Perbankan
( 2293 )Prudent dan Tegasnya Himbara dalam Pendanaan Koperasi Merah Putih
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang beranggotakan empat bank BUMN bakal kembali mendapat tambahan tugas dari negara. Ke empat bank itu diminta untuk memberikan pendanaan kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan dibentuk pemerintah. Himbara diharapkan tetap bersikap hati-hati (prudent) dan tegas dalam menjalankan tugas baru itu. Presiden Prabowo berencana membangun Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di 70.000-80.000 desa untuk menciptakan pusat ekonomi, yang mencakup pembangunan gudang dan enam gerai yang menjual produk pertanian. Pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut akan menggunakan Dana Desa. Anggaran yang diperlukan untuk masing-masing koperasi mencapai Rp 3-5 miliar. Pemerintah telah menyediakan anggaran setiap tahun melalui alokasi Dana Desa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih.
Himbara terlebih dahulu akan memberikan pendanaan kepada koperasi tersebut. Program ini dinilai memberikan manfaat langsung khususnya dalam meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk miskin berada di desa, dengan jumlah 13,01 juta jiwa dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa. Selain itu, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 75.753 desa di Indonesia, sebanyak 7.154 masuk dalam kategori desa tertinggal dan 4.850desa masuk kategori desa sangattertinggal. (Yetede)
Daya Beli Melemah, Ekonomi dalam Tekanan
Bank Asing Tetap Optimis di Pasar Indonesia
Peran Krusial Perbankan dalam Fintech Lending
Perbankan dan teknologi finansial (fintech) kini semakin terintegrasi, meskipun awalnya keduanya dilihat sebagai pesaing. Pada tahun 2015-2016, fintech dianggap dapat mengancam eksistensi perbankan, terutama melalui layanan pembayaran digital dan fintech lending. Namun, seiring berjalannya waktu, kerjasama antara perbankan dan fintech lending semakin erat, terutama dalam hal pendanaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada 2024, sektor perbankan memberikan porsi pinjaman yang lebih besar, mencapai 56,9%, menggantikan peran individu sebagai pemberi pinjaman utama. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam ekosistem fintech lending, yang kini lebih banyak didorong oleh institusi keuangan besar.
Perbankan memiliki peran penting dalam industri fintech lending, karena mereka dapat menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan konvensional dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar dalam menyalurkan pinjaman. Selain itu, platform fintech lending melakukan penilaian kelayakan kredit yang memudahkan perbankan untuk menyalurkan pinjaman. Keamanan dan pengawasan yang ketat dari OJK membuat perbankan semakin percaya diri dalam melakukan penyaluran melalui fintech lending. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia yang signifikan juga turut mendorong peran fintech lending, terutama bagi sektor yang kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara perbankan dan fintech lending tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung pembiayaan untuk UMKM.
Emiten bank-bank pelat merah berpotensi menghadapi risiko
Emiten bank-bank pelat merah berpotensi kembali menghadapi risiko, setelah sebelumnya kemunculan Danantara memicu reaksi negatif para pelaku pasar. Kali ini, risiko baru datang dari inisiatif pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup 70.000-80.000 desa di seluruh Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah menugaskan bank Himbara seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank MandiriTbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk memberi pembiayaan awal kepada koperasi desa Merah Putih sebesar Rp 3-5 miliar per desa.
Desa akan melunasi pinjaman Bank Himbara tersebut dalam waktu tiga sampai lima tahun, yang dananya bersumber dari alokasi dana desa tahunan. Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman dalam riset yang dipublikasi menilai, pinjaman tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan investor. Sebab, pinjaman yang mencapai Rp 400 triliun atau US$24,5 miliar itu berpotensi berdampak. Keduanya merasa, kekhawatiran para pelaku pasar cukup beralasan karena menunjukkan adanya campur tangan politik dalam operasional bank-bank BUMN.
