;
Tags

Perbankan

( 2293 )

Beban Bank BUMN Meningkat Akibat Penugasan Pemerintah

HR1 10 Mar 2025 Kontan
Pemerintah terus menugaskan bank-bank BUMN untuk mendukung berbagai program nasional seperti koperasi desa, pembangunan tiga juta rumah, dan hilirisasi industri. Namun, penugasan ini berpotensi menjadi sentimen negatif bagi saham perbankan BUMN karena dapat membebani kinerja keuangan mereka.

Sejak awal tahun, saham Bank Mandiri (BMRI) turun 17,26%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) anjlok 9,5%, Bank Negara Indonesia (BBNI) kontraksi 1,09%, Bank Tabungan Negara (BBTN) turun 28,15%, dan Bank Syariah Indonesia (BRIS) melemah 7,19%.

Analis Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, menilai bahwa penugasan ini dapat membebani bank BUMN, terutama dalam kondisi likuiditas yang ketat dan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Sementara itu, Analis Infovesta Kapital, Ekky Topan, menyoroti risiko kualitas kredit, terutama pada proyek tiga juta rumah yang bisa berisiko jika tidak diiringi mitigasi yang kuat.

Meski demikian, ada dampak positif dari keterlibatan bank BUMN, seperti meningkatnya volume kredit dan peran bank dalam ekonomi nasional. Analis Pilarmas Investindo, Maximilianus Nico Demus, menilai tekanan ini hanya bersifat jangka pendek, dengan strategi manajemen risiko yang baik akan menentukan dampak jangka panjangnya.

Indy melihat tekanan saham bank BUMN sebagai sentimen sementara dan menilai saham BMRI, BBNI, dan BBRI masih menarik karena valuasinya murah dan potensi dividen yang besar. Ekky merekomendasikan BRIS untuk investasi jangka panjang dengan target harga Rp 3.350.

Secara keseluruhan, meski terdapat tekanan akibat penugasan pemerintah, saham bank BUMN tetap memiliki prospek positif dalam jangka panjang dengan strategi mitigasi risiko yang baik.

Peningkatan Transaksi Investasi Awal Ramadhan

KT1 08 Mar 2025 Investor Daily (H)

PT Bank Jago Tbk (ARTO) mencatat adanya  peningkatan kecenderungan  Jago mengungkapkan bahwa secara umum terdapat transaksi melalui aplikasi Jago, khususnya yang terkait dengan rekening dana nasabah (RDN) dan investasi. "Ada kenaikan transaksi di investasi, mungkin mereka lagi siap-siap buat nanti pakai hasil investasi pas Lebaran mungkin ya, atau karena spend rightly mereka nger-rem daripada konsumtif," kata Waasi. Dia menambahkan, transaksi investasi yang dilakukan platform Bibit menggunakan bank jago juga menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Meski demikian, dia memandang saat ini masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa investasi menjadi tren transaksi bagi para nasabah selama bulan Ramadan, mengingat saat ini baru memasuki hari keempat bulan Ramadan. Sementara itu, transaksi yang menggunakan wallet atau QRIS melalui aplikasi Jago relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan.  Menyambut Puasa dan Lebaran, Bank Jago juga mengajak semua masyarakat untuk bijak mengelola keuangan pribadi dan usaha untuk melakukan serangkaian kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan ribuan pengusaha lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Edukasi keuangan dilakukan dalam beberapa sesi tatap muka (offline) dan online melalui platform media sosial. (Yetede)

Manufer Pertama Bank untuk Naik Kelas

KT1 08 Mar 2025 Investor Daily (H)
OJK mendorong perbankan untuk meningkatkan permodalannya, lantaran saat ini baru ada empat bank yang  masuk dalam kategori kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4. PT Bank Permata Tbk (Permata Bank) pun memiliki rencana untuk naik kelas menjadi bank papan atas. Direktur Utama Permata Bank Meliza Rusli mengatakan, saat ini perseroan merupakan bank dengan permodalan tertinggi di antara bank KBMI 3 lainnya. Sehingga pihaknya akan fokus untuk implementasikan target jangka panjang. "Supaya ada kelanjutan bisnis berkelanjutan, jadi kami bukan hanya kejar naik kelas saja, tapi meraih sustainability dalam jangka panjang," ucap Meliza. Berdasarkan laporan keuangan publik perseroan di akhir Desember 2024 modal inti (Tier 1) bank bersandi saham BNLI ini mencapai Rp 51 triliun. Modal yang besar tersebut menjadikan Permata Bank sebagai bank yang sangat prospektif untuk naik ke KBMI 4. Adapun, pengelompokan bank berdasarkan KBMI mengacu kepada POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum. Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan inti kurang dari Rp 6 triliun. Kemudian kelompok KBMI 3 adalah untuk bank dengan modal inti Rp 14 triliun sampai dengan modal inti lebih dari Rp triliun. (Yetede)

Optimisme Cadangan Devisa, Mampukah Melonjak?

