Perbankan
( 2327 )BRI Gelar RUPTS 2025, Membagikan Dividen dan Buyback Saham
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin, 24 Maret 2025, di Jakarta. Pada RUPST ini, BRI menyetujui untuk membagikan dividen sebesar-besarnya Rp 51,73 triliun, meningkat dibandingkan dividen yang dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp 48,10 triliun. BRI juga akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun. Pada RUPST BRI 2025 ini terdapat 10 mata acara rapat yang diputuskan dan telah disetujui, tiga diantaranya dijelaskan oleh Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, diantaranya Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan (penetapan dividen tunai), Rencana Pembelian Kembali Saham (buyback) dan Perubahan Pengurus Perseroan.
Penggunaan Laba Bersih Perseroan (Penetapan Dividen Tunai) untuk tahun buku 2024, BRI mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 60,15 triliun. Dari jumlah tersebut, perseroan menetapkan total dividen tunai yang dibagikan sebesar-besarnya mencapai Rp 51,73 triliun. Atas nilai dividen tersebut, pada 15 Januari 2025, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp 20,33 triliun atau Rp 135 per lembar saham. Sisa dividen yang akan dibayarkan adalah sebesar besarnya Rp31,40 triliun. Dari total nilai dividen tunai diatas, BRI menyetorkan dividen kepada negara Rp27,68 triliun (termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025 sebesar Rp10,88 triliun). Sisanya dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date). (Yetede)
Harapan Baru: Danantara dan Pemulihan Ekonomi
Menjangkau Pajak dari Sektor Informal
THR Lebaran: BRI Siapkan Rp 51,74 Triliun
THR Lebaran: BRI Siapkan Rp 51,74 Triliun
Naiknya Harga Cabai
Risiko Independensi Akibat Dorongan Pemerintah agar BI Mendukung Ekonomi
DPR tengah
memproses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan atau UU P2SK. Komisi XI DPR berencana mengajukannya sebagai RUU
inisiatif pada masa sidang berikutnya. Proses revisi UU P2SK semula sebatas
untuk menindaklanjuti hasil putusan uji materi (judicial review) MK atas UU
P2SK alias omnibus law Keuangan. Sejumlah pasal itu terkait Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) dan OJK. Namun, pembahasan berpotensi melebar. Belakangan, DPR
ingin sekaligus merevisi sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan peran BI,
terutama seputar tugas bank sentral tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, DPR ingin
memanfaatkan momentum revisi UU P2SK untuk turut mengubah fungsi BI melalui
pembahasan politik yang mendalam.
Dalam hal
ini, peran BI menjaga stabilitas sistem keuangan akan diperkuat untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. ”Kami sedang membicarakan
(penambahan peran BI), tetapi belum memutuskan, dan sedang diformulasikan.
Untuk itu, saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru,” ujarnya dalam
Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3). Pengajar di Departemen Ekonomi
Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, pemerintah perlu instrument
kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi bukan dengan menjadikan BI sebagai sumber
pendanaan fiskal. Fokus sebaiknya pada reformasi pajak dan efisiensi belanja,
sementara BI tetap menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan
demi menjaga independesinya dari campur tangan pemerintah yang berkuasa. (Yoga)
Nasib Bank BUMN Ditentukan RUPS
Melemahnya Kurs Rupiah
Seorang petugas bank (teller), terlihat sedang menghitung
dollar AS di Banking Hall, Bank Mandiri Gatot Subroto, Jakarta, Jumat
(21/3/2025). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate per
hari Jumat, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 16.501 per dollar AS atau
melemah 20 poin dibandingkan dengan nilai tukar sehari sebelumnya. (Yoga)
Menyusutnya Simpanan Jumbo
Pada dua bulan pertama tahun ini, simpanan jumbo perbankan mengalami penyusutan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar susut 1,5% secara bulanan (month to month/mtm) menjadi Rp 4.714,38 triliun. Sementara, secara tahunan (year on year/yoy) simpanan kelas kakap ini tumbuh 4% dan secara year to date (ytd) dibandingkan posisi enam bulan lalu juga susut 0,5%. Untuk simpanan dengan tiering nominal Rp 1-2 miliar tercatat sebesar Rp 528,86 triliun per Februari atau flat (mtm) tapi tumbuh 3,3% secara year to date maupun tahunan. Simpanan dengan tiering Rp 2-5 miliar tumbuh 1,1% (mtm) menjadi Rp 713,59 triliun pada dua bulan pertama tahun ini, secara tahunan naik 3,9%.
LPS mencatat simpanan tiering Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar naik 2,3% (mtm) menjadi Rp 623,79 triliun per Februari 2025. Presdir PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, penurunan simpanan jumbo dari korporasi akibat penarikan dana pada Februari untuk persiapan pembayaran THR dan pembayaran dividen. "Kalau itu dari perusahaan mungkin benar, tapi kalau individual karena SBN (Surat Berharga Negara) menarik," ucap Jahja kepada Investor Daily, Kamis (20/3/2025). Menurut Jahja, pada kondisi saat ini nasabah mencari altematif instrumen untuk penempatan dananya selain di bank, salah satunya dengan menempatkan dana di SBN. Sebab, imbal hasil yang ditawarkan SBN jauh lebih tinggi dari deposito bank. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Sesat Pikir Ganti Rugi Korupsi
31 Jan 2022 -
Bahaya Pencucian Uang dari NFT
30 Jan 2022 -
Awasi Distribusi Pupuk
31 Jan 2022