"Penerapan tata kelola yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi bagi parapemegang saham akan menjadi faktor krusial bagi Danantara untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor ke depan," tulis kedua analis. Dirut BBRI, Sunarso menjelaskan, pembiayaan awal koperasi sebesar Rp 5 miliar yang berasal dari Himbara, karena dana desa tidak cukup untuk langsung membiayai Rp 5 miliar. “Makanya, itu?lah yang diharapkan nanti, disampaikan bahwa kemudian dibiayai oleh Himbara. Tapi aman, wong sumber pelunasannya dari dana desa," ucap Sunarso di Kementerian BUMN, Senin (10/3/2025). (Yetede)
Harapan Baru di Himbara
Meskipun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadapi tantangan besar terkait dengan program-program pemerintah yang mengarah pada pembiayaan berbagai sektor, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, mereka tetap optimistis dalam mendukung program-program tersebut. Pemerintah, melalui arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mendorong Himbara untuk turut berpartisipasi dalam mendanai program-program tersebut, meskipun potensi risiko terhadap kualitas aset dan likuiditas bank BUMN bisa meningkat. Bank-bank seperti BRI dan BTN menunjukkan kesiapan untuk mendukung program tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan jaminan dari dana desa.
Keputusan pemerintah untuk melibatkan Himbara dalam program-program besar ini diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank BUMN, meskipun ada keyakinan bahwa pembiayaan ini akan didukung oleh dana yang aman, seperti dana desa. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dan Menteri Tito Karnavian memiliki peran penting dalam mendorong kolaborasi antara bank-bank BUMN dan sektor koperasi pedesaan demi mendukung ekonomi rakyat, meskipun dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
Bank BUMN: Mesin Ekonomi atau Beban Negara?
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pendirian koperasi Merah Putih di desa-desa dengan target sebanyak 70.000 hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia. Koperasi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lokal, dengan berbagai fasilitas seperti gerai sembako, apotek desa, dan unit usaha simpan pinjam. Dalam implementasinya, program ini akan melibatkan perubahan dalam penggunaan dana desa, dengan fokus pada pendirian koperasi yang memerlukan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per desa.
Untuk mendukung pendanaan koperasi ini, pemerintah berencana melibatkan bank-bank BUMN yang akan memberikan pembiayaan, dengan angsuran dilakukan secara bertahap oleh setiap desa. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, karena risiko pembiayaan koperasi yang sangat besar—sekitar Rp400 triliun untuk 80.000 koperasi—dapat meningkatkan beban kredit dan menurunkan kualitas aset bank BUMN. Selain itu, sejarah masalah kredit bermasalah, seperti yang terjadi pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat pandemi COVID-19, menambah kekhawatiran terhadap potensi kegagalan pembiayaan koperasi Merah Putih ini.
Meskipun bertujuan untuk memajukan ekonomi perdesaan, program ini perlu dipikirkan dengan matang agar tidak menambah tekanan pada bank-bank pelat merah dan menghindari risiko moral hazard, di mana pengelolaan koperasi yang lemah bisa menyebabkan penyalahgunaan dana dan gagal bayar.
Dividen Bank Berpotensi Hasilkan Yield Jumbo
Dividen Bank Berpotensi Hasilkan Yield Jumbo
KUR Rp 27,72 Triliun disalurkan Oleh BRI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan Asta Cita guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Sepanjang dua bulan di awaltahun ini, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 27,72 triliun. Nilai tersebut setara 15,84% dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan pemerintah. Pada periode ini, sebanyak 649,6 ribu debitur UMKM telah menerima manfaat dari penyaluran KUR ini. Tak hanya dari sisi jumlah penyaluran, BRI juga memastikan KUR tersalurkan ke sektor-se-ktor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dalam distribusi penyaluran KUR, di mana lebih dari separuh atau sekitar 55,88% dialokasikan kesektor produksi.
Sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar adalah pertanian, dengan total penyaluran KUR Rp 11,57 triliun. Besarnya penyaluran ini selaras dengan upaya Pemerintah mendukung program ketahanan pangan Indonesia. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari dalam keterangannya menegaskan bahwa komitmen ini terus dilakukan BRI dalam memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu berkembang secara berkelanjutan. “Kami percaya, dengan semakin luasnya akses pembiayaan melalui KUR, makin banyak pelaku usaha yang dapat bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional," ujarnya, Minggu (9/3/2025). (Yetede)
Pilihan Editor
-
Awasi Distribusi Pupuk
31 Jan 2022 -
Waspada Robot Trading Berbasis MLM dan Ponzi
31 Jan 2022 -
BUMN Garap Ekosistem Kopi
31 Jan 2022 -
Pusat Data Kecerdasan Buatan Diluncurkan
04 Jan 2022








