Hampir semua bank dan fintech pernah mengalami serangan siber atau berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Karena itu, dunia perbankan dan fintech, perlu mengantisipasi risiko kejahatan siber dengan baik, standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech perlu segera dilakukan. Perbankan dan fintech sudah diatur cukup ketat oleh OJK dan BI. Namun, OJK dan BI masih mengandalkan internal resources dalam proses perizinan dan pengawasan. Keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya internal regulator membuat standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech menjadi lama, tak menentu, dan kurang memadai. OJK dan BI perlu mempertimbangkan outsourcing sertifikasi keamanan TI dengan menunjuk beberapa perusahaan sertifikasi sebagai kepanjangan tangan mereka.

Sehingga proses perizinan dan pengawasan serta standardisasi keamanan TI bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah pelaku dan kecepatan perkembangan industri dan teknologi. Walau direktorat TI berperan penting, aspek-aspek lain juga perlu diperhatikan dalam mencegah kejahatan siber. Tidak semua penjahat menggunakan pendekatan teknis yang memerlukan keahlian tinggi. Banyak kejahatan siber justru dimulai dari pendekatan sosial dengan mengeksploitasi ketidaktahuan atau kekurangwaspadaan nasabah atau pegawai. Seperti phising, dengan mengirim e-mail berisi link ke situs tertentu dan penerimanya dijebak untuk memasukkan user ID dan kata kunci (password). Modus lain adalah meminta nasabah memberitahukan OTP dengan iming-iming hadiah.

Karena itu, edukasi nasabah merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan siber. Keterlibatan orang dalam di perbankan atau fintech dalam kejahatan siber jangan dianggap remeh. Beberapa bank pernah mengalami serangan segera setelah upgrade sistem. Celah keamanan sistem yang dimigrasikan pada malam hari dapat dieksploitasi pagi dini harinya, yang hanya bisa dilakukan jika penjahat siber tersebut sudah mengetahui lubang keamanan tersebut. Perusahaan switching dan juga BI yang saat ini mengoperasikan BI-Fast perlu meningkatkan keamanan sistem mereka agar sistem pembayaran nasional tidak terganggu. Dari sisi informasi dan data, OJK dan BI yang berfungsi sebagai data controller dari data perbankan dan finansial, merupakan target yang menggiurkan.

Kecepatan transaksi sistem pembayaran yang semakin tinggi tersebut belum diimbangi kemampuan perbankan melakukan pemblokiran jika dana hasil kejahatan sudah ditransfer ke bank lain. Kemudahan pembukaan rekening secara online dan maraknya fasilitas virtual account banyak disalahgunakan sebagai rekening penampungan hasil kejahatan. Selain ditransfer ke bank lain, uang hasil kejahatan umum juga sering dibelikan pulsa atau voucer game. Seyogianya, BI bersama dengan ASPI membangun sistem pemblokiran dana yang bisa dilakukan suatu bank secara real time untuk mengimbangi kecepatan transfer online atau transaksi digital lain, yang memerlukan payung hukum, dimana bank bisa memblokir dana di bank lain, operator telekomunikasi, atau institusi lain dalam kasus dugaan kejahatan siber tanpa harus mengurus surat dari kepolisian. Jika surat polisi masih diperlukan, uangnya sudah keburu raib. (Yoga)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen UMKM di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, tercatat BRI berhasil menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, nilai tersebut setara dengan 46,33% dari total penyaluran KUR BRI untuk 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun. "Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan.

