektor jasa keuangan.

Di tengah penurunan penjualan kendaraan, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) optimistis bisa membukukan laba Rp 398 miliar di sepanjang tahun 2024. Pada kuartal I-2024, perusahaan ini telah membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp 159,4 miliar, atau tumbuh sebesar 1,8% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni Rp 156,5 milliar. Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman menyampaikan, di pengujung kuartal II-2024, CNAF optimistis dapat membukukan laba bersih sebesar Rp 180,1 miliar. Sedangkan di akhir tahun ini, proyeksi laba bersih CNAF sebesar Rp 398 miliar. Sampai dengan Mei 2024, perusahaan ini mencatat penyaluran pembiayaan baru senilai Rp 3,9 triliun. Angka ini meningkat sebesar 23% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp 3,17 triliun. Ristiawan menuturkan, pertumbuhan ini mendorong aset CNAF naik 23% menjadi Rp 11,9 triliun.

Bank Indonesia (BI) memang sudah menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) jadi 6,25% April lalu. Tapi, perbankan tidak lantas ikut menaikkan suku bunga kreditnya. Malah, jika menilik laporan BI, suku bunga kredit baru perbankan per April 2024 justru tercatat mengalami penurunan. Suku bunga kredit baru turun sebesar 46 bps dibandingkan bulan sebelumnya, dari 9,79% menjadi 9,33%. Penurunan ini juga tercermin pada Rata-Rata Bergerak (RRB) tiga bulan untuk suku bunga kredit baru, yang turun sebesar 8 bps, dari 9,82% ke 9,73%. Meski demikian, tren penurunan ini belum tercermin pada suku bunga kredit secara agregat yang masih stabil di level 9,25%. Pengamat Ekonomi Perbankan Binus University Doddy Arifianto menilai, penurunan bunga kredit yang terjadi di empat bulan pertama tahun ini merupakan efek persaingan industri. Dalam periode tersebut, banyak korporasi menahan mengambil kredit.

Doddy menilai, penurunan bunga kredit kemungkinan tidak berlanjut. Di sisi lain, ia melihat bank belum akan menaikkan bunga kredit. Apalagi, kenaikan suku bunga acuan di April lalu lebih sebagai respons atas penguatan kurs dollar AS. Sependapat, Direktur Bisnis Bank Banten Rodi Judo menyebut, kenaikan suku bunga acuan BI tidak serta-merta membuat bank langsung menaikkan bunga kreditnya. Kenaikan bunga kredit akan bergantung pada kondisi likuiditas masing-masing bank. Di Bank Banten sendiri, Rodi memaparkan, penentuan bunga kredit disesuaikan dengan target net interest margin (NIM) yang ingin dicapai. Tahun ini target NIM dari Bank Banten bisa mendekati 5%, dari kisaran 3,8% saat ini. Di Bank Mandiri, hingga April 2024, suku bunga dasar kredit (SBDK) pada seluruh segmen masih berada di level yang sama sejak Desember 2022. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo menuturkan, dalam menentukan suku bunga kredit, bank ini mempertimbangkan suku bunga pasar, tingkat likuiditas, tingkat permintaan, struktur biaya dana, dan arah kebijakan regulator.

Hubungan kemitraan organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, dengan bank syariah terbesar di Tanah Air, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, tengah diuji. Pada 30 Mei 2024, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan memo tentang konsolidasi dana yang menyatakan permintaan penarikan dana simpanan dan pembiayaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari BSI, untuk dialihkan ke unit usaha perbankan lain, seperti Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat, dan beberapa perbankan syariah yang terikat kerja sama. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas pada Kamis (6/6) melalui rilis tertulis menyampaikan klarifikasi. Ia menyiratkan bahwa aksi itu dilakukan guna menciptakan persaingan yang sehat antar bank syariah, setelah sekian lama mereka mengandalkan BSI dalam mengelola dana umat.

”Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada. Terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah,” kata Anwar. Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya akan memenuhi ekspektasi PP Muhammadiyah sebagai mitra strategis mereka dalam hal pelayanan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. ”Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat. Terlebih bagi UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa,” tutur Wisnu, Rabu (5/6). (Yoga)

OJK makin aktif mendorong industri perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasi dengan baik agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. "Kalau buat saya bagaimana mendukung membangun sistem perbankan betul-betul sehat, perbankan yang tumbuh tinggi, dan berikan kontribusi pada perekonomian Indonesia lebih besar lagi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edian Rae. Berbagai kebijakan dan program telah dibuat oleh OJK sebagai pedoman  industri perbankan. Dalam hal itu, untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan dan program OJK perlu dukungan dari media. Dian juga menyambut baik audiensi yang dilakukan bersama Manajemen B-Universe. Menurutnya, OJK memerlukan dukungan dari semua pihak, tak terkecuali dari media untuk membantu sosialisasi berbagai kebijakan OJK. (Yetede)