HR1 08 Mar 2025 Kontan
Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Februari 2025, tercatat sebesar US$ 154,5 miliar, turun dari US$ 156,1 miliar pada Januari 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Meskipun demikian, BI menilai cadangan devisa masih berada di tingkat yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan bahwa dalam jangka panjang, cadangan devisa berpotensi meningkat berkat aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang mewajibkan eksportir menyimpan 100% dananya di perbankan dalam negeri selama minimal 12 bulan. Jika aturan ini berjalan efektif, cadangan devisa Indonesia bisa menembus US$ 200 miliar pada tahun 2029.

Sementara itu, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menargetkan cadangan devisa mencapai US$ 189,47 miliar pada 2029, naik dari target US$ 162,40 miliar pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahkan memperkirakan aturan DHE SDA dapat mendongkrak cadangan devisa hingga US$ 80 miliar pada 2025.

Namun, peningkatan cadangan devisa bisa terhambat oleh beban pembayaran utang luar negeri (ULN) yang besar. David Sumual mengingatkan bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 803,49 triliun pada 2026, yang dapat menjadi tantangan dalam menjaga pertumbuhan cadangan devisa.

Meskipun cadangan devisa masih cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi, tantangan utama ke depan adalah pengelolaan utang dan efektivitas kebijakan DHE SDA dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Potensi Perencanaan Haji digali oleh Bank Emas BSI

KT1 07 Mar 2025 Investor Daily (H)

Kehadiran bank emas (bullion bank) dalam lini bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan memperkuat daya saing dan ekosistem perbankan syariah di Tanah Air. Melalui investasi emas, masyarakat bisa lebih ringan dalam melakukan pelunasan biaya haji karena harga emas yang konsisten meningkat. Hadirnya layanan bank emas di BSI berpotensi meningkatkan daya saing perbankan syariah karena merupakan inovasi produk yang unik dan sejalan dengan prinsip syariah. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, dengan tren harga emas yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat menjadi bekal masyarakat untuk merencanakan ibadah haji.

Terlebih, untuk masa tunggu haji reguler yang cukup lama. Dengan mulai menyicil emas dari sekarang di bank emas, ketika tiba waktu keberangkatan, maka tidak perlu khawatir dengan pelunasan biaya haji lantaran emas yang disimpan mengalami kenaikan harga Sebagai gambaran, pada tahun 2023 biaya haji sebesar Rp 49,8 juta, apabila disetarakan dengan emas, sekitar 55,3 gram. Pada 2024 dengan biaya haji Rp 55,6 juta, setara dengan 42,7 gram emas. Untuk tahun ini, biaya haji ditetapkan Rp 60,2 juta atau setara 37,6 gram emas, serta tahun depan biaya haji Rp 65,2 juta setara dengan 32,6 gram emas, berkurang dari tahun ke tahun, seiring kenaikan harga emas.

Hal ini menunjukkan investasi emas memberikan keuntungan bagi masyarakat. Jadi, pada saat akan pergi haji nanti, apalagi kalau sudah setor Rp 25 juta, begitu berangkat haji dilunasi dari penjualan emas yang ada dan disimpan setiap bulan secara disiplin, bisa juga untuk keperluan lain, papar Anton di Jakarta, Rabu (5/3/2025). Terlebih, emas dinilai investasi yang likuid, karena bisa dicairkan di BSI apabila membutuhkan uang tunai. Bisa dengan menjual atau dengan menggadaikan emas. Dengan potensi tersebut, Anton pun optimistis masyarakat bisa semakin tertarik untuk melakukan investasi emas. (Yetede)


Kredit Macet Rumah Tangga Meningkat di Awal 2025

HR1 07 Mar 2025 Kontan
Ancaman kenaikan kredit macet (Non-Performing Financing/NPF) menjadi tantangan bagi industri multifinance di 2025, memaksa perusahaan leasing meningkatkan pencadangan guna menjaga stabilitas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPF multifinance naik dari 2,70% di Desember 2024 menjadi 2,96% di Januari 2025, menunjukkan risiko pembiayaan yang meningkat.