Hal tersebut tercermin dari NPL (non performing loan) KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%," imbuh Supari. Ke depan, BRI berharap adanya  kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi mendatang. (Yetede)

Media ekonomi dan keuganan terkemuka di dunia yang berbasis di London, The Banker, telah merilis daftar Top 1000 Banks 2023 pada rabu, 10 Juli 2024. Dalam daftar tersebut, tercatat 26 bang\k berasal dari Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menduduki peringkat serta berperingkat 110 secara global. Top 1000 Banks 2023 tersebut berisikan 1000 bank terbaik di seluruh dunia, dengan paremeter penilaian Tier 1 Capital, Aset, Profit pre tax, Capital Asset Ratio, Return on Capital dan Return on Asset.  Dalam rilisnya, Editor The Banker Kimberly Long mengungkapkan saat ini bank-bank di Indonesia sedang menikmati periode peningkatan Tier 1 Capital, yang didukung oleh periode pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kondisi yang stabil. (Yetede)

Penerapan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) akan membawa perubahan penting dalam pengawasan konglomerasi keuangan. UU ini juga mengembuskan angin segar perlindungan konsumen di Indonesia. Sesuai UU PPSK, OJK tengah mempersiapkan aturan baru konglomerasi keuangan (KK) dan perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK) yang tak hanya mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pasar modal, tapi juga perusahaan modal ventura, pegadaian, teknologi finansial (tekfin/fintech), dan inovasi keuangan digital. Negara lain juga memiliki aturan serupa.

AS, memiliki Dodd-Frank Act tahun 2010 untuk menanggapi krisis keuangan 2008. Eropa memiliki Financial Conglomerates Directive di 2002, yang diperbarui pada 2011 untuk menghadapi peningkatan kompleksitas sektor keuangan. Berbagai aturan itu bertujuan memperkuat stabilitas keuangan dan mengatasi risiko dari kegiatan lintas sektor keuangan. Pengawasan atas KK diperlukan, tidak hanya untuk menghadapi tantangan di dunia keuangan yang semakin kompleks, tetapi juga untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Terutama dengan munculnya risiko keuangan baru terkait disrupsi teknologi keuangan. Misal, masuknya tekfin ke dalam layanan sistem pembayaran dan pinjam-meminjam. Pengawasan terintegrasi diharapkan mampu memastikan bahwa setiap pelaku usaha anggota konglomerasi memiliki standar yang sama dalam menjalankan kegiatan usahanya secara transparan. Hal ini akan memberikan jaminan bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap perilaku tidak bertanggung jawab dari penyedia produk atau layanan. Konsumen mengharapkan inovasi keuangan yang berkembang pesat saat ini bisa memberikan manfaat optimal bagi mereka tanpa menimbulkan risiko yang tak diinginkan.

Untuk itu, perlu pengawasan terintegrasi guna mencegah penyebaran risiko antarsektor. Implementasi UU PPSK adalah langkah penting untuk memastikan stabilitas sektor keuangan di masa depan. Ketika lembaga keuangan diawasi dengan baik dan dijalankan secara transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan akan meningkat. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan, yang pada gilirannya akan mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Yoga) 

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia, Indonesia memiliki mimpi bisa menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, tak lepas dari kontribusi sektor perbankan syariah, salah satunya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI yang terbentuk dari Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 pada Mei 2019. Target masterplan ini ialah meningkatkan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah. Dimana perbankan syariah diharapkan dapat menopang pembiayaan bagi ekonomi syariah dan industri halal. Namun, pertumbuhan perbankan syariah domestik belum mampu meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan.

Keterbatasan aspek permodalan perbankan syariah membuat upaya-upaya ekspansi, memperbesar aset, menyalurkan pembiayaan, serta menghimpun dana pihak ketiga lebih lambat ketimbang perbankan konvensional. Guna mendukung masterplan itu, pemerintah merancang langkah merger bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang diikuti PT Bank BRI Syariah Tbk atau BRIS, PT Bank Syariah Mandiri, serta PT Bank BNI Syariah. Merger tersebut diharapkan dapat meningkatkan permodalan secara anorganik serta pangsa pasar perbankan syariah, juga menjadi respons atas integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk sektor jasa keuangan pada 2020, sekaligus diharapkan dapat bersaing dengan bank syariah kawasan lain, seperti Maybank Syariah dan CIMB Syariah.

Berdasarkan laporan keuangan 2020, total aset dari tiga bank tersebut Rp 214,7 triliun. Ketiga entitas tersebut menjadi entitas baru bernama BSI dan diresmikan oleh Presiden Jokowidodo pada 1 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, Kementerian BUMN terus mendorong BSI agar menjadi bank syariah terbesar dan berskala global (go global). Adapun keberadaan kantor cabang BSI di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi langkah awal menghubungkan perbankan Indonesia dengan pusat-pusat keuangan syariah dunia. (Yoga) 

Mega merjer tiga bank syariah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mematahkan stigma negatif yang berkembang sebelum merjer terlaksana. Terbukti, kini BSI tengah berikhtiar untuk bisa menjasi raksasa bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam kurun 10 tahun mendatang. Berdasarkan data 23 Maret 2024, Al Rajhi Bank asal Arab Saudi memimpin perbankan syariah global di urutan nomor wahid dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 92,67 miliar. 

Posisi kedua adalah Kuwait Finance dengan kapitalisasi pasar US$ 41,03 miliar. Serta, peringkat ketiga ada Alinma Bank dengan kapitalisasi pasar US$ 23,41 miliar. Sementara itu, BSI di usianya yang baru menginjak tiga tahun ini sudah berhasil masuk 10 besar bank syariah global dengan market cap  US$ 8,68 miliar. Diharapkan peringkat tersebut akan terus naik hingga berada di jajaran bank syariah global raksasa. (Yetede)

Industri perbankan terus meningkatkan kapasitas keamanan siber untuk mengantisipasi serangan siber yang belakangan marak terjadi, mulai dari pemenuhan standar keamanan siber hingga uji coba serangan siber. Insiden peretasan Pusat Data Nasional, mengingatkan pentingnya memperkuat keamanan siber, terutama di sektor jasa keuangan. Kajian Indonesian Financial Group (IFG) Progress bertajuk ”Potret Risiko pada Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Riil Tahun 2023” menemukan, aspek keamanan data dan informasi atau kejahatan siber menjadi risiko tertinggi pada sektor jasa keuangan, sekaligus potensi risiko pada 2024. Presdir PT Krom Bank Indonesia Tbk Anton Hermawan mengatakan, keamanan siber dalam perbankan terdiri atas dua aspek, yakni memenuhi ketentuan standar keamanan yang berlaku serta meningkatkan kesadaran pe-gawai terhadap potensi risiko peretasan, dengan menerapkan sistem manajemen keamanan standar termutakhir, yakni ISO 27001:2022.

”Kami berupaya menjaga keamanan melalui enkripsi data, manajemen data, serta back up data. Di Krom, kami sudah menggunakan back up data berbasis cloud,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Anton menyebut, institusi di Indonesia rentan terkena serangan siber lantaran terjadi kebocoran data atau terciptanya celah yang berasal dari perangkat pengguna atau dari karyawan. Karena itu, penggunaan perangkat yang terhubung dengan internet oleh karyawan juga menjadi perhatian tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan mengingatkan karyawannya untuk tidak mengakses file atau tautan yang seharusnya tidak diakses, antara lain format undangan berbentuk aplikasi atau tautan yang berasal dari pihak tidak dikenal. ”Jadi, akan sangat kurang berdaya guna apa yang kita lakukan kalau, misalnya, karyawannya sendiri tidak sadar akan kelemahan yang ada di perangkat mereka. Itulah sebabnya kami juga melakukan pengetesan,” tuturnya. (Yoga) 