Ristiawan Suherman, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF), menyatakan bahwa meskipun NPF perusahaannya masih terjaga di 1,27%, mereka tetap meningkatkan pencadangan sebesar 7% sebagai langkah antisipasi. Namun, ia tetap optimistis mencapai target laba sebelum pajak Rp 550 miliar pada akhir 2025, dengan strategi menjaga kualitas portofolio dan mendorong pembayaran angsuran lebih awal melalui teknologi digital.

Elisabeth Lidya Sirait, Head of Corporate Secretary & Legal PT Mandiri Utama Finance (MUF), mengatakan bahwa rasio kredit macet mereka masih terkendali, dengan pencadangan berada di 3,5% dari total pembiayaan, serta target menjaga rasio pencadangan di 6% terhadap piutang. MUF juga tetap menjaga stabilitas profitabilitas dengan pencadangan yang terukur.

Sementara itu, Christiel Lesmana, Managing Director PT Mandala Multifinance, menegaskan bahwa perusahaannya akan menyesuaikan pencadangan sesuai dengan perkembangan risiko industri, sambil tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

Perusahaan multifinance menerapkan strategi peningkatan pencadangan dan kehati-hatian dalam penyaluran kredit untuk menghadapi potensi kenaikan NPF, dengan harapan tetap menjaga profitabilitas dan stabilitas keuangan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Pemerintah Longgarkan Pajak Emas, Siapa Untung?

HR1 06 Mar 2025 Kontan
Pemerintah berencana memberikan stimulus bagi industri emas untuk mendorong pertumbuhan sektor bullion dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Salah satu langkah yang diambil adalah sinkronisasi aturan perpajakan, terutama terkait PPh 22 atas transaksi penjualan emas antara produsen dan bullion bank.

Menurut Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, regulasi perpajakan terhadap emas sudah diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023. Dalam aturan ini, emas batangan untuk cadangan devisa negara tidak dikenakan PPN, sementara pembelian untuk kepentingan lain tetap dikenakan pajak dengan beberapa insentif.

Raden menilai, bullion bank yang mulai beroperasi pada Februari 2025 seharusnya tidak menjadi objek PPN, karena perannya mirip dengan Bank Indonesia dalam membeli emas batangan.

Meskipun akan ada relaksasi pajak, Raden memperkirakan dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak akan signifikan. Justru, penerimaan pajak bisa meningkat jika Ditjen Pajak bekerja sama dengan bullion bank untuk memperoleh data wajib pajak penyimpan emas, sehingga dapat mengklarifikasi kepatuhan pajak dalam SPT tahunan.

Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, merekomendasikan dua opsi kebijakan. Pertama, PPh 22 atas transaksi emas dengan bullion bank harus adil agar menciptakan level playing field yang setara. Kedua, transaksi dengan bullion bank dapat dikecualikan dari PPh 22 berdasarkan diskresi yang dimiliki Menteri Keuangan.

Meskipun sinkronisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi emas, efektivitasnya bergantung pada kerja sama pemerintah dengan industri bullion serta pemantauan kepatuhan pajak.

Pemerintah Longgarkan Pajak Emas, Siapa Untung?

HR1 06 Mar 2025 Kontan
Pemerintah berencana memberikan stimulus bagi industri emas untuk mendorong pertumbuhan sektor bullion dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Salah satu langkah yang diambil adalah sinkronisasi aturan perpajakan, terutama terkait PPh 22 atas transaksi penjualan emas antara produsen dan bullion bank.

Menurut Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, regulasi perpajakan terhadap emas sudah diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023. Dalam aturan ini, emas batangan untuk cadangan devisa negara tidak dikenakan PPN, sementara pembelian untuk kepentingan lain tetap dikenakan pajak dengan beberapa insentif.

Raden menilai, bullion bank yang mulai beroperasi pada Februari 2025 seharusnya tidak menjadi objek PPN, karena perannya mirip dengan Bank Indonesia dalam membeli emas batangan.

Meskipun akan ada relaksasi pajak, Raden memperkirakan dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak akan signifikan. Justru, penerimaan pajak bisa meningkat jika Ditjen Pajak bekerja sama dengan bullion bank untuk memperoleh data wajib pajak penyimpan emas, sehingga dapat mengklarifikasi kepatuhan pajak dalam SPT tahunan.

Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, merekomendasikan dua opsi kebijakan. Pertama, PPh 22 atas transaksi emas dengan bullion bank harus adil agar menciptakan level playing field yang setara. Kedua, transaksi dengan bullion bank dapat dikecualikan dari PPh 22 berdasarkan diskresi yang dimiliki Menteri Keuangan.

Meskipun sinkronisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi emas, efektivitasnya bergantung pada kerja sama pemerintah dengan industri bullion serta pemantauan kepatuhan pajak.

Jelang Lebaran, Bank Genjot Layanan PayLater

HR1 06 Mar 2025 Kontan
Menjelang Lebaran, perbankan menggenjot penyaluran kredit melalui produk paylater (BNPL) guna memanfaatkan peningkatan konsumsi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Januari 2025, kredit paylater perbankan tumbuh 46,45% menjadi Rp 22,57 triliun, berasal dari 22,44 juta rekening pengguna.

Bank Mandiri optimistis transaksi paylater akan naik 20% dibanding periode sebelumnya, terutama melalui aplikasi Livin' by Mandiri. Yanto Masyap, SVP Digital Retail Banking Bank Mandiri, menjelaskan bahwa paylater banyak digunakan untuk transaksi offline di minimarket dan SPBU, serta e-commerce. Bank Mandiri menawarkan bunga 0% untuk tenor 1-3 bulan dan 1,5% per bulan untuk tenor lebih lama.

Bank Central Asia (BCA) juga menargetkan pertumbuhan paylater selama Idulfitri. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, menyebut outstanding paylater BCA tumbuh 195% yoy menjadi Rp 339 miliar per Januari 2025. BCA memberikan bunga 0% untuk tenor 1-3 bulan dan 1,25% untuk tenor 6-12 bulan.

Allo Bank Indonesia juga optimistis dengan kenaikan transaksi paylater 20%-30% selama Ramadan dan Idulfitri, didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank, mencatat pertumbuhan pengajuan paylater mencapai 300% sepanjang 2024, dengan total pinjaman digital yang disalurkan mencapai Rp 5,7 triliun per Januari 2025. Allo Bank menargetkan debitur muda dengan limit kredit hingga Rp 100 juta, yang bisa digunakan untuk transaksi offline via QRIS.

Secara keseluruhan, bank-bank besar semakin agresif mengembangkan layanan paylater, menawarkan bunga rendah hingga 0%, serta memperluas ekosistem transaksi, baik online maupun offline. Hal ini menunjukkan bahwa BNPL masih memiliki potensi besar untuk tumbuh, terutama di tengah meningkatnya tren belanja digital dan konsumsi saat Ramadan.

Merawat Asa di Tengah Ketidakpastian Bisnis Perbankan

HR1 05 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Tantangan besar terkait biaya dana yang mahal dan peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL), optimisme perbankan tetap tinggi untuk mencetak kinerja positif pada 2025. Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK Triwulan I/2025 menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan optimisme dibandingkan kuartal sebelumnya, industri perbankan masih optimistis akan kinerja yang lebih baik. Hal ini terindikasi dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tetap berada di zona optimistis.

Namun, sektor perbankan menghadapi tekanan besar terutama terkait daya beli masyarakat yang berisiko mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, meskipun rasio NPL dan loan at risk (LaR) meningkat sedikit, laporan menunjukkan bahwa rasio tersebut tetap berada dalam level yang relatif stabil dibandingkan dengan masa pra-pandemi.

Beberapa tokoh dalam industri perbankan seperti Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, menyoroti tantangan mahalnya biaya dana yang dapat menghambat penurunan suku bunga pinjaman. Namun, mereka tetap optimistis dengan prospek kinerja laba tahun ini. Sementara itu, pengamat perbankan, Arianto Muditomo, dan Trioksa Siahaan dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengingatkan pentingnya strategi mitigasi risiko dan pengelolaan likuiditas yang efisien untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Secara keseluruhan, meskipun kondisi ekonomi menantang, sektor perbankan tetap optimis dan berfokus pada strategi pertumbuhan berkelanjutan, pengelolaan likuiditas yang baik, serta transformasi digital untuk menghadapi tekanan ekonomi yang ada.