Inovasi teknologi digital super app menjadi arena bertarung baru bagi sejumlah bank besar di Tanah Air. Aplikasi mobile serba ada, mulai dari fasilitas perbankan, transaksi, hingga investasi, membawa asa bagi bank untuk menjaring lebih banyak nasabah baru, sekaligus memupuk pendapatan berbasis transaksi. Apalagi, basis nasabah yang besar merupakan modal kuat bagi bank untuk mengerek porsi current account saving account (CASA) alias dana murah, di tengah iklim biaya dana tinggi akibat membubungnya suku bunga. Faktanya, jika berkaca pada rapor terbaru bank-bank papan atas, terlihat bahwa CASA dan pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI) mereka cukup tebal. EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera. F. Haryn mengatakan dua aplikasi perbankan digital perseroan, yakni BCA mobile dan myBCA, akan terus dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dan tren digital masyarakat. Kehadiran kedua aplikasi ini memungkinkan BCA menjaga porsi CASA di atas 80% dari total dana pihak ketiga (DPK) dan menjadi salah satu yang tertinggi di industri ini. Perseroan juga menikmati peningkatan pesat pendapatan nonbunga berkat aplikasi digitalnya. Tak ketinggalan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) pun baru saja meluncurkan super app, yakni Wondr by BNI, pekan lalu. Melalui aplikasi ini, perseroan menyasar porsi CASA dapat meningkat secara bertahap ke posisi 75%—80% terhadap total DPK, dari saat ini sekitar 70%. 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengamini bahwa peluncuran super app ini menjadi penting sebab CASA yang kuat mampu menopang pertumbuhan kinerja perseroan, apalagi di era suku bunga tinggi. Terpisah, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menegaskan keamanan sistem Wondr melalui penerapan pengamanan berlapis, mulai dari edukasi nasabah, kontrol terhadap aplikasi, penerapan kecerdasan buatan untuk liveness detection, adopsi multifactor authentication (MFA), hingga sistem anti-fraud. Bank BUMN lainnya, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bahkan sudah lebih dahulu meluncurkan super appsejak 2021 bernama Livin’ by Mandiri. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menjelaskan Livin’ telah mampu mengelola 846 juta transaksi pada kuartal I/2024, meningkat 41,7% YoY. Nilai transaksinya pun telah menembus Rp921 triliun, tumbuh sebesar 27,4% YoY. Tak ketinggalan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga menikmati keuntungan dari inovasi layanan digital di aplikasi BRImo. Malah, nilai transaksi BRImo pada kuartal I/2024 melesat 55,2% YoY menjadi 970 juta transaksi, seiring dengan kenaikan jumlah nasabah sebesar 30,3% YoY menjadi 33,5 juta. Nilai transaksinya pun tembus Rp1.251,1 triliun, naik 41,8% YoY. "Kami bisa meningkatkan fee based income 6,92% yang menjadi faktor pendorong laba BRI. Ini tidak lepas dari kontribusi super app BRImo," kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengembangan skala layanan melalui super app menjadi langkah jitu sehingga bank tidak lagi sekadar mengandalkan pendapatan dari margin bunga.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melanjutkan agenda transformasi lebih besar di usianya ke-78 tahun. Bank bersandi saham BBNI ini mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) untuk teknologi informasi (TI) meningkat 58,33% tahun ini dibandingkan drngan 2023. Adapun, pada 2023 BNI menganggarkan belanja modal TI sebesar Rp 1,2 triliun, dan tahun ini meningkat lebih besar sejalan dengan kebutuhan transformasi perseroan. "Capex IT tahun ini Rp 1,9 triliun, ada peningkatan karena BNI sedang melakukan transformasi besar. Kami ingin platform transaksi untuk seluruh nasabah dan kami lagi siapkan lounching segera (aplikasi) untuk wholesale," jelas Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio usai peluncuran Wondr by BNI. (Yetede)

OJK terus meningkatkan pelaksaan (BPD NTT) fungsi penyidikan sektor jasa keuangan. Hingga akhir Juni 2024, OJKK telah menyelesaikan penanganan 127 berkas perkara yang dinyatakan lengkap (p.21) oleh Kejaksaan RI. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 102 perkara tindak pidana perbankan, 20 perkara tindak pidana IKBN, dan lima perkara tindak pidana pasar modal dengan rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun. Dalam konteks ini, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha bank, khususnya yang menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan bank seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki non performing loan (NPL). Terbaru, OJK juga menyelesaikan pendidikan dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